Prabowo Prioritaskan Normalisasi 137 Sungai Pascabanjir di Sumatra

oleh
oleh
Prabowo Prioritaskan Normalisasi 137 Sungai Pascabanjir di Sumatra

Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi terhadap 137 sungai di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah menetapkan pekerjaan tersebut sebagai prioritas utama dalam penanganan pascabencana, menyusul banjir susulan yang masih terjadi di berbagai wilayah terdampak. Langkah ini diarahkan untuk menangani kondisi sungai setelah rangkaian banjir, sekaligus mendukung upaya pemulihan kawasan yang telah mengalami kerusakan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, sejak April hingga Oktober 2026, sedikitnya 41 kali banjir susulan tercatat di tiga provinsi tersebut. Peristiwa yang berulang membuat proses pemulihan menghadapi tantangan karena kawasan yang sebelumnya terdampak kembali terendam. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh warga, tetapi juga mengenai infrastruktur dan lokasi yang sudah menjadi sasaran penanganan pascabencana.

Menurut Tito, banjir susulan merusak sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki, termasuk jalan dan jembatan. Beberapa area yang telah dibersihkan dari lumpur pun kembali terdampak. Kondisi ini membuat pekerjaan pemulihan perlu berjalan beriringan dengan penanganan aliran sungai, agar hasil perbaikan tidak terus terancam oleh kejadian banjir berikutnya. Normalisasi 137 sungai menjadi bagian penting dari respons pemerintah terhadap situasi tersebut.

Tito menyampaikan keterangan itu setelah mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 9 November 2026. Dalam rapat tersebut, percepatan normalisasi sungai menjadi perhatian utama dalam agenda pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Perintah Presiden menempatkan penanganan sungai sebagai prioritas di tengah frekuensi banjir susulan dan kerusakan yang kembali terjadi. Pemerintah perlu mengoordinasikan pekerjaan di berbagai wilayah agar sungai-sungai yang ditangani sesuai dengan kebutuhan lapangan, sementara perbaikan infrastruktur dan pembersihan kawasan tetap menjadi bagian dari pemulihan. Dengan demikian, keputusan mempercepat normalisasi 137 sungai menanggapi persoalan yang berulang: banjir kembali datang saat warga dan pemerintah masih memulihkan dampak kejadian sebelumnya. Upaya tersebut diharapkan memperkuat penanganan pascabencana di tiga provinsi yang disebutkan, tanpa mengabaikan kerusakan jalan, jembatan, serta kawasan permukiman dan area yang telah dibersihkan.

Program normalisasi pascabanjir di Sumatra mencakup 137 sungai yang tersebar di tiga provinsi. Rinciannya, sebanyak 31 sungai berada di Aceh, 48 sungai di Sumatra Utara, dan 58 sungai di Sumatra Barat. Jumlah dari ketiga wilayah tersebut menjadi dasar penanganan yang diprioritaskan pemerintah untuk memulihkan aliran sungai setelah banjir. Sebaran ini memperlihatkan bahwa pekerjaan berlangsung pada sejumlah daerah terdampak, dengan kebutuhan penanganan yang berbeda sesuai kondisi masing-masing sungai. Normalisasi diarahkan untuk membantu memperlancar aliran air dan mengurangi risiko luapan, terutama ketika hujan kembali turun dengan intensitas tinggi. Data jumlah sungai tersebut juga memberi gambaran mengenai skala pekerjaan lintas provinsi yang perlu dilaksanakan secara terkoordinasi.

Selain sungai, pemerintah menangani normalisasi 38 muara di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dari jumlah itu, tujuh muara telah selesai dinormalisasi, sementara pekerjaan pada 11 muara masih berlangsung. Adapun 20 muara lainnya belum tertangani. Pembagian status tersebut menunjukkan bahwa upaya pemulihan belum selesai dan masih memerlukan tahapan pekerjaan lanjutan. Penanganan muara menjadi bagian penting dari upaya mengalirkan air dari sungai menuju laut, sehingga kondisi di bagian hilir tidak menghambat aliran. Pemerintah perlu melanjutkan pekerjaan yang sedang berjalan sekaligus menyiapkan penanganan untuk lokasi yang belum tersentuh, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi lapangan pada setiap muara.

