Jakarta | Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyarankan pemerintah dan regulator melanjutkan pembenahan pasar modal Indonesia setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan rencana mengubah klasifikasi pasar saham Indonesia. Dalam rencana tersebut, status Indonesia yang saat ini berada dalam kategori emerging market akan diubah menjadi standalone market. DEN menilai pembenahan tetap perlu diteruskan seiring perhatian terhadap rencana perubahan klasifikasi itu.
Isu mengenai rencana MSCI tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada 20 Oktober 2026. Pembahasan berlangsung sebagai bagian dari perhatian pemerintah terhadap perkembangan pasar modal Indonesia. Dalam konteks itu, saran DEN menekankan kelanjutan upaya pembenahan oleh pemerintah dan regulator, tanpa menyebutkan rincian langkah tertentu dalam keterangan yang menjadi dasar berita ini.
MSCI merupakan penyedia indeks pasar keuangan global. Indeks yang disusunnya menjadi acuan bagi berbagai pelaku investasi dalam melihat pasar keuangan. Karena itu, rencana perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI menjadi salah satu isu yang dibicarakan dalam rapat terbatas tersebut. Penggunaan istilah emerging market dan standalone market merujuk pada kategori klasifikasi yang disebut dalam rencana MSCI, bukan perubahan yang telah dinyatakan selesai.
Dengan demikian, pembahasan di Istana berfokus pada saran agar pembenahan pasar modal Indonesia berlanjut, di tengah pengumuman MSCI mengenai rencana perubahan status klasifikasi. Pemerintah dan regulator menjadi pihak yang disarankan meneruskan upaya tersebut. Informasi yang disampaikan dalam konteks rapat ini menempatkan isu MSCI sebagai perhatian, sekaligus menegaskan perlunya keberlanjutan reformasi pasar modal. Belum ada rincian tambahan mengenai bentuk pembenahan atau jadwal pelaksanaannya dalam bahan yang tersedia.
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, menilai pembenahan pasar modal yang telah berjalan perlu diteruskan menyusul perkembangan terkait MSCI. Menurutnya, dinamika tersebut menjadi pengingat bahwa reformasi tidak cukup berhenti pada pengumuman kebijakan atau respons sesaat. Upaya yang sudah dimulai perlu dijaga kesinambungannya agar pasar memperoleh kepastian mengenai arah pembenahan. Dengan demikian, perubahan yang sedang berlangsung dapat ditangani secara terukur, sekaligus mempertahankan kepercayaan para pelaku pasar terhadap tata kelola dan pengawasan di Indonesia.
Pesan Mari menempatkan keberlanjutan reformasi sebagai bagian penting dalam merespons perubahan status atau penilaian yang berkaitan dengan MSCI. Perkembangan tersebut dapat memengaruhi perhatian investor terhadap transparansi dan kualitas pasar, sehingga diperlukan tindak lanjut yang konsisten dari pihak berwenang. DEN mendorong agar agenda yang telah ditetapkan tetap dijalankan, bukan diganti dengan langkah yang hanya bersifat sementara. Konsistensi pelaksanaan akan membantu menunjukkan bahwa pembenahan merupakan komitmen kebijakan jangka panjang.
Rekomendasi itu juga mencakup kelanjutan langkah penegakan aturan oleh regulator, sebagaimana sebelumnya telah diumumkan. Penegakan yang tegas dan berkesinambungan diperlukan agar ketentuan pasar modal berlaku secara kredibel bagi seluruh pihak. Regulator diharapkan memastikan bahwa kebijakan yang sudah disampaikan diterapkan dengan jelas, sehingga pelaku pasar dapat memahami standar yang harus dipenuhi dan konsekuensi atas pelanggaran. Langkah tersebut menjadi bagian dari reformasi, bukan agenda terpisah, karena kepatuhan dan akuntabilitas turut membentuk kualitas pasar.
Dengan meneruskan pembenahan dan pengawasan, otoritas dapat memperkuat landasan pasar modal secara bertahap. Hal ini mencakup konsistensi pengumuman, pelaksanaan, serta evaluasi atas kebijakan yang telah berjalan. Bagi DEN, respons terhadap perkembangan terkait MSCI sebaiknya diarahkan untuk mempercepat agenda reformasi yang sudah ada, sekaligus memastikan prosesnya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kejelasan tindak lanjut juga penting agar investor domestik maupun global dapat menilai perkembangan pasar berdasarkan informasi dan aturan yang konsisten. Karena itu, rekomendasi Mari menekankan kesinambungan kebijakan serta penegakan aturan sebagai unsur utama dalam menjaga kredibilitas pasar modal Indonesia.
Rekomendasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) agar reformasi pasar modal berlanjut juga mencakup perhatian pada penegakan hukum. Pembenahan kebijakan dinilai perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dengan demikian, agenda reformasi tidak hanya berfokus pada perubahan tata kelola atau perbaikan mekanisme pasar, tetapi juga pada kepastian bahwa ketentuan dapat ditegakkan secara konsisten. Penegakan yang kredibel merupakan bagian penting dalam mendukung kepercayaan terhadap pasar modal.
Mari Elka Pangestu menekankan bahwa regulator telah memiliki landasan peraturan untuk bertindak apabila situasi mengharuskannya. Menurutnya, kerangka hukum yang berlaku memberi kewenangan dan ruang bagi regulator untuk mengambil langkah tegas, tanpa harus menunggu penyusunan aturan baru untuk setiap keadaan. Pandangan tersebut menempatkan perangkat hukum yang tersedia sebagai salah satu unsur penting dalam memastikan reformasi berjalan efektif, sekaligus menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan merupakan bagian dari tanggung jawab pengawasan.
Dalam konteks rencana perubahan status MSCI, pesan DEN tersebut menyoroti dua sisi agenda yang saling melengkapi: meneruskan reformasi pasar modal dan memastikan aturan ditegakkan. Keberlanjutan pembenahan dapat membantu memperkuat fondasi pasar, sementara kepastian penegakan mendukung konsistensi penerapan ketentuan. Keduanya menjadi perhatian dalam menjaga kredibilitas pasar modal Indonesia. DEN, melalui rekomendasinya, mendorong agar reformasi tidak berhenti pada penyesuaian kebijakan, tetapi juga ditopang kesiapan regulator menggunakan landasan hukum yang telah tersedia secara tepat dan proporsional.
Pokok saran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) adalah agar pembenahan pasar modal Indonesia terus dilakukan. Perbaikan tidak dipandang sebagai agenda yang selesai melalui satu kebijakan atau satu tahap, melainkan sebagai proses berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola dan menjaga agar kegiatan di pasar modal berjalan sesuai ketentuan. Dalam kerangka itu, DEN juga menekankan pentingnya penegakan aturan oleh regulator, masing-masing sesuai kewenangan yang dimiliki serta berlandaskan hukum yang berlaku.
Penegakan aturan menjadi bagian dari pembenahan karena kebijakan dan ketentuan memerlukan pelaksanaan yang konsisten. Namun, saran tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa langkah tertentu telah dijalankan, ataupun bahwa hasil yang diharapkan telah tercapai. Tindak lanjut tetap berada dalam ranah otoritas terkait dan harus merujuk pada prosedur serta dasar hukum yang berlaku. Karena itu, pembicaraan tentang reformasi perlu dibedakan dari keputusan atau tindakan resmi yang mungkin diambil kemudian.
Pokok rekomendasi DEN tersebut dibahas dalam kaitan dengan rapat terbatas yang menyinggung rencana perubahan klasifikasi MSCI. Pembahasan mengenai rencana itu menjadi konteks bagi perhatian terhadap kondisi dan tata kelola pasar modal, tetapi tidak berarti bahwa perubahan klasifikasi telah berlaku. Rencana perubahan status MSCI juga tidak dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa reformasi yang disarankan DEN sudah diterapkan. Kedua hal tersebut perlu ditempatkan secara tepat: satu merupakan dorongan agar pembenahan dan penegakan aturan terus berlanjut, sementara yang lain adalah rencana perubahan klasifikasi yang dibicarakan dalam rapat terbatas.
Dengan demikian, informasi yang dapat ditegaskan pada tahap ini terbatas pada saran DEN untuk melanjutkan pembenahan pasar modal dan menegakkan aturan sesuai kewenangan regulator serta ketentuan hukum, serta adanya pembahasan rencana perubahan klasifikasi MSCI dalam rapat terbatas. Status pelaksanaan rekomendasi maupun realisasi rencana perubahan itu tidak dinyatakan sebagai sesuatu yang telah terjadi.
Baca juga: Perubahan Jadwal KRL dan Imbangan Transportasi di Jakarta | Reformasi Struktur Organisasi Perpesi Melalui Munaslub
