Jakarta | Polemik mengenai lahan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, muncul setelah terdapat perbedaan klaim Hercules Rosario de Marsha, Ketua Umum GRIB Jaya, dan Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persoalan tersebut menjadi perhatian publik karena melibatkan dua tokoh yang memiliki posisi berbeda, serta berkaitan dengan status dan penguasaan sebidang tanah di kawasan strategis ibu kota. Informasi yang beredar mengenai sengketa itu belum dengan sendirinya menetapkan pihak yang berhak secara hukum. Karena itu, pembahasan perlu membedakan pernyataan masing-masing pihak dan penetapan resmi berdasarkan dokumen serta proses yang berwenang.
Perbedaan pandangan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan. Ia mendorong agar persoalan ditempuh melalui mediasi dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Usulan ini menempatkan lembaga pertanahan sebagai pihak yang dapat membantu mempertemukan para pihak dan memeriksa informasi administrasi yang relevan. Mediasi juga dipandang sebagai jalur untuk membahas perbedaan secara terstruktur, tanpa langsung memperuncing polemik melalui pernyataan terbuka. Namun, adanya dorongan untuk bermediasi tidak berarti bahwa hasil atau kesepakatan telah tercapai. Proses tersebut tetap memerlukan partisipasi para pihak dan kejelasan mengenai dasar klaim yang mereka ajukan.
Dalam sengketa lahan, penilaian terhadap hak atas tanah memerlukan pemeriksaan dokumen dan keterangan secara cermat oleh instansi yang berwenang. Publik sebaiknya tidak menyimpulkan siapa pemilik sah hanya berdasarkan klaim yang muncul dalam pemberitaan atau tanggapan politik. Langkah mediasi yang disarankan Ahmad Irawan dapat menjadi ruang untuk mengklarifikasi pokok perbedaan, sementara BPN dapat membantu menjelaskan aspek administrasi pertanahan sesuai kewenangannya. Apabila mediasi tidak menghasilkan titik temu, penyelesaian selanjutnya tetap perlu mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, perkembangan polemik Tanah Abang perlu dipantau berdasarkan keterangan resmi dan hasil proses, bukan asumsi mengenai kepemilikan lahan.
Irawan berpandangan bahwa perbedaan klaim hak atas lahan Hercules dan pemerintah perlu ditempatkan sebagai persoalan sengketa yang dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Menurutnya, ketika masing-masing pihak memiliki pandangan berbeda mengenai dasar atau kepemilikan hak, penyelesaian tidak seharusnya langsung diperlakukan sebagai pertentangan yang tidak dapat dibicarakan. Para pihak masih dapat duduk bersama untuk menjelaskan posisi, dokumen, serta dasar klaim masing-masing secara terbuka.
Atas dasar itu, Irawan meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN), Nusron Wahid, agar lembaganya mengambil peran untuk memediasi pihak-pihak terkait. BPN, dalam pandangannya, dapat menjadi ruang bagi pemerintah dan Hercules untuk menyampaikan keterangan serta mencari titik temu. Mediasi dinilai relevan karena persoalan yang dipersoalkan berkaitan dengan klaim hak atas tanah, sehingga perlu ditangani dengan memperhatikan bukti dan prosedur pertanahan yang berlaku.
Usulan tersebut juga menekankan pentingnya penyelesaian melalui dialog yang tertib. Dalam proses mediasi, setiap pihak dapat memaparkan dokumen yang mendukung klaimnya, menjelaskan riwayat persoalan, dan menanggapi keterangan dari pihak lain. Peran mediator bukan menetapkan hasil secara sepihak, melainkan membantu komunikasi agar pokok perbedaan menjadi jelas dan para pihak dapat mempertimbangkan penyelesaian yang dapat diterima. Apabila diperlukan, pembahasan dapat membantu menentukan langkah berikutnya sesuai ketentuan hukum dan kewenangan instansi terkait.
Irawan menyampaikan pandangan dan permintaan itu kepada wartawan pada Jumat, 23 Oktober 2026, sebagaimana tercantum dalam informasi sumber. Dengan mendorong BPN memfasilitasi pertemuan, ia mengharapkan sengketa dapat dibahas secara terukur, bukan berkembang menjadi saling klaim tanpa proses klarifikasi. Namun, mediasi tetap bergantung pada kesediaan para pihak untuk berpartisipasi dan pada pemeriksaan terhadap dasar hak yang diajukan. Karena itu, keterlibatan BPN diharapkan membantu menghadirkan proses yang transparan, memberi ruang setara bagi pihak-pihak terkait, serta menjaga agar penyelesaian berpijak pada fakta dan aturan pertanahan.Menurut Irawan, Hercules dan Maruarar dapat meminta keterangan langsung kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai status lahan yang menjadi pokok sengketa di Tanah Abang. Permintaan tersebut dapat mencakup penjelasan tentang bagaimana tanah itu tercatat serta riwayat kepemilikannya. Dengan memperoleh keterangan dari lembaga yang menangani administrasi pertanahan, pihak-pihak terkait dapat merujuk pada informasi resmi ketika memahami persoalan yang diperdebatkan. Langkah meminta penjelasan ini juga memberi ruang untuk mengetahui dokumen apa yang menjadi dasar pencatatan tanah, tanpa terlebih dahulu menyimpulkan siapa pemilik yang sah. Irawan menempatkan BPN sebagai sumber yang dapat dimintai uraian mengenai data pertanahan tersebut.
