Jakarta | Rencana memperluas layanan Transjakarta ke wilayah perairan muncul dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk badan usaha milik daerah tersebut. Dokumen rancangan itu membuka ruang bagi PT Transportasi Jakarta untuk mengembangkan kegiatan usaha di luar angkutan darat, termasuk layanan angkutan perairan dan udara. Perluasan ini dipandang sebagai salah satu opsi untuk memperkuat konektivitas, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan kepulauan dan wilayah yang akses transportasinya terbatas. Namun, pencantuman rencana dalam rancangan regulasi belum berarti layanan tersebut akan segera beroperasi. Pelaksanaannya tetap memerlukan kajian, penetapan kebijakan, serta kesiapan operasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pernah menyampaikan rencana tersebut dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis, 1 Oktober. Dalam pemaparannya, cakupan usaha yang direncanakan tidak hanya berhubungan dengan penyelenggaraan perjalanan. PT Transportasi Jakarta juga dapat diberi ruang untuk menyediakan dan mengelola sarana serta prasarana transportasi yang mendukung layanan. Lingkup kegiatan itu mencakup pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem pendukung transportasi. Dengan demikian, pembahasan tidak semata-mata mengenai kemungkinan mengoperasikan kapal atau moda udara, tetapi juga tentang fasilitas, sistem, dan tata kelola yang dibutuhkan agar layanan dapat berjalan secara terpadu.
Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji berbagai aspek sebelum menentukan bentuk pelaksanaan yang tepat. Kajian tersebut meliputi dasar regulasi yang dapat menjadi landasan kewenangan dan kegiatan usaha, model bisnis yang berkelanjutan, serta alternatif pengelolaan yang efisien dan berorientasi pada pelanggan. Pertimbangan itu penting untuk memastikan pembagian tanggung jawab, kebutuhan investasi, standar keselamatan, dan kualitas pelayanan dapat dirumuskan dengan jelas. Pemerintah juga perlu menilai kesesuaian layanan dengan kebutuhan perjalanan masyarakat serta keterhubungannya dengan jaringan transportasi yang sudah tersedia. Karena itu, perluasan usaha ini sebaiknya dipahami sebagai rencana yang masih dibahas, bukan keputusan operasional final. Hasil kajian akan menentukan apakah Transjakarta terlibat langsung, bekerja sama dengan pihak lain, atau menggunakan pola pengelolaan berbeda. Pendekatan tersebut dapat membantu memastikan setiap pilihan memberi manfaat nyata bagi penumpang dan mendukung konektivitas antarkawasan secara efektif.
Akademisi Universitas Indonesia, Arry Rahmawan Destianto, menilai rencana Transjakarta Laut dapat menjawab kebutuhan warga Kepulauan Seribu akan layanan transportasi yang tepercaya. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan, perjalanan antarpulau bukan sekadar pilihan, melainkan bagian penting dari kegiatan sehari-hari. Karena itu, ketersediaan angkutan yang teratur, aman, dan dapat diandalkan berpotensi memberi kepastian lebih besar dalam merencanakan perjalanan untuk bekerja, belajar, memperoleh layanan publik, maupun memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Kebutuhan tersebut berkaitan erat dengan kondisi geografis Kepulauan Seribu. Jarak antarpulau dan ketergantungan pada perjalanan laut dapat membuat mobilitas warga dipengaruhi oleh jadwal, cuaca, kapasitas armada, serta keterjangkauan biaya. Jika dirancang sesuai kebutuhan setempat, layanan Transjakarta Laut berpeluang memperkuat konektivitas antarpulau dengan menyediakan hubungan perjalanan yang lebih terpadu. Konektivitas yang lebih baik diharapkan dapat mengurangi hambatan untuk berpindah dari satu pulau ke pulau lain, sekaligus membantu warga menjangkau pusat pelayanan dan kegiatan yang berada di pulau berbeda.
Salah satu manfaat yang diharapkan adalah akses yang lebih mudah terhadap pendidikan dan kesehatan. Perjalanan yang lebih terencana dapat membantu pelajar mencapai sekolah atau fasilitas pendidikan lain, terutama ketika layanan yang dibutuhkan tidak tersedia di pulau tempat tinggal. Demikian pula, warga yang perlu berobat atau mengakses layanan kesehatan lanjutan berpotensi memperoleh pilihan perjalanan yang lebih jelas. Namun, manfaat tersebut bergantung pada kesesuaian rute dan jadwal dengan kebutuhan masyarakat serta keandalan operasional layanan; keberadaannya belum otomatis menjamin seluruh hambatan akses akan teratasi.
