Jakarta | Polda Metro Jaya menaikkan penanganan laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang disampaikan Anw terhadap Bertrand Peto, yang juga dikenal dengan inisial BP, dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Perubahan status perkara tersebut berlaku sejak 27 Oktober 2026. Perkembangan ini menandai bahwa perkara memasuki tahap proses hukum yang berbeda, tetapi belum merupakan kesimpulan mengenai benar atau tidaknya dugaan yang dilaporkan.
Informasi mengenai peningkatan status perkara disampaikan Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Onkoseno Grandiarso, kepada awak media pada Jumat, 30 Oktober 2026. Keterangan itu menjadi pembaruan resmi mengenai penanganan laporan yang melibatkan Anw dan Bertrand Peto. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, publik memperoleh informasi bahwa polisi telah mengubah tahap penanganan laporan berdasarkan proses yang berjalan.
Secara umum, penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa yang dilaporkan diduga merupakan tindak pidana. Sementara itu, penyidikan merupakan tahap lanjutan untuk mengumpulkan bukti dan membuat terang dugaan tindak pidana serta menemukan pihak yang diduga terkait. Karena itu, perpindahan ke tahap penyidikan menunjukkan perkembangan prosedural, bukan penetapan bahwa seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana.
Dalam perkara ini, status sebagai pihak yang dilaporkan juga tidak dengan sendirinya berarti kesalahan telah dipastikan. Dugaan yang disampaikan Anw tetap perlu diperiksa melalui proses hukum, termasuk penilaian terhadap keterangan dan bukti yang relevan. Penentuan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana serta tanggung jawab pihak terkait bergantung pada hasil proses tersebut dan kewenangan lembaga yang menangani perkara.
Perkembangan sejak 27 Oktober itu perlu dipahami secara cermat agar informasi mengenai laporan tidak disamakan dengan putusan hukum. Hingga keterangan disampaikan pada 30 Oktober 2026, hal yang dapat ditegaskan adalah bahwa Polda Metro Jaya telah meningkatkan penanganan dari penyelidikan ke penyidikan. Proses berikutnya ditujukan untuk mendalami laporan dan menguji fakta, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah bagi semua pihak.
Dalam penanganan perkara dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan Anw, penyidik telah meminta keterangan dari korban, sejumlah saksi, dan pihak yang dilaporkan. Terlapor disebut dalam bahan informasi sebagai ABT alias BP. Permintaan keterangan tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mengumpulkan informasi mengenai peristiwa yang dilaporkan dan menelusuri keterkaitan keterangan para pihak. Pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor dilakukan dalam rangka pendalaman perkara, tanpa dengan sendirinya menunjukkan kesimpulan akhir mengenai dugaan tindak pidana.
Selain menggali keterangan, penyidik juga mengamankan serta mendalami sejumlah bukti yang berkaitan dengan laporan. Bukti tersebut mencakup hasil visum, rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian, dokumentasi luka, serta percakapan melalui media sosial. Materi-materi itu disebut sebagai bagian dari bahan yang ditelaah dalam proses penyidikan. Keberadaan dan pemeriksaan bukti tersebut dapat membantu penyidik mengumpulkan informasi terkait kejadian yang dilaporkan, tetapi tidak dapat dipandang sebagai penetapan bahwa seluruh dugaan telah terbukti.
Hasil visum dan dokumentasi luka merupakan bahan yang berkaitan dengan kondisi fisik yang diperiksa atau didokumentasikan. Sementara itu, rekaman CCTV di lokasi dan percakapan di media sosial dapat ditelaah untuk memperoleh informasi mengenai konteks serta rangkaian peristiwa. Penyidik mendalami bukti-bukti tersebut bersama keterangan korban, saksi, dan terlapor. Informasi yang tersedia tidak menjelaskan hasil pemeriksaan secara terperinci ataupun bobot pembuktian masing-masing bahan. Karena itu, uraian mengenai bukti yang telah diamankan perlu dibatasi pada keterangan bahwa materi tersebut sedang digunakan dalam pendalaman dugaan tindak pidana, tanpa menyimpulkan lebih jauh hasil ataupun kekuatan pembuktiannya.
Perkara ini bermula dari laporan seorang perempuan berinisial Anw, berusia 26 tahun, yang disampaikan pada 12 September 2026. Dalam laporan tersebut, Anw menguraikan dugaan peristiwa kekerasan seksual yang disebut terjadi di sebuah klub malam di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Peristiwa itu, menurut keterangan yang tercantum dalam laporan, berlangsung pada Sabtu dini hari. Informasi mengenai kejadian tersebut masih merujuk pada laporan pelapor dan belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh dugaan telah terjadi sebagaimana diuraikan.
