Jakarta | Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengungkapkan bahwa lebih dari separuh perusahaan yang berada di bawah pengelolaannya masih mencatatkan kerugian. COO Danantara Dony Oskaria menyebut, sebanyak 52 persen dari total 1.074 perusahaan mengalami kondisi tersebut. Jika dihitung berdasarkan persentase itu, jumlahnya diperkirakan sekitar 558 perusahaan. Angka ini menggambarkan besarnya tantangan yang perlu ditangani dalam pengelolaan portofolio badan usaha milik negara (BUMN), terutama dalam memperbaiki kinerja perusahaan yang belum menghasilkan laba secara berkelanjutan.
Dony menyampaikan keterangan tersebut di Jakarta pada Senin, 26 Oktober. Ia juga menyatakan bahwa kerugian dari perusahaan-perusahaan itu secara keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar Rp20 triliun atau setara dengan US$1,5 miliar setiap tahun. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi bukan hanya banyaknya entitas yang merugi, tetapi juga nilai kerugian tahunan yang perlu menjadi perhatian. Besaran itu menunjukkan tekanan finansial yang signifikan pada portofolio Danantara, meskipun angka yang disampaikan merupakan perkiraan agregat dan tidak merinci kontribusi kerugian dari masing-masing perusahaan.
Pernyataan tersebut memberikan gambaran awal mengenai skala pekerjaan yang dihadapi Danantara dalam mengawasi dan mendorong perbaikan perusahaan di bawah pengelolaannya. Rasio 52 persen berarti mayoritas tipis dari keseluruhan 1.074 entitas belum mencatat kinerja yang menguntungkan, sementara sekitar 516 perusahaan lainnya tidak termasuk dalam kelompok yang dilaporkan merugi. Namun, informasi itu belum menjelaskan penyebab kerugian, sebarannya menurut sektor, atau apakah kerugian terkonsentrasi pada sejumlah perusahaan besar. Rincian tersebut penting untuk menilai kondisi setiap entitas secara lebih akurat. Angka yang dipaparkan Dony menjadi dasar untuk memahami besarnya persoalan finansial yang diungkap Danantara, sekaligus menegaskan perlunya evaluasi kinerja berdasarkan kondisi masing-masing perusahaan.
Danantara menyoroti pola operasional sejumlah perusahaan milik negara yang melibatkan banyak lapisan entitas dalam satu rangkaian kegiatan. Alih-alih proses dijalankan secara langsung dan sederhana, pekerjaan atau layanan dapat melewati beberapa perusahaan sebelum sampai kepada pengguna akhir. Setiap entitas memiliki peran dalam rantai tersebut, tetapi pada setiap tahapan juga terdapat biaya dan keuntungan yang dibebankan. Akibatnya, transaksi yang tampak sebagai satu kebutuhan operasional dapat berubah menjadi serangkaian transaksi antarbadan usaha.
Menurut penilaian Dony, struktur semacam ini berisiko membuat biaya operasional membengkak. Ketika beberapa perusahaan terlibat untuk menjalankan proses yang sama, biaya administrasi, koordinasi, dan margin keuntungan masing-masing pihak dapat terakumulasi. Lapisan tambahan tidak selalu berarti terciptanya nilai atau layanan baru yang sebanding dengan biaya yang muncul. Karena itu, perusahaan pengguna jasa dapat menanggung beban lebih tinggi, sementara keseluruhan rantai usaha menjadi kurang efisien. Dampaknya juga dapat mengaburkan biaya sebenarnya dan menyulitkan pemantauan kinerja setiap entitas.
Besarnya persoalan tersebut tercermin dalam perkiraan inefisiensi agregat dari transaksi berlapis, yang disebut mencapai sekitar US$2 miliar per tahun. Angka ini menggambarkan potensi biaya yang timbul ketika transaksi melewati banyak perusahaan dan setiap bagian mengambil keuntungan, bukan semata-mata kerugian satu entitas tertentu. Temuan itu menjadi alasan untuk meninjau ulang susunan proses bisnis dan hubungan antarbadan usaha di lingkungan BUMN. Penataan dapat diarahkan pada penyederhanaan rantai transaksi, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta pengujian apakah setiap lapisan benar-benar memberi manfaat. Dengan langkah tersebut, biaya dapat dikendalikan dan penggunaan sumber daya perusahaan diharapkan lebih produktif, tanpa mengabaikan kebutuhan operasional yang memang memerlukan keterlibatan beberapa entitas. Evaluasi juga perlu membedakan fungsi yang saling melengkapi dari peran yang hanya menambah tahapan dan beban. Transparansi biaya serta ukuran kinerja yang konsisten dapat membantu manajemen menilai kontribusi setiap perusahaan. Dengan demikian, keputusan untuk mempertahankan, menggabungkan, atau menghapus lapisan tertentu dapat didasarkan pada manfaat yang terukur dan kepentingan perusahaan secara keseluruhan.Dony menggambarkan transaksi berlapis melalui contoh pembangunan jaringan serat optik Telkom Indonesia untuk mendukung layanan IndiHome. Dalam skema yang disampaikannya, pekerjaan tersebut tidak langsung ditangani melalui satu jalur, melainkan melewati empat perusahaan berbeda sebelum jaringan dapat dibangun. Setiap perusahaan dalam rantai itu mengambil keuntungan, sehingga biaya bertambah pada tiap tahap. Akumulasi margin tersebut, menurut Dony, membuat pengeluaran Telkom untuk pembangunan serat optik menjadi jauh lebih besar daripada biaya yang ditanggung para pesaingnya.
