Yogyakarta | Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mendorong agar pelatihan kerja dirancang dengan bertolak dari potensi ekonomi setiap kelurahan. Menurut dia, pendekatan tersebut membuat materi dan keterampilan yang diajarkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta peluang usaha yang tersedia di lingkungan setempat. Dorongan itu disampaikan seusai Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) triwulan III 2026 di Yogyakarta pada Selasa. Pelatihan berbasis kondisi lokal dinilai dapat membantu warga memahami bidang kerja yang realistis untuk dimasuki, sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya dan keunggulan daerah secara lebih terarah. Dalam perencanaan program, pemetaan potensi dan kebutuhan tenaga kerja perlu menjadi landasan agar kegiatan tidak berhenti sebagai pelatihan umum.
Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga mereka memiliki bekal yang lebih kuat untuk memasuki dunia kerja atau mengembangkan usaha lokal. Materi pelatihan dapat disesuaikan dengan kegiatan ekonomi yang berkembang di tiap wilayah, termasuk kebutuhan pelaku usaha dan peluang yang belum dimanfaatkan. Dengan demikian, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan dasar, tetapi juga kemampuan praktis yang dapat diterapkan setelah pelatihan. Kesesuaian kompetensi peserta dan kebutuhan setempat diharapkan memperluas pilihan pekerjaan serta mendukung tumbuhnya kegiatan usaha yang berakar pada potensi kelurahan. Perancangan program juga perlu memperhatikan akses warga terhadap pelatihan dan kesinambungan pendampingan setelah kegiatan berakhir.
Sultan memandang pembangunan ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari banyaknya lapangan kerja yang tercipta. Upaya tersebut juga perlu meningkatkan mutu dan produktivitas pekerjaan, memperkuat pekerjaan formal, serta memperbaiki kesejahteraan tenaga kerja. Karena itu, pelatihan perlu dihubungkan dengan kesempatan kerja yang layak, peningkatan kapasitas, dan kebutuhan dunia usaha. Keterampilan yang relevan dapat membantu pekerja menjalankan tugas dengan lebih produktif, sementara penguatan pekerjaan formal memberi ruang bagi perlindungan dan kepastian kerja yang lebih baik. Pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan pelaku usaha dapat berperan dalam menyelaraskan program dengan kondisi ekonomi setempat. Pendekatan ini menempatkan pengembangan kemampuan warga sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi kelurahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Produktivitas tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan tren meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sultan menyampaikan bahwa rata-rata produktivitas tumbuh 5,52 persen sepanjang 2021–2025. Nilainya naik dari Rp48,18 juta menjadi Rp59,74 juta per pekerja. Angka ini menggambarkan perkembangan produktivitas pada tingkat daerah, tetapi belum berarti seluruh sektor usaha mencapai kinerja yang sama. Karena itu, data agregat perlu dibaca bersama gambaran produktivitas dan serapan tenaga kerja pada masing-masing sektor.
Empat sektor usaha menyerap 66,51 persen pekerja di DIY, yakni perdagangan, pertanian, industri pengolahan, serta akomodasi dan makan minum. Meski menjadi penyerap tenaga kerja utama, produktivitas pada keempat sektor tersebut masih berada di bawah rata-rata daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan antar-sektor: sektor yang menampung sebagian besar pekerja belum mencapai produktivitas setara dengan rata-rata DIY. Data tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan penyebab kesenjangan, tetapi memberi petunjuk mengenai bidang yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pengembangan tenaga kerja.
Penguatan kompetensi dapat menjadi bagian dari upaya merespons tantangan tersebut. Pelatihan kerja perlu disusun agar selaras dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan karakter potensi ekonomi di wilayah tempat warga bekerja. Materi, keterampilan, serta sasaran peserta dapat diarahkan pada aktivitas yang berkembang di kelurahan, termasuk bidang perdagangan, pertanian, pengolahan, dan layanan akomodasi serta makanan-minuman. Dengan pendekatan itu, program pelatihan tidak hanya menawarkan keterampilan umum, tetapi juga memberi bekal yang relevan untuk peluang kerja setempat. Perencanaan yang berbasis data serapan tenaga kerja dan produktivitas sektoral membantu pemerintah daerah serta penyelenggara pelatihan menentukan prioritas secara lebih terarah. Pemantauan berkala terhadap kebutuhan usaha dan hasil pelatihan juga dapat menjaga agar program tetap sesuai dengan perubahan kondisi wilayah.
