Jakarta | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi kritik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027. Pramono menekankan bahwa pembahasan besaran upah perlu dilakukan dengan membandingkan hal-hal yang setara. Menurutnya, perbandingan tidak tepat apabila menggunakan jenis ketetapan yang berbeda sebagai dasar untuk menilai keputusan tersebut. Ia menyampaikan bahwa penilaian terhadap UMP sebaiknya mempertimbangkan konteks dan mekanisme penetapan yang berlaku.
Pramono menjelaskan, keputusan mengenai UMP Jakarta dibahas melalui proses tripartit yang melibatkan unsur pengusaha, buruh, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam proses tersebut, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator bagi kedua pihak yang berkepentingan. Pembahasan bersama menjadi ruang untuk menyampaikan pertimbangan masing-masing unsur sebelum keputusan diambil. Karena itu, penetapan upah bukan keputusan yang dibahas oleh pemerintah secara sepihak, melainkan hasil dari proses yang mempertemukan pandangan para pihak terkait.
Ia mengakui bahwa mencapai kesepakatan dalam pembahasan upah tidak selalu mudah. Kepentingan pekerja dan pengusaha dapat berbeda, sehingga proses dialog membutuhkan pertimbangan dan komunikasi yang cermat. Meski demikian, Pramono menyatakan pemerintah akan menjalankan keputusan yang telah disepakati melalui pembahasan tersebut. Ia juga menyebut kenaikan UMP Jakarta 2027 sebesar 7,1 persen. Penegasan ini disampaikan di tengah kritik terhadap besaran kenaikan, sekaligus menggarisbawahi pentingnya melihat hasilnya dalam kerangka kesepakatan tripartit dan membandingkan angka upah secara sepadan. Dengan demikian, pemerintah menyatakan tetap berpegang pada hasil pembicaraan bersama, sementara perbedaan pandangan mengenai keputusan tersebut dapat menjadi bagian dari diskusi publik mengenai kebijakan pengupahan di Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan. Dibandingkan dengan UMP 2026, nominal tersebut naik Rp407.065, atau sekitar 7,1 persen. Dengan demikian, besaran baru itu mencerminkan penyesuaian upah minimum tahunan yang ditetapkan pemerintah daerah untuk berlaku di Jakarta pada 2027. Angka rupiah dan persentase kenaikannya memberi gambaran mengenai perubahan nilai UMP dari satu tahun ke tahun berikutnya, tanpa mengubah besaran yang telah diumumkan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai keputusan penetapan tersebut sudah cukup baik. Penilaiannya disampaikan dalam konteks besaran UMP yang diputuskan untuk tahun 2027, termasuk kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pernyataan itu menunjukkan bahwa, menurut Pramono, hasil penetapan yang ada dapat diterima sebagai keputusan pemerintah daerah. Penilaian tersebut tidak berarti bahwa seluruh pihak memiliki pandangan yang sama; besaran upah tetap dapat menjadi bahan pembahasan dan tanggapan dari berbagai kelompok yang berkepentingan.
Pramono juga menekankan bahwa UMP Jakarta masih berada jauh di posisi teratas apabila dibandingkan dengan provinsi lain secara nasional. Pernyataan ini menggambarkan posisi relatif upah minimum Jakarta dalam perbandingan antardaerah, tetapi tidak perlu diterjemahkan menjadi urutan atau klaim peringkat yang lebih khusus. Dengan menyampaikan perbandingan tersebut, Pramono menegaskan bahwa nilai UMP ibu kota tetap tinggi dalam konteks nasional, sekaligus menjelaskan salah satu pertimbangan dalam menilai keputusan 2027. Besaran Rp6.136.941 per bulan dan kenaikan 7,1 persen menjadi rincian utama yang menyertai penilaian itu.
Said Iqbal menyampaikan keberatan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 yang nilainya sekitar Rp6,13 juta per bulan. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia tersebut, jumlah itu belum mencukupi kebutuhan hidup layak bagi pekerja di ibu kota. Ia menilai upah minimum seharusnya mempertimbangkan biaya hidup Jakarta dan tidak hanya mengikuti angka yang ditetapkan pemerintah. Atas dasar penilaian itu, Said meminta Gubernur DKI Jakarta meninjau kembali keputusan mengenai UMP 2027.
