JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Ramly H.I. Muhamad, mengapresiasi rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan layanan Transjakarta laut menuju Kepulauan Seribu. Menurutnya, gagasan tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk memperluas akses transportasi publik bagi warga yang tinggal di wilayah kepulauan. Selama ini, mobilitas masyarakat Kepulauan Seribu sangat bergantung pada moda transportasi laut, sehingga peningkatan kualitas, keteraturan, dan keterjangkauan layanan menjadi kebutuhan penting.
Meski menyambut baik rencana itu, Ramly mengingatkan agar layanan Transjakarta laut tidak berhenti sebagai fasilitas tambahan atau sekadar etalase kebijakan pemerintah. Kehadiran armada dan rute baru, menurut dia, harus disertai perencanaan yang matang serta orientasi yang jelas terhadap kebutuhan sehari-hari masyarakat. Aspek jadwal keberangkatan, keterhubungan antarpulau, kapasitas penumpang, keselamatan, dan tarif perlu dipastikan agar layanan tersebut benar-benar dapat digunakan secara luas.
Ramly menekankan bahwa kemampuan pemerintah dalam mengurus Kepulauan Seribu harus diwujudkan melalui pelayanan yang memberikan manfaat nyata. Artinya, pengembangan transportasi laut perlu dirasakan langsung oleh warga, baik untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, pekerjaan, maupun akses terhadap layanan kesehatan dan administrasi pemerintahan. Program tersebut juga idealnya dibangun dengan mempertimbangkan kondisi geografis serta pola mobilitas masyarakat setempat.
Ia berpandangan, keberhasilan layanan tidak semata-mata diukur dari tersedianya kapal atau peresmian rute, melainkan dari konsistensi operasional dan dampaknya bagi kehidupan warga. Karena itu, pemerintah provinsi perlu membuka ruang evaluasi serta mendengarkan masukan masyarakat Kepulauan Seribu sejak tahap persiapan. Dengan pendekatan tersebut, Transjakarta laut dapat menjadi bagian penting dari sistem transportasi publik Jakarta, bukan sekadar simbol perluasan layanan ke wilayah kepulauan.
Menurut Ramly, pengembangan layanan Transjakarta laut untuk warga Kepulauan Seribu perlu berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Wilayah kepulauan memiliki karakteristik berbeda dari kawasan daratan, terutama karena mobilitas warga sangat bergantung pada kondisi dan ketersediaan transportasi laut. Karena itu, layanan yang disiapkan tidak cukup hanya tersedia, tetapi juga harus mampu mengantarkan penumpang dengan cepat, aman, dan dapat diandalkan. Kecepatan menjadi penting bagi warga yang harus bepergian untuk bekerja, bersekolah, mengakses layanan kesehatan, maupun memenuhi kebutuhan administrasi di wilayah lain.
Keandalan tersebut sangat berkaitan dengan kepastian jadwal keberangkatan. Warga seharusnya tidak dipaksa menunggu terlalu lama hanya karena jumlah perjalanan terbatas atau waktu operasional yang tidak konsisten. Jadwal rutin akan membantu masyarakat merencanakan aktivitas secara lebih baik sekaligus mengurangi ketidakpastian selama berada di pelabuhan. Informasi mengenai waktu keberangkatan dan kedatangan juga perlu disampaikan secara jelas, sehingga penumpang dapat menyesuaikan perjalanan tanpa menghabiskan waktu berlebihan untuk menunggu.
Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan ialah menetapkan frekuensi keberangkatan setiap 15 menit, terutama pada jam sibuk atau rute dengan permintaan tinggi. Pola tersebut memang perlu dikaji berdasarkan jumlah penumpang, kapasitas kapal, kondisi cuaca, serta kemampuan operasional. Namun, gagasan itu menunjukkan pentingnya membangun layanan dengan interval yang memadai dan mudah diprediksi. Pengembangan transportasi laut harus menjadikan manfaat langsung bagi penumpang sebagai ukuran utama, bukan semata-mata pencapaian jumlah armada atau pembukaan rute baru. Dengan jadwal yang konsisten, waktu tempuh yang efisien, dan pelayanan yang dapat dipercaya, Transjakarta laut dapat memberi kemudahan nyata bagi mobilitas masyarakat Kepulauan Seribu.
