Jakarta | Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), dengan Mayjen Sriyanto sebagai wakil kepala. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Seusai acara, Satyawan menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan mengenai pengelolaan gambut, terutama agar upaya pencegahan dan penanganan kebakaran dapat berjalan efektif ketika kemarau ekstrem melanda.
Arahan tersebut menempatkan keselamatan dan kehidupan masyarakat sebagai perhatian penting. Kebakaran di lahan gambut dapat menimbulkan dampak yang meluas, termasuk gangguan terhadap kesehatan warga dan aktivitas sehari-hari. Karena itu, pengelolaan kawasan perlu diarahkan untuk menekan risiko kebakaran sebelum keadaan memburuk, sekaligus memastikan respons terhadap ancaman kemarau dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang tinggal di sekitar lahan.
Satyawan menjelaskan, persoalan kebakaran gambut kerap kembali muncul pada musim kemarau. Kondisi ini membuat pengelolaan tidak cukup hanya berfokus pada penanganan saat api sudah terjadi. Upaya pencegahan dan kesiapan menghadapi periode kering menjadi bagian penting agar dampak kebakaran dapat dibatasi. Ketika kemarau berlangsung ekstrem, kemampuan mengelola lahan dengan baik diharapkan membantu mencegah gangguan yang lebih besar terhadap kehidupan dan kesehatan masyarakat.
Penanganan persoalan tersebut menjadi salah satu tugas utama BPGMN. Badan ini mengemban tanggung jawab untuk mengelola gambut dan mangrove, termasuk menjawab tantangan kebakaran yang berulang secara musiman. Arahan Presiden menjadi landasan bagi pimpinan baru dalam menentukan perhatian kerja lembaga, dengan sasaran agar pengelolaan gambut dapat menekan kebakaran dan mengurangi dampaknya bagi warga. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan arahan itu menjadi langkah pengelolaan yang konsisten, terutama saat risiko meningkat pada musim kemarau ekstrem. Dengan demikian, perhatian terhadap kebakaran gambut tidak hanya berkaitan dengan kondisi lahan, tetapi juga dengan perlindungan masyarakat dari dampak yang dapat mengganggu kesehatan serta kegiatan sehari-hari mereka.
Menurut Satyawan, kebakaran gambut tidak dapat dilepaskan dari perubahan kondisi lahannya. Dalam keadaan alami, gambut umumnya basah dan lembap karena air tersimpan di dalam lapisan tanah organik yang tebal. Ketika keseimbangan hidrologis terganggu, permukaan dan lapisan gambut dapat mengering, terutama saat kemarau berlangsung panjang. Bahan organik yang mengering menjadi lebih mudah terbakar, sehingga api dapat menyebar dan bertahan di bawah permukaan. Karena itu, pencegahan kebakaran perlu dimulai dengan memahami mengapa air meninggalkan lahan dan bagaimana menjaga agar kelembapan alaminya tetap terpelihara. Pendekatan ini menempatkan pemulihan tata air sebagai bagian penting dari upaya perlindungan gambut jangka panjang.
Salah satu penyebab kekeringan yang ia soroti adalah banyaknya kanal yang memotong bentang gambut. Kanal memungkinkan air mengalir keluar lebih cepat, sehingga muka air tanah turun dan lahan kehilangan cadangan kelembapannya. Dampaknya perlu diperhatikan khususnya pada kubah gambut, yaitu bagian bentang alam yang secara alami menyimpan air dan membantu mempertahankan kondisi basah di sekitarnya. Jika kanal digali pada kubah, air yang tersimpan dapat terkuras dan mengalir menjauh dari kawasan tersebut. Akibatnya, gambut menjadi lebih rentan mengering ketika musim kemarau tiba, sekalipun sebelumnya kawasan itu memiliki kemampuan menahan air. Penjelasan ini menunjukkan bahwa keberadaan saluran bukan sekadar persoalan bentuk lahan, melainkan faktor yang memengaruhi keseimbangan air dan tingkat risiko kebakaran. Pemetaan kondisi kanal diperlukan untuk mengetahui lokasi serta dampak yang perlu ditangani terlebih dahulu.
Untuk memulihkan kelembapan gambut, Satyawan bersama Sriyanto merencanakan pemetaan kanal sebagai langkah awal. Pendataan ini dapat membantu mengenali jalur aliran, kondisi saluran, serta titik yang memungkinkan air keluar dari lahan dengan deras. Berdasarkan hasil pemetaan, mereka akan membangun sekat kanal untuk memperlambat aliran dan menahan air agar tidak cepat meninggalkan kawasan gambut. Sekat tersebut diharapkan membantu menjaga muka air tanah dan mengembalikan kelembapan lahan secara bertahap. Penentuan lokasi dan rancangan sekat perlu mempertimbangkan kondisi setempat agar upaya pemulihan berjalan efektif. Warga juga dapat berperan dalam pengamatan dan pemeliharaan, sementara masukan pakar mendukung perencanaan teknis. Dengan tata air yang lebih terkendali, cadangan air pada kubah gambut dapat lebih terjaga dan lahan diharapkan tidak mudah mengering ketika kemarau.
