Ponorogo, 14 September 2025 — Aktivitas penambangan ilegal kembali mencuat di Kabupaten Ponorogo. Penambangan Galian C yang berlokasi di Dusun Gentan, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, diduga beroperasi tanpa izin resmi, mengakibatkan kerusakan signifikan pada infrastruktur dan lingkungan sekitar. Masyarakat setempat kini mulai merasakan dampak negatif yang semakin besar akibat kegiatan ilegal ini, dan mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan tegas.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tambang ini dikelola oleh individu yang diduga berinisial GLD/BD. Tidak ditemukan tanda-tanda legalitas di lokasi tersebut, seperti plang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang wajib dipasang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik ilegal ini semakin memperburuk situasi karena tidak ada kontrol yang memadai terhadap dampak yang ditimbulkan.
Kerusakan Infrastruktur dan Kesehatan Warga
Salah satu dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat adalah kerusakan jalan kabupaten yang semakin parah. Setiap hari, puluhan truk pengangkut material tambang dengan tonase berat melintasi jalan yang tidak dirancang untuk menahan beban berat tersebut. Akibatnya, jalan yang sebelumnya masih bisa digunakan dengan aman kini dipenuhi dengan lubang dan kerusakan yang semakin meluas.
“Saya sering melewati jalan ini dan sudah semakin parah. Jalan penuh lubang dan debu pekat yang datang dari truk-truk itu masuk ke rumah kami. Kami sudah mengeluh, tapi tak bisa berbuat banyak karena takut dengan pemilik tambang yang katanya punya banyak kekuatan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya demi alasan keamanan.
Selain kerusakan jalan, debu yang dihasilkan oleh aktivitas tambang juga berbahaya bagi kesehatan. Warga mengeluhkan bahwa polusi debu ini berdampak pada pernapasan, terutama bagi anak-anak dan orang lanjut usia. Selain itu, polusi debu yang berkelanjutan dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius jika tidak segera ditangani.
Kerusakan Lingkungan yang Mengancam Ekosistem
Aktivitas penambangan ilegal ini juga menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Pemantauan di lapangan menunjukkan adanya potensi longsor dan kerusakan lahan pertanian yang berada di sekitar tambang. Kegiatan penambangan yang tidak diawasi dengan baik dapat menyebabkan degradasi lahan dan meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir bandang, terutama saat musim hujan.
Penambangan yang tidak terkendali ini juga mengancam keberlanjutan ekosistem, yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat setempat. Lahan pertanian yang sebelumnya subur kini berisiko rusak, yang tentu saja berdampak pada perekonomian warga yang bergantung pada sektor pertanian. Selain itu, hilangnya pohon dan vegetasi lain akan memperburuk kualitas tanah dan meningkatkan kerentanannya terhadap erosi.
Dasar Hukum Penindakan terhadap Tambang Ilegal
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Pasal 158, ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin yang sah dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp100 miliar.
Meskipun terdapat ancaman pidana yang jelas, hingga saat ini kegiatan penambangan ilegal di Ponorogo tetap berlangsung tanpa adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Masyarakat merasa bahwa penegakan hukum terhadap praktik ilegal ini terkesan lambat dan tidak cukup efektif, sehingga aktivitas ilegal ini terus berkembang.
Masyarakat Desak Penindakan Segera dari Pihak Berwenang
Sejumlah tokoh masyarakat setempat menegaskan bahwa sudah saatnya aparat penegak hukum, khususnya Polres Ponorogo, untuk bertindak tegas terhadap praktik tambang ilegal ini. Mereka mengingatkan bahwa jika tidak segera dihentikan, dampak negatif terhadap infrastruktur, kesehatan, dan lingkungan akan semakin parah.
“Kami merasa terabaikan, sementara dampaknya sudah sangat besar. Kami ingin aparat segera bertindak dan menindak tegas pemilik tambang yang melanggar hukum. Kami juga berharap agar pihak berwenang melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memberikan efek jera kepada pelaku tambang ilegal,” ujar seorang tokoh masyarakat yang memilih untuk tidak disebutkan namanya demi alasan keamanan.
Masyarakat setempat menginginkan tindakan tegas yang sesuai dengan hukum yang berlaku agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Mereka berharap agar aparat dapat memberikan perlindungan kepada warga yang selama ini terdampak akibat kelalaian dalam pengawasan dan penegakan hukum.
Penutupan: Pentingnya Penegakan Hukum untuk Mencegah Kerusakan Lebih Lanjut
Kasus tambang ilegal ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap aktivitas pertambangan. Kegiatan penambangan yang tidak memenuhi persyaratan hukum tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga membahayakan kehidupan masyarakat sekitar. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas menjadi kunci untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan keadilan bagi warga yang terdampak.
Dengan adanya penegakan hukum yang lebih kuat, diharapkan masyarakat dapat kembali merasa aman dan nyaman, serta lingkungan bisa tetap terlindungi dari kerusakan yang lebih parah. Aparat penegak hukum harus menunjukkan komitmennya dalam menegakkan peraturan untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam secara ilegal yang merugikan semua pihak.
Dasar Hukum yang Berlaku:
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)
Pasal 158: “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.000.”