Jakarta | Menteri Perindustrian M Sarmuji mengusulkan agar pemilik mobil hybrid, plug-in hybrid, dan range extended electric vehicle (REEV) memperoleh insentif nonfiskal. Usulan tersebut mencakup sejumlah fasilitas yang dapat membantu penggunaan kendaraan elektrifikasi dalam kegiatan sehari-hari, tanpa berfokus pada keringanan pajak atau bantuan langsung. Sarmuji menyampaikan gagasan itu ketika ditemui di kantornya di Jakarta pada Rabu, 21 Oktober 2026. Menurut usulan tersebut, bentuk dukungan perlu mempertimbangkan karakter kendaraan yang menggunakan teknologi elektrifikasi, termasuk model yang masih mengandalkan mesin pembakaran sebagai bagian dari sistem penggeraknya.
Salah satu fasilitas yang diusulkan ialah pengecualian kendaraan-kendaraan tersebut dari aturan ganjil genap di kota-kota yang memberlakukan pembatasan lalu lintas itu. Selain itu, pemiliknya dapat memperoleh akses ke area parkir khusus. Pemerintah juga diharapkan menyediakan layanan pengisian daya bagi kendaraan yang memerlukannya. Rangkaian fasilitas ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan penggunaan, sekaligus menjadi bentuk pengakuan terhadap kontribusi kendaraan elektrifikasi. Pengecualian lalu lintas dapat membantu perjalanan di kawasan perkotaan, sedangkan area parkir khusus dan layanan pengisian daya dapat menunjang kenyamanan pengemudi ketika bepergian atau beraktivitas.
Selama ini, fasilitas bebas ganjil genap dinikmati kendaraan listrik berbasis baterai penuh atau battery electric vehicle (BEV). Sementara itu, kendaraan hybrid, plug-in hybrid, dan REEV belum memiliki skema tambahan serupa yang dirumuskan secara khusus. Perbedaan perlakuan tersebut menjadi latar bagi usulan insentif nonfiskal dari Sarmuji. Ketiga jenis kendaraan itu memiliki teknologi dan kebutuhan operasional yang tidak sepenuhnya sama dengan BEV, sehingga rincian kebijakan dapat memerlukan pengaturan tersendiri. Usulan tersebut menempatkan pengecualian ganjil genap, parkir khusus, serta layanan pengisian daya sebagai opsi fasilitas yang dapat dibahas. Pelaksanaannya tetap memerlukan keputusan dan aturan yang jelas dari pihak berwenang, termasuk mengenai kendaraan yang memenuhi syarat dan lokasi fasilitas tersedia. Dengan demikian, gagasan ini masih berupa usulan, bukan keterangan bahwa kebijakan tersebut telah berlaku.
Usulan tambahan insentif bagi kendaraan hybrid dan range-extended electric vehicle (REEV) berangkat dari potensi teknologi tersebut untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak. Sarmuji menilai kendaraan yang memadukan mesin konvensional dengan penggerak listrik dapat menggunakan BBM lebih efisien dibandingkan kendaraan bermesin konvensional sejenis. Efisiensi itu dipandang penting, khususnya karena sebagian konsumsi BBM di Indonesia ditopang oleh bahan bakar bersubsidi. Apabila lebih banyak masyarakat beralih ke kendaraan yang membutuhkan BBM lebih sedikit, tekanan terhadap konsumsi dan anggaran subsidi berpeluang berkurang. Karena itu, insentif bukan semata fasilitas bagi pembeli, tetapi juga dinilai dapat mendukung penggunaan energi secara lebih hemat.
Selain penghematan BBM, pengurangan emisi kendaraan menjadi alasan lain yang mendasari usulan tersebut. Kendaraan hybrid dan REEV menggunakan motor listrik sebagai bagian dari sistem penggeraknya, sehingga mesin bahan bakar tidak selalu bekerja dengan intensitas yang sama seperti pada kendaraan konvensional. Menurut pandangan Sarmuji, pemanfaatan teknologi ini dapat membantu menekan emisi dari sektor transportasi, terutama jika penggunaannya berkembang dalam skala lebih luas. Dampak akhirnya akan bergantung pada karakteristik kendaraan, pola perjalanan, serta cara kendaraan itu digunakan. Namun, mendorong pilihan yang lebih efisien dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi dampak lingkungan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan yang praktis.
Perluasan penggunaan dan pemasaran kendaraan dengan perpaduan mesin konvensional serta penggerak listrik juga dipandang berpotensi memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan energi nasional. Pilihan teknologi yang beragam dapat membantu konsumen menyesuaikan kendaraan dengan kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur, sembari mengurangi ketergantungan pada BBM. Sarmuji menyebut insentif kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) telah memadai dalam sejumlah aspek, termasuk administrasi dan kebijakan ganjil genap. Sementara itu, bentuk fasilitas tambahan bagi plug-in hybrid dan REEV masih akan dirumuskan. Perumusan tersebut perlu mempertimbangkan manfaat penghematan energi, pengurangan emisi, serta kesesuaian kebijakan agar dukungan yang diberikan tepat sasaran dan mendorong adopsi teknologi yang lebih luas.
