Jakarta | Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa nelayan di sektor perikanan tangkap masih menghadapi kesulitan untuk memperoleh perhatian serta pembiayaan dari perbankan. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam mendorong pengembangan usaha penangkapan ikan, terutama ketika pelaku usaha membutuhkan modal untuk memperkuat kapasitas operasional. Menurut Trenggono, kebutuhan pembiayaan tersebut belum otomatis membuat bank bersedia menyalurkan kredit. Karena itu, akses nelayan terhadap sumber dana formal masih perlu mendapat perhatian dalam upaya membangun sektor perikanan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Ia menggambarkan persoalan tersebut melalui contoh rencana pembangunan kapal. Nelayan atau pelaku usaha yang berniat membangun kapal belum tentu memperoleh dukungan pembiayaan dari bank, meskipun kapal merupakan sarana utama dalam kegiatan penangkapan ikan. Contoh itu menunjukkan adanya jarak kebutuhan investasi di lapangan dan pertimbangan lembaga keuangan dalam menilai calon peminjam. Trenggono tidak menyatakan bahwa seluruh pengajuan pembiayaan pasti ditolak, tetapi menekankan bahwa rencana usaha semata belum cukup untuk menjamin bank akan memberikan dana. Situasi ini membuat pengembangan armada dapat terhambat sejak tahap perencanaan.
Pandangan tersebut disampaikan Trenggono dalam Agrifood Forum 2026 yang berlangsung di Auditorium Bank Mega, Jakarta, pada Senin (19/10). Pernyataannya menyoroti perlunya memahami hambatan pembiayaan yang dialami nelayan perikanan tangkap, bukan hanya melihat kebutuhan mereka akan kapal atau modal. Ketika perbankan belum memberikan perhatian yang memadai, pelaku usaha berpotensi kesulitan merealisasikan rencana pengembangan, termasuk membangun sarana produksi. Isu ini juga memperlihatkan pentingnya menjembatani kebutuhan sektor perikanan dengan cara lembaga keuangan menilai kelayakan pembiayaan. Dengan menempatkan persoalan tersebut dalam forum agrifood, Trenggono mengangkat akses permodalan sebagai bagian penting dari pembahasan mengenai penguatan usaha nelayan dan perikanan tangkap.
Pembenahan perikanan tangkap tidak hanya menyangkut kapal dan hasil laut, tetapi juga tata kelola serta kondisi kampung nelayan. Pemerintah berencana memperkuat lingkungan usaha di desa-desa pesisir agar kegiatan nelayan dapat berlangsung lebih tertata, produktif, dan memiliki kepastian. Perbaikan ini mencakup dukungan terhadap infrastruktur yang menunjang aktivitas sehari-hari, mulai dari kebutuhan pendaratan hasil tangkapan hingga fasilitas yang membantu penanganan dan distribusi ikan. Dengan prasarana yang lebih memadai, hasil tangkapan diharapkan dapat dikelola lebih baik dan tidak cepat kehilangan nilai sebelum sampai ke pasar.
Di sisi tata kelola, upaya pembenahan diarahkan agar kegiatan perikanan tangkap memiliki sistem yang lebih jelas dan terukur. Pengelolaan yang baik dapat membantu memperlihatkan bagaimana usaha nelayan berjalan, apa kebutuhan pembiayaannya, serta bagaimana risiko dapat dikelola. Bagi lembaga keuangan, informasi dan tata kelola yang lebih tertata penting untuk menilai kelayakan usaha. Karena itu, pembangunan kampung nelayan dipandang tidak sebatas menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga membentuk ekosistem usaha yang lebih transparan dan dapat dipercaya. Pendekatan tersebut diharapkan menghubungkan kebutuhan nelayan dengan pertimbangan pembiayaan bank secara lebih realistis.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meyakini bahwa pembenahan tersebut berpotensi mengubah pandangan perbankan terhadap sektor perikanan tangkap. Menurut proyeksi yang ia sampaikan, dalam dua hingga tiga tahun ke depan bank dapat menjadi lebih bersedia membiayai kegiatan nelayan apabila tata kelola dan infrastruktur kampung pesisir semakin baik. Pernyataan itu merupakan harapan mengenai dampak yang mungkin muncul, bukan gambaran bahwa akses kredit telah meningkat atau pembiayaan sudah tersedia secara luas. Untuk mencapai perubahan tersebut, perbaikan perlu berjalan konsisten dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Jika lingkungan usaha semakin tertata, nelayan diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk mengajukan pembiayaan, sementara bank dapat menilai usaha mereka dengan dasar yang lebih jelas.
Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu upaya pemerintah membenahi lingkungan dan kondisi kehidupan nelayan pada periode pemerintahan yang disebut Menteri Kelautan dan Perikanan, Trenggono. Nama Merah Putih diberikan oleh Presiden, sebagai identitas bagi pembangunan kampung nelayan tersebut. Bagi Trenggono, pembenahan ini penting agar perhatian terhadap sektor perikanan tangkap tidak berhenti pada kegiatan melaut, tetapi juga mencakup kondisi kampung tempat nelayan tinggal dan bekerja.