BPN disebut sebagai lembaga yang paling berwenang memberikan penjelasan mengenai status tanah. Karena itu, keterangan dari BPN dapat membantu menjernihkan hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan dan administrasi lahan. Hercules maupun Maruarar dapat menanyakan informasi yang tersedia tentang bidang tanah itu, termasuk dasar yang digunakan dalam administrasi pertanahan. Penjelasan lembaga tersebut penting untuk membedakan klaim atau keterangan dari para pihak dan informasi yang tercatat secara resmi. Namun, permintaan keterangan tidak dengan sendirinya menetapkan hasil sengketa. Penentuan dan penilaian lebih lanjut tetap perlu merujuk pada proses serta kewenangan yang berlaku, sementara isi mengenai status dan riwayat harus diperoleh dari BPN, bukan diasumsikan terlebih dahulu.
Salah satu hal yang dapat ditanyakan ialah warkah. Warkah merupakan dokumen resmi yang menjadi dasar hukum suatu pencatatan pertanahan sekaligus memuat riwayat kepemilikan tanah. Dengan menanyakan warkah kepada BPN, para pihak dapat meminta penjelasan mengenai dokumen yang mendasari administrasi bidang tanah dan riwayat yang tercatat di dalamnya. Keterangan itu dapat menjadi bahan untuk memahami dasar pencatatan, tetapi tidak tepat menguraikan isi warkah sebelum dokumennya diperiksa atau dijelaskan oleh pihak yang berwenang. Dalam konteks sengketa Tanah Abang, Irawan menyampaikan bahwa jalur tersebut dapat ditempuh Hercules dan Maruarar untuk meminta informasi. Isi, kelengkapan, maupun kesimpulan dari pemeriksaan dokumen tidak dapat dipastikan tanpa keterangan resmi BPN.
Komisi II DPR memiliki hubungan kerja dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terutama dalam pembahasan kebijakan dan pengawasan bidang pertanahan. Hubungan tersebut memungkinkan para anggota dewan meminta penjelasan, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta mendorong pemerintah memperbaiki pelaksanaan aturan. Dalam konteks sengketa lahan di Tanah Abang, peran itu dapat mencakup perhatian terhadap proses penanganan dan koordinasi antarlembaga, tanpa mengambil alih kewenangan instansi yang menangani perkara secara langsung.
Irawan menempatkan penyelesaian kasus konkret tersebut pada BPN atau pengadilan, sesuai jalur dan mekanisme yang berlaku. BPN dapat memeriksa data pertanahan, menelusuri administrasi hak atas tanah, serta memfasilitasi penyelesaian melalui prosedur yang tersedia. Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan, atau terdapat persoalan hukum yang perlu diputus, pengadilan menjadi lembaga yang berwenang memeriksa dan menentukan perkara berdasarkan bukti serta ketentuan hukum. Penyerahan penanganan kepada lembaga terkait bukan berarti DPR menutup perhatian terhadap persoalan warga.
Ia juga menegaskan bahwa setiap lembaga negara mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Karena itu, peran Komisi II sebagai mitra kerja pemerintah dan pengawas kebijakan pertanahan secara umum perlu dibedakan dari pemeriksaan sengketa individual. Komisi dapat mengawasi apakah kebijakan dijalankan secara konsisten, meminta klarifikasi kepada kementerian, dan mendorong tindak lanjut yang transparan. Namun, pengawasan tersebut tidak dengan sendirinya menjadikan DPR sebagai pihak yang menetapkan pemilik sah tanah atau membatalkan keputusan administrasi dalam kasus tertentu.
Pembedaan kewenangan ini menjaga agar penyelesaian berlangsung melalui prosedur yang tepat, sekaligus tetap membuka ruang bagi DPR untuk menjalankan fungsi konstitusionalnya.
Baca juga: Inisiatif Telkom dalam Mencapai Emisi Nol Melalui Energi Terbarukan | Mendorong Literasi Anak Melalui Pustaka Baca di Panti Asuhan | Memperkuat Pemberdayaan Perempuan Melalui Kolaborasi
67 kunjungan
