SURABAYA, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 30 September 2026, Pada Rabu, 30 September, sekitar 250 sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) melaksanakan aksi unjuk rasa di Surabaya. Pergerakan ini dipicu oleh berbagai isu penyampaian aspirasi sopir truk yang bertujuan untuk menarik perhatian pemerintah terhadap permasalahan yang mereka hadapi terkait kebijakan pengelolaan subsidi solar. Salah satu fokus utama dalam aksi ini adalah penolakan terhadap penerapan barcode sebagai syarat untuk mendapatkan bahan bakar bersubsidi.
Sopir truk menyatakan bahwa sistem barcode ini membuat proses pengisian bahan bakar menjadi lebih rumit dan berlarut-larut. Mereka merasa bahwa dengan adanya kebijakan tersebut, akses terhadap solar subsidi yang merupakan kebutuhan mendasar bagi mereka, menjadi terhambat. Sekelompok sopir menyampaikan bahwa mereka harus mengalami antrian panjang di stasiun pengisian bahan bakar, yang tidak jarang mengakibatkan kerugian waktu dan finansial. Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah untuk menghapus kebijakan ini demi kemudahan akses bahan bakar bagi para sopir truk.
Dalam unjuk rasa tersebut, para sopir juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini, di mana banyak dari mereka yang menghadapi kesulitan keuangan. Penghapusan barcode solar subsidi dianggap sebagai langkah yang akan mengurangi beban mereka dan membantu dalam menjaga kelangsungan operasional truk. Dengan menyampaikan aspirasi ini, mereka berharap pemerintah mau mendengar dan mempertimbangkan tuntutan mereka dengan serius.
Secara keseluruhan, aksi unjuk rasa ini mencerminkan rasa frustrasi yang mendalam dari komunitas sopir truk terhadap kebijakan yang dinilai tidak menguntungkan. Gerakan ini bukan hanya sekadar protes, tetapi juga seruan untuk dialog yang konstruktif pemerintah dan para sopir demi menciptakan kebijakan yang lebih baik dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sopir truk yang berpartisipasi dalam unjuk rasa di Surabaya tidak hanya mengajukan satu tuntutan terkait penghapusan barcode solar subsidi, tetapi juga menyampaikan beberapa permohonan penting lainnya. Salah satu tuntutan yang disampaikan oleh Firman, seorang sopir truk, adalah perlunya penyesuaian terhadap dimensi kendaraan. Sopir-sopir ini menggarisbawahi bahwa penyesuaian dimensi kendaraan sangat krusial untuk kelancaran operasional mereka, terutama ketika menghadapi tantangan di lapangan.
Dalam konteks ini, mereka menekankan bahwa ukuran dan dimensi kendaraan sering kali menjadi kendala dalam melakukan pengangkutan barang dengan efisien. Dengan adanya penyesuaian, mereka berharap dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam industri logistik. Sopir truk tersebut menyatakan pentingnya dukungan dari pemerintah provinsi Jawa Timur untuk memenuhi janjinya berkenaan dengan pembiayaan penyesuaian dimensi kendaraan. Mereka percaya, jika tuntutan ini diakomodasi, maka akan berdampak positif terhadap kegiatan ekonomi, baik untuk sopir individu maupun bagi masyarakat luas.
Selain tuntutan terkait dimensi kendaraan, para sopir truk juga berharap ada perhatian lebih dari pemerintah mengenai isu-isu lain yang mereka hadapi sehari-hari. Hal ini mencakup peningkatan infrastruktur jalan, penyediaan tempat parkir yang layak, dan perlindungan hukum bagi sopir ketika beroperasi. Dengan semua tuntutan ini, mereka ingin menekankan bahwa keberadaan mereka sangat vital dalam rantai pasokan barang, dan pemerintah harus bersinergi dengan mereka dalam mencari solusi yang dapat memajukan industri transportasi darat di Indonesia.
Di Surabaya, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para sopir truk berlangsung dengan antusiasme tinggi. Berdasarkan pemantauan terbaru, massa aksi berkumpul di depan kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jalan Ahmad Yani. Aksi ini bukan hanya sekedar berkumpul, namun juga sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi yang dianggap penting oleh kelompok sopir truk.
Tujuan utama dari unjuk rasa ini adalah untuk menuntut penghapusan barcode pada solar subsidi. Para sopir merasa bahwa kebijakan tersebut menyulitkan mereka dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Dengan adanya barcode, mereka terpaksa harus menjalani berbagai prosedur administratif yang dianggap merepotkan dan tidak efisien, yang pada gilirannya berdampak negatif pada pendapatan mereka.
Setelah berkumpul di depan Dinas Perhubungan, para sopir truk berencana untuk melanjutkan aksi mereka menuju kantor Pertamina MOR V, yang berlokasi di Jalan Jagir Wonokromo. Dalam perjalanan tersebut, mereka berharap bisa mengedepankan semua tuntutan mereka kepada pihak berwenang, dengan harapan dapat mendengar tanggapan yang positif. Kehadiran massa aksi yang cukup banyak diharapkan dapat menarik perhatian pemerintah dan media untuk memperhatikan permasalahan yang dihadapi oleh para sopir.
Harapan utama mereka adalah agar suara mereka didengar dan kemudian menghasilkan perubahan kebijakan yang lebih baik. Unjuk rasa ini mencerminkan semangat solidaritas di para sopir truk dan keteguhan mereka dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya dialog pengemudi transportasi dan pemangku kebijakan untuk menciptakan sistem yang lebih baik dan adil bagi semua pihak.
Dalam konteks unjuk rasa sopir truk di Surabaya, muncul seruan yang kuat dari para sopir yang meminta tindakan konkret dari PT Jasa Marga terkait dukungan yang telah dijanjikan sebelumnya. Para sopir truk merasa sangat perlu adanya penyesuaian dalam pembiayaan dimensi kendaraan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mereka berharap PT Jasa Marga dapat segera merealisasikan dukungan tersebut, yang diharapkan dapat memudahkan operasional mereka di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini.
Di sisi lain, situasi di lapangan semakin diperparah dengan keberadaan kendala dalam akses terhadap solar bersubsidi. Banyak sopir melaporkan kesulitan di dalam memperoleh bahan bakar yang seharusnya mereka dapatkan dengan harga subsidi. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada biaya operasional, tetapi juga menghambat kelancaran distribusi barang ke berbagai daerah. Oleh karena itu, para sopir truk mendesak pemerintah untuk memberikan solusi yang lebih jelas dan efektif terkait masalah ini, agar kegiatan distribusi tidak terganggu.
Selain itu, saran untuk penertiban terhadap kendaraan-kendaraan yang melanggar ketentuan muatan juga menjadi tema penting dalam seruan mereka. Banyak sopir yang merasa dirugikan oleh praktik-praktik curang yang dilakukan oleh beberapa oknum yang melakukan pelanggaran muatan. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha di sektor ini. Oleh karena itu, para sopir mengharapkan perhatian dan tindak lanjut yang serius dari pemerintah dan pihak berwenang untuk menciptakan iklim usaha yang lebih adil dan layak untuk semua pihak yang terlibat.