Ia membandingkan dukungan yang selama ini dikenal tersedia bagi petani dengan keadaan nelayan. Petani, menurut Trenggono, memperoleh dukungan berupa bendungan, irigasi, pupuk, dan bibit. Berbagai hal tersebut membantu menopang kegiatan pertanian. Sementara itu, nelayan sebelumnya belum memperoleh dukungan serupa yang dapat dirasakan dalam kehidupan dan kegiatan mereka. Perbandingan itu menunjukkan adanya kesenjangan perhatian, bukan berarti kebutuhan petani dan nelayan harus disamakan seluruhnya. Trenggono menyoroti bahwa nelayan juga memerlukan pembenahan dan dukungan agar sektor perikanan tangkap mendapat perhatian yang lebih seimbang.
Melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berupaya memperbaiki kondisi kampung nelayan sebagai bagian dari perhatian tersebut. Penekanan Trenggono terletak pada harapan agar pembenahan ini membantu nelayan naik tingkat. Artinya, nelayan diharapkan dapat mengalami peningkatan kondisi, sehingga kehidupan dan usaha perikanan tangkap mereka menjadi lebih baik. Harapan itu juga berkaitan dengan tujuan agar sektor perikanan tangkap lebih dilirik oleh bank. Namun, pembangunan kampung ini tidak dengan sendirinya menjamin perubahan tersebut; harapan yang disampaikan merupakan arah yang ingin dicapai melalui pembenahan.
Karena itu, Kampung Nelayan Merah Putih dapat dipahami sebagai langkah untuk memberi perhatian lebih nyata kepada komunitas nelayan, setelah sebelumnya dukungan bagi mereka dinilai belum sebanding dengan dukungan yang disebut tersedia bagi petani. Trenggono menempatkan pembenahan ini sebagai upaya agar nelayan dapat berkembang dan naik kelas. Dengan adanya perhatian terhadap kampung nelayan, ia berharap sektor perikanan tangkap semakin diperhitungkan, termasuk oleh lembaga perbankan. Gagasan utamanya adalah memperbaiki kondisi nelayan dan kampungnya, sekaligus mendorong agar perikanan tangkap mendapat sorotan serta peluang yang lebih baik.
Biak, Papua, disebut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebagai salah satu contoh desa nelayan yang telah menunjukkan hasil dari model penataan kampung nelayan. Pengalaman di daerah ini menjadi gambaran mengenai perubahan yang ingin didorong pemerintah: hasil perikanan tangkap tidak hanya tersedia untuk dijual di sekitar lokasi, tetapi diarahkan agar memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas. Biak diposisikan sebagai percontohan dalam upaya membenahi kegiatan perikanan tangkap dan meningkatkan nilai hasil tangkapan.
Menurut Trenggono, sebelum model tersebut diterapkan, mutu tangkapan nelayan di Biak dinilai buruk. Hasil yang diperoleh umumnya dijual di pasar lokal, sehingga pemanfaatannya terbatas pada pasar setempat. Kondisi itu menjadi latar bagi pengembangan model baru yang menata pengelolaan hasil tangkapan. Dalam model yang dibangun di Biak, seluruh tangkapan diarahkan untuk kepentingan ekspor. Dengan demikian, perhatian tidak hanya tertuju pada kegiatan menangkap ikan, tetapi juga pada mutu hasil dan tujuan pemasarannya.
Perbedaan arah tersebut, sebagaimana disampaikan Trenggono, menandai perubahan dari pola penjualan lokal menuju orientasi ekspor. Ia menyebut Biak sebagai contoh desa nelayan yang sudah memperlihatkan hasil dari pendekatan tersebut. Pernyataan itu menempatkan pengalaman Biak sebagai salah satu rujukan dalam pembenahan kampung nelayan, khususnya ketika mutu tangkapan dan akses pasar menjadi perhatian. Trenggono menyatakan bahwa peningkatan di Biak berlangsung signifikan. Klaim tersebut merujuk pada hasil yang ia sampaikan mengenai model yang dibangun di wilayah itu, tanpa merinci indikator peningkatan lebih lanjut. Dengan demikian, Biak menjadi contoh yang disebut pemerintah dalam menggambarkan arah pengembangan desa nelayan, yaitu mengelola tangkapan dengan tujuan ekspor dan menekankan mutu hasil.
Baca juga: Kodim 1714/Puncak Jaya Gandeng Masyarakat Binaan Membangun Jembatan Merah Putih di Kampung Kulok Enggame | Reaksi Pemerintah Kota Cimahi Terhadap Penjualan Rumah Massal Warga | Operasi Tangkap Tangan KPK: Mengungkap Jaring Suap di Kementerian ATR/BPN