Dony menyebut biaya akhirnya mencapai 150 persen lebih tinggi dibandingkan biaya para pesaing. Perbandingan itu ia gunakan untuk menunjukkan bagaimana struktur pengadaan dan pelaksanaan yang melibatkan banyak entitas dapat menciptakan beban tambahan. Ketika beberapa perusahaan berada di pemilik kebutuhan dan pelaksana pekerjaan, setiap lapisan berpotensi menambahkan biaya serta keuntungan sendiri. Karena itu, angka tersebut tidak hanya menyoroti harga suatu proyek, tetapi juga mendorong perhatian pada desain rantai transaksi: siapa yang mengerjakan, siapa yang menjadi perantara, dan nilai apa yang diberikan setiap pihak. Contoh Telkom ini memperlihatkan bahwa konsolidasi atau pemangkasan jalur perantara dapat menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi, tanpa mengabaikan aspek kualitas, kapasitas, maupun tata kelola proyek.
Contoh lain yang disampaikan Dony berkaitan dengan rantai pasok produk Pertamina. Dalam susunan yang ia uraikan, Patra Niaga memegang kepemilikan produk. Pengangkutan kemudian dilakukan oleh perusahaan pelayaran di dalam grup, tetapi perusahaan tersebut menyewa pihak swasta untuk membawa produk. Dengan demikian, terdapat beberapa pihak dan hubungan komersial dalam satu proses distribusi. Dony menyoroti keuntungan yang muncul sepanjang rantai itu, termasuk potensi margin pada kegiatan pengangkutan dan penyewaan jasa. Pertanyaan yang menjadi perhatian ialah apakah setiap lapisan memberikan efisiensi atau layanan yang sepadan dengan biaya yang ditambahkan. Jika peran kepemilikan, pengaturan angkutan, dan pelaksanaan fisik tersebar di beberapa entitas, biaya akhir dapat mencerminkan keuntungan tiap pihak, bukan semata kebutuhan operasional. Kedua ilustrasi tersebut menjadi dasar bagi pembahasan mengenai transaksi antarbadan usaha milik negara dan perlunya menilai transparansi biaya, fungsi perantara, serta manfaat ekonominya secara menyeluruh.
Danantara mengambil langkah untuk menggabungkan tiga entitas yang beroperasi pada sektor hilir Pertamina. Perusahaan yang disebut dalam rencana tersebut adalah Patra Niaga, PIS, serta satu entitas internasional. Penggabungan ini menempatkan ketiga entitas dalam satu agenda penataan, sehingga kegiatan usaha yang sebelumnya berada di beberapa perusahaan dapat dikelola melalui susunan yang lebih terpadu. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Danantara menata struktur perusahaan negara dan meninjau biaya yang muncul dari transaksi berlapis. Dalam konteks ini, penggabungan dipaparkan sebagai perubahan organisasi yang diarahkan pada penyederhanaan, bukan sebagai laporan mengenai rincian operasional setiap perusahaan atau perubahan layanan tertentu.
Penataan tersebut mencakup Patra Niaga dan PIS, bersama entitas internasional yang namanya tidak dirinci dalam bahan yang disampaikan. Karena informasi yang tersedia tidak menjelaskan bentuk hukum, tahapan administrasi, maupun pembagian fungsi setelah penggabungan, rincian itu tidak dapat dipastikan. Hal yang dapat dinyatakan adalah Danantara mendorong konsolidasi tiga perusahaan hilir tersebut sebagai satu langkah pengelolaan. Dengan demikian, pembahasan mengenai proses ini perlu dibatasi pada entitas yang disebut dan arah penggabungannya. Penjelasan itu juga menempatkan konsolidasi sebagai bagian dari penataan bisnis hilir Pertamina, tanpa menganggap bahwa seluruh kegiatan atau aset ketiga perusahaan telah berubah dengan cara tertentu.
Danantara menyebut penghematan dari penggabungan tersebut sudah terlihat dalam enam bulan. Pernyataan itu menunjukkan bahwa manfaat efisiensi telah teramati dalam rentang waktu tersebut, tetapi informasi yang tersedia tidak mencantumkan nilai penghematan.
Baca juga: Perlu Pembuktian atas Klaim Kerugian Ekspor Minyak Sawit
