JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama jajaran DPRD Provinsi DKI Jakarta sedang mengkaji ulang penerapan aturan ganjil genap di sejumlah ruas jalan yang terdampak pembangunan MRT Jakarta. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya menyesuaikan kebijakan lalu lintas dengan perubahan kondisi jalan selama dan setelah proyek berlangsung. Dua ruas yang menjadi perhatian utama adalah Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk di Jakarta Pusat, mengingat keduanya memiliki peran penting dalam menghubungkan berbagai kawasan pusat aktivitas masyarakat.
Pembangunan MRT diperkirakan dapat mengubah pola pergerakan kendaraan, kepadatan lalu lintas, serta pilihan moda transportasi di sekitar koridor tersebut. Perubahan itu dapat terjadi karena adanya pengaturan lalu lintas selama pekerjaan konstruksi, penyesuaian akses jalan, maupun meningkatnya penggunaan transportasi umum setelah layanan MRT beroperasi. Oleh sebab itu, penerapan ganjil genap tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan kondisi lalu lintas sebelumnya. Pemerintah perlu memperoleh gambaran terbaru mengenai volume kendaraan, waktu tempuh, kapasitas jalan, dan dampak pengalihan arus.
Kajian bersama tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan yang proporsional dan sesuai dengan kebutuhan mobilitas warga. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kelancaran perjalanan, akses menuju pusat perdagangan dan perkantoran, keselamatan pengguna jalan, serta dampaknya terhadap angkutan umum dan kegiatan ekonomi. Masukan dari DPRD, masyarakat, pelaku usaha, dan pengelola transportasi juga dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan ditetapkan. Dengan demikian, aturan ganjil genap di Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk akan diterapkan berdasarkan data serta kondisi aktual, bukan semata-mata sebagai respons sementara terhadap kepadatan akibat pembangunan MRT.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pemerintah daerah belum menetapkan perubahan terhadap aturan ganjil genap di Jakarta. Wacana mengenai peninjauan kebijakan tersebut masih berada dalam tahap kajian, sehingga belum ada keputusan resmi mengenai penghentian, penyesuaian, maupun pemberlakuan kembali aturan pada ruas jalan tertentu. Masyarakat pengguna kendaraan diharapkan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sampai pemerintah menyampaikan kebijakan terbaru.
Salah satu perhatian dalam proses evaluasi tersebut adalah Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk. Kedua ruas ini menjadi bagian dari jaringan jalan yang terdampak perubahan pola pergerakan lalu lintas, khususnya setelah adanya pembangunan dan pengoperasian infrastruktur MRT. Pemerintah perlu melihat kembali kondisi lapangan, termasuk volume kendaraan, kecepatan lalu lintas, kepadatan pada jam sibuk, serta dampaknya terhadap ruas jalan di sekitar lokasi.
Menurut Pramono, pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan perkiraan atau pertimbangan sesaat. Kajian diperlukan agar kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan perkembangan transportasi dan kebutuhan mobilitas warga. Pemerintah juga perlu membandingkan kondisi lalu lintas sebelum dan sesudah pembangunan MRT untuk mengetahui apakah pengaturan ganjil genap masih efektif dalam mengendalikan kepadatan.
Hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan arah kebijakan. Penerapan ganjil genap dapat dilanjutkan apabila masih dinilai mampu mendukung kelancaran lalu lintas. Di sisi lain, aturan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi terbaru atau diberlakukan kembali apabila perubahan arus kendaraan menimbulkan kepadatan di ruas tertentu. Keputusan akhir akan mempertimbangkan data lalu lintas, dampak pembangunan MRT, serta kebutuhan pengguna jalan dan warga di kawasan Gajah Mada-Hayam Wuruk. Selama proses itu berlangsung, Pemprov DKI masih mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sebelum mengumumkan langkah resmi.
