Kota Bandung Muhammad Farhan | Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menemukan 19 rumah yang diduga masih melayani praktik prostitusi di kawasan Saritem. Temuan tersebut diperoleh saat Farhan meninjau langsung kawasan itu dan melihat indikasi bahwa aktivitas ilegal masih berlangsung. Peninjauan ini menegaskan bahwa persoalan di Saritem belum sepenuhnya selesai, meskipun sebelumnya telah dilakukan operasi oleh aparat penegak hukum.
Farhan mendatangi kawasan Saritem dua hari setelah polisi menggelar penggerebekan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Kunjungan itu dilakukan untuk memeriksa kondisi lapangan secara langsung sekaligus memastikan situasi keamanan di wilayah yang selama ini menjadi perhatian pemerintah dan aparat. Dalam peninjauan tersebut, keberadaan sejumlah rumah yang diduga masih digunakan untuk kegiatan prostitusi kembali terungkap.
Temuan 19 rumah itu menunjukkan adanya dugaan aktivitas yang tetap berjalan setelah operasi kepolisian. Pemerintah Kota Bandung perlu memastikan informasi tersebut melalui pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk mengidentifikasi pihak yang mengelola maupun menggunakan bangunan-bangunan tersebut. Status dugaan juga tetap perlu dijaga sampai proses verifikasi dan penindakan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Peninjauan langsung oleh wali kota menjadi langkah penting untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi Saritem. Selain menindaklanjuti hasil penggerebekan narkoba, pemerintah dapat menggunakan temuan itu sebagai dasar untuk berkoordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait. Koordinasi tersebut diperlukan agar penanganan tidak berhenti pada operasi sesaat, tetapi dilanjutkan dengan pengawasan terhadap rumah-rumah yang dicurigai masih menyediakan layanan prostitusi.
Peninjauan yang dilakukan Farhan di kawasan Saritem menemukan adanya 19 rumah yang diduga masih melayani aktivitas prostitusi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa lokasi yang perlu mendapat perhatian ternyata lebih banyak dibandingkan laporan awal yang diterima Pemerintah Kota Bandung dari pihak kepolisian. Perbedaan hasil peninjauan lapangan dan informasi awal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan kondisi sebenarnya di kawasan tersebut.
Jumlah lokasi yang ditemukan tidak hanya menggambarkan luasnya area yang harus diperiksa, tetapi juga memperlihatkan perlunya pembaruan data secara berkala. Laporan dari kepolisian menjadi salah satu bahan bagi Pemkot Bandung, namun verifikasi langsung diperlukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilarang masih berlangsung. Melalui peninjauan itu, pemerintah memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai rumah-rumah yang diduga digunakan untuk melayani prostitusi.
Temuan Farhan kemudian menjadi dasar bagi Pemkot Bandung untuk menyiapkan tindak lanjut. Pemerintah perlu mengoordinasikan langkah bersama aparat penegak hukum dan perangkat kewilayahan, termasuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap setiap lokasi yang teridentifikasi. Proses tersebut penting agar dugaan aktivitas prostitusi dapat ditangani berdasarkan fakta, ketentuan hukum, serta prosedur yang berlaku.
Selain penindakan, pemerintah juga perlu memastikan bahwa pengawasan di Saritem dilakukan secara berkelanjutan. Pemeriksaan sesaat berisiko tidak cukup apabila aktivitas serupa berpindah tempat atau kembali berjalan setelah penertiban. Karena itu, temuan 19 rumah tersebut dapat menjadi pijakan untuk menyusun pemantauan yang lebih terarah, memperbarui pemetaan lokasi, dan menentukan bentuk intervensi yang sesuai bagi kawasan tersebut.
Pemerintah Kota Bandung menyiapkan tindak lanjut setelah peninjauan di kawasan Saritem menemukan 19 rumah yang diduga masih melayani prostitusi. Hasil peninjauan tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan langkah terhadap lokasi yang terbukti menjalankan aktivitas ilegal. Tempat-tempat yang dapat dibuktikan masih digunakan untuk kegiatan tersebut akan ditindak dan ditutup sesuai kewenangan pemerintah kota serta ketentuan yang berlaku.
Farhan menyatakan pada Selasa, 13 Oktober 2026, bahwa pemerintah kota akan melakukan beberapa langkah untuk menangani temuan tersebut. Langkah pertama berupa operasi penindakan masalah sosial, yang diarahkan untuk merespons aktivitas yang mengganggu ketertiban dan menyalahi aturan. Pemerintah kota juga akan menggelar operasi pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari penanganan persoalan yang ditemukan di lapangan.
Selain dua langkah tersebut, Pemkot Bandung akan menjalankan operasi penertiban fungsi bangunan. Pemeriksaan ini diperlukan untuk memastikan penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukan dan aturan yang berlaku. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya aktivitas ilegal, pemerintah kota akan mengambil tindakan terhadap lokasi terkait, termasuk menutup tempat yang terbukti masih menjalankan prostitusi. Rangkaian operasi itu diharapkan memberikan dasar penanganan yang lebih terukur, karena setiap tindakan akan didasarkan pada hasil peninjauan, pemeriksaan, dan pembuktian di lapangan. Penertiban juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembalikan fungsi kawasan serta mencegah kegiatan serupa kembali berlangsung. Dengan demikian, tindak lanjut tidak hanya berfokus pada penutupan lokasi, tetapi juga mencakup penanganan masalah sosial, pemeriksaan kesehatan, dan penataan penggunaan bangunan. Pemkot Bandung akan menindaklanjuti hasil tersebut melalui langkah-langkah yang telah disampaikan Farhan.
Penertiban di kawasan Saritem tidak akan diarahkan hanya pada rumah-rumah yang diduga masih melayani prostitusi. Pemerintah Kota Bandung juga berencana menelusuri berbagai aktivitas lain yang diduga masih berlangsung di kawasan tersebut. Langkah ini diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kegiatan yang berjalan di lapangan, sekaligus memastikan penanganan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Salah satu hal yang turut menjadi perhatian adalah dugaan peredaran narkoba. Selain itu, aktivitas ilegal lainnya juga akan ditelusuri sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga ketertiban kawasan. Penelusuran tersebut diharapkan dapat membantu aparat mengidentifikasi bentuk kegiatan yang perlu ditindaklanjuti, tanpa membatasi pemeriksaan hanya pada dugaan praktik prostitusi.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan Saritem mencakup aspek yang lebih luas, yakni menghentikan praktik prostitusi yang disebut masih berlangsung serta menindaklanjuti dugaan kegiatan ilegal lain yang ditemukan dalam proses penertiban. Pemerintah Kota Bandung akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menelusuri informasi dan aktivitas yang menjadi perhatian di kawasan itu. Langkah ini dimaksudkan agar penertiban berjalan terarah dan sesuai kewenangan masing-masing pihak, tanpa membuat kesimpulan tambahan mengenai hasil operasi, jumlah pelaku, maupun kondisi kawasan di luar informasi yang telah disampaikan.
Baca juga: Temukan Tempat Nobar Terbaik untuk Laga Persija vs Persib | Inisiatif Baru Bank Syariah Nasional untuk Memperkuat Kerja Sama Usaha di Bandung | Misteri Dentuman Langit di Bandung: Apa itu Skyquake?
