Palembang | Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang memasang spanduk peringatan pada pagar kampus IGM Palembang terkait tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Yayasan Indo Global Mandiri. Nilai tunggakan yang disebut Bapenda mencapai Rp2,3 miliar. Yayasan Indo Global Mandiri diketahui membawahi Universitas IGM, sehingga pemasangan pemberitahuan tersebut berlangsung di lingkungan kampus yang terkait dengan yayasan tersebut.
Kepala Bapenda Kota Palembang, Jamiah Haryanti, menyampaikan keterangan mengenai pemasangan spanduk dan besaran tunggakan itu di Palembang pada Kamis. Informasi yang disampaikan menempatkan tunggakan PBB-P2 Yayasan Indo Global Mandiri sebagai pokok permasalahan yang mendorong Bapenda memasang peringatan di pagar kampus. Angka Rp2,3 miliar merupakan nilai yang disebut oleh pihak Bapenda dalam keterangannya.
Pemasangan spanduk membuat informasi mengenai tunggakan tersebut disampaikan secara terbuka melalui tanda peringatan di lokasi kampus. Pemberitahuan itu secara khusus berkaitan dengan kewajiban pajak properti berupa PBB-P2, bukan keterangan mengenai jenis pajak lain. Dalam penyampaian Bapenda, pihak yang disebut memiliki tunggakan adalah Yayasan Indo Global Mandiri, sementara Universitas IGM berada di bawah naungan yayasan tersebut.
Keterangan Jamiah memberikan konteks mengenai alasan Bapenda memasang peringatan di pagar kampus IGM Palembang: terdapat tunggakan PBB-P2 dengan nilai yang disebut mencapai Rp2,3 miliar. Informasi itu juga memperjelas hubungan lembaga yang tercantum dalam persoalan pajak dan lokasi pemasangan spanduk. Tanpa mengubah pokok keterangan tersebut, peristiwa ini dapat dirangkum sebagai tindakan Bapenda Kota Palembang untuk memasang pemberitahuan terkait tunggakan pajak yayasan yang membawahi Universitas IGM. Pernyataan disampaikan di Palembang pada Kamis, tanpa keterangan tanggal yang disebutkan.
Spanduk yang dipasang Bapenda Palembang berisi pemberitahuan bahwa objek pajak terkait belum melunasi kewajiban pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pesan tersebut sekaligus meminta wajib pajak segera membayar tunggakan yang tercatat. Pemberitahuan itu ditujukan untuk menyampaikan status kewajiban secara terbuka di lokasi objek pajak, sehingga pihak yang bersangkutan mengetahui bahwa pembayaran masih harus diselesaikan. Dalam konteks tunggakan PBB-P2 Yayasan IGM yang diberitakan mencapai Rp2,3 miliar, pemasangan spanduk menjadi penanda bahwa kewajiban tersebut belum dinyatakan lunas oleh pemerintah daerah.
Selain mengingatkan tentang pembayaran, isi pemberitahuan juga menguraikan konsekuensi apabila kewajiban tetap tidak dipenuhi. Wajib pajak diminta melunasi tunggakan agar proses penagihan tidak berlanjut melalui surat paksa, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Surat paksa merupakan bagian dari mekanisme penagihan pajak yang dapat ditempuh apabila tahapan dan persyaratan yang berlaku telah dipenuhi. Karena itu, imbauan pada spanduk berfungsi sebagai pengingat bagi wajib pajak untuk menindaklanjuti kewajiban sebelum menghadapi tahapan administratif berikutnya. Pembayaran dan penyelesaian administrasi dapat dilakukan dengan berkoordinasi bersama instansi terkait guna memastikan jumlah serta status tunggakan.
Menurut Jamiah, pemasangan spanduk tersebut merupakan upaya edukasi sekaligus penertiban administratif bagi wajib pajak yang masih memiliki kewajiban PBB-P2. Ia menegaskan bahwa langkah itu bukan dimaksudkan untuk memojokkan pihak tertentu, melainkan untuk mengingatkan tentang kewajiban pajak dan prosedur yang berlaku. Pemerintah Kota Palembang juga menyatakan menghormati tanggapan maupun keberatan yang disampaikan Yayasan IGM mengenai pemasangan spanduk. Dengan demikian, pemberitahuan tetap menjadi bagian dari proses administrasi, sementara pihak yayasan memiliki ruang untuk menyampaikan penjelasan atau keberatan kepada pemerintah. Komunikasi wajib pajak dan Bapenda dapat membantu memperjelas data, dasar penagihan, serta langkah penyelesaian yang tersedia sesuai aturan.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang menyatakan pemasangan spanduk peringatan terkait tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Yayasan IGM tidak dilakukan secara tiba-tiba. Sebelum media peringatan dipasang, Pemerintah Kota Palembang telah menempuh sejumlah tahapan pemberitahuan kepada pihak yayasan. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menerangkan bahwa pemasangan spanduk merupakan bagian dari rangkaian upaya penanganan tunggakan pajak, bukan tindakan yang dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Menurut keterangan Bapenda, Pemkot Palembang terlebih dahulu mengirimkan surat pemberitahuan atau peringatan pertama, kemudian surat peringatan kedua. Setelah itu, pemerintah kota juga menyampaikan surat pemberitahuan mengenai rencana pemasangan media. Urutan tersebut menunjukkan bahwa sebelum spanduk dipasang, telah ada beberapa pemberitahuan tertulis yang menjadi bagian dari komunikasi pemerintah dengan wajib pajak. Bapenda menyampaikan tahapan ini sebagai latar belakang tindakan yang dilakukan terhadap tunggakan PBB-P2 Yayasan IGM.
