Kabupaten Kotawaringin Barat | Setelah dilantik pada Kamis, 15 Oktober 2026, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Kristomei Sianturi menyatakan akan memeriksa kembali luas lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemeriksaan ulang tersebut diperlukan untuk memastikan angka luas kebakaran yang beredar sesuai dengan kondisi di lapangan. Kristomei menyampaikan bahwa BNPB tidak akan hanya mengandalkan satu catatan ketika menilai skala kejadian. Data yang telah dihimpun akan ditinjau dan dicocokkan sebelum menjadi dasar penyampaian informasi kepada publik.
Dalam proses itu, BNPB akan membandingkan data satelit dengan sumber informasi lain. Pencocokan dilakukan agar perkiraan luasan tidak semata-mata bergantung pada satu metode atau laporan. Informasi dari berbagai sumber tersebut akan diperiksa kembali untuk memperoleh gambaran yang lebih terukur mengenai area terdampak. Langkah verifikasi ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan informasi yang disampaikan lembaga pemerintah memiliki dasar yang jelas. Setelah pemeriksaan selesai, BNPB berencana mengumumkan hasilnya kepada masyarakat, termasuk keterangan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan laporan bahwa sejumlah lahan masih berada dalam proses pemadaman. Kondisi itu membuat pembaruan informasi mengenai lokasi dan luas area terbakar menjadi penting, karena situasi penanganan dapat terus berkembang. Data yang diperiksa ulang diharapkan membantu menjelaskan seberapa luas lahan terdampak serta bagaimana dampaknya, tanpa mendahului hasil verifikasi. BNPB akan menyampaikan informasi setelah membandingkan catatan satelit dan sumber lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh keterangan berdasarkan pemeriksaan, sementara laporan mengenai lahan yang masih dipadamkan tetap menjadi bagian dari pemantauan penanganan karhutla.
Kristomei Sianturi menyebut data Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi) akan dicocokkan dengan hasil pemantauan NASA dan informasi lain yang relevan. Perbandingan ini menjadi bagian dari proses verifikasi, bukan penetapan angka akhir. Dengan memeriksa beberapa sumber, petugas dapat menilai apakah gambaran titik atau area kebakaran yang tercatat konsisten dan menggambarkan kondisi di lapangan.
Pemeriksaan tersebut diarahkan untuk mengetahui luas wilayah yang masih terbakar. Data pemantauan satelit dapat memberi petunjuk mengenai lokasi dan sebaran indikasi kebakaran, sementara informasi pendukung membantu memperjelas keadaan di suatu wilayah. Karena sumber dan metode pengamatan dapat berbeda, pencocokan diperlukan agar informasi yang dihimpun tidak langsung diperlakukan sebagai hasil penghitungan yang telah dipastikan.
Kristomei juga menekankan konsolidasi serta pengecekan data dan fakta sebagai langkah awal. Dalam tahap ini, informasi dari Sipongi, pemantauan NASA, dan sumber lain perlu ditelaah bersama sebelum kesimpulan disampaikan. Proses tersebut memungkinkan pihak terkait mengidentifikasi perbedaan catatan, memeriksa konteksnya, dan memastikan bahwa informasi yang digunakan cukup kuat untuk menggambarkan kondisi kebakaran. Verifikasi yang cermat juga penting agar perubahan situasi di lapangan tidak tertutup oleh pembacaan data yang hanya mengacu pada satu sumber.
Selain mengukur luasan area yang masih terbakar, verifikasi juga ditujukan untuk menilai dampak karhutla. Penilaian dampak memerlukan perhatian pada kondisi wilayah terdampak dan informasi relevan lainnya, sehingga tidak hanya bergantung pada indikasi kebakaran dari citra satelit. Dengan demikian, pencocokan data berfungsi mendukung pemahaman yang lebih lengkap mengenai situasi, sekaligus membantu menyusun informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini bukan sekadar membandingkan angka, melainkan memeriksa dasar dan konteks setiap keterangan sebelum digunakan.
