JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) dan penggunaan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Perkembangan tersebut menjadi perhatian politik karena menyentuh salah satu persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
Isu ini tercatat dalam Putusan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan atau memperoleh bukti yang meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri milik Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Ketentuan tingkat pendidikan tersebut merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta pemilihan umum.
Pernyataan MK itu kemudian memicu pembahasan mengenai kemungkinan DPR menggunakan hak angket untuk mendalami persoalan tersebut. Sejumlah pihak juga mengaitkannya dengan gagasan pembentukan pansus yang dapat menelaah fakta, dokumen, serta proses administratif yang berkaitan dengan pemenuhan syarat pencalonan. Namun, pembahasan itu masih berada pada tahap wacana dan belum menunjukkan bahwa sebuah pansus telah resmi dibentuk.
Fraksi Golkar turut memberikan tanggapan terhadap berkembangnya gagasan tersebut. Sikap fraksi menjadi sorotan karena setiap langkah DPR berpotensi berkaitan dengan proses politik dan ketatanegaraan yang lebih luas. Meski demikian, munculnya wacana hak angket atau pansus tidak dapat langsung dimaknai sebagai dimulainya proses pemakzulan Wakil Presiden. Prosedur tersebut memiliki tahapan, persyaratan, dan mekanisme konstitusional tersendiri, sehingga perlu dibedakan pembahasan awal di parlemen dan tindakan resmi kelembagaan.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, menyampaikan bahwa Fraksi Golkar menghormati hak setiap anggota dan setiap fraksi dalam menyikapi dinamika yang berkembang di parlemen. Sikap tersebut mencakup wacana pembentukan panitia khusus (pansus) pemakzulan Wakil Presiden Gibran serta penggunaan hak angket.
Menurut Ahmad Irawan, setiap anggota dan fraksi memiliki hak untuk menyampaikan pandangan maupun mengambil sikap terhadap persoalan yang sedang menjadi perhatian di parlemen. Karena itu, Fraksi Golkar menempatkan penghormatan terhadap hak tersebut sebagai bagian dari sikapnya dalam mencermati dinamika politik dan kelembagaan yang berlangsung.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa Fraksi Golkar masih mencermati perkembangan terkait wacana pansus dan hak angket. Fraksi tersebut belum menutup ruang komunikasi dengan fraksi lain, termasuk untuk mendiskusikan persoalan yang muncul serta bertukar pandangan mengenai dinamika yang berkembang di parlemen.
Keterbukaan berdialog menjadi sikap yang disampaikan Fraksi Golkar dalam merespons wacana tersebut. Melalui komunikasi antarfaksi, berbagai pandangan dapat dibahas dengan tetap menghormati hak masing-masing anggota dan fraksi. Sikap Ahmad Irawan juga menegaskan bahwa Fraksi Golkar terus mencermati perkembangan sebelum menyampaikan langkah lebih lanjut terkait dinamika parlemen tersebut.
Wacana mengenai pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas kemungkinan pemakzulan Wakil Presiden Gibran belum berstatus sebagai usulan resmi di parlemen. Keterangan tersebut disampaikan Ahmad Irawan ketika menjelaskan perkembangan pembahasan di lingkungan lembaga legislatif. Dengan demikian, isu yang beredar masih berada pada tahap wacana politik dan belum berubah menjadi proses kelembagaan yang memiliki dasar pengajuan formal.
Ahmad Irawan mengatakan, “Setahu saya secara formal belum ada. Sebagian besar saya lihat sedang mempelajari putusan MK.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa hingga saat ia memberikan keterangan, belum terdapat usulan resmi untuk membentuk pansus. Selain itu, belum ada pula pengajuan penggunaan hak angket yang dapat menjadi bagian dari mekanisme politik di parlemen.
Perbedaan wacana dan pengajuan formal penting untuk diperhatikan. Wacana dapat berkembang melalui pernyataan, diskusi, atau perhatian terhadap suatu persoalan, tetapi belum otomatis menjadi agenda resmi lembaga. Sebaliknya, pembentukan pansus atau penggunaan hak angket memerlukan pengajuan melalui mekanisme parlementer yang berlaku, sehingga statusnya dapat diverifikasi melalui dokumen dan tahapan kelembagaan.
Pada saat keterangan itu disampaikan, sebagian besar fraksi di parlemen disebut masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi. Tahap tersebut menandakan bahwa pembahasan masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan untuk mengajukan pansus maupun hak angket. Karena itu, informasi mengenai kemungkinan pemakzulan perlu ditempatkan secara proporsional: terdapat wacana yang sedang berkembang, tetapi belum ada tindakan formal yang menandai dimulainya proses kelembagaan. Penilaian terhadap perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil kajian serta apakah terdapat pengajuan resmi sesuai prosedur parlemen.
Fraksi Partai Golkar menyatakan masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menerima permohonan terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sikap tersebut diambil setelah Golkar menghormati putusan yang telah dibacakan oleh lembaga penjaga konstitusi itu. Bagi fraksi, putusan MK perlu dipahami secara utuh sebelum digunakan sebagai dasar untuk menentukan sikap politik dalam isu yang berkembang di parlemen.
Anggota Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, menilai terdapat banyak bagian dalam pertimbangan putusan yang perlu dipelajari lebih lanjut oleh pihaknya. Kajian tersebut tidak hanya mencakup amar putusan, tetapi juga argumentasi hukum, batas kewenangan lembaga negara, serta penjelasan MK mengenai permohonan yang tidak dapat diterima. Dengan memeriksa seluruh pertimbangan secara cermat, Golkar ingin memastikan setiap pembahasan internal memiliki landasan konstitusional dan tidak semata-mata didorong oleh dinamika politik.
Putusan itu menjadi salah satu rujukan dalam melihat perkembangan wacana pembentukan panitia khusus (pansus) atau penggunaan hak angket di DPR. Namun, proses kajian internal Golkar masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan final mengenai arah sikap fraksi. Hingga tahap ini, sumber tersebut tidak menyatakan bahwa Fraksi Partai Golkar telah memutuskan untuk mendukung ataupun menolak pembentukan pansus maupun hak angket. Sikap resmi akan ditentukan setelah fraksi menyelesaikan pembahasan terhadap pertimbangan putusan MK dan perkembangan isu yang berkaitan.
