Palembang | Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menangkap seorang mantan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berusia 35 tahun asal Palembang. Ia diduga terlibat dalam penipuan dengan menjanjikan kelulusan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan. Janji tersebut disampaikan kepada seorang karyawan badan usaha milik daerah (BUMD) berinisial I, 50 tahun, untuk membantu anak korban.
Dalam perkara ini, pelaku diduga meminta dan menerima uang hingga Rp250 juta. Korban disebut menyerahkan dana setelah memperoleh tawaran bantuan agar anaknya dapat lulus seleksi CPNS. Penyidik kini mendalami rangkaian komunikasi dan transaksi yang terjadi, termasuk bagaimana janji kelulusan itu disampaikan serta peran masing-masing pihak dalam penyerahan uang. Dugaan tersebut masih ditangani kepolisian dan akan diuji melalui proses hukum.
Penangkapan berlangsung di rumah pelaku pada Senin malam, 12 Oktober 2026. Polisi menyebut tersangka tidak melakukan perlawanan saat petugas datang untuk mengamankannya. Ia kemudian dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penangkapan itu dilakukan setelah penyidik melakukan penyelidikan atas laporan yang disampaikan korban mengenai dugaan penipuan berkedok pengurusan kelulusan CPNS.
Kasus ini kembali mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran meluluskan peserta seleksi aparatur negara melalui jalur khusus atau bantuan dari pihak tertentu. Proses rekrutmen CPNS dilaksanakan melalui tahapan resmi, sehingga janji kelulusan yang dikaitkan dengan pembayaran patut dicermati dan dilaporkan kepada aparat. Kepolisian masih mengumpulkan keterangan dan bukti untuk mengungkap perkara secara menyeluruh, termasuk memastikan besaran kerugian serta cara pelaku meyakinkan korban. Status mantan guru PPPK tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa ia memiliki kewenangan dalam proses seleksi. Masyarakat diminta menunggu keterangan resmi mengenai perkembangan penyidikan dan menghindari kesimpulan sebelum perkara diproses lebih lanjut.
Peristiwa yang kemudian terungkap sebagai dugaan penipuan itu bermula pada Mei 2025. Seorang pria disebut mendatangi korban dan mengaku sebagai pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan. Dengan mengatasnamakan jabatannya, ia menawarkan bantuan agar anak korban dapat dinyatakan lulus dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Tawaran tersebut disertai permintaan imbalan sebesar Rp250 juta. Bagi korban, klaim sebagai pegawai instansi pemerintah dan janji kelulusan itu menjadi alasan untuk mempertimbangkan tawaran tersebut, meskipun proses seleksi CPNS semestinya berlangsung melalui mekanisme resmi.
Untuk membuat ceritanya tampak meyakinkan, pelaku dikabarkan beberapa kali menemui korban dengan mengenakan seragam lengkap pegawai Kemenkumham. Penampilan itu memberi kesan bahwa ia benar-benar memiliki posisi di lingkungan instansi tersebut. Ia juga mengaku mempunyai relasi dengan orang-orang penting yang dapat membantu mengurus kelulusan. Kepada korban, pelaku menyebut kesempatan itu sebagai jalur belakang atau “jalur kilat”, seolah-olah tersedia cara khusus di luar prosedur seleksi normal. Klaim tersebut disampaikan dalam konteks tawaran agar anak korban bisa diterima sebagai CPNS, bukan sekadar bantuan administratif biasa.
Pelaku selanjutnya menjanjikan bahwa anak korban akan ditempatkan untuk bekerja di lembaga pemasyarakatan di Palembang apabila proses yang ditawarkannya berhasil. Rincian tentang tempat kerja itu menjadi bagian dari bujuk rayu yang digunakan untuk meyakinkan korban mengenai hasil yang dijanjikan. Uang sebesar Rp250 juta tidak diserahkan sekaligus. Menurut keterangan dalam perkara tersebut, korban menyerahkan uang secara bertahap di rumahnya selama Mei 2025, sesuai permintaan pelaku. Pola pembayaran berangsur itu berlangsung ketika pelaku terus menyampaikan klaim tentang akses dan hubungan yang dimilikinya. Belakangan, tawaran tersebut menjadi bagian dari kasus dugaan penipuan janji lulus CPNS yang ditangani aparat di Sumatera Selatan.
Kecurigaan korban mulai muncul ketika nama anaknya tidak tercatat pada masa pendaftaran CPNS. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan karena sebelumnya korban disebut telah menyerahkan uang kepada mantan guru PPPK itu setelah dijanjikan anaknya dapat lulus seleksi. Namun, saat diperiksa, nama anak korban tidak ditemukan dalam catatan pendaftaran. Korban pun berupaya memperoleh penjelasan langsung dari pihak yang menerima uang tersebut mengenai keadaan yang dihadapinya.