Tito menekankan urgensi pekerjaan tersebut dengan mengingatkan tingginya sedimentasi di sungai-sungai terdampak. Endapan yang menumpuk dapat mengurangi kapasitas aliran, sehingga air lebih mudah meluap ketika hujan turun. Bahkan, air berisiko melewati tanggul dan kembali menggenangi wilayah sekitar. Karena itu, normalisasi dipandang bukan hanya sebagai pekerjaan pemulihan setelah banjir, melainkan juga sebagai langkah untuk mengurangi kemungkinan banjir berulang. Penanganan sungai dan muara perlu berjalan beriringan agar aliran air tidak terhambat oleh sedimentasi maupun kondisi di bagian muara. Dengan demikian, penyelesaian pekerjaan yang masih berlangsung dan penanganan lokasi yang belum dikerjakan menjadi penting untuk menjaga fungsi aliran air di tiga provinsi tersebut.

Percepatan normalisasi 137 sungai pascabanjir di Sumatra akan dilaksanakan melalui pembagian peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur pendukung lainnya. Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan sebagai pelaksana utama pekerjaan, termasuk penanganan alur sungai yang mengalami pendangkalan dan penguatan infrastruktur pengendali banjir. Pelaksanaan di lapangan akan didukung pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pihak terkait sesuai kebutuhan dan kondisi setiap lokasi. Koordinasi antarlembaga diperlukan agar pekerjaan dapat berjalan terarah, menjangkau wilayah terdampak, dan sesuai dengan prioritas pemulihan.

Pemerintah daerah didorong memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan untuk mempercepat normalisasi sungai dan memperkuat tanggul di wilayah masing-masing. Langkah ini mencakup penanganan sedimentasi, pembersihan aliran, serta perbaikan atau pembangunan tanggul pada titik yang memerlukan perlindungan lebih baik. Pemerintah daerah juga diharapkan mengoordinasikan pekerjaan dengan kementerian dan unsur pendukung, sehingga penggunaan sumber daya dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Dengan demikian, penanganan tidak hanya berfokus pada pemulihan setelah banjir, tetapi juga pada peningkatan kapasitas kawasan dalam menghadapi risiko banjir berikutnya.

Presiden Prabowo menugaskan TNI dan Polri untuk membantu pekerjaan tersebut, terutama melalui unsur zeni yang memiliki kemampuan teknis dan dukungan peralatan lapangan. Personel dapat membantu membersihkan sedimentasi sungai serta membangun tanggul di sekitar aliran, dengan pelaksanaan yang tetap dikoordinasikan bersama instansi penanggung jawab. Selain pekerjaan fisik, pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih menjalani pemulihan. Upaya ini ditujukan untuk menekan risiko tambahan ketika pekerjaan normalisasi berlangsung, sekaligus memberi ruang bagi warga dan petugas untuk melanjutkan kegiatan pemulihan. Kombinasi penanganan sungai, penguatan tanggul, dukungan lintas lembaga, dan langkah mitigasi cuaca menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi dampak banjir di Sumatra.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempersilakan pemerintah daerah terdampak untuk menetapkan kembali status tanggap darurat apabila banjir susulan atau bencana lain terjadi dan menimbulkan dampak yang cukup luas. Kebijakan ini memberi ruang bagi pemerintah kabupaten atau kota untuk menyesuaikan langkah penanganan dengan kondisi terbaru di wilayah masing-masing. Penetapan kembali status tersebut dapat dilakukan ketika situasi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan penanganan darurat.

Tito telah mengeluarkan surat edaran kepada daerah terdampak di tiga provinsi. Melalui arahan tersebut, pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota dapat menerbitkan kembali status tanggap darurat jika bencana kembali terjadi dengan dampak yang cukup luas. Penilaian mengenai kondisi dan cakupan dampak menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah sebelum menetapkan status tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk merespons perkembangan keadaan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Status tanggap darurat memungkinkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan penanganan darurat dipercepat. Percepatan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak bencana. Jika terjadi kejadian susulan, pemerintah daerah dapat menetapkan kembali status sesuai keadaan yang dihadapi, selama dampaknya cukup luas. Arahan Tito tersebut berfokus pada kesiapan daerah untuk mengambil langkah penanganan ketika kondisi darurat kembali muncul. Penetapan status bukan otomatis berlaku di seluruh wilayah terdampak, melainkan dapat diterbitkan oleh pemerintah kabupaten atau kota berdasarkan keadaan dan dampak bencana di daerahnya. Surat edaran yang telah disampaikan menjadi pedoman bagi daerah terdampak di tiga provinsi dalam mempertimbangkan penetapan kembali status tersebut.

5,849 views