TUBAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah di Kabupaten Tuban kembali menjadi sorotan.
Kali ini, warga Desa Wangun, Kecamatan Palang, menyoroti pelaksanaan program yang dianggap tidak sesuai harapan.
Melalui unggahan di akun Media Informasi Orang Tuban (MIOT), warga bernama Rindhowati Tri Wulaningsih menyampaikan keluhan terbuka kepada pemerintah.
“Tolong pemerintah, dievaluasi kembali MBG di Desa Wangun. Semakin hari menu yang diberikan semakin ngawur, sampai murid-murid banyak yang tidak mau makan. Tolong dievaluasi lagi dari segi dana dan karyawannya,” tulis Rindhowati.
Keluhan tersebut segera memantik respons luas dari masyarakat. Banyak warga mengaku bahwa makanan yang disajikan dalam program MBG tak sesuai janji awal — menu bergizi yang seharusnya mendukung tumbuh kembang anak.
“Kadang lauknya hanya sepotong kecil, sayur pun hampir tidak ada. Anak-anak malah malas makan, padahal katanya makan sehat dari pemerintah,” ujar salah satu wali murid di Desa Wangun.
Fakta di lapangan menunjukkan adanya indikasi lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksana program. Sejumlah pihak menilai, MBG berjalan tanpa evaluasi rutin dan transparansi penggunaan anggaran yang jelas.
Program yang mestinya menjadi kebanggaan daerah justru berubah menjadi bahan perbincangan publik. Warga mulai mempertanyakan: ke mana alokasi dana program bergizi itu mengalir, dan siapa yang memastikan kualitasnya di lapangan?
Seorang aktivis kebijakan publik di Tuban mengatakan, keluhan masyarakat harus dipandang sebagai bentuk pengawasan sosial yang sehat.
“Kalau masyarakat sudah bersuara, itu artinya ada sesuatu yang tidak beres. Pemerintah tidak boleh diam. Audit harus dilakukan, dan hasilnya dibuka ke publik,” tegasnya.
Kritik terhadap MBG di Desa Wangun bukan semata soal rasa makanan, tapi menyentuh akar masalah yang lebih dalam — akuntabilitas penggunaan dana publik.
Tanpa kontrol yang ketat, program yang digadang-gadang untuk menyehatkan anak-anak justru berpotensi melahirkan ketidakpercayaan masyarakat.
Warga berharap, Pemkab Tuban turun langsung ke lapangan untuk meninjau pelaksanaan MBG di Desa Wangun dan memperbaiki sistem yang dinilai lemah.
“Ini bukan soal tidak bersyukur. Tapi kalau anak-anak tidak mau makan, berarti ada yang salah. Uang rakyat jangan disia-siakan,” tutur Rindhowati saat dihubungi.
Kini publik menunggu langkah nyata dari pemerintah daerah — apakah berani menindaklanjuti laporan warga, atau justru membiarkan kritik itu tenggelam di antara laporan keberhasilan di atas kertas.
