Jakarta | Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menyatakan partainya belum menerima arahan untuk menindaklanjuti ajakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar kedua partai berkomunikasi mengenai polemik bukti ijazah setara SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Sahroni, sampai pernyataan itu disampaikan, belum ada instruksi dari Ketua Umum NasDem Surya Paloh untuk membahas persoalan tersebut.
Sahroni menyampaikan keterangan itu di kompleks parlemen, Jakarta, pada Rabu, 28 Oktober. Ia menjelaskan bahwa NasDem menunggu arahan pimpinan partai sebelum menentukan langkah atau sikap terkait ajakan PKS. Dengan demikian, belum ada pembicaraan khusus NasDem dan PKS mengenai polemik dokumen pendidikan Gibran yang dimaksud.
Ajakan komunikasi dari PKS muncul di tengah perhatian publik terhadap bukti ijazah setara SMA milik Gibran. Permintaan untuk berkomunikasi tersebut tidak serta-merta membuat NasDem mengambil posisi atau mengadakan pembahasan. Sahroni menekankan bahwa keputusan mengenai tindak lanjut berada dalam kewenangan pimpinan partai, sehingga dirinya tidak menyampaikan sikap baru atas nama NasDem tanpa arahan tersebut.
Ia juga menggambarkan bahwa NasDem diarahkan untuk bekerja sesuai aturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas politiknya, partai tersebut, kata Sahroni, berfokus pada kerja yang mengikuti ketentuan dan mendukung pemerintah. Keterangan ini menempatkan respons NasDem dalam kerangka sikap umum partai, bukan sebagai pernyataan yang memastikan dukungan terhadap klaim tertentu mengenai dokumen Gibran.
Sikap menunggu arahan menunjukkan bahwa NasDem belum memutuskan apakah akan memenuhi ajakan PKS untuk berdiskusi. Sahroni tidak menyebut kapan komunikasi antarkedua partai dapat berlangsung atau apakah Surya Paloh akan memberikan instruksi lanjutan. Karena itu, perkembangan berikutnya bergantung pada keputusan pimpinan NasDem dan komunikasi politik yang mungkin dilakukan setelahnya. Untuk saat ini, keterangan Sahroni terbatas pada belum adanya arahan untuk membahas polemik tersebut serta penegasan bahwa NasDem bekerja berdasarkan aturan dan mendukung pemerintah.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menjelaskan bahwa NasDem belum mengambil langkah untuk menindaklanjuti ajakan PKS membahas polemik ijazah Gibran. Menurut Sahroni, partainya belum menerima instruksi khusus dari Ketua Umum NasDem mengenai ajakan tersebut. Karena itu, belum ada tindakan yang dapat disebut sebagai respons resmi partai terhadap usulan PKS. Penjelasan ini menggambarkan alasan yang disampaikan Sahroni, bukan keputusan baru mengenai polemik yang sedang dibicarakan. Ajakan untuk berdiskusi belum otomatis menjadi agenda NasDem, selama belum ada arahan dari pimpinan partai yang perlu dijalankan oleh para kadernya.
Sahroni juga menyebut NasDem saat ini berfokus pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Perhatian terhadap rancangan tersebut menjadi prioritas yang sedang dikerjakan, sehingga pembahasan itu disebut sebagai fokus partai saat ini. Dalam konteks ini, belum adanya tindak lanjut atas ajakan PKS tidak disampaikan sebagai penolakan. Sahroni mengaitkannya dengan belum diterimanya instruksi khusus serta agenda pembahasan RUU yang tengah menjadi perhatian. Dengan demikian, alasan yang dikemukakan berkaitan dengan arahan internal dan fokus kerja, tanpa menyatakan bahwa NasDem telah menetapkan sikap substantif terhadap polemik ijazah Gibran.
Sahroni menilai RUU Perampasan Aset mendesak untuk dibahas. Penekanan terhadap urgensi rancangan undang-undang itu menjelaskan mengapa pembahasannya mendapat perhatian, sementara ajakan PKS belum ditindaklanjuti. Ia tidak menyebut adanya perubahan agenda atau keputusan baru tentang langkah NasDem dalam merespons ajakan tersebut. Berdasarkan penjelasan yang tersedia, posisi NasDem saat ini adalah belum menerima instruksi khusus dari ketua umum untuk membahas polemik itu, dengan fokus partai tertuju pada RUU Perampasan Aset yang dinilai mendesak. Keterangan Sahroni tersebut membatasi alasan pada dua hal itu, tanpa memperluasnya menjadi kesimpulan mengenai sikap NasDem terhadap substansi polemik.Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyampaikan bahwa partainya berupaya membuka komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR untuk membahas kelanjutan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah tersebut menjadi tindak lanjut dari ajakan PKS agar persoalan itu dapat dibicarakan secara lebih luas, meskipun NasDem belum menindaklanjutinya. Menurut Kholid, komunikasi antarfaksi diperlukan untuk mengetahui pandangan berbagai pihak dan menentukan ruang pembahasan yang memungkinkan.
