JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada tujuh penerima yang terdiri atas sejumlah purnawirawan dan pejabat Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penganugerahan tersebut menjadi bentuk penghargaan negara atas jasa dan pengabdian mereka selama menjalankan tugas serta tanggung jawab bagi institusi pertahanan.
Pemberian Bintang Mahaputra diberikan sebagai apresiasi terhadap kontribusi para penerima dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI. Penghargaan itu mencerminkan pengakuan atas peran mereka dalam memperkuat institusi serta mendukung pelaksanaan tugas TNI sesuai tanggung jawab yang telah diemban.
Dalam penganugerahan tersebut, penghormatan diberikan kepada para purnawirawan dan pejabat TNI yang dinilai telah memberikan jasa dalam perjalanan pengabdian mereka. Dedikasi yang diberikan menjadi bagian dari upaya mendukung kemajuan TNI, baik melalui pelaksanaan tugas kedinasan maupun kontribusi terhadap pengembangan dan pembangunan institusi.
Tanda kehormatan Bintang Mahaputra juga menegaskan penghargaan pemerintah terhadap pengabdian personel TNI yang telah menjalankan tugas dengan dedikasi. Melalui penganugerahan ini, Presiden Prabowo memberikan pengakuan atas jasa para penerima yang turut berkontribusi dalam mendukung penguatan dan kemajuan TNI.
Penganugerahan Bintang Mahaputra kepada tujuh penerima memiliki dasar hukum yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/TK/Tahun 2026. Keputusan tersebut menjadi landasan resmi bagi pemberian penghargaan negara atas pengabdian dan kontribusi para penerima kepada Tentara Nasional Indonesia. Keppres itu ditetapkan di Jakarta pada 5 Oktober 2026, sehingga penganugerahan tersebut memiliki rujukan administratif dan yuridis yang jelas dalam penyelenggaraan penghormatan negara.
Dalam keputusannya, pemerintah menilai bahwa para penerima telah memberikan jasa luar biasa bagi kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI. Penilaian itu menunjukkan bahwa penghargaan tidak semata-mata diberikan berdasarkan kedudukan atau masa pengabdian, melainkan atas kontribusi yang dinilai memiliki arti penting bagi institusi pertahanan negara. Jasa tersebut dipandang memberi dampak terhadap penguatan, pembinaan, serta perkembangan TNI dalam menjalankan tugasnya.
Keppres tersebut juga memuat pengakuan atas dharma bakti dan jasa para penerima yang telah diakui secara luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pernyataan ini menegaskan bahwa pengabdian mereka memiliki nilai dan pengaruh yang melampaui lingkup internal TNI. Pengakuan pada dua tingkat tersebut mencerminkan penghormatan negara terhadap dedikasi, kiprah, dan sumbangsih yang telah diberikan secara konsisten. Melalui penetapan ini, pemerintah memberikan legitimasi formal sekaligus penghargaan moral atas peran para penerima dalam mendukung kemajuan serta pembangunan TNI. Dasar pertimbangan dalam Keppres menjadi penjelasan utama mengenai alasan pemberian Bintang Mahaputra, sekaligus menempatkan penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi negara terhadap dharma bakti yang dinilai luar biasa dan telah memperoleh pengakuan luas.
Lampiran keputusan presiden mencatat tujuh purnawirawan dan pejabat TNI sebagai penerima Bintang Mahaputra atas pengabdian serta jasa mereka kepada negara dan institusi pertahanan. Dari tujuh nama tersebut, tiga penerima dianugerahi Bintang Mahaputra tingkat Adipurna. Penghargaan ini menandai pengakuan negara terhadap kontribusi yang dinilai memiliki arti penting dalam pelaksanaan tugas kenegaraan, penguatan pertahanan, dan pengabdian dalam bidang masing-masing.
Tiga penerima Bintang Mahaputra Adipurna tersebut adalah Jenderal TNI Purnawirawan Djamari Chaniago, Jenderal TNI Purnawirawan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Jenderal TNI Agus Subiyanto. Dalam lampiran keppres, Djamari Chaniago dicantumkan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025–2026. Keterangan tersebut menunjukkan posisi yang dijalankannya dalam pemerintahan ketika penghargaan diberikan, sekaligus menjadi bagian dari pencatatan resmi mengenai latar belakang penerima.
Nama berikutnya, Jenderal TNI Purnawirawan Sjafrie Sjamsoeddin, tercatat sebagai Menteri Pertahanan. Pengalaman dan tanggung jawabnya di bidang pertahanan menjadi bagian dari konteks pemberian tanda kehormatan tersebut. Sementara itu, Jenderal TNI Agus Subiyanto dicantumkan sebagai Panglima TNI. Ketiga penerima itu memiliki latar belakang kepemimpinan di lingkungan militer dan pemerintahan, meskipun jabatan yang tertulis dalam lampiran keppres berbeda sesuai kedudukan masing-masing.
Pencantuman tujuh penerima dalam lampiran keputusan presiden memberikan dasar administratif yang jelas bagi pemberian Bintang Mahaputra. Adapun tingkatan Adipurna yang diterima Djamari Chaniago, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Agus Subiyanto menegaskan posisi penghargaan tersebut dalam daftar tanda kehormatan. Penyebutan nama dan jabatan secara resmi juga membantu membedakan peran setiap penerima, baik sebagai purnawirawan maupun pejabat TNI yang masih menjalankan amanah kedinasan.
Empat perwira tinggi TNI tercatat sebagai penerima Bintang Mahaputra Adipradana dalam keputusan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan negara atas pengabdian, dedikasi, dan kontribusi dalam menjalankan tugas bagi bangsa serta memperkuat pertahanan nasional. Nama dan jabatan para penerima tercantum dalam lampiran Keputusan Presiden (Keppres) yang menjadi dasar pemberian tanda kehormatan tersebut.
Penerima pertama adalah Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, yang menjabat sebagai Wakil Panglima TNI. Dalam posisi itu, ia mendampingi Panglima TNI dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan kebijakan strategis di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Penganugerahan Bintang Mahaputra Adipradana kepada Tandyo menjadi bagian dari penghargaan atas pengabdian selama menjalankan tanggung jawabnya.
Berikutnya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menerima penghargaan dalam kapasitasnya sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Sebagai pimpinan matra darat, Maruli bertanggung jawab atas pembinaan kekuatan, kesiapan, dan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Darat. Namanya tercantum bersama tiga kepala staf matra lainnya dalam daftar penerima tanda kehormatan.
Penerima ketiga adalah Laksamana TNI Muhammad Ali, yang saat ini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Penghargaan tersebut berkaitan dengan pengabdiannya dalam memimpin dan membina kekuatan TNI Angkatan Laut, termasuk menjaga kesiapan unsur pertahanan maritim Indonesia. Sementara itu, Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono menerima Bintang Mahaputra Adipradana sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Ia menjalankan tanggung jawab pembinaan kekuatan udara dan kesiapan operasional matra yang dipimpinnya.
Keempat nama tersebut merupakan bagian dari keseluruhan tujuh penerima Bintang Mahaputra yang ditetapkan dalam keputusan presiden. Daftar lengkap penerima, termasuk jabatan masing-masing, tercantum dalam lampiran Keppres.