Tugas BPGMN tidak hanya berfokus pada pemulihan lahan gambut, tetapi juga mencakup pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove. Upaya tersebut meliputi pengurangan deforestasi mangrove serta pemulihan kawasan gambut dan mangrove yang rusak akibat kebakaran atau pembukaan hutan. Penanganan perlu disesuaikan dengan kondisi tiap lokasi, karena karakter ekosistem, sumber kerusakan, dan kebutuhan warga di sekitarnya dapat berbeda. Dengan cakupan kerja yang saling terkait, perlindungan kedua ekosistem diharapkan berlangsung secara terpadu, bukan sebagai kegiatan terpisah.
Dalam pelaksanaannya, BPGMN berencana bekerja bersama masyarakat dan mendorong keterlibatan warga dalam pengelolaan gambut. Peran warga penting karena mereka tinggal dekat dengan kawasan yang dijaga dan memahami perubahan kondisi lahan dari waktu ke waktu. Pelibatan itu dapat mencakup penyusunan kegiatan, perawatan area yang dipulihkan, hingga pengembangan usaha yang selaras dengan fungsi ekosistem. Pendekatan kolaboratif juga membuka ruang bagi pengetahuan lokal dan masukan para pakar untuk dipertimbangkan dalam menentukan langkah perlindungan. Dengan demikian, masyarakat bukan sekadar penerima program, melainkan mitra dalam menjaga keberlanjutan lahan.
Satyawan ingin mendorong budidaya komoditas yang sesuai dengan kondisi gambut dan tidak memerlukan banyak air. Sagu, jelutung, dan nanas disebut sebagai contoh yang dapat dipertimbangkan sesuai karakter lahan serta kebutuhan setempat. Pemilihan komoditas tetap perlu memperhatikan kesesuaian ekologis dan peluang ekonomi, agar kegiatan budidaya tidak menambah tekanan terhadap gambut. Menurut Satyawan, perlindungan gambut harus berjalan dengan perhatian pada penghidupan warga. Kebijakan konservasi tidak semestinya mematikan mata pencaharian masyarakat, melainkan membantu menyediakan pilihan usaha yang lebih sesuai dengan lingkungan. Keseimbangan pemulihan ekosistem dan ekonomi warga menjadi dasar penting agar upaya perlindungan dapat diterima, dijalankan, dan dipertahankan dalam jangka panjang.
Dalam menyiapkan pemulihan lahan gambut dan mangrove, BPGMN berencana melibatkan akademisi serta pakar untuk memberi masukan dalam perumusan dan pelaksanaan pengelolaan. Keterlibatan tersebut penting agar kebijakan tidak hanya bertumpu pada pertimbangan administratif, tetapi juga memperhitungkan karakter ekosistem dan bukti ilmiah. Masukan ahli akan membantu badan memahami kebutuhan pemulihan di lapangan, sekaligus menyelaraskan langkah perlindungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai gambut, mangrove, dan ekosistem esensial.
Satyawan menilai pengelolaan gambut memerlukan dukungan sains yang kuat. Kondisi gambut berubah menurut musim, tata air, tutupan lahan, dan tekanan aktivitas manusia, sehingga keputusan pengelolaan perlu didasarkan pada pemahaman yang terukur. Salah satu perangkat yang dibutuhkan ialah pemodelan untuk memperkirakan kapan dan di lokasi mana gambut berpotensi mengering. Informasi ini dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas pemulihan, mengatur tindakan pengelolaan, dan mengantisipasi perubahan kondisi sebelum dampaknya meluas.
Pemodelan juga dapat mendukung pemetaan risiko kebakaran. Dengan menggabungkan informasi mengenai tingkat kekeringan dan kondisi wilayah, pengelola dapat mengenali area yang memerlukan perhatian lebih dini. Peta risiko bukan pengganti pemantauan langsung, tetapi dapat membantu mengarahkan sumber daya dan menyusun langkah pencegahan secara lebih tepat. Pendekatan berbasis data diharapkan memperkuat kemampuan badan dalam mengambil keputusan, mengukur perkembangan kondisi, serta menyesuaikan tindakan ketika hasil pemantauan menunjukkan perubahan.
Rencana struktur organisasi BPGMN akan mencakup kelompok ahli lintas bidang untuk mendukung pengelolaan gambut. Keahlian yang direncanakan lain hidrologi gambut, revegetasi gambut, serta sosial ekonomi, sehingga masukan mencakup aspek ekologis dan kehidupan masyarakat.
Baca juga: Respons Cepat Babinsa dan Warga Padamkan Kebakaran Lahan Di Tuwuhrejo Blitar | TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah | PSIM Yogyakarta Siapkan 25 Pemain Hadapi Persebaya di Surabaya