Anw menyebut bahwa ketika berada di sekitar pintu toilet klub malam, tangannya tiba-tiba ditarik oleh pihak yang dilaporkan. Ia mengaku mengalami dugaan pelecehan serta kekerasan fisik dalam rangkaian peristiwa itu. Uraian tersebut menjadi bagian dari keterangan yang disampaikan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. Identitas pihak terlapor maupun rincian lain mengenai hubungan kedua pihak tidak perlu disimpulkan dari informasi yang tersedia. Penjelasan mengenai urutan kejadian, situasi di lokasi, dan tindakan masing-masing pihak masih menjadi hal yang perlu diperiksa melalui proses penyidikan.
Dalam laporan itu juga disebutkan adanya bukti visum yang, menurut sumber, menunjukkan luka lebam pada wajah dan leher Anw. Keterangan mengenai hasil pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari informasi yang diberitakan, sementara penilaian atas relevansi dan keterkaitannya dengan dugaan kejadian perlu dilakukan oleh penyidik serta tenaga medis yang berwenang. Karena itu, temuan yang disebutkan tidak sepatutnya diperlakukan sebagai penetapan mengenai siapa yang menyebabkan luka atau bagaimana luka tersebut terjadi. Pemeriksaan bukti, pencocokan keterangan, dan klarifikasi dari para pihak diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap. Hingga ada hasil penyidikan atau keterangan resmi lebih lanjut, peristiwa di SCBD ini tetap merupakan dugaan sebagaimana disampaikan dalam laporan Anw, bukan kesimpulan bahwa tindak pidana telah terbukti. Penyampaian kronologi secara cermat penting agar hak pelapor dan pihak terlapor tetap dihormati selama proses hukum berlangsung.Setelah perkara dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan Anw memasuki tahap penyidikan, penyidik akan melanjutkan pengumpulan keterangan dan bahan untuk melengkapi pembuktian. Pemeriksaan lanjutan direncanakan mencakup korban, sejumlah saksi, serta pihak terlapor. Langkah tersebut dilakukan agar penyidik memperoleh keterangan yang diperlukan dalam proses penyidikan dan dapat menelaah perkara berdasarkan informasi yang dihimpun. Pemeriksaan terhadap para pihak menjadi bagian dari upaya melengkapi alat bukti, bukan penetapan awal mengenai kesimpulan perkara atau tanggung jawab seseorang.
Korban dan saksi-saksi akan dimintai keterangan kembali sesuai kebutuhan penyidikan. Keterangan yang diberikan dapat membantu penyidik memahami informasi terkait peristiwa yang dilaporkan serta memeriksa keterkaitan keterangan para pihak dan bahan pembuktian lain. Penyidik juga berencana memeriksa terlapor untuk memperoleh keterangannya dalam perkara ini. Rangkaian pemeriksaan tersebut menjadi proses pengumpulan keterangan dari berbagai pihak. Setiap keterangan akan ditelaah dalam konteks penyidikan, sehingga penilaian tidak hanya bertumpu pada satu informasi atau satu pihak.
Onkoseno menyampaikan bahwa status hukum pihak terlapor selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti. Dengan demikian, penentuan status tersebut masih bergantung pada proses yang sedang berjalan dan bahan yang berhasil dihimpun penyidik. Tahap ini perlu dibedakan dari keputusan mengenai hasil akhir perkara: pemeriksaan lanjutan bertujuan melengkapi pembuktian, sedangkan penilaian atas status hukum dilakukan setelah penyidik mempertimbangkan hasil serta kecukupan bukti. Belum ada dasar untuk menyatakan bagaimana perkara akan berakhir. Informasi mengenai perkembangan berikutnya juga belum dapat dipastikan sebelum proses pemeriksaan dan penilaian alat bukti dilakukan. Karena itu, keterangan mengenai rencana pemeriksaan harus dipahami sebagai bagian dari tahapan penyidikan, bukan sebagai kepastian tentang langkah hukum yang akan diambil terhadap terlapor. Penyidik masih perlu mengumpulkan dan menilai keterangan korban, saksi-saksi, serta terlapor secara menyeluruh sebelum menentukan status hukum berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti.
Baca juga: Inisiatif Bawaslu Sulsel untuk Cegah Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja | Kepastian Hukum untuk Korban Kekerasan Seksual | Komnas Perempuan Serukan Hak Aborsi yang Aman bagi Korban Kekerasan Seksual