Kholid menjelaskan, upaya berkomunikasi dengan fraksi lain merupakan arahan Presiden PKS, Al Muzammil Yusuf. Dengan arahan tersebut, PKS ingin menjalankan peran sebagai penghubung aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dan pembahasan di lembaga legislatif. Partai itu, kata Kholid, tidak hanya ingin menyampaikan pandangannya sendiri, tetapi juga membuka ruang bagi masukan publik untuk didengar serta dipertimbangkan oleh para wakil rakyat.
Peran sebagai jembatan aspirasi dipandang penting karena polemik mengenai ijazah Gibran telah menarik perhatian masyarakat. Kholid menyatakan, pembicaraan dengan fraksi lain dapat menjadi salah satu cara untuk merespons perhatian tersebut melalui jalur politik dan kelembagaan. Namun, komunikasi itu tidak dengan sendirinya berarti bahwa semua fraksi telah menyepakati langkah atau kesimpulan tertentu. PKS masih perlu menyampaikan gagasan dan mendengar tanggapan dari pihak-pihak yang diajak berdiskusi sebelum pembahasan lebih lanjut dapat ditentukan.
Selain menyoroti polemik yang sedang berlangsung, Kholid mengaitkan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ijazah Gibran dengan perlunya evaluasi yang lebih luas. Menurut pandangannya, putusan tersebut dapat menjadi momentum untuk meninjau tata kelola sistem pemilu. Evaluasi itu, dalam konteks yang ia sampaikan, dapat membuka pembicaraan tentang bagaimana aturan dan pelaksanaan pemilu dikelola agar mendapat kepercayaan publik. Dengan demikian, perhatian tidak hanya tertuju pada polemik individual, tetapi juga pada kesempatan memperbaiki tata kelola demokrasi. PKS menyatakan akan mendorong komunikasi lintas fraksi sebagai bagian dari upaya membawa aspirasi masyarakat ke dalam pembahasan tersebut. Sejauh mana langkah itu berkembang akan bergantung pada respons fraksi-fraksi lain serta ruang dialog yang tersedia di DPR.Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan partainya terbuka untuk berdialog dengan partai politik lain mengenai persoalan yang berkembang. Sikap tersebut, menurut Hasto, mencerminkan kesediaan PDIP membicarakan isu secara terbuka, termasuk polemik terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan di tengah perhatian sejumlah pihak terhadap ajakan PKS dan belum adanya tindak lanjut dari NasDem. Hasto tidak menutup ruang komunikasi, tetapi mengaitkan pembahasan dengan persoalan yang lebih luas, yakni perubahan ketentuan pencalonan serta standar etika pejabat negara.
Dalam keterangannya, Hasto menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023, yang mengubah syarat usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden. Ia menilai proses yang melatarbelakangi putusan tersebut mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan. Penilaian itu merupakan pandangan Hasto atas proses tersebut, bukan kesimpulan yang ditambahkan dalam tulisan ini. Ia juga mengangkat pemenuhan persyaratan pendidikan, dengan menyebut bahwa ketentuan bagi calon presiden dan wakil presiden mensyaratkan ijazah sekolah menengah atas atau sederajat. Klaim mengenai persyaratan ijazah tersebut disampaikan Hasto dalam konteks perdebatan tentang kelayakan dan pemenuhan aturan.
Hasto memandang isu usia dan pemenuhan syarat ijazah tidak semata-mata berkaitan dengan administrasi pencalonan. Menurut dia, kedua persoalan itu menyentuh etika, moral, serta keteladanan yang diharapkan dari pejabat negara. Ia menempatkan pembicaraan mengenai aturan dan proses pengambilan keputusan sebagai bagian dari evaluasi terhadap tanggung jawab publik. Karena itu, keterbukaan PDIP untuk berdialog, sebagaimana dinyatakannya, mencakup pembahasan mengenai aspek hukum maupun nilai-nilai yang mendasari jabatan publik. Seluruh penilaian tentang Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, dugaan penyalahgunaan kekuasaan, syarat ijazah SMA atau sederajat, serta kaitannya dengan etika dan moral adalah pernyataan Hasto Kristiyanto.