Kementerian Perindustrian akan mengomunikasikan usulan insentif kendaraan hybrid dengan kementerian dan lembaga terkait, serta para pemangku kepentingan di sektor otomotif. Pembahasan lintas pihak diperlukan agar setiap usulan dapat dikaji berdasarkan kewenangan, tujuan kebijakan, dan dampaknya. Salah satu pihak yang perlu dilibatkan ialah Kementerian Keuangan, terutama untuk membicarakan kemungkinan dukungan fiskal dan konsekuensinya terhadap penerimaan negara.
Koordinasi juga penting karena paket insentif yang dibahas tidak seluruhnya berada dalam kewenangan Kementerian Perindustrian. Usulan seperti pembebasan dari aturan ganjil genap dan fasilitas parkir, misalnya, berkaitan dengan pengaturan lalu lintas serta kebijakan pengelolaan parkir yang ditetapkan oleh pihak lain. Karena itu, pembahasan perlu melibatkan otoritas yang berwenang, termasuk pemerintah daerah apabila pelaksanaan fasilitas tersebut berada di tingkat lokal. Langkah ini diharapkan membantu memperjelas mekanisme, kriteria kendaraan yang berhak, serta kesiapan penerapannya.
Di sisi fiskal, pemerintah membuka peluang pemberian keringanan pajak bagi kendaraan hybrid, plug-in hybrid, dan range-extended electric vehicle (REEV). Skema dan besaran dukungannya masih perlu dibahas bersama, dengan mempertimbangkan karakter teknologi, kemampuan industri, serta manfaat yang dapat diperoleh masyarakat. Insentif tidak harus diberikan dalam bentuk atau nilai yang seragam untuk setiap jenis kendaraan, sebab kebutuhan dan kontribusi masing-masing teknologi dapat berbeda.
Menurut Sarmuji, besar keringanan bagi kendaraan hybrid tidak harus menyamai insentif yang diberikan kepada battery electric vehicle (BEV). Hal yang lebih penting ialah tersedianya dukungan yang relevan dan dapat mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional. Perumusan kebijakan juga diharapkan mempertimbangkan keterjangkauan kendaraan bagi konsumen, pengembangan investasi dan rantai pasok, serta dampak terhadap penerimaan negara. Dengan koordinasi yang melibatkan kementerian, lembaga, dan pelaku industri, pemerintah dapat menilai pilihan insentif secara lebih menyeluruh sebelum menentukan bentuk kebijakan yang tepat.
Menurut Sarmuji, kendaraan hybrid, plug-in hybrid, dan range-extended electric vehicle (REEV) dapat berperan sebagai bagian dari proses peralihan menuju elektrifikasi. Ketiganya menawarkan jalur transisi bagi konsumen dan industri, tanpa mengharuskan seluruh ekosistem otomotif berpindah sekaligus ke kendaraan listrik berbasis baterai murni. Pendekatan bertahap ini dinilai relevan karena kesiapan pasar, infrastruktur, dan kapasitas produksi masih berkembang. Dengan memasukkan berbagai teknologi elektrifikasi dalam kebijakan, industri dapat bergerak mengikuti perubahan permintaan sekaligus mempertahankan kesinambungan produksi selama masa penyesuaian.
Alasan lain yang disampaikan Sarmuji berkaitan dengan struktur komponen kendaraan. Mobil hybrid, plug-in hybrid, dan REEV tetap memanfaatkan baterai serta mesin pembakaran internal atau internal combustion engine (ICE), meskipun kombinasi dan peran masing-masing teknologi berbeda. Karena itu, sejumlah komponen yang saat ini diproduksi industri otomotif masih dapat digunakan, sehingga pabrikan dan pemasok tidak perlu mengubah seluruh lini produksi dalam waktu singkat. Penyesuaian bertahap tersebut berpotensi membuat proses transisi lebih mudah dikelola, terutama bagi industri komponen yang telah lama memasok kendaraan bermesin konvensional. Namun, perkembangan teknologi tetap menuntut peningkatan kemampuan, investasi, dan penyesuaian pada komponen tertentu agar rantai pasok dapat memenuhi kebutuhan kendaraan elektrifikasi.
Sarmuji mendorong agar pembahasan mengenai insentif dapat dimulai secepatnya dan diupayakan terealisasi pada tahun ini. Bagi industri, kepastian arah kebijakan dapat menjadi pertimbangan dalam merencanakan produksi, investasi, serta pengembangan pemasok. Insentif yang dibahas, termasuk usulan keringanan pajak atau fasilitas lain, diharapkan mendukung pilihan kendaraan yang lebih beragam dan memperluas adopsi teknologi elektrifikasi.
Baca juga: Layanan Pajak Kendaraan: Samsat Keliling Siap Memudahkan Wajib Pajak di Jadetabek | Dua Pelaku Curian Kendaraan Motor Dihajar Massa di Depok | Langkah Strategis Bank BJB Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor
