Jakarta | Sampah merupakan persoalan klasik yang terus membebani Jakarta, seiring dengan padatnya penduduk dan tingginya aktivitas kota. Pramono Anung menyebut volume sampah di Ibu Kota mencapai sekitar 9.000 ton per hari. Jumlah tersebut menuntut pengelolaan yang tidak hanya mengandalkan pengangkutan ke tempat pemrosesan akhir, tetapi juga mencakup pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan sampah secara berkelanjutan. Menurut Pramono, persoalan ini hampir dapat teratasi, salah satunya setelah Presiden Prabowo menerbitkan peraturan presiden terkait pengelolaan sampah. Kebijakan itu dinilai dapat menjadi landasan untuk mempercepat penanganan sekaligus mendorong kerja sama berbagai pihak.
Salah satu langkah yang direncanakan adalah menghadirkan tiga pembangkit listrik tenaga sampah di lokasi berbeda, yakni Bantargebang, Tunjungan atau Kamal Muara, dan Sunter. Rencana tersebut menempatkan pengolahan sampah sebagai bagian dari penyediaan energi, dengan harapan volume yang harus ditimbun dapat berkurang. Setiap proyek tetap memerlukan persiapan, termasuk pembangunan fasilitas, kepastian tata kelola, dan koordinasi dengan masyarakat serta pemerintah terkait. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh rencana pembangunan, tetapi juga oleh kemampuan fasilitas mengolah sampah secara aman dan konsisten. Ketersediaan sampah sebagai bahan baku dan pengawasan dampak lingkungan juga menjadi hal penting dalam pelaksanaannya.
Selain tiga proyek tersebut, Pramono turut menyinggung keberadaan RDE Rorotan sebagai bagian dari upaya menangani sampah Jakarta. Berbagai fasilitas ini diharapkan melengkapi sistem pengelolaan kota, dari pengumpulan hingga pemrosesan, sehingga beban tempat pembuangan akhir dapat ditekan. Pramono menyampaikan harapan bahwa pada 2028–2029 sampah tidak lagi menjadi masalah di Jakarta. Target itu menjadi gambaran arah kebijakan, meskipun pencapaiannya bergantung pada pelaksanaan proyek dan dukungan warga. Pemilahan sampah dari rumah, pengurangan penggunaan barang sekali pakai, serta kepatuhan terhadap aturan pembuangan dapat membantu menjaga kelancaran sistem. Dengan memadukan infrastruktur, kebijakan, dan perubahan perilaku, pemerintah berupaya membangun penanganan yang lebih terpadu bagi tantangan sampah di Ibu Kota.
Pramono menempatkan pengurangan risiko banjir sebagai pekerjaan yang harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika air mulai menggenangi permukiman. Menurutnya, upaya pencegahan perlu diperkuat agar bencana serupa tidak terus berulang dan dampaknya terhadap warga dapat ditekan. Komitmen ini mencakup penanganan penyebab banjir melalui pembenahan sungai, sekaligus kesinambungan program pemerintah di lapangan. Dengan langkah yang terencana, pemerintah berharap kapasitas aliran air dapat ditingkatkan dan titik rawan memperoleh perhatian lebih konsisten.
Dalam menjelaskan tantangan tersebut, Pramono menyebut banjir Jakarta telah menjadi persoalan sejak “zaman belanja”. Keterangan itu menunjukkan bahwa masalah ini memiliki riwayat panjang, tetapi tidak menghilangkan kebutuhan untuk mengambil tindakan sekarang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurut arah kebijakan yang disampaikan, perlu terus bekerja mengurangi risiko dan mencegah banjir berulang. Penanganan jangka panjang juga membutuhkan pelaksanaan program secara bertahap, dengan mempertimbangkan kondisi kawasan serta kebutuhan warga yang tinggal di sekitar aliran sungai.
Salah satu langkah yang akan dilanjutkan adalah normalisasi sungai di berbagai lokasi. Program ini diarahkan untuk memperbaiki kondisi aliran dan mendukung upaya pengendalian banjir. Pramono menyatakan bahwa pekerjaan normalisasi tidak hanya berpusat pada satu kawasan, melainkan perlu diteruskan di sejumlah sungai yang memerlukan penanganan. Kelanjutan program menjadi penting agar upaya yang sudah direncanakan tidak terputus dan dapat memberi manfaat secara lebih luas. Pelaksanaan di setiap lokasi tetap perlu memperhatikan keadaan setempat.
Kawasan Kebun Melati, Tanah Abang, termasuk lokasi yang disebut Pramono sebagai salah satu titik paling parah. Karena itu, kawasan tersebut menjadi bagian dari perhatian dalam rencana normalisasi. Penanganan di sana diharapkan mendukung pengurangan risiko bagi warga dan lingkungan sekitarnya, seiring dengan pekerjaan di sungai-sungai lain. Melalui kelanjutan normalisasi dan langkah pencegahan yang konsisten, Pemprov DKI berupaya menangani persoalan banjir secara bertahap. Komitmen itu menegaskan perlunya kesinambungan kebijakan, bukan tindakan sesaat saat bencana terjadi.
Perbaikan sistem transportasi menjadi salah satu fokus pemerintahan Pramono dalam menghadapi kemacetan Jakarta. Upaya ini diarahkan untuk mendorong warga beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Peralihan tersebut penting karena pilihan transportasi publik yang terhubung dan dapat diandalkan memberi warga alternatif untuk melakukan perjalanan tanpa selalu menggunakan kendaraan sendiri. Dengan demikian, pembenahan transportasi tidak hanya menyangkut penyediaan layanan, tetapi juga upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari.
Dalam kerangka itu, Transjabodetabek memiliki peran sebagai penghubung kota-kota pinggiran dengan pusat Jakarta. Konektivitas kawasan di sekitar ibu kota dan pusat kegiatan menjadi aspek penting bagi warga yang bepergian melintasi wilayah administrasi. Ketika hubungan antarkawasan dapat diperkuat melalui angkutan umum, masyarakat memiliki pilihan perjalanan yang lebih menyatu. Pemerintah menempatkan keterhubungan tersebut sebagai bagian dari perbaikan sistem transportasi, dengan perhatian pada akses dari kawasan pinggiran menuju pusat Jakarta dan sebaliknya.
Pramono menyampaikan bahwa peralihan menuju transportasi publik meningkat 15 persen, sementara konektivitas Jakarta kini mencapai 93 persen. Angka tersebut menjadi gambaran capaian yang ia sampaikan dalam upaya memperkuat penggunaan angkutan umum dan keterhubungan transportasi. Keduanya menunjukkan dua hal yang berkaitan: kesediaan warga untuk menggunakan layanan publik serta kemampuan sistem untuk menghubungkan perjalanan. Namun, angka itu tidak mengubah tujuan utama kebijakan, yakni menyediakan sistem transportasi yang mendorong lebih banyak warga memilih angkutan umum dibandingkan kendaraan pribadi.
Ke depan, fokus pada pembenahan transportasi perlu terus dikaitkan dengan kebutuhan perjalanan warga di Jakarta dan kawasan sekitarnya. Transjabodetabek menjadi bagian dari upaya menghubungkan kota-kota pinggiran dengan pusat ibu kota, sedangkan peningkatan minat terhadap transportasi publik menjadi sasaran penting untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Dengan menempatkan konektivitas dan peralihan moda sebagai perhatian, pemerintah berupaya menjawab tantangan kemacetan melalui penguatan angkutan umum. Langkah tersebut menegaskan bahwa transportasi publik dipandang sebagai unsur utama dalam penataan mobilitas warga Jakarta.
Berbagai upaya untuk mengatasi kemacetan, persoalan sampah, dan banjir perlu ditempatkan dalam konteks skala serta posisi Jakarta. Ibu kota ini disebut sebagai kota metropolitan nomor satu di dunia, mengungguli Tokyo dan New York, dengan jumlah penduduk sekitar 11 juta orang. Angka tersebut menggambarkan besarnya kebutuhan layanan perkotaan dan kompleksitas pengelolaan wilayah yang harus dihadapi pemerintah. Ketika jutaan penduduk menjalani aktivitas sehari-hari di ruang yang sama, persoalan transportasi, pengelolaan limbah, dan pengendalian air tidak berdiri sendiri. Ketiganya berkaitan dengan kepadatan, pola mobilitas, infrastruktur, dan koordinasi pelayanan publik.
Jakarta juga disebut berada di peringkat ke-15 kota terbaik dunia dan peringkat kedua di kawasan ASEAN, setelah Singapura. Posisi tersebut memberi gambaran tentang capaian dan reputasi kota dalam penilaian global, tetapi tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan warganya telah terpenuhi. Peringkat kota dapat menjadi salah satu cara melihat perkembangan, sementara pengalaman sehari-hari masyarakat tetap perlu diperiksa melalui kualitas layanan dan penanganan masalah yang nyata. Karena itu, angka dan pengakuan internasional sebaiknya dibaca sebagai konteks, bukan sebagai ukuran tunggal keberhasilan pemerintah dalam mengatasi tantangan perkotaan.
Konteks itu turut tercermin dalam kabar bahwa Wali Kota New York, Zohran Mamdani, meminta saran mengenai cara membuat Jakarta lebih baik daripada New York. New York disebut memiliki sekitar 8,3 juta penduduk, lebih sedikit dibandingkan perkiraan jumlah penduduk Jakarta. Permintaan tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap pengalaman Jakarta, sekaligus menempatkan perbandingan antarkota dalam sorotan.
Baca juga: Mengatasi Tantangan Kota: 24 Tahun Car Free Day Jakarta | Tantangan Kesehatan Warga Jakarta Akibat Musim Hujan yang Mundur | Mall-Mall Terbaik untuk Keluarga di Jakarta
