Kota Solo | Perkara dugaan perdagangan orang dengan modus prostitusi daring yang melibatkan empat anak di bawah umur di Kota Surakarta memasuki tahap penuntutan. Polresta Surakarta telah menyerahkan berkas perkara terhadap 14 tersangka kepada jaksa penuntut umum. Penyerahan tersebut menandai rampungnya proses penyidikan kepolisian dan menjadi langkah lanjutan dalam penanganan kasus yang kini menunggu pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh kejaksaan. Informasi perkembangan perkara itu disampaikan dalam konferensi pers di lobi Mapolresta Surakarta pada Jumat sore, 20 November 2026.
Kasatres PPA dan PPO Polresta Surakarta, Kompol Ratna Karlina Sari, menyampaikan bahwa penyidik telah menyelesaikan tahapan penyidikan dan melimpahkan berkas para tersangka kepada jaksa. Dengan demikian, proses berikutnya berada pada penelaahan jaksa penuntut umum. Jaksa akan memeriksa apakah berkas perkara telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebelum menentukan langkah selanjutnya. Penelitian tersebut penting untuk memastikan keterangan, dokumen, serta alat bukti yang dihimpun penyidik tersusun secara memadai untuk mendukung proses hukum.
Setelah menerima berkas, jaksa dapat menyatakan berkas lengkap apabila seluruh persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi. Jika masih ada kekurangan, berkas dapat dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai petunjuk jaksa. Karena itu, penyerahan berkas belum dengan sendirinya berarti perkara telah disidangkan. Persidangan baru dapat berlangsung setelah tahapan penelitian dan proses pelimpahan berikutnya diselesaikan sesuai ketentuan. Hingga tahap ini, status 14 orang tersebut adalah tersangka, sementara dugaan tindak pidana yang disangkakan akan diuji lebih lanjut melalui mekanisme peradilan.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan eksploitasi empat anak melalui praktik prostitusi daring. Penanganannya melibatkan unit yang menangani perlindungan perempuan dan anak serta perlindungan perempuan dan anak di bawah umur di lingkungan Polresta Surakarta. Perkembangan menuju penuntutan menjadi bagian penting agar dugaan tindak pidana dapat diperiksa secara terbuka di pengadilan, dengan tetap mengutamakan perlindungan identitas dan kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi korban. Informasi resmi mengenai kelengkapan berkas dan jadwal persidangan selanjutnya menunggu proses pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum.Pengungkapan perkara ini bermula dari laporan masyarakat kepada kepolisian mengenai dugaan praktik prostitusi daring di wilayah Kota Surakarta. Informasi tersebut menjadi dasar bagi aparat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk menelusuri cara kerja pihak-pihak yang diduga terlibat. Laporan warga berperan penting dalam mengarahkan perhatian petugas pada aktivitas yang diduga mengeksploitasi anak melalui layanan berbasis internet. Setelah menerima informasi itu, polisi berupaya memeriksa kebenarannya dan mengidentifikasi pihak yang mungkin mengendalikan maupun menjalankan transaksi.
Tim Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Satres PPA dan PPO) Polresta Surakarta kemudian menindaklanjuti laporan tersebut. Dari hasil penelusuran dan langkah penyelidikan, petugas membongkar jaringan yang diduga mengeksploitasi empat anak perempuan. Pengungkapan ini menunjukkan bahwa dugaan praktik tersebut melibatkan lebih dari satu orang dengan pembagian peran tertentu. Kepolisian selanjutnya mendalami keterkaitan para tersangka, penggunaan aplikasi percakapan, serta pengelolaan uang yang diperoleh dari transaksi. Informasi yang dihimpun dalam proses penanganan perkara menjadi dasar untuk menguraikan peran masing-masing pihak.
Dua korban yang diketahui berinisial LS dan NPR masing-masing berusia 17 tahun dan berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Identitas korban disampaikan menggunakan inisial untuk menjaga privasi mereka, khususnya karena keduanya masih berusia anak. Berdasarkan keterangan sumber, susunan tersangka terdiri atas satu orang yang berperan sebagai muncikari dan 13 pemuda lainnya. Ketiga belas pemuda tersebut disebut bertugas sebagai operator aplikasi percakapan sekaligus mengelola uang transaksi. Rincian peran itu menggambarkan pembagian tugas yang diduga menopang jalannya jaringan, mulai dari pengoperasian sarana komunikasi hingga pengaturan dana. Temuan tersebut menjadi bagian dari materi perkara yang diproses oleh kepolisian dan kemudian berlanjut ke tahap penuntutan. Penanganan lebih lanjut diperlukan untuk menguji keterangan, alat bukti, dan dugaan keterlibatan setiap tersangka melalui proses hukum yang berlaku, sembari memastikan perlindungan terhadap para korban tetap menjadi perhatian.