Selain mendukung mobilitas warga, layanan ini juga dapat membuka peluang bagi kegiatan ekonomi lokal. Kelancaran arus barang dan jasa berpotensi membantu distribusi kebutuhan sehari-hari serta memperluas hubungan pelaku usaha di berbagai pulau. Perjalanan yang lebih mudah bagi wisatawan juga dapat mendukung aktivitas pariwisata dan memberi kesempatan ekonomi bagi masyarakat setempat. Potensi ini perlu dipahami sebagai sasaran yang mungkin dicapai, bukan hasil yang sudah terwujud. Perencanaan yang melibatkan warga dan memperhatikan daya dukung kepulauan akan menjadi bagian penting agar konektivitas baru benar-benar selaras dengan kebutuhan setempat.
Arry mengingatkan bahwa pengembangan transportasi laut untuk Kepulauan Seribu tidak cukup hanya didasarkan pada kebutuhan konektivitas. Pemerintah perlu menyusun perencanaan pembiayaan yang cermat sejak tahap awal, dengan memperhitungkan biaya pembangunan, pengadaan kapal, operasional, pemeliharaan, serta keselamatan layanan. Tanpa perhitungan yang menyeluruh, program berisiko menghadapi kekurangan dana setelah beroperasi atau kesulitan menjaga mutu pelayanan secara berkelanjutan. Karena itu, rencana pengembangan perlu didukung analisis biaya-manfaat yang mengukur kebutuhan investasi sekaligus manfaat bagi warga, termasuk kemudahan mobilitas dan akses terhadap layanan publik. Hasil analisis tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas, skala layanan, dan kemampuan anggaran jangka panjang, bukan sekadar memperkirakan biaya awal penyediaan sarana.
Skema pendanaan juga perlu dibedakan menurut karakteristik moda transportasi. Kebutuhan teknis dan finansial untuk layanan darat, laut, dan udara tidak sama, sehingga pendekatan pembiayaan yang seragam dapat menimbulkan ketidaktepatan dalam pengalokasian anggaran. Transportasi laut, misalnya, memerlukan perhatian khusus pada kondisi perairan, kapasitas dan kelayakan kapal, fasilitas sandar, serta kebutuhan operasi yang dipengaruhi cuaca. Pemerintah perlu memastikan sejak awal sumber dana, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme pembayaran bagi setiap komponen layanan. Kepastian ini penting agar operator dapat merencanakan kegiatan dengan baik dan layanan tidak bergantung pada keputusan anggaran yang berubah-ubah. Perencanaan tersebut juga perlu transparan, sehingga masyarakat memahami bagaimana biaya publik digunakan dan bagaimana manfaat layanan diukur.
Selain aspek fiskal, Arry menekankan pentingnya menilai dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat setempat. Pemilik kapal tradisional dan tenaga kerja lokal perlu dilibatkan dalam perancangan layanan agar perubahan sistem transportasi tidak membuat mereka kehilangan mata pencaharian atau tersisih dari kegiatan ekonomi. Pelibatan sejak awal memungkinkan pemerintah mengenali kapasitas, pengalaman, serta kebutuhan para pelaku lokal, sekaligus merancang pembagian peran yang realistis. Legalisasi dan skema inklusi juga perlu disiapkan agar operator kapal tradisional dapat memenuhi persyaratan keselamatan dan operasional, lalu menjadi mitra dalam ekosistem Transjakarta Laut. Dengan aturan yang jelas, dukungan peningkatan kemampuan, dan mekanisme kerja sama yang adil, konektivitas baru dapat berkembang tanpa mengabaikan keberadaan pelaku transportasi yang telah melayani warga kepulauan.
Akademisi Universitas Indonesia, Arman Umar Muiz, menyarankan agar pengoperasian Transjakarta Laut dilakukan secara bertahap. Pendekatan ini dinilai dapat menjaga efisiensi investasi sekaligus memberi ruang bagi pemerintah untuk menata perizinan dan model layanan sebelum cakupan operasional diperluas. Sebagai langkah awal, Transjakarta dapat berfokus menjadi operator kapal, tanpa harus langsung membangun seluruh unsur layanan laut dalam skala besar. Tahapan tersebut memungkinkan kebutuhan armada, pola perjalanan, dan kesiapan infrastruktur dinilai berdasarkan pelaksanaan awal.
Perizinan menjadi salah satu pekerjaan penting yang perlu dituntaskan agar layanan dapat berjalan secara legal dan berkelanjutan. Solusi konkret dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan usaha angkutan laut, termasuk pengurusan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL). Kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab sebagai operator juga diperlukan, terutama apabila layanan melibatkan kapal-kapal yang selama ini dioperasikan secara tradisional. Tanpa kerangka perizinan yang terang, integrasi layanan berisiko terhambat dan pembagian tanggung jawab operasional sulit dipastikan.
Untuk operator kapal tradisional pembentukan badan hukum atau koperasi.
Baca juga: Gempa M5,9 Guncang Kepulauan Seribu, BMKG Nyatakan Aman dari Tsunami | Laga Pertama Persib Bandung di AFC Champions League: Tantangan Berat di Tanah Korea | Persija Jakarta Menghadapi Tantangan Musafir Menuju Bali
