Depok | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menghitung nilai restitusi atau ganti rugi bagi 5.102 korban dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Total kerugian yang masuk dalam penghitungan tersebut mencapai Rp1.076.021.883.889, atau sekitar Rp1,07 triliun. Angka ini menggambarkan besarnya nilai hak pemulihan yang diajukan untuk para korban dalam proses hukum yang sedang berjalan.
Hasil penghitungan itu diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat. Penyerahan tersebut dimaksudkan untuk mendukung pemenuhan hak korban dan menjadi bahan dalam proses peradilan, khususnya ketika jaksa menyusun tuntutan. Dengan adanya nilai kerugian yang dihitung secara terperinci, kebutuhan pemulihan korban dapat disampaikan sebagai bagian dari penanganan perkara, bukan hanya sebagai informasi mengenai jumlah kerugian.
Meski demikian, penghitungan LPSK tidak berarti seluruh nilai tersebut otomatis akan dibayarkan. Dokumen itu dapat digunakan dalam proses penuntutan, sementara keputusan mengenai apakah restitusi dikabulkan dan berapa jumlah yang diberikan berada pada majelis hakim. Hakim akan mempertimbangkan permohonan serta fakta dan bukti yang terungkap selama persidangan sebelum mengambil keputusan.
Jumlah 5.102 orang merujuk pada korban yang telah masuk dalam penghitungan LPSK pada tahap ini. Karena itu, nilai sekitar Rp1,07 triliun perlu dipahami sebagai hasil penghitungan untuk kelompok korban tersebut, bukan sebagai keputusan final pengadilan. Penetapan akhir tetap menunggu proses peradilan dan putusan majelis hakim.
Pengajuan restitusi merupakan salah satu jalur untuk memperjuangkan penggantian kerugian korban melalui perkara pidana. Dalam kasus DSI, hasil kerja LPSK memberi jaksa dasar terukur untuk membawa permohonan itu ke hadapan pengadilan. Namun, pelaksanaan hak tersebut bergantung pada pemeriksaan perkara, pertimbangan hakim, serta putusan yang akan menentukan kelayakan dan besaran ganti rugi. Dengan demikian, penyerahan penghitungan ini menjadi tahapan penting, tetapi belum menandai bahwa seluruh korban telah menerima pembayaran atau bahwa nilai yang diajukan telah disahkan pengadilan.
Angka korban dalam perkara Dana Syariah Indonesia (DSI) perlu dibaca dengan memperhatikan tahapan pendataan dan pemeriksaan yang berbeda. Sebelumnya, jumlah korban disebut mencapai sekitar 25 ribu orang. Angka tersebut menggambarkan perkiraan atau jumlah korban yang tercatat dalam konteks perkara, tetapi tidak serta-merta berarti setiap orang di dalamnya telah menjalani verifikasi resmi atau mengajukan permohonan restitusi. Karena itu, angka korban secara keseluruhan tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah orang yang menjadi dasar penghitungan restitusi.
Dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sekitar 14 ribu orang berhasil diidentifikasi sebagai korban terverifikasi. Tahap ini berbeda dari pendataan awal karena melibatkan pemeriksaan untuk memastikan identitas dan keterkaitan seseorang dengan perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, angka 14 ribu menunjukkan kelompok yang telah melewati tahap verifikasi, bukan jumlah seluruh orang yang pernah dilaporkan sebagai korban. Perbedaan angka tersebut dapat muncul karena proses pemeriksaan memiliki cakupan dan persyaratan tertentu.
Penghitungan restitusi kemudian dilakukan pada tahap berikutnya, yakni terhadap pemohon yang mengajukan permohonan dan melengkapi dokumen serta persyaratan yang diminta. Dari proses tersebut, sebanyak 5.102 pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan formal dan materiil untuk masuk dalam penghitungan restitusi. Angka ini bukan ukuran baru atas seluruh korban, melainkan jumlah permohonan yang memenuhi ketentuan pada tahap penghitungan. Pemenuhan syarat formal berkaitan dengan kelengkapan administrasi, sedangkan penilaian materiil berhubungan dengan substansi permohonan dan dasar kerugian yang diajukan.
Oleh sebab itu, angka sekitar 25 ribu, 14 ribu, dan 5.102 merujuk pada kelompok serta tahapan yang berlainan: korban yang disebut dalam perkara, orang yang telah diverifikasi, dan pemohon yang memenuhi persyaratan penghitungan. Jumlah yang lebih kecil pada tahap terakhir tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa korban lain telah diputuskan tidak berhak menerima restitusi. Status mereka tidak dapat disimpulkan hanya dari angka tersebut; proses dan keputusan terhadap setiap permohonan bergantung pada verifikasi serta pemenuhan ketentuan yang berlaku.
