Jakarta | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong agar revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengakui hak masyarakat yang terdampak korupsi serta menyediakan jalan untuk pemulihannya. Dorongan tersebut menempatkan warga bukan sekadar sebagai pihak yang menanggung akibat tidak langsung, melainkan sebagai pemegang hak yang dapat dirugikan oleh tindak pidana korupsi. Karena itu, penanganan perkara perlu memperhatikan dampak terhadap kehidupan publik, selain mengusut pelaku dan kerugian yang dialami negara.
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, menyatakan korupsi merampas hak publik atas pembangunan. Ketika anggaran atau sumber daya publik diselewengkan, masyarakat dapat kehilangan akses terhadap layanan dan hasil pembangunan yang semestinya mereka terima. Dampak tersebut dapat dirasakan oleh kelompok warga yang bergantung pada program maupun fasilitas publik. Namun, menurut Uli, masyarakat yang mengalami dampak itu belum diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam pandangan Komnas HAM, penegakan hukum tidak semestinya hanya berfokus pada pengembalian kerugian keuangan negara. Pemulihan hak warga juga perlu menjadi bagian dari cara negara merespons korupsi, mengingat kerugian yang timbul dapat melampaui nilai finansial yang tercatat. Pengakuan terhadap masyarakat terdampak dalam aturan dapat membantu memperjelas posisi mereka dalam proses penanganan perkara dan mendorong pertimbangan atas akibat yang mereka alami. Hal ini menjadi salah satu pokok yang perlu diperhatikan dalam pembahasan revisi UU Tipikor.
Dorongan tersebut disampaikan dalam dialog rekomendasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Kortastipidkor Polri di Jakarta pada 20 Oktober 2026. Forum itu menjadi ruang bagi lembaga-lembaga terkait untuk membahas rekomendasi mengenai penanganan korupsi. Usulan Komnas HAM menekankan perlunya kerangka hukum yang tidak hanya mengembalikan kerugian negara, tetapi juga mengakui bahwa penyimpangan terhadap sumber daya publik dapat mengurangi pemenuhan hak masyarakat. Dengan memasukkan perspektif korban dan warga terdampak ke dalam pembaruan aturan, proses penegakan hukum diharapkan lebih memperhatikan hubungan korupsi, kepentingan publik, dan pemulihan hak.
Kajian Komnas HAM berjudul “Korupsi dan Pemulihan Pelanggaran HAM” menempatkan korupsi bukan hanya sebagai persoalan kerugian keuangan negara, melainkan juga sebagai persoalan yang dapat berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Berangkat dari perspektif tersebut, Komnas HAM mengusulkan agar pembaruan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memberi perhatian pada hak korban. Usulan ini mendorong perubahan cara penanganan perkara, sehingga kepentingan korban tidak berhenti di luar proses hukum atau hanya dipertimbangkan setelah perkara selesai.
Dalam kajian itu, Komnas HAM merekomendasikan agar revisi UU Tipikor diselaraskan dengan standar HAM nasional dan internasional. Penyelarasan tersebut menjadi landasan agar penanganan tindak pidana korupsi turut mempertimbangkan pemenuhan hak korban. Rekomendasi ini mencakup tahapan penyidikan dan penuntutan, serta pemulihan aset hasil korupsi. Dengan demikian, perhatian terhadap korban diharapkan menjadi bagian dari proses penanganan perkara secara menyeluruh, bukan agenda terpisah yang baru muncul pada tahap akhir.
Penekanan pada hak korban juga menandai perbedaan pendekatan yang semata-mata mengukur keberhasilan dari pemulihan kerugian keuangan negara dan pendekatan yang menempatkan pemulihan pelanggaran HAM sebagai perhatian. Komnas HAM mendorong agar upaya mengembalikan aset hasil korupsi berjalan seiring dengan pemenuhan hak korban. Fokusnya bukan menggantikan penegakan hukum atau pemulihan kerugian negara, melainkan memastikan bahwa korban turut menjadi pertimbangan dalam proses tersebut. Karena itu, pembahasan revisi UU Tipikor dinilai perlu memasukkan perspektif HAM ke seluruh tahapan penanganan perkara, dari penyidikan hingga penuntutan dan pemulihan aset. Rekomendasi kajian ini mengarahkan pembentuk kebijakan untuk melihat dampak korupsi terhadap korban sekaligus memperhatikan hak mereka dalam proses hukum. Dengan menempatkan kebutuhan korban dalam kerangka penanganan perkara, revisi undang-undang dapat mencerminkan perhatian yang lebih utuh terhadap akibat korupsi, tanpa membatasi tujuan penegakan hukum pada angka kerugian negara yang berhasil dipulihkan.