Data produktivitas DIY memberikan konteks penting untuk mengarahkan kebijakan peningkatan kualitas tenaga kerja. Kenaikan rata-rata daerah menjadi perkembangan positif, sementara produktivitas di bawah rata-rata pada sektor penyerap pekerja terbesar menegaskan perlunya perhatian yang lebih terukur. Dengan menghubungkan pelatihan pada potensi ekonomi kelurahan dan kebutuhan sektor setempat, kompetensi warga dapat dikembangkan secara lebih relevan. Arah tersebut memungkinkan program kerja berangkat dari kondisi tiap wilayah, tanpa mengabaikan gambaran produktivitas daerah secara keseluruhan.
Sultan berharap peluang kerja dan usaha di setiap kelurahan dapat berkembang lebih luas daripada jenis mata pencaharian yang selama ini dikenal masyarakat. Pelatihan kerja, menurut pandangannya, sebaiknya tidak hanya mengikuti kebiasaan lama atau terpaku pada pekerjaan yang sudah umum dijalani warga. Potensi ekonomi suatu wilayah perlu dikenali agar keterampilan yang diberikan selaras dengan kebutuhan setempat. Dengan demikian, anak muda memiliki lebih banyak pilihan untuk memasuki dunia kerja maupun membangun kegiatan usaha sendiri. Keragaman peluang juga memungkinkan kelurahan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif, bukan sekadar menyiapkan peserta untuk satu jenis pekerjaan. Harapan tersebut menempatkan pelatihan sebagai jembatan kemampuan warga dan kesempatan ekonomi yang nyata di lingkungan mereka.
Ia menggambarkan bahwa kelurahan dengan potensi pariwisata tinggi mungkin membutuhkan tenaga yang mampu berbahasa asing untuk melayani pengunjung. Di saat yang sama, kawasan wisata memerlukan orang-orang yang dapat merawat objek wisata agar tetap bersih, terjaga, dan menarik untuk dikunjungi. Contoh ini menunjukkan bahwa perkembangan sebuah potensi lokal dapat menciptakan beragam kebutuhan keterampilan, tidak hanya pekerjaan yang langsung terlihat. Kemampuan berkomunikasi, pelayanan, pemeliharaan, dan pengelolaan dapat menjadi bagian dari kebutuhan tersebut. Karena itu, materi pelatihan idealnya disusun dengan melihat karakter wilayah serta peluang yang mungkin tumbuh di sana. Pendekatan ini membantu peserta memahami bagaimana keterampilan tertentu bisa digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi di kelurahan.
Kesempatan mengikuti pelatihan, menurut Sultan, perlu terbuka bagi lulusan SMK yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, serta generasi muda yang tergabung dalam karang taruna. Mereka dapat memperoleh bekal praktis untuk mencari pekerjaan sesuai kebutuhan wilayah, sekaligus mengenali peluang merintis usaha. Pelatihan diharapkan tidak berhenti pada pemberian keterampilan teknis, tetapi juga mendorong peserta mengembangkan gagasan dan mengambil peran dalam kegiatan ekonomi setempat. Dengan bekal yang relevan, anak muda dapat menjadi pekerja, pelaku usaha, atau penggerak inisiatif ekonomi di lingkungannya. Arah tersebut memberi ruang bagi lebih banyak warga untuk berkontribusi, sehingga potensi kelurahan dapat berkembang melalui kemampuan dan prakarsa generasi mudanya.
Sultan berharap pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memetakan program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi setiap wilayah. Pemetaan tersebut diperlukan agar pelatihan tidak disusun secara umum, tetapi mempertimbangkan keadaan kelurahan serta peluang yang dapat dikembangkan di dalamnya. Dengan begitu, arah pelatihan diharapkan lebih relevan bagi warga dan sejalan dengan potensi ekonomi setempat. Harapan ini juga menempatkan pemahaman atas kebutuhan masyarakat sebagai pertimbangan penting dalam menentukan jenis keterampilan yang perlu diperkuat. Pemerintah daerah dan kementerian diharapkan melihat pemetaan sebagai dasar untuk mengarahkan pengembangan, bukan sekadar mencatat potensi wilayah.
Menurut Sultan, hasil pemetaan yang baik dapat membantu membuat pengembangan peluang kerja dan usaha di kelurahan menjadi lebih terarah. Ketika kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah diperhatikan bersama, pelatihan diharapkan dapat membuka jalan bagi warga untuk memanfaatkan peluang yang tersedia.
Baca juga: Membangun Kedekatan dengan Rakyat: Prajurit Marinir Dukung Ekonomi Mama Papua Pasarkan Hasil Kebun | Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa 2026: Inovasi dan Pertumbuhan Ekosistem Halal | Penurunan Kontribusi Manufaktur dan Dampaknya terhadap Ekonomi Indonesia