Penilaian permohonan restitusi dalam kasus Dana Syariah Indonesia (DSI) dilakukan dengan memeriksa dokumen yang disampaikan pemohon dan mencocokkannya dengan data pendukung dari sejumlah lembaga. Pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi LPSK untuk menilai informasi mengenai pemohon serta menghitung nilai kerugian yang diajukan. Karena itu, kelengkapan dan kesesuaian dokumen penting dalam proses verifikasi, tetapi keberadaan suatu dokumen saja tidak serta-merta berarti permohonan telah disetujui atau nilai restitusi telah ditetapkan.
Berkas permohonan restitusi diperiksa bersama dokumen yang berkaitan dengan transaksi dan hubungan para pihak. Di antaranya adalah sertifikat elektronik PT DSI dan perjanjian wakalah bil ujrah. Kedua dokumen tersebut menjadi bagian dari bahan yang ditelaah dalam memahami informasi mengenai hubungan pemohon dengan DSI. LPSK juga memeriksa tangkapan layar saldo akun pada dasbor DSI serta mutasi rekening. Informasi pada layar akun dan catatan rekening dapat digunakan sebagai bahan pembanding terhadap keterangan atau nilai yang dicantumkan dalam permohonan.
Selain dokumen yang berasal dari pemohon, LPSK menggunakan data korban dari Bareskrim Polri dan data pemberi pinjaman atau lender dari OJK. Penggunaan data tersebut membantu proses pemeriksaan dengan menyediakan rujukan dari instansi terkait. Data korban Bareskrim Polri dan data lender OJK juga menjadi bagian dari bahan yang dipertimbangkan bersama dokumen individual, bukan pengganti pemeriksaan atas berkas permohonan, sertifikat, perjanjian, tangkapan layar, maupun mutasi rekening. Dengan membandingkan berbagai sumber informasi itu, LPSK dapat menilai permohonan berdasarkan bahan yang tersedia.
Jadwal yang tersedia menyebutkan bahwa permohonan dibuka pada 1 April hingga 16 Mei 2026. Setelah periode pengajuan tersebut, verifikasi dan penghitungan dijadwalkan berlangsung pada 17 Mei hingga 5 Oktober 2026. Rentang waktu ini membedakan masa penerimaan permohonan dari masa pemeriksaan dan penghitungan. Proses penilaian karenanya mencakup telaah dokumen pemohon serta pencocokan dengan data Bareskrim Polri dan OJK. Penjelasan tentang dokumen dan jadwal ini memberi gambaran mengenai dasar pemeriksaan, tanpa mengasumsikan tahapan atau tenggat lain di luar informasi yang tersedia.
Dalam perkara yang diduga menggunakan skema Ponzi, penghitungan kerugian riil tidak hanya melihat jumlah dana yang disetorkan korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turut memperhitungkan keuntungan atau imbal hasil yang pernah diterima selama korban berinvestasi. Imbal hasil tersebut dipandang sebagai bagian dari dana yang bersumber dari skema yang sama, sehingga perlu diperhitungkan saat menentukan nilai kerugian yang masih harus dipulihkan. Dengan pendekatan ini, jumlah restitusi yang dimohonkan dapat menggambarkan kerugian bersih setiap korban, bukan semata-mata akumulasi seluruh setoran tanpa memperhatikan pembayaran yang telah diterima.
Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Arif Budiman, menyatakan bahwa hasil penghitungan kerugian akan disampaikan dalam persidangan. Dalam proses itu, ahli dari LPSK akan dihadirkan untuk menjelaskan metode penghitungan secara lebih terperinci, termasuk dasar memasukkan imbal hasil yang telah diterima ke dalam perhitungan. Keterangan ahli diharapkan membantu para pihak dan majelis hakim memahami bagaimana nilai kerugian ditetapkan serta bagaimana data dari masing-masing korban diperiksa. Penjelasan tersebut juga memberi ruang bagi pengujian atas dasar, bukti, dan rincian nominal yang digunakan dalam permohonan restitusi.
Konteks perkara ini adalah dugaan penipuan investasi dengan menggunakan platform pendanaan fintech berbasis syariah sebagai modus.
Baca juga: Pameran Perjalanan Ibadah di Surabaya: CIMB Niaga Syariah Selenggarakan Islamic Travel Connect | Polresta Sorong Kota Ungkap Kasus Curat, Sejumlah Barang Milik Korban Berhasil Diamankan
3,863 views






