Yusril dan Sjafrie Bahas Penyesuaian UU Pertahanan Negara

oleh
oleh
Yusril dan Sjafrie Bahas Penyesuaian UU Pertahanan Negara

Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada Jumat, 20 November 2026. Pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta. Agenda utamanya ialah membahas rencana perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, aturan yang menjadi salah satu landasan penyelenggaraan pertahanan nasional.

Pembahasan tersebut mempertemukan dua kementerian yang memiliki peran berbeda, tetapi berkaitan dalam perumusan kebijakan dan kerangka hukum negara. Kementerian Pertahanan menangani kebijakan pertahanan, sementara kementerian yang dipimpin Yusril membidangi koordinasi urusan hukum serta sejumlah bidang pemerintahan lainnya. Pertemuan menjadi ruang bagi kedua pihak untuk bertukar pandangan mengenai rencana penyesuaian regulasi tersebut.

Undang-undang yang dibahas mengatur prinsip, tujuan, dan penyelenggaraan pertahanan negara. Rencana perubahan terhadap aturan itu menempatkan pembaruan kerangka hukum sebagai pokok perhatian, meskipun rincian pasal yang akan disesuaikan maupun substansi usulannya belum dijelaskan dalam keterangan mengenai pertemuan ini. Karena itu, pembahasan awal perlu dibedakan dari keputusan resmi atau pengesahan perubahan undang-undang.

Pertemuan di kantor Kementerian Pertahanan tersebut menunjukkan bahwa rencana penyesuaian UU Pertahanan Negara dibicarakan lintas kementerian. Koordinasi antarlembaga dapat menjadi bagian dari proses untuk menelaah kebutuhan perubahan, memastikan keselarasan dengan peraturan lain, serta memetakan langkah lanjutan. Namun, informasi yang tersedia belum menyebutkan jadwal pembahasan berikutnya, bentuk rancangan yang akan diajukan, atau tahapan legislasi yang telah disepakati oleh kedua menteri.

Dengan demikian, pertemuan Yusril dan Sjafrie berfokus pada rencana perubahan UU Nomor 3 Tahun 2002, bukan pengumuman bahwa revisi telah rampung. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses koordinasi dan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku. Publik dapat mencermati keterangan resmi dari kementerian terkait untuk mengetahui apakah akan ada naskah usulan, agenda pembicaraan lanjutan, maupun penjelasan lebih terperinci mengenai alasan dan tujuan penyesuaian undang-undang tersebut.

Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berharap dirinya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang terkait penyesuaian Undang-Undang Pertahanan Negara. Harapan tersebut menjadi bagian dari komunikasi keduanya mengenai proses penyusunan regulasi, yang memerlukan persiapan dan pembahasan sebelum dapat diproses lebih lanjut. Peran yang diharapkan dari Yusril berkaitan dengan pengalaman serta pemahamannya terhadap undang-undang yang berlaku, bukan dengan keputusan akhir mengenai isi maupun pengesahan rancangan tersebut.

Dalam menjelaskan keterkaitannya dengan aturan yang sedang dibahas, Yusril mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara diajukan ketika ia menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Saat itu, pemerintahan dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri. Pengalaman tersebut memberi konteks historis bagi keterlibatannya dalam percakapan tentang penyesuaian undang-undang, sekaligus menunjukkan bahwa ia pernah berada di lingkungan pemerintahan ketika regulasi itu diajukan.

Riwayat tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh alasan perlunya penyesuaian atau menentukan bagaimana rancangan baru akan dirumuskan. Namun, keterangan Yusril menempatkan pembahasan saat ini dalam kesinambungan dengan proses pembentukan aturan pertahanan sebelumnya. Dengan mengacu pada pengalaman itu, ia dapat membantu memberi masukan terkait persiapan dan pembahasan, sesuai harapan yang disampaikan Sjafrie. Tahapan tersebut penting agar rancangan dapat dipersiapkan secara terarah dan dibicarakan oleh pihak-pihak yang berwenang.

Percepatan yang dimaksud perlu dipahami sebagai dorongan untuk membantu proses persiapan serta pembahasan, bukan sebagai jaminan bahwa seluruh tahapan akan selesai dalam waktu tertentu. Keterangan yang disampaikan Yusril juga belum merinci jadwal, materi perubahan, atau bentuk kontribusi yang akan diberikan. Karena itu, fokus pernyataannya adalah harapan Sjafrie atas bantuan Yusril dan latar belakang Yusril sebagai pejabat yang terkait dengan pengajuan UU Nomor 3 Tahun 2002 pada masa pemerintahan Megawati. Kedua hal itu memberi gambaran tentang konteks dialog mereka tanpa mendahului hasil pembahasan rancangan undang-undang.

