Jakarta Selatan, Jakarta — Selasa, 6 Oktober 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan pemerintah menyiapkan perubahan nama Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Prabowo menghadiri acara penyerahan denda serta penyelamatan keuangan negara dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyebut rencana tersebut sebagai bagian dari upaya memperbaiki nama lembaga. “Nanti namanya akan kita perbaiki menjadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika,” ujar Prabowo. Pernyataan itu menandai adanya rencana pemerintah untuk menggunakan nomenklatur baru bagi lembaga yang selama ini dikenal sebagai BNN.
Perubahan nama tersebut disampaikan di hadapan pejabat dan peserta acara yang berkaitan dengan penegakan hukum serta penyelamatan keuangan negara. Prabowo tidak menguraikan lebih lanjut alasan perubahan nomenklatur dalam pernyataannya. Ia hanya menyampaikan bahwa nama BNN akan diperbaiki menjadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika.
BNN selama ini merupakan lembaga yang dikenal dalam pelaksanaan tugas penanggulangan narkotika di Indonesia. Dengan rencana perubahan itu, penyebutan resmi lembaga tersebut nantinya akan menggunakan nama Badan Nasional Penanggulangan Narkotika, sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo.
Rencana tersebut menjadi bagian dari informasi yang disampaikan Presiden dalam agenda di kompleks Kejaksaan Agung. Acara itu berfokus pada penyerahan denda dan penyelamatan keuangan negara oleh Satgas PKH, sementara isu perubahan nama lembaga narkotika disampaikan Prabowo dalam rangkaian keterangannya pada kesempatan yang sama.
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti ancaman narkoba yang dinilai masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Ia menyinggung keberadaan jaringan narkoba yang bekerja secara terorganisasi serta kemunculan kampung narkoba di sejumlah wilayah. Penyebutan tersebut menggambarkan bahwa peredaran narkoba tidak hanya berkaitan dengan pelaku atau kasus secara individual, tetapi juga menyentuh lingkungan masyarakat yang dapat terdampak secara luas.
Prabowo menyampaikan bahwa upaya pemberantasan telah menunjukkan hasil. Pemerintah, menurut dia, berhasil memberantas puluhan jaringan narkoba yang beroperasi di Indonesia. Ia juga menyebut keberhasilan dalam memberantas puluhan kampung narkoba. Pernyataan itu disampaikan untuk menunjukkan bahwa penanganan ancaman narkoba telah dilakukan, baik terhadap jaringan yang menjalankan peredaran maupun terhadap kawasan yang dikenal sebagai pusat aktivitas narkoba.
Dalam gambaran yang disampaikan Prabowo, kampung narkoba merupakan fenomena yang memang ada di Indonesia. Keberadaannya memperlihatkan bahwa persoalan narkoba dapat berkembang menjadi masalah lingkungan dan sosial, bukan semata-mata pelanggaran yang berdiri sendiri. Karena itu, pemberantasan perlu diarahkan pada jaringan yang terlibat sekaligus kawasan yang terdampak oleh aktivitas tersebut.
Sorotan terhadap jaringan dan kampung narkoba menjadi bagian penting dari pidato Prabowo mengenai ancaman narkoba. Ia menempatkan keberhasilan pemberantasan puluhan jaringan dan puluhan kampung narkoba sebagai salah satu gambaran langkah yang telah dilakukan. Pada saat yang sama, penyebutan fenomena tersebut menegaskan bahwa tantangan narkoba masih membutuhkan perhatian berkelanjutan di Indonesia.
Prabowo juga menyoroti risiko yang dihadapi petugas ketika menjalankan upaya pemberantasan narkoba. Menurut dia, penindakan terhadap peredaran narkotika tidak selalu berlangsung tanpa hambatan. Petugas dapat menghadapi serangan saat memasuki wilayah tertentu yang diduga menjadi pusat aktivitas narkoba. Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan narkotika tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut keselamatan aparat yang berada di garis depan.
Ia menyampaikan bahwa sejumlah anggota kepolisian telah meninggal ketika berupaya menertibkan narkoba. Pernyataan itu menggambarkan besarnya risiko yang harus dihadapi aparat dalam menjalankan tugas, terutama ketika berhadapan dengan jaringan atau lingkungan yang melakukan perlawanan. Karena itu, langkah pemberantasan perlu disiapkan secara serius, dengan memperhatikan perlindungan bagi petugas sekaligus ketegasan dalam menindak peredaran narkotika.
Prabowo menilai kondisi tersebut merupakan tantangan yang tidak hanya dihadapi Indonesia. Ancaman narkoba, beserta jaringan yang menyertainya, menjadi persoalan yang memerlukan perhatian dan kerja berkelanjutan. Pemerintah, kata dia, akan bekerja lebih keras untuk menghadapi tantangan tersebut. Upaya itu mencakup penguatan penindakan, peningkatan kewaspadaan, serta dukungan terhadap aparat agar dapat menjalankan tugas secara efektif dan aman.
Penekanan terhadap risiko serangan juga memperlihatkan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Penanganannya tidak cukup dilakukan melalui operasi penertiban semata, melainkan harus disertai koordinasi dan keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat serta petugas. Dengan tantangan yang semakin kompleks, kerja lebih keras diperlukan agar wilayah yang terdampak dapat ditangani secara konsisten.
Perubahan di lingkungan penegakan hukum berlangsung pada pekan sebelumnya dan menjadi bagian penting dari dinamika politik-keamanan nasional. Pada Kamis, 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Suyudi Ario Seto, sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Suyudi menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang sebelumnya memimpin institusi tersebut.
Pelantikan Suyudi dilakukan setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkannya sebagai calon tunggal Kapolri. Proses itu berawal dari surat presiden bernomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026. Dalam surat tersebut, Prabowo hanya menyerahkan satu nama kepada DPR untuk diproses sebagai calon Kapolri, yakni Suyudi Ario Seto. Penetapan calon tunggal itu kemudian menjadi dasar bagi tahapan persetujuan di parlemen sebelum pelantikan dilaksanakan.
Setelah tidak lagi menjabat sebagai Kapolri, Listyo Sigit Prabowo dilantik menjadi Kepala Staf Presiden (KSP). Pergantian tersebut menempatkan dua pejabat dengan pengalaman penting di bidang keamanan pada posisi strategis yang berbeda. Suyudi membawa pengalaman memimpin BNN ke dalam jabatan baru sebagai Kapolri, sedangkan Listyo menjalankan peran koordinatif di lingkungan kepresidenan sebagai KSP.
Rangkaian pelantikan ini berlangsung dalam konteks perhatian pemerintah terhadap persoalan narkotika, keamanan publik, dan penguatan koordinasi antarlembaga. Perubahan jabatan tersebut juga menjadi latar bagi pembahasan mengenai arah kebijakan pemberantasan narkoba serta kemungkinan penataan kelembagaan BNN. Dengan demikian, penunjukan Suyudi sebagai Kapolri dan pengangkatan Listyo sebagai KSP menandai perubahan susunan pejabat utama dalam bidang penegakan hukum dan koordinasi pemerintahan pada awal Oktober 2026.