Rencana perluasan layanan Transjakarta ke sektor transportasi laut dan udara berangkat dari kebutuhan memperkuat konektivitas warga Jakarta, termasuk masyarakat di wilayah kepulauan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyampaikan bahwa cakupan usaha PT Transportasi Jakarta tidak hanya diarahkan pada layanan angkutan darat, tetapi juga dapat dikembangkan untuk menjangkau moda transportasi lain. Kebijakan tersebut dinilai relevan untuk mendukung mobilitas warga Kepulauan Seribu yang selama ini sangat bergantung pada layanan perairan.
Arah pengembangan itu dituangkan dalam rancangan peraturan daerah mengenai perubahan bentuk badan usaha milik daerah PT Transportasi Jakarta. Melalui rancangan tersebut, perusahaan diproyeksikan memiliki landasan usaha yang lebih luas untuk menyediakan layanan transportasi sesuai kebutuhan perkotaan dan wilayah kepulauan. Perubahan bentuk badan usaha diharapkan dapat memperjelas kewenangan, ruang lingkup kegiatan, serta tanggung jawab perusahaan dalam mengelola berbagai moda transportasi.
Ruang lingkup usaha yang disebutkan mencakup penyelenggaraan angkutan perairan dan angkutan udara. Selain menyediakan layanan perjalanan, PT Transportasi Jakarta juga diarahkan untuk menyediakan dan mengelola sarana serta prasarana transportasi. Cakupan ini dapat meliputi pengelolaan fasilitas pendukung, simpul perpindahan penumpang, serta infrastruktur yang diperlukan agar layanan berlangsung aman, teratur, dan terintegrasi.
Rancangan tersebut juga mencakup pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem pendukung layanan angkutan. Dengan demikian, perluasan usaha tidak sekadar menambah jenis kendaraan atau rute, melainkan membangun ekosistem transportasi yang dapat berfungsi secara berkelanjutan. Rencana itu disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis (1/10) siang. Paparan tersebut menjadi dasar awal bagi pembahasan lebih lanjut mengenai kesiapan kelembagaan, pembiayaan, infrastruktur, serta standar pelayanan sebelum layanan laut dikembangkan untuk masyarakat Kepulauan Seribu.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji sejumlah alternatif pengelolaan layanan Transjakarta laut sebelum menentukan pola yang paling sesuai bagi warga Kepulauan Seribu. Kajian tersebut mencakup landasan regulasi, pembagian kewenangan, sumber pembiayaan, serta model bisnis yang efisien dan tetap berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Keputusan pengelolaan tidak hanya perlu mempertimbangkan keberlanjutan keuangan, tetapi juga kemampuan layanan dalam menjangkau masyarakat secara konsisten, aman, dan mudah diakses.
Pengembangan transportasi laut diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarpulau. Akses yang lebih teratur diharapkan memudahkan warga Kepulauan Seribu menuju fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, pusat administrasi, dan kawasan kegiatan ekonomi. Selain mendukung mobilitas penumpang, jaringan tersebut berpotensi memperlancar arus barang dan jasa, sekaligus membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan. Dengan demikian, layanan laut dapat berperan sebagai bagian dari sistem transportasi publik yang mendukung pemerataan pembangunan, bukan sekadar sarana perjalanan tambahan.
Sejumlah unsur teknis masih dimatangkan, lain skema operasional, jadwal pelayaran, kapasitas armada, serta integrasi dengan layanan transportasi lain. Pemerintah juga perlu memastikan penerapan standar keselamatan pelayaran, kesiapan awak, sistem tanggap darurat, dan kelayakan setiap dermaga yang digunakan. Penyesuaian tarif menjadi perhatian penting agar layanan tetap terjangkau bagi warga, terutama mereka yang bergantung pada transportasi publik untuk bekerja, bersekolah, atau memperoleh layanan dasar. Struktur tarif idealnya mempertimbangkan kemampuan masyarakat tanpa mengabaikan biaya operasional dan pemeliharaan armada.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Ramly, meminta Pemprov DKI tidak hanya berfokus pada transportasi menuju Kepulauan Seribu, tetapi juga menjaga layanan transportasi publik gratis bagi masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Pemerintah menegaskan bahwa pengembangan layanan laut tidak boleh menurunkan mutu maupun frekuensi Transjakarta di darat, termasuk bus koridor, bus non-koridor, dan berbagai armada penunjang lainnya. Keseimbangan alokasi anggaran dan pengawasan kinerja diperlukan agar peningkatan konektivitas antarpulau berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan mobilitas warga di wilayah daratan.