Said mengusulkan agar UMP Jakarta 2027 direvisi menjadi Rp6.210.000 per bulan. Ia menyebut angka tersebut berasal dari perhitungan unsur buruh yang dibahas di Dewan Pengupahan. Dalam perhitungan itu, pihak buruh menggunakan inflasi DKI Jakarta sebesar 3,01 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,67 persen, serta indeks tertentu 1,0. Said berpandangan bahwa kombinasi unsur tersebut menghasilkan dasar pengupahan yang lebih sesuai dengan kondisi pekerja, sehingga angka revisi yang dimintanya dapat menjadi acuan yang lebih layak.
Keberatan Said juga tertuju pada penggunaan indeks 0,77 dalam keputusan gubernur. Ia mengkritik pemilihan indeks tersebut karena menurutnya tidak mencerminkan hasil perhitungan yang diajukan unsur buruh di Dewan Pengupahan. Said menilai penggunaan indeks 1,0 lebih tepat untuk memperhitungkan kondisi ekonomi dan kebutuhan pekerja. Penilaian serta usulan itu merupakan pandangan Said, bukan angka yang telah disepakati seluruh pihak. Ia meminta agar pertimbangan buruh kembali diperhatikan dalam proses peninjauan kebijakan upah minimum di Jakarta.
Sebagai pembanding, Said mengatakan bahwa UMK Bekasi dapat mencapai Rp6.350.000 per bulan apabila penghitungan menggunakan indeks 1,0. Menurutnya, proyeksi tersebut menunjukkan bahwa UMP Jakarta sekitar Rp6,13 juta lebih rendah daripada potensi upah minimum di Bekasi. Ia menggunakan perbandingan itu untuk menguatkan tuntutan revisi menjadi Rp6.210.000, sekaligus menegaskan bahwa pekerja Jakarta membutuhkan upah yang memadai. Seluruh angka, proyeksi, dan penilaian mengenai kecukupan upah serta perbandingan dengan Bekasi tersebut disampaikan oleh Said Iqbal.
KSPI DKI Jakarta menyatakan akan menempuh langkah lanjutan apabila permintaan revisi terhadap kebijakan upah tidak dipenuhi. Organisasi buruh tersebut menyiapkan jalur keberatan resmi sebagai tahap awal untuk menyampaikan penolakan dan meminta pemerintah meninjau kembali keputusan yang dipersoalkan. Keberatan itu direncanakan menjadi bagian dari upaya formal, bukan sekadar pernyataan di ruang publik. Karena langkah tersebut masih berupa rencana, belum dapat disimpulkan bahwa pengajuan keberatan telah dilakukan atau bahwa pemerintah sudah memberikan tanggapan atas permintaan revisi itu.
Jika upaya tersebut tidak menghasilkan perubahan, KSPI DKI juga menyebut kemungkinan membawa persoalan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan ke PTUN dipandang sebagai jalur hukum yang dapat ditempuh untuk menguji keputusan administrasi pemerintah terkait kebijakan pengupahan. Rencana itu menunjukkan bahwa serikat buruh mempertimbangkan penyelesaian melalui mekanisme formal, sembari tetap mengupayakan dialog dan peninjauan kebijakan. Namun, kepastian mengenai waktu, materi gugatan, maupun proses pengajuan belum dirinci. Karena itu, langkah hukum tersebut perlu dipahami sebagai opsi yang akan ditempuh apabila permintaan revisi tidak dipenuhi, bukan perkara yang telah terdaftar di pengadilan.
Selain jalur hukum, elemen buruh juga menyiapkan kampanye publik untuk menjelaskan keberatan mereka kepada masyarakat. Rangkaian kegiatan yang direncanakan mencakup aksi unjuk rasa lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka juga berupaya mendorong DPRD DKI Jakarta agar memanggil gubernur untuk membahas kebijakan pengupahan yang menjadi pokok perselisihan. Agenda tersebut dimaksudkan untuk membuka ruang pembahasan dan meminta penjelasan dari pihak terkait, sekaligus menjaga isu tetap mendapat perhatian. Sampai ada pelaksanaan atau pengumuman resmi lebih lanjut, kampanye, aksi, dan dorongan kepada DPRD itu tetap merupakan rencana. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada respons pemerintah terhadap tuntutan revisi serta keputusan organisasi buruh mengenai tahapan yang akan dijalankan.
Baca juga: DKI Jakarta Bebaskan Tarif Transportasi Publik bagi Pencari Kerja Mulai 2027 | Sidang Perkara Ijazah Jokowi Digelar di PN Jakarta Timur | Prabowo Resmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan di Jakarta
53 views






