Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi 137 sungai di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah menetapkan pekerjaan tersebut sebagai prioritas utama dalam penanganan pascabencana, menyusul banjir susulan yang masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Perintah ini menempatkan pemulihan aliran sungai sebagai bagian penting dari upaya mengurangi risiko banjir berulang sekaligus mendukung pemulihan kawasan yang telah terdampak.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa sedikitnya 41 kali banjir susulan terjadi di tiga provinsi itu sejak April hingga Oktober 2026. Kejadian berulang tersebut kembali merendam kawasan yang sebelumnya sudah dilanda banjir. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh warga, tetapi juga memengaruhi upaya perbaikan dan pemulihan yang telah berjalan di lapangan. Kondisi ini membuat penanganan pascabencana menghadapi tantangan tambahan karena pekerjaan yang sudah dilakukan dapat terdampak kembali.
Sejumlah infrastruktur yang telah diperbaiki dilaporkan mengalami kerusakan lagi akibat banjir susulan. Kerusakan mencakup jalan dan jembatan, sementara area yang sebelumnya sudah dibersihkan dari lumpur kembali terdampak. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan fisik perlu disertai penanganan yang memperhatikan kondisi sungai dan aliran air di wilayah rawan. Percepatan normalisasi diharapkan membantu menangani persoalan itu, meskipun pelaksanaan dan pemulihan infrastruktur tetap perlu menyesuaikan keadaan masing-masing lokasi.
Tito memberikan keterangan tersebut setelah mengikuti rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 9 November 2026. Dalam rapat itu, percepatan normalisasi 137 sungai menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam merespons rangkaian banjir susulan. Prioritas ini berkaitan dengan kebutuhan untuk memulihkan wilayah terdampak sekaligus menjaga agar pekerjaan perbaikan tidak terus berulang akibat genangan berikutnya. Pemerintah menghadapi kebutuhan untuk menindaklanjuti instruksi tersebut di tiga provinsi, dengan mempertimbangkan sungai yang perlu ditangani dan infrastruktur yang kembali rusak.
Penanganan pascabanjir di Sumatra mencakup 137 sungai yang terdampak di tiga provinsi. Sebarannya terdiri atas 31 sungai di Aceh, 48 sungai di Sumatra Utara, dan 58 sungai di Sumatra Barat. Data tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan pemulihan tersebar luas dan perlu disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah, termasuk tingkat kerusakan serta kebutuhan penanganan di lapangan.
Selain sungai, pemerintah juga menangani normalisasi 38 muara di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dari total tersebut, tujuh muara telah selesai dinormalisasi, sementara pekerjaan pada 11 muara masih berlangsung. Adapun 20 muara lainnya belum tertangani. Perbedaan status ini menggambarkan bahwa upaya normalisasi dilakukan secara bertahap, dengan sebagian lokasi sudah menerima pengerjaan dan lokasi lain masih menunggu penanganan.
Normalisasi muara menjadi bagian penting dalam pemulihan aliran air dari sungai menuju laut. Sedimentasi atau penumpukan material dapat menghambat aliran, sehingga kapasitas saluran untuk mengalirkan air berkurang. Karena itu, pekerjaan di muara berjalan berdampingan dengan penanganan sungai, sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem aliran air di kawasan terdampak banjir.
Tito menjelaskan alasan normalisasi sungai perlu diprioritaskan. Sedimentasi yang tinggi dapat menyebabkan air meluap melewati tanggul ketika hujan turun. Jika aliran sungai tidak tertangani dengan baik, kondisi tersebut berpotensi memicu banjir kembali, termasuk di kawasan yang sebelumnya telah terdampak. Risiko ini menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah pemulihan, terutama ketika curah hujan meningkatkan volume air yang harus ditampung dan dialirkan.
Dengan demikian, angka 137 sungai dan 38 muara menunjukkan cakupan pekerjaan yang menjadi perhatian pemerintah, sekaligus tingkat kemajuan yang berbeda antar lokasi. Penyelesaian muara yang masih dikerjakan dan penanganan lokasi yang belum dimulai akan menjadi bagian dari tahapan berikutnya. Prioritas pada sungai, menurut Tito, berkaitan langsung dengan upaya mengurangi risiko luapan akibat sedimentasi, agar hujan tidak kembali menimbulkan banjir melalui aliran yang terhambat.