Selain menyampaikan pemberitahuan, Pemkot Palembang juga berupaya membicarakan penyelesaian kewajiban pajak melalui mediasi. Proses itu diupayakan dengan melibatkan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Palembang. Bapenda menyebut jalur mediasi ditempuh sebagai upaya penyelesaian persoalan pajak, di samping surat-surat pemberitahuan yang sebelumnya telah dikirimkan. Dengan demikian, keterangan pemerintah mencakup langkah administratif sekaligus upaya untuk membuka pembicaraan mengenai penyelesaian tunggakan.
Jamiah, yang menyampaikan keterangan dari Bapenda, mengatakan pihak Yayasan IGM tidak menghadiri mediasi tersebut. Pernyataan itu menjelaskan bahwa upaya pertemuan telah dilakukan, tetapi pihak yayasan tidak hadir pada agenda mediasi yang dimaksud. Bapenda tidak menyampaikan dalam keterangan ini alasan ketidakhadiran tersebut, sehingga tidak dapat disimpulkan penyebabnya. Demikian pula, tidak ada tanggapan Yayasan IGM yang tercantum dalam informasi mengenai tahapan pemberitahuan dan mediasi ini. Keterangan mengenai surat peringatan, pemberitahuan pemasangan media, serta agenda mediasi tersebut merupakan penjelasan Bapenda tentang proses sebelum pemasangan spanduk. Rangkaian itu disampaikan dalam konteks penanganan tunggakan PBB-P2 Yayasan IGM, yang disebut mencapai Rp2,3 miliar. Paparan tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan lebih jauh sikap atau alasan pihak yayasan di luar informasi yang disampaikan Bapenda.Jamiah menyebut Yayasan IGM sebelumnya pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Namun, menurut keterangan yang disampaikan, yayasan tersebut belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak itu sejak 2019 hingga saat Jamiah memberikan keterangan. Dengan demikian, tunggakan yang menjadi perhatian pemerintah daerah merupakan akumulasi kewajiban dalam beberapa tahun, bukan hanya tagihan untuk satu periode pajak. Bapenda menyampaikan nilai tunggakan PBB-P2 Yayasan IGM mencapai Rp2,3 miliar dan memasang peringatan sebagai bagian dari penanganan atas kewajiban tersebut.
Dalam menjelaskan pemungutan PBB-P2, Bapenda merujuk pada sejumlah aturan yang menjadi landasan hukum. Di tingkat nasional, dasar yang disebutkan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Kedua regulasi tersebut menjadi bagian dari kerangka pengaturan hubungan keuangan dan pajak daerah yang digunakan pemerintah dalam menjalankan pemungutan. Pada tingkat daerah, Bapenda juga menyebut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 sebagai salah satu acuan pelaksanaan kewajiban pajak yang berlaku di Palembang.
Selain itu, pemungutan PBB-P2 di Palembang disebut mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2025 tentang pelaksanaan pemungutan PBB-P2. Keberadaan aturan tersebut melengkapi dasar hukum yang disampaikan Bapenda dalam menjelaskan pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Jamiah menyatakan bahwa Pemerintah Kota Palembang berkomitmen memungut pajak daerah secara adil, proporsional, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Pernyataan itu menegaskan prinsip yang, menurut Jamiah, menjadi pegangan pemerintah kota dalam menjalankan pemungutan pajak daerah, termasuk PBB-P2, terhadap wajib pajak di wilayahnya.
Baca juga: Dampak Kemarau Panjang Terhadap Kesehatan di Jakarta: Prediksi dan Peringatan BMKG | Peringatan untuk Orang Tua: Konvoi Pelajar Bawa Sajam Viral
7,164 views