Yusril menjelaskan bahwa perubahan Undang-Undang Pertahanan Negara diperlukan agar kerangka hukum pertahanan tetap sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Regulasi yang berlaku disusun dalam konteks yang berbeda, sementara keadaan yang menjadi latar penyelenggaraan pertahanan telah mengalami banyak perubahan selama hampir 25 tahun terakhir. Karena itu, ketentuan yang ada perlu ditinjau kembali supaya mampu menjawab kebutuhan dan kondisi terkini.

Menurut Yusril, jarak waktu yang panjang sejak undang-undang tersebut dibentuk menjadi alasan penting untuk menilai kembali relevansi pengaturannya. Perubahan lingkungan strategis dapat memengaruhi cara negara memahami dan menyelenggarakan pertahanan. Oleh sebab itu, pembaruan regulasi bukan semata-mata perubahan formal terhadap naskah undang-undang, melainkan upaya memastikan bahwa dasar hukum tetap sejalan dengan perkembangan yang berlangsung.

Penyesuaian tersebut juga dipandang perlu agar kebijakan pertahanan memiliki landasan yang memadai dalam menghadapi keadaan yang terus bergerak. Undang-undang perlu memberi arah dan kerangka bagi penyelenggaraan pertahanan, sekaligus tetap dapat digunakan ketika konteks strategis berubah. Dengan meninjau kembali aturan yang telah berusia hampir seperempat abad, pemerintah dan para pembentuk kebijakan dapat mempertimbangkan apakah rumusan serta pengaturannya masih sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Dalam pandangan Yusril, proses perubahan perlu bertolak dari kesadaran bahwa lingkungan strategis tidak bersifat tetap. Perubahan yang terjadi selama hampir 25 tahun terakhir menjadi dasar untuk membahas kembali substansi UU Pertahanan Negara dan menyesuaikannya dengan keadaan terkini. Penyesuaian itu diharapkan menjaga agar regulasi tetap relevan sebagai pijakan penyelenggaraan pertahanan negara. Dengan demikian, pembahasan perubahan undang-undang berangkat dari kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum, bukan sekadar karena usia regulasi, melainkan karena konteks yang melingkupinya telah banyak berubah.

Dalam pembahasan rancangan undang-undang mengenai penyesuaian Undang-Undang Pertahanan Negara di DPR, pemerintah akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan. Keterlibatan keduanya mencerminkan bahwa materi yang dibicarakan memiliki dimensi hukum sekaligus berkaitan langsung dengan kebijakan pertahanan. Masing-masing pejabat akan berperan sesuai tugas dan kewenangan yang melekat pada kementeriannya, sehingga penyampaian pandangan pemerintah dapat dilakukan dalam lingkup tanggung jawab yang tepat.

Menteri Hukum memiliki ranah kerja yang berkaitan dengan aspek peraturan perundang-undangan dan keselarasan norma hukum. Dalam pembahasan, perspektif tersebut penting untuk menelaah rumusan ketentuan, hubungan rancangan aturan dengan peraturan yang berlaku, serta kebutuhan menjaga kejelasan dan kepastian hukum. Sementara itu, Menteri Pertahanan membawa perspektif substantif mengenai penyelenggaraan pertahanan negara. Penjelasan dari kementerian ini diperlukan untuk menerangkan konteks kebijakan pertahanan yang menjadi pokok pengaturan, berdasarkan mandat serta kewenangannya.

Pembagian peran tersebut bukan berarti pembahasan dilakukan secara terpisah. Kedua kementerian dapat menyampaikan pandangan sesuai bidang masing-masing dalam forum bersama DPR, sementara proses pembahasan menjadi ruang bagi pemerintah dan para anggota dewan untuk menelaah materi rancangan. Dengan demikian, aspek hukum dan substansi pertahanan dapat dipertimbangkan secara berdampingan. Keterlibatan pejabat yang berwenang juga membantu memastikan bahwa penjelasan pemerintah mengenai rancangan disampaikan oleh pihak yang memahami tanggung jawab kelembagaannya.

Penyesuaian undang-undang pertahanan perlu dibicarakan dengan cermat karena ketentuannya berhubungan dengan kerangka hukum dan pelaksanaan urusan pertahanan negara. Namun, uraian mengenai peran para menteri ini terbatas pada keterlibatan mereka berdasarkan bidang tugas masing-masing. Rincian materi yang akan dibahas, bentuk kesepakatan, maupun keputusan DPR tidak dapat dipastikan hanya dari informasi tersebut. Dalam pembahasan RUU di DPR nantinya, Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan akan terlibat sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.

Baca juga: Dua Tahun Gerak Nyata, Deretan Alutsista Baru Perkuat Pertahanan Indonesia

1,591 views