Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) pada Kamis, 22 Oktober 2026, di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Peresmian tersebut berlangsung menjelang akhir Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026. Momentum itu menjadi bagian penting dari rangkaian kegiatan yang mempertemukan para pemangku kepentingan untuk membahas upaya memperluas akses keuangan di daerah. Kehadiran Presiden dalam acara tersebut sekaligus menandai peluncuran resmi DNKK di hadapan peserta Rakornas dan undangan yang hadir.
Peresmian DNKK juga menjadi penutup rangkaian Rakornas TPAKD 2026 yang diselenggarakan di Jakarta. Dengan demikian, agenda peluncuran lembaga tersebut terintegrasi dengan forum koordinasi nasional, bukan berdiri sebagai kegiatan terpisah. Rakornas menjadi wadah bagi pihak-pihak terkait untuk menyelaraskan perhatian dan langkah dalam mendorong akses keuangan yang lebih luas di berbagai wilayah. Penempatan prosesi peresmian menjelang akhir acara memberi penanda bahwa kegiatan koordinasi tersebut ditutup dengan pengenalan resmi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Rangkaian acara pun berakhir setelah prosesi itu dilaksanakan.
Setelah peresmian, prosesi dilanjutkan dengan penekanan tombol sirene oleh Prabowo. Presiden melakukan tindakan tersebut dengan didampingi sejumlah pejabat yang hadir dalam acara di JIExpo Kemayoran. Momen penekanan sirene menjadi bagian seremonial yang menandai peresmian DNKK sekaligus penutupan Rakornas TPAKD tahun 2026. Kehadiran para pejabat dalam prosesi itu menunjukkan bahwa peluncuran berlangsung dalam agenda resmi yang dihadiri berbagai unsur terkait. Melalui rangkaian tersebut, acara mencakup peresmian lembaga, seremoni penanda, serta penutupan forum koordinasi nasional. Peristiwa ini berlangsung pada hari dan lokasi yang sama, yaitu Kamis, 22 Oktober 2026, di Jakarta.
Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dibentuk sebagai lembaga baru yang menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Perubahan ini menandai pembaruan kerangka koordinasi pemerintah dalam menangani agenda kesejahteraan keuangan. DNKI sendiri telah dibentuk pada 2006, sehingga keberadaan dewan pengganti mengubah kelembagaan yang sebelumnya menjadi wadah koordinasi keuangan inklusif selama bertahun-tahun.
Pembentukan DNKK ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi susunan dan kepemimpinan dewan baru. Dengan penetapan melalui peraturan pemerintah, perubahan dari DNKI ke DNKK tercatat sebagai perubahan resmi pada tingkat kelembagaan, bukan sekadar pergantian nama. DNKK selanjutnya menjadi dewan nasional yang menjalankan mandat sesuai kerangka yang ditetapkan dalam aturan tersebut.
Presiden Prabowo Subianto ditetapkan sebagai ketua DNKK. Posisi ketua harian dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sementara itu, ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menempati posisi wakil ketua. Susunan ini menempatkan pimpinan pemerintahan, koordinasi ekonomi, dan pengawasan sektor jasa keuangan dalam struktur kepemimpinan yang sama.
Di tingkat pelaksanaan harian, gubernur Bank Indonesia dan menteri keuangan masing-masing tercatat sebagai wakil ketua harian. Keduanya melengkapi struktur yang dipimpin ketua harian, sekaligus menghadirkan unsur otoritas moneter dan pengelolaan fiskal di dalam dewan. Beberapa menteri lain juga tercatat sebagai anggota DNKK. Kehadiran para menteri tersebut menunjukkan bahwa keanggotaan dewan melibatkan sejumlah unsur pemerintah, meskipun rincian nama anggota tidak dijabarkan di sini.
Secara kelembagaan, peralihan dari DNKI kepada DNKK membawa perubahan pada nama badan, dasar hukum, serta susunan kepemimpinan. Informasi mengenai ketua, wakil ketua, dan pejabat harian memberikan gambaran tentang pembagian tanggung jawab dalam dewan. Rincian tersebut penting untuk memahami siapa saja yang memimpin DNKK dan bagaimana unsur pemerintah serta lembaga keuangan ditempatkan dalam struktur baru. Mandat dan pelaksanaan tugasnya merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026.
Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa orientasi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berbeda dari pendekatan yang sebelumnya digunakan dalam agenda inklusi keuangan. Jika Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menitikberatkan keterlibatan masyarakat, lain melalui kepemilikan rekening, DNKK mengarahkan perhatian pada kondisi keuangan keluarga secara lebih menyeluruh. Perubahan fokus ini menempatkan keluarga sebagai pihak yang perlu dinilai bukan hanya berdasarkan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga berdasarkan manfaat dan ketahanan yang diperoleh dari pengelolaan keuangan.
Dalam paparan Airlangga, kesejahteraan keuangan keluarga mencakup tiga aspek utama. Pertama, kemampuan memenuhi kebutuhan keuangan secara berkualitas, atau financial wellness. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan keluarga mengelola pemasukan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan, sekaligus membuat keputusan keuangan yang mendukung kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ukuran kesejahteraan tidak berhenti pada apakah sebuah keluarga memiliki akses atau produk keuangan, tetapi juga mempertimbangkan apakah kondisi tersebut membantu mereka mencapai kebutuhan secara memadai.
Kedua, DNKK memperhatikan daya tahan keluarga ketika menghadapi guncangan keuangan, yang disebut financial resilience. Guncangan dapat mengganggu keseimbangan keuangan rumah tangga, sehingga kemampuan untuk bertahan dan menyesuaikan pengelolaan dana menjadi bagian penting dari penilaian. Ketahanan ini menunjukkan apakah keluarga memiliki kapasitas untuk menghadapi perubahan atau tekanan tanpa kehilangan kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya.
Aspek ketiga adalah rasa aman dalam mengelola keuangan, atau financial security. Hal ini mencakup keadaan ketika keluarga merasa lebih terlindungi dan memiliki kepastian dalam mengatur sumber daya keuangannya. Airlangga menekankan bahwa ketiga dimensi tersebut diukur pada tingkat keluarga, bukan semata-mata pada individu. Keluarga dipandang sebagai unit ekonomi terkecil dalam masyarakat, tempat kebutuhan, risiko, dan keputusan keuangan saling berkaitan. Karena itu, orientasi DNKK memberi kerangka untuk melihat kesejahteraan keuangan secara lebih dekat dengan pengalaman rumah tangga. Pengukuran pada level ini juga memungkinkan perhatian terhadap kondisi ekonomi yang dirasakan bersama oleh anggota keluarga, melampaui indikator sederhana seperti kepemilikan rekening.
Rakornas TPAKD 2026 di Jakarta