Komnas HAM mengarahkan rekomendasi kepada tiga lembaga dengan peran berbeda dalam penanganan tindak pidana korupsi dan pemulihan hak korban. Pembagian ini menempatkan pengakuan korban, pemulihan aset, serta akses terhadap kompensasi dan restitusi sebagai bagian yang perlu diperkuat dalam proses hukum. Dengan demikian, penanganan perkara tidak hanya berfokus pada pelaku dan kerugian negara, tetapi juga memperhatikan masyarakat yang menanggung dampak korupsi.
Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komnas HAM merekomendasikan pemberian kewenangan untuk menetapkan seseorang atau kelompok sebagai korban tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut perlu disertai tanggung jawab memenuhi dan memulihkan hak korban sejak tahap penyidikan hingga penuntutan. Pengakuan formal dapat membantu korban memperoleh akses yang lebih jelas terhadap proses hukum dan langkah pemulihan. Rekomendasi ini juga menekankan bahwa kebutuhan korban sebaiknya dipertimbangkan secara konsisten, bukan hanya setelah perkara diputus di pengadilan.
Untuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, Komnas HAM mendorong penerbitan aturan teknis dalam bentuk peraturan kepolisian. Aturan tersebut diharapkan menjadi pedoman pemulihan aset yang berorientasi pada hak korban, sehingga langkah penyitaan atau pengembalian aset turut memperhitungkan kepentingan masyarakat terdampak. Komnas HAM juga mengharapkan adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mengajukan tuntutan sebagai korban korupsi. Perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok rentan, yang mungkin menghadapi hambatan informasi, prosedur, maupun akses terhadap pendampingan ketika berhadapan dengan proses hukum.
Sementara itu, kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), rekomendasinya adalah mengakomodasi korban korupsi dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Pengaturan tersebut diharapkan memperjelas bentuk perlindungan dan dukungan yang dapat diakses. Komnas HAM juga mendorong LPSK memfasilitasi kompensasi dan restitusi melalui dana abadi korban. Mekanisme ini dapat menjadi jalur pemulihan ketika korban membutuhkan bantuan untuk memperoleh haknya. Pelaksanaan rekomendasi oleh masing-masing lembaga, sesuai mandat dan kewenangannya, akan menentukan sejauh mana hak korban diakui dan dapat dipulihkan secara nyata.
Dalam dialog tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa rekomendasi perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah diterima sebagai masukan dalam penyusunan naskah akademik oleh Kementerian Hukum. Masukan itu diharapkan dapat memperkaya pembahasan mengenai posisi dan hak korban, termasuk kebutuhan pemulihan atas dampak yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Penyusunan naskah akademik menjadi salah satu tahap penting untuk menelaah kebutuhan perubahan, merumuskan landasan kebijakan, serta mengidentifikasi ketentuan yang perlu diperjelas. Karena itu, rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses tersebut, dengan tetap memperhatikan masukan dari lembaga terkait dan kerangka hukum yang berlaku.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjelaskan bahwa lembaga tersebut telah memiliki mandat untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada saksi serta korban tindak pidana korupsi. Namun, pelaksanaan mandat itu masih memerlukan dukungan aturan teknis, khususnya untuk menentukan dan menghitung restitusi. Kejelasan mekanisme penilaian diperlukan agar kerugian korban dapat diidentifikasi secara terukur dan pengajuan pemulihan memiliki dasar pelaksanaan yang konsisten. Sementara itu, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menyoroti tantangan berupa belum jelasnya pembagian kewenangan dalam upaya perlindungan dan pemulihan korban. Kejelasan peran antarlembaga dinilai penting agar penanganan perkara, perlindungan saksi, dan pemulihan korban dapat berjalan selaras tanpa tumpang tindih maupun kekosongan tanggung jawab.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Komnas HAM berencana melanjutkan koordinasi dengan KPK, LPSK, dan Polri untuk mendorong tindak lanjut rekomendasi.
Baca juga: Profil Menarik Menteri ATR/BPN Di Tengah Pemberitaan Korupsi | KPK Kembali Sita Mobil Anggota DPRD Bengkulu, Terungkap Jaringan Korupsi | Jejak Karier Lampri: Dari Perwira Pertanahan hingga Tersangka Korupsi
3,621 views