Percepatan normalisasi 137 sungai pascabanjir di Sumatra dirancang melalui pembagian peran pemerintah pusat dan daerah, dengan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pelaksana utama. Kementerian tersebut bertanggung jawab mengoordinasikan pekerjaan teknis, termasuk penanganan sedimentasi dan penguatan tanggul sesuai kebutuhan di setiap lokasi. Pelaksanaan di lapangan membutuhkan dukungan lintas lembaga agar pekerjaan dapat berjalan lebih cepat dan menjangkau wilayah terdampak secara terarah. Pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pihak terkait lainnya akan dilibatkan untuk membantu pelaksanaan program tersebut.
Pemerintah daerah didorong memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan untuk mempercepat normalisasi sungai di wilayah masing-masing. Penggunaan dana itu diarahkan agar kegiatan penanganan dapat segera dilakukan, tanpa menunggu seluruh pekerjaan ditangani pemerintah pusat. Pemda juga diharapkan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam menentukan prioritas, menyelaraskan rencana pekerjaan, dan memastikan kebutuhan setempat menjadi pertimbangan. Selain pengerukan atau pembersihan alur sungai, penguatan tanggul menjadi bagian penting dari upaya mengurangi risiko luapan ketika debit air meningkat. Kolaborasi tersebut diperlukan supaya tindakan di sepanjang aliran sungai saling mendukung dan tidak berjalan terpisah.
Prabowo juga menugaskan TNI dan Polri untuk membantu pekerjaan di lapangan, terutama melalui unsur zeni. Keterlibatan mereka mencakup dukungan dalam membersihkan sedimentasi yang menghambat aliran sungai serta membangun tanggul di sekitar aliran sungai. Dukungan personel dan kemampuan teknis tersebut diharapkan dapat mempercepat pekerjaan bersama instansi pekerjaan umum dan pemerintah daerah. Pembagian tugas tetap perlu diselaraskan agar pengerahan sumber daya sesuai dengan kondisi masing-masing lokasi. Dengan keterlibatan berbagai pihak, percepatan normalisasi dapat dilakukan melalui koordinasi yang lebih erat, baik dalam penanganan sungai maupun perlindungan kawasan di sekitarnya. Pelaksanaan yang terkoordinasi juga membantu pemerintah memusatkan upaya pada titik-titik yang memerlukan penanganan segera, sambil memastikan dukungan anggaran dan tenaga diarahkan pada kebutuhan yang telah dipetakan di daerah terdampak banjir Sumatra.
Di tengah proses pemulihan pascabanjir di Sumatra, pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk menekan potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih rentan. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi risiko turunnya hujan dengan intensitas tinggi, terutama di wilayah yang sedang menjalani penanganan dampak banjir dan membutuhkan waktu untuk memulihkan layanan serta aktivitas warga. Pelaksanaannya menjadi bagian dari upaya mitigasi, berdampingan dengan normalisasi sungai dan langkah kesiapsiagaan lainnya.
Modifikasi cuaca tidak menggantikan penanganan di lapangan, tetapi diharapkan dapat membantu mengendalikan risiko ketika kondisi atmosfer berpotensi memicu hujan lebat. Pemerintah perlu terus memantau perkembangan cuaca dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait, sehingga langkah pencegahan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Informasi mengenai potensi cuaca juga penting disampaikan kepada masyarakat agar warga di kawasan rawan dapat meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan petugas.
Untuk menghadapi kemungkinan bencana susulan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempersilakan pemerintah daerah menetapkan kembali status tanggap darurat apabila dampaknya cukup luas. Tito telah mengeluarkan surat edaran kepada daerah terdampak di tiga provinsi, yang memperbolehkan pemerintah kabupaten atau kota menetapkan kembali status tersebut jika terjadi bencana susulan dengan dampak yang cukup luas. Kebijakan ini memberi ruang bagi daerah untuk merespons keadaan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing, tanpa mengabaikan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Penetapan status tanggap darurat dapat membantu mempercepat mobilisasi sumber daya dan penggunaan anggaran untuk kebutuhan mendesak. Dengan dasar status tersebut, pemerintah daerah dapat mengintensifkan penanganan, termasuk penyediaan bantuan, layanan dasar, serta dukungan bagi warga yang terdampak. Kecepatan respons menjadi penting ketika bencana susulan mengganggu keselamatan masyarakat atau memperluas kerusakan.
Baca juga: Kemenkum Nyatakan Astacita Prabowo-Gibran Dijalankan di Seluruh Lini Kerja | Demokrat Belum Bahas Pilpres 2029, Sikap Golkar soal Prabowo Tetap Dihargai
670 kunjungan
