Jakarta | Pemerintah menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dapat diselesaikan dalam beberapa pekan ke depan. Harapan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat seiring dengan masih berlangsungnya operasi pemadaman di sejumlah wilayah yang terdampak. Pemerintah menilai upaya terpadu yang dilakukan berbagai unsur dapat mempercepat pengendalian api sekaligus mencegah meluasnya area terbakar.
Untuk mendukung operasi tersebut, puluhan ribu personel masih dikerahkan di kedua provinsi. Mereka menjalankan sejumlah tugas, mulai dari pemadaman langsung di lokasi, pendinginan lahan, pemantauan titik api, hingga penanganan dampak asap. Kekuatan personel berasal dari unsur pemerintah, aparat, petugas pemadam, serta pihak lain yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Koordinasi di lapangan terus dilakukan agar sumber daya dapat ditempatkan pada kawasan yang membutuhkan penanganan paling cepat.
Jumhur menyampaikan bahwa intensitas kebakaran mulai menurun. Perkembangan ini menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk melihat peluang penyelesaian operasi dalam waktu yang telah diperkirakan. Namun, penurunan intensitas api tetap perlu diikuti pemantauan berkelanjutan karena kondisi lahan yang kering dan perubahan cuaca dapat memicu munculnya kembali titik panas. Petugas juga diharapkan memastikan area yang telah dipadamkan benar-benar aman sebelum operasi dinyatakan selesai.
Ia berharap kerja keras seluruh petugas di lapangan dapat membuahkan hasil dalam waktu dekat. Jumhur turut mengajak masyarakat memberikan doa dan dukungan bagi personel yang masih bertugas menghadapi kondisi sulit. Dukungan publik dinilai penting untuk membantu kelancaran penanganan, termasuk dengan menjaga lingkungan, melaporkan kemunculan asap atau api, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dengan kerja sama tersebut, pemerintah optimistis penanggulangan karhutla di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dapat segera dituntaskan.
Perkiraan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah masih membutuhkan beberapa pekan disampaikan Jumhur setelah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Koordinasi tersebut menjadi dasar untuk menilai perkembangan penanganan, termasuk kondisi titik api, upaya pemadaman, serta kebutuhan pengerahan sumber daya di wilayah terdampak.
Jumhur menjelaskan bahwa rentang waktu beberapa pekan itu tidak dapat dipahami sebagai kepastian mengenai tanggal berakhirnya seluruh penanganan. Perkiraan tersebut merupakan proyeksi berdasarkan situasi terbaru yang terpantau di lapangan. Perubahan cuaca, kondisi lahan, akses menuju lokasi kebakaran, dan potensi munculnya titik api baru tetap dapat memengaruhi lamanya proses penanganan.
Penilaian itu disampaikan dengan mempertimbangkan perkembangan positif, yakni intensitas kebakaran yang mulai berkurang. Penurunan intensitas tersebut menunjukkan bahwa berbagai langkah pengendalian berjalan ke arah yang diharapkan, meskipun pemantauan dan pemadaman tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah bersama unsur terkait masih harus memastikan area yang telah ditangani tidak kembali terbakar serta mengantisipasi penyebaran api ke wilayah lain.
Keterangan mengenai perkiraan waktu penanganan itu disampaikan Jumhur setelah menghadiri acara prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam konteks tersebut, koordinasi dengan BNPB dan pemantauan langsung terhadap perkembangan di daerah menjadi pertimbangan penting dalam menyampaikan informasi kepada publik. Dengan demikian, penyebutan beberapa pekan menggambarkan kebutuhan waktu berdasarkan kondisi terkini, bukan penetapan batas akhir yang bersifat mutlak.
Operasi pemadaman karhutla di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi kecepatan penanganan. Jumhur menyebut keterbatasan air sebagai salah satu hambatan utama dalam upaya memadamkan api. Ketersediaan air menjadi unsur penting karena pemadaman membutuhkan dukungan secara terus-menerus, terutama ketika kondisi di wilayah terdampak belum sepenuhnya terkendali. Apabila pasokan air terbatas, proses pemadaman dapat berlangsung lebih lambat dan memerlukan pengaturan sumber daya secara cermat.
Selain pemadaman dari darat, pemerintah juga mengandalkan operasi water bombing untuk membantu menangani kebakaran. Namun, pelaksanaan pemadaman melalui udara belum sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa metode ini tetap membutuhkan koordinasi, kesiapan operasional, serta dukungan yang memadai agar dapat berfungsi secara optimal. Water bombing tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya solusi, melainkan bagian dari rangkaian penanganan yang harus disesuaikan dengan situasi di lapangan.
Kendala-kendala tersebut membuat upaya pemadaman di wilayah terdampak masih memerlukan penanganan berkelanjutan. Pemerintah perlu mempertahankan operasi secara konsisten sambil menyesuaikan strategi dengan ketersediaan air dan kondisi pelaksanaan pemadaman udara. Pemantauan dan koordinasi antarpihak juga tetap diperlukan agar setiap upaya dapat diarahkan secara efektif. Dengan demikian, penyelesaian karhutla tidak hanya bergantung pada pengerahan sumber daya dalam satu waktu, tetapi juga pada kesinambungan operasi hingga situasi benar-benar dapat dikendalikan.
Pemerintah terus mengelola dukungan yang datang untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Setiap pihak yang menyampaikan minat untuk memberikan bantuan mendapat apresiasi karena kepedulian tersebut dapat memperkuat upaya penanganan di lapangan. Namun, penyaluran dan pemanfaatan dukungan tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan aktual, kondisi wilayah terdampak, serta kemampuan tim yang sedang bekerja.
Penyesuaian itu dilakukan agar bantuan yang diterima dapat digunakan secara tepat dan tidak menghambat koordinasi antarunsur. Pemerintah akan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengetahui bentuk dukungan yang tersedia, kemudian membandingkannya dengan kebutuhan operasi. Pengkajian tersebut mencakup manfaat, kesiapan pelaksanaan, serta kesesuaian bantuan dengan strategi penanganan karhutla yang telah berjalan. Dengan proses ini, tambahan dukungan diharapkan memiliki dampak nyata terhadap percepatan pengendalian kebakaran.
Salah satu hal yang turut dinilai ialah efektivitas dukungan bagi operasi pemadaman melalui udara. Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan tambahan dapat menunjang kegiatan di area yang memerlukan penanganan cepat dan terkoordinasi, dengan mempertimbangkan situasi lapangan serta kebutuhan operasional. Langkah pengkajian dilakukan bukan untuk menunda bantuan, melainkan memastikan setiap dukungan benar-benar memberikan manfaat. Penanganan karhutla masih memerlukan kerja bersama, sehingga pemerintah akan terus menilai kebutuhan dan efektivitas bantuan selama upaya pemadaman berlangsung.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Tim SAR Terus Berupaya Mencari Penumpang Kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa | Kesiap Siagaan Babinsa Bersama Tim Gabungan Padamkan Karhutla Di Buluqsen