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tengah mengevaluasi penerapan kebijakan ganjil genap yang telah berlangsung selama sekitar 10 tahun. Evaluasi tersebut mencakup pelaksanaan aturan di sejumlah ruas jalan, termasuk Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk. Peninjauan dilakukan untuk melihat kembali kesesuaian kebijakan dengan kondisi lalu lintas dan perkembangan aktivitas masyarakat di kawasan tersebut.
Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaluddin menjelaskan bahwa kebijakan ganjil genap selama ini dinilai memberikan kontribusi terhadap pengurangan kemacetan. Pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat membuat volume kendaraan pada waktu dan lokasi tertentu dapat dikendalikan. Dampak tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam mempertahankan kebijakan, terutama di ruas jalan yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi.
Namun, penilaian Dishub tidak hanya berfokus pada kelancaran arus kendaraan. Penerapan aturan selama satu dekade juga dipandang dapat memengaruhi kondisi perekonomian warga dan pelaku usaha di sekitar ruas jalan yang diberlakukan pembatasan. Perubahan pola perjalanan, berkurangnya akses kendaraan pada hari tertentu, serta kemungkinan penurunan kunjungan menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam kajian tersebut.
Budi menyampaikan bahwa dampak terhadap perekonomian turut dipertimbangkan bersama manfaat kebijakan dalam mengurangi kemacetan. Karena itu, evaluasi dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan kepentingan pengguna jalan, warga, dan kegiatan usaha. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menentukan apakah aturan akan dipertahankan, disesuaikan, atau diterapkan dengan pendekatan yang berbeda. Keputusan tersebut akan mempertimbangkan keseimbangan kebutuhan mobilitas, efektivitas pengendalian lalu lintas, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sampai saat ini, belum ada perubahan terhadap rute atau ketentuan ganjil genap yang berlaku di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menjalankan aturan yang ada sembari menunggu hasil pengumpulan bahan dan peninjauan lebih lanjut dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI. Dengan demikian, masyarakat belum perlu mengantisipasi adanya perluasan, pengurangan, maupun pemindahan ruas yang diberlakukan dalam kebijakan pembatasan kendaraan tersebut.
Dishub DKI masih mempelajari pelaksanaan ganjil genap yang telah berlangsung selama sekitar satu dekade. Peninjauan itu diperlukan untuk melihat efektivitas kebijakan dalam mengendalikan volume lalu lintas, menjaga kelancaran perjalanan, serta menyesuaikannya dengan perubahan kondisi transportasi di Ibu Kota. Berbagai data dan masukan akan menjadi bahan pertimbangan sebelum pemerintah menentukan langkah berikutnya. Proses tersebut juga memungkinkan pemerintah menilai dampak aturan terhadap pengguna kendaraan pribadi, angkutan umum, kegiatan ekonomi, dan mobilitas warga di setiap kawasan.
Ruas jalan yang terdampak pembangunan MRT juga masih menjadi bagian dari kajian. Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk, misalnya, belum ditetapkan sebagai ruas yang akan mengalami perubahan penerapan ganjil genap. Pemerintah masih menunggu hasil kajian menyeluruh mengenai pola lalu lintas, pengaturan selama pembangunan, serta kebutuhan rekayasa transportasi di sekitar lokasi proyek. Karena keputusan resmi belum diterbitkan, informasi mengenai perubahan aturan pada kedua jalan tersebut belum dapat dianggap sebagai kebijakan yang berlaku.
Pemerintah akan menyampaikan keputusan apabila seluruh bahan evaluasi telah terkumpul dan pembahasan antarlembaga selesai dilakukan. Untuk sementara, pengendara disarankan mengikuti rute dan jadwal ganjil genap yang berlaku, serta memantau informasi resmi dari Pemprov DKI Jakarta dan Dishub DKI. Sikap menunggu hasil kajian ini menunjukkan bahwa setiap perubahan rute akan ditetapkan berdasarkan data, kebutuhan lalu lintas, dan dampaknya bagi masyarakat, bukan melalui keputusan yang terburu-buru.
3,458 views






