Kabupaten Kotawaringin Barat | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Arahan tersebut disampaikan ketika Presiden memimpin rapat mengenai perkembangan penanganan karhutla secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (12/10). Dalam rapat itu, Presiden meminta agar kondisi di kawasan konservasi tersebut dipantau secara serius dan ditangani melalui langkah yang terkoordinasi.
Perhatian khusus diberikan karena Tanjung Puting memiliki status sebagai taman nasional. Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai habitat penting bagi keanekaragaman hayati, tetapi juga menjadi salah satu wilayah konservasi yang memiliki nilai ekologis dan ilmiah tinggi. Kebakaran di dalamnya berpotensi merusak ekosistem, mengancam satwa liar, serta mengganggu upaya perlindungan lingkungan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, penanganan api perlu mengutamakan kecepatan, ketepatan, dan pencegahan meluasnya titik kebakaran.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan adanya temuan kebakaran baru dengan luas sekitar 513,89 hektare di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Laporan tersebut menjadi perhatian dalam rapat karena menunjukkan bahwa ancaman karhutla masih berlangsung dan memerlukan respons terpadu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur terkait di lapangan. Kebakaran juga masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah Indonesia, sehingga pemantauan titik api, penguatan kesiapsiagaan, dan pengerahan sumber daya harus terus dilakukan. Arahan Presiden menegaskan bahwa perlindungan kawasan strategis, terutama taman nasional, menjadi bagian penting dalam penanganan bencana serta menjaga kelestarian lingkungan.
Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa kondisi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Tanjung Puting masih menghadapi tantangan besar. Titik api tidak berada pada satu lokasi, melainkan tersebar di sejumlah kawasan. Penyebaran tersebut membuat penanganan tidak dapat dilakukan dengan satu pola operasi, karena setiap titik memerlukan pemantauan, penjangkauan, dan upaya pemadaman yang disesuaikan dengan keadaan medan.
Sebagian lokasi kebakaran berada di kawasan rawa. Karakteristik wilayah ini menyulitkan pergerakan personel sekaligus membatasi penggunaan kendaraan untuk membawa peralatan dan sumber air. Kendaraan pemadam tidak mudah mencapai titik api, terutama ketika akses tanah terputus, berlumpur, atau tidak cukup kuat untuk dilalui. Akibatnya, proses pemadaman membutuhkan peralatan yang dapat dipindahkan secara lebih fleksibel ke lokasi-lokasi yang sulit dijangkau.
Dalam laporan tersebut, kebutuhan utama yang disampaikan adalah pompa air berukuran kecil. Peralatan ini dinilai penting untuk mendukung pemadaman di medan rawa, karena lebih mudah dibawa dan dioperasikan dekat titik kebakaran dibandingkan perangkat berukuran besar. Pompa kecil juga dapat membantu mengalirkan air dari sumber terdekat menuju area yang terbakar, sehingga upaya pengendalian api tetap berjalan meskipun kendaraan tidak dapat masuk ke seluruh lokasi.
Untuk memenuhi kebutuhan lapangan, disampaikan permintaan sekitar 50 pompa air. Jumlah tersebut diharapkan dapat memperkuat tim yang bekerja di berbagai titik dan mempercepat respons terhadap api yang tersebar. Dalam rapat, Presiden Prabowo memberikan dukungan dengan memutuskan pengiriman 200 pompa air. Keputusan itu menunjukkan perhatian khusus terhadap penanganan karhutla Tanjung Puting, sekaligus menyediakan dukungan peralatan yang lebih besar bagi operasi pemadaman di medan yang menantang.
Selain kebutuhan pompa untuk mengambil dan menyalurkan air ke lokasi kebakaran, penanganan karhutla di Tanjung Puting juga memerlukan dukungan terhadap ketersediaan sumber air. Pangdam menyampaikan bahwa kawasan tersebut memiliki karakteristik rawa yang memungkinkan pencarian air dilakukan melalui pengeboran. Langkah ini dinilai penting agar upaya pemadaman tidak hanya bergantung pada sumber air permukaan yang lokasinya dapat berubah atau sulit dijangkau.
Berdasarkan kondisi lapangan, pengeboran air diperkirakan dapat dilakukan pada kedalaman sekitar 10 hingga 15 meter. Setiap titik pengeboran membutuhkan biaya kurang lebih Rp10 juta. Dengan adanya titik-titik tersebut, tim pemadam akan memiliki akses air yang lebih dekat dengan area rawan kebakaran. Air hasil pengeboran selanjutnya dapat dimanfaatkan bersama pompa untuk mendukung pembasahan lahan, pemadaman bara, serta mencegah api kembali menyebar ke kawasan sekitarnya.
Kebutuhan ini kemudian mendapat perhatian Presiden Prabowo. Presiden memberikan dukungan bagi pembuatan 200 titik bor air sebagai bagian dari penguatan strategi penanganan karhutla di kawasan rawa. Jumlah tersebut disiapkan dengan anggaran sebesar Rp2 miliar, yang sejalan dengan perkiraan biaya sekitar Rp10 juta untuk setiap titik pengeboran.
Dukungan tersebut menunjukkan bahwa strategi pemadaman dirancang secara terpadu. Pompa diperlukan untuk mengalirkan air, sedangkan titik bor berfungsi memastikan pasokan air tersedia di lokasi yang membutuhkan. Kombinasi peralatan pemadam dan infrastruktur sumber air diharapkan mempercepat respons petugas, terutama ketika kebakaran terjadi jauh dari sumber air alami. Penyediaan 200 titik bor juga dapat memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran berulang selama kondisi lahan tetap kering.
Situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara nasional masih memerlukan penanganan serius. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat 639,23 hektare lahan yang masih terbakar dan berada dalam proses pemadaman di enam provinsi. Dari sejumlah wilayah tersebut, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan menjadi fokus penanganan karena kondisi kebakaran yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.
Kebakaran terbesar tercatat berada di Kalimantan Tengah. Hal ini berkaitan dengan temuan baru di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, yang meliputi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan. Luas lahan yang terbakar di kawasan tersebut mencapai 513,89 hektare. Berdasarkan sumber yang disampaikan, lahan yang terdampak merupakan lahan mineral, bukan lahan gambut. Temuan tersebut menjadi perhatian penting dalam upaya pemadaman dan pengendalian karhutla di wilayah Kalimantan Tengah.
Selain penanganan langsung terhadap titik api, penguatan perlindungan hutan juga menjadi arahan Presiden. Presiden meminta agar jumlah dan kapasitas polisi hutan diperkuat sehingga perlindungan kawasan hutan dapat ditingkatkan. Penguatan ini diharapkan mendukung upaya pencegahan kebakaran, termasuk melalui pengawasan yang lebih baik terhadap kawasan hutan yang memiliki risiko terdampak karhutla.
Dalam arahan tersebut, Presiden meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membantu penguatan kapasitas polisi hutan. Dukungan itu diarahkan untuk memperkuat kemampuan personel dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pencegahan kebakaran hutan. Presiden juga menyampaikan kebutuhan sekitar 70 ribu polisi hutan untuk mendukung perlindungan kawasan hutan secara lebih optimal. Penambahan jumlah personel dan peningkatan kapasitasnya menjadi bagian penting dari langkah penguatan perlindungan hutan, bersamaan dengan pemadaman lahan yang masih terbakar di sejumlah provinsi.
Baca juga: TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