Kristomei menyatakan informasi hasil verifikasi akan disampaikan kepada publik. Penyampaian itu dilakukan setelah data dan fakta dikonsolidasikan serta diperiksa, sehingga masyarakat memperoleh keterangan berdasarkan proses pengecekan. Pada tahap ini, belum ada hasil penghitungan luas yang dinyatakan tersedia; pencocokan Sipongi, pemantauan NASA, dan informasi lain masih menjadi bagian dari upaya memastikan keadaan serta dampaknya.
Dalam penjelasannya seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kristomei Sianturi menekankan bahwa penanganan bencana harus menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas utama. Apa pun bentuk kebakaran atau bencana yang dihadapi, upaya pemerintah dan pihak terkait perlu diarahkan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Penekanan ini menjadi dasar dalam melihat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang dampaknya tidak hanya berkaitan dengan luas area terbakar, tetapi juga dapat mengancam keselamatan serta kehidupan warga di sekitarnya.
Prinsip tersebut, menurut Kristomei, perlu dijalankan dengan mengedepankan kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi. Kolaborasi menunjukkan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam menghadapi bencana, sementara sikap responsif menegaskan perlunya perhatian terhadap situasi yang berkembang. Pendekatan integratif dan sinkronisasi juga menjadi prinsip dalam menyatukan upaya penanganan agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia menyampaikan prinsip-prinsip itu dalam konteks menghadapi karhutla, sekaligus menegaskan bahwa keselamatan warga tetap menjadi tolok ukur penting dalam upaya penanggulangan.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Kristomei mengikuti pelantikan di Istana Negara, Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia menggarisbawahi bahwa perhatian terhadap bencana tidak semestinya dibatasi pada satu jenis kejadian saja. Prioritas mencegah korban jiwa berlaku baik ketika menghadapi kebakaran maupun bencana lainnya. Dengan demikian, penanganan karhutla perlu dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab yang lebih luas untuk melindungi masyarakat. Penegasan mengenai kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi melengkapi pesan utamanya: setiap upaya menghadapi bencana harus berorientasi pada keselamatan warga. Fokus tersebut memberi konteks pada tugas yang ia jalankan, tanpa mengubah prinsip dasar bahwa perlindungan jiwa menjadi perhatian paling utama.Dalam rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026, pemerintah membahas upaya pemadaman dan kondisi wilayah terdampak. Dalam rapat tersebut, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan bahwa 639,23 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman. Angka itu merupakan catatan yang disampaikan dalam rapat, bukan hasil pencocokan ulang data satelit yang akan dilakukan Kristomei Sianturi.
Menurut laporan Suharyanto, lahan yang masih ditangani tersebar di enam provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Sebagian besar area terdampak, katanya, merupakan lahan gambut. Karakteristik gambut dapat membuat penanganan kebakaran lebih rumit karena api berpotensi merambat di bawah permukaan dan sulit diketahui hanya dari kondisi yang terlihat. Karena itu, proses pemadaman dan pemantauan memerlukan perhatian berkelanjutan, terutama di lokasi yang luas dan memiliki akses terbatas.
Kebakaran terluas dalam laporan sebelumnya itu berada di Kalimantan Tengah, dengan luas 513,89 hektare di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, yang mencakup wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan. Suharyanto menyebut kebakaran baru ditemukan di kawasan tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa Pangdam Kalimantan Tengah telah memimpin langsung penanganan di lapangan. Informasi itu menjelaskan situasi yang dilaporkan pada rapat, termasuk lokasi yang menjadi prioritas penanganan saat itu.
Catatan 639,23 hektare tersebut perlu dibedakan dari verifikasi ulang yang akan dilakukan Kristomei. Pencocokan data satelit dimaksudkan untuk memastikan luas karhutla berdasarkan pemeriksaan dan pembandingan data, sehingga hasilnya dapat memperjelas angka yang tersedia. Dengan demikian, angka dalam laporan Suharyanto menjadi konteks awal mengenai lahan yang masih dipadamkan, sedangkan hasil pemeriksaan Kristomei merupakan proses tersendiri. Keduanya tidak semestinya dianggap sebagai satu pengukuran yang sama sebelum verifikasi selesai dan hasilnya disampaikan.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | TNI Gencarkan Penyuluhan Door to Door Cegah Karhutla di Kabupaten Sambas | Iptu Udi Muhdi Pimpin Patroli Public Address, Imbau Warga Cegah Karhutla