Keraguan korban semakin kuat ketika nama anaknya juga tidak tercantum dalam pengumuman kelulusan. Korban kemudian meminta pelaku menjelaskan mengapa nama tersebut tidak terdaftar dan tidak muncul dalam pengumuman. Menurut keterangan perkara, pelaku disebut mengelak dengan berbagai alasan ketika dimintai penjelasan. Jawaban-jawaban itu tidak menghapus pertanyaan korban mengenai uang yang telah diserahkan maupun janji kelulusan yang sebelumnya disampaikan.
Setelah tidak memperoleh kepastian, korban meminta agar uangnya dikembalikan. Korban juga menyampaikan ancaman akan melaporkan perkara tersebut kepada polisi apabila uang itu tidak dibayar. Permintaan pengembalian uang tersebut menjadi upaya korban untuk menyelesaikan persoalan secara langsung, sebelum akhirnya mengambil langkah hukum. Akan tetapi, pelaku kemudian tidak diketahui keberadaannya. Keadaan itu membuat korban kesulitan meminta penjelasan lebih lanjut ataupun menagih pengembalian uang secara langsung.
Korban lalu membawa perkara tersebut kepada kepolisian. Laporan disampaikan ke Polda Sumatera Selatan pada 6 Agustus 2025. Pelaporan itu dilakukan setelah nama anak korban tidak tercatat saat pendaftaran, kemudian tidak tercantum pula dalam pengumuman kelulusan, sementara permintaan penjelasan dan pengembalian uang tidak menghasilkan kepastian. Dengan mengadukan perkara itu kepada polisi, korban meminta agar dugaan janji lulus CPNS tersebut ditangani melalui proses hukum. Rangkaian yang disampaikan korban menjadi dasar laporan mengenai dugaan penipuan, sedangkan penilaian atas perkara berada pada pihak berwenang.Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel, AKBP Sofwan Rosyidi, menerangkan bahwa tersangka diduga menarik korban dengan berpura-pura sebagai pegawai Kemenkumham Sumsel. Untuk mendukung peran tersebut, tersangka disebut menggunakan seragam lengkap dan mengaku mempunyai relasi di instansi itu. Keterangan tersebut disampaikan Sofwan pada Jumat, 23 Oktober 2026. Modus yang dijelaskan itu berkaitan dengan dugaan janji membantu korban lulus dalam seleksi CPNS, sebagaimana menjadi pokok perkara yang ditangani kepolisian.
Penggunaan atribut dan pakaian dinas menjadi salah satu bagian yang disorot dalam pengungkapan kasus. Dengan penampilan seolah-olah mewakili instansi, serta klaim mengenai hubungan dengan pihak di dalamnya, tersangka diduga berupaya membangun kepercayaan korban. Namun, keterangan mengenai cara tersangka memperkenalkan diri dan menarik korban tersebut merupakan penjelasan penyidik terkait dugaan modus, bukan pengesahan bahwa tersangka benar-benar pegawai Kemenkumham. Pemeriksaan terhadap barang-barang yang disita menjadi bagian dari penanganan perkara.
Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni selembar surat pernyataan, kuitansi, dan rekening koran. Penyidik juga mengamankan atribut serta pakaian dinas Kemenkumham, tiga buah kopel, dan satu bundel dokumen yang mengatasnamakan Kemenkumham. Seluruh benda tersebut tercatat sebagai barang bukti dalam perkara. Surat, kuitansi, dan rekening koran merupakan dokumen yang dapat diperiksa dalam rangka penyidikan, sementara seragam, atribut, kopel, serta bundel dokumen turut berkaitan dengan dugaan penggunaan identitas instansi untuk meyakinkan korban. Penilaian atas kaitan dan fungsi setiap barang bukti akan mengikuti proses hukum.
Rincian barang bukti itu melengkapi keterangan mengenai dugaan penyamaran dan janji kelulusan CPNS. Penyidik dapat menggunakan benda-benda yang telah disita untuk mendalami perkara, termasuk menelusuri dokumen dan catatan transaksi yang relevan. Meski demikian, penyitaan barang bukti tidak dengan sendirinya menentukan kesalahan tersangka; perkara tetap diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Tersangka dijerat Pasal 492 dan Pasal 486 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Atas sangkaan tersebut, ancaman hukuman yang disebutkan adalah di atas lima tahun penjara.
Baca juga: Pencurian Kapal Pesiar di Sorong: Pelaku Ditangkap | Penggerebekan Prostitusi di Bali: 13 Warga Negara Asing Ditangkap | Dua Pria Ditangkap di Petamburan dengan 62,5 Kg Ganja
3,592 views