Berdasarkan keterangan penyidik, jaringan tersebut diduga menggunakan aplikasi untuk menjaring pelanggan dan mengatur transaksi. Operator aplikasi disebut memperoleh imbalan sebesar Rp50 ribu untuk setiap pelanggan yang berhasil direkrut. Sementara itu, kepada korban dijanjikan bayaran bulanan sekitar Rp5,5 juta. Rincian tersebut menggambarkan perbedaan posisi dalam jaringan: operator menerima komisi dari perekrutan, sedangkan korban dijanjikan sejumlah uang agar bersedia menjalani pekerjaan yang kemudian diduga berlangsung dalam kondisi eksploitatif. Informasi ini merupakan bagian dari dugaan perkara yang telah masuk tahap penuntutan, sehingga keterlibatan dan peran masing-masing pihak tetap perlu dipahami berdasarkan proses hukum serta keterangan resmi yang disampaikan aparat.
Polisi menyebut eksploitasi terhadap korban diduga berlangsung selama sekitar dua minggu hingga satu bulan penuh, tanpa hari libur. Dalam rentang waktu tersebut, seorang korban diduga dipaksa melayani lima sampai enam pelanggan dalam sehari. Jumlah pelanggan dan lamanya periode kerja yang disebutkan itu menunjukkan intensitas yang berat serta minimnya kesempatan untuk beristirahat. Namun, angka-angka tersebut perlu diperlakukan sebagai keterangan penyidikan, bukan sebagai penetapan fakta di luar proses persidangan. Tidak ada rincian identitas korban yang perlu dicantumkan untuk menjelaskan pola yang diduga terjadi. Fokus pemberitaan dapat diarahkan pada dugaan cara kerja jaringan dan perlindungan terhadap anak, tanpa mengungkap informasi pribadi yang dapat merugikan korban.
Tarif setiap transaksi disebut berkisar Rp250 ribu hingga Rp300 ribu. Angka tersebut merujuk pada nilai transaksi yang diduga dikenakan kepada pelanggan, dan tidak serta-merta menunjukkan jumlah yang diterima korban. Perbedaan tarif transaksi, komisi operator, dan bayaran bulanan yang dijanjikan penting untuk dicatat secara cermat agar alur imbalan tidak disalahartikan. Dalam perkara eksploitasi anak, janji pembayaran tidak menghapus dugaan pemaksaan atau kerentanan yang dialami korban. Karena perkara kini memasuki tahap penuntutan, rincian tentang pola kerja, pembayaran, dan peran para pihak akan diuji melalui proses hukum. Penyampaian informasi secara hati-hati membantu menjaga akurasi sekaligus menghormati hak dan privasi anak yang menjadi korban dugaan tindak pidana tersebut.
Kompol Ratna menegaskan bahwa Polresta Surakarta berkomitmen menindak tegas tindak pidana perdagangan orang, khususnya praktik prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur. Penanganan perkara ini, menurutnya, merupakan bagian dari upaya melindungi anak dari eksploitasi dan memastikan pihak yang diduga bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum. Komitmen tersebut juga mencakup pengawalan perkara agar penanganannya berjalan melalui mekanisme yang berlaku. Dalam kasus yang melibatkan empat anak di Surakarta ini, penyidik telah menetapkan para tersangka dan melengkapi berkas perkara untuk diserahkan kepada jaksa. Proses hukum tetap harus memperhatikan kepentingan serta perlindungan para korban, termasuk menjaga agar identitas dan privasi mereka tidak tersebar di ruang publik.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 419 atau Pasal 421 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Selain pasal utama itu, penyidik juga menerapkan pasal alternatif, yakni Pasal 455 KUHP baru. Pasal alternatif tersebut memiliki ancaman pidana penjara minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun, disertai denda paling sedikit Rp200 juta hingga paling banyak Rp5 miliar. Penerapan pasal-pasal itu menjadi dasar bagi jaksa untuk menelaah perbuatan yang disangkakan dan menilai kesesuaiannya dengan alat bukti dalam berkas. Penentuan dakwaan selanjutnya berada dalam proses penanganan perkara, sesuai hasil penelitian jaksa dan ketentuan hukum yang berlaku.
Saat ini berkas.
Baca juga: Perkara Hak Asuh Ruben Onsu dan Sarwendah: 61 Bukti Masuk Persidangan | Bareskrim Belum Tetapkan Tersangka dalam Perkara Beras Fortifikasi | Mbah Con Dekati Anak-Anak Solo dengan Canda dan Nasihat
1,523 views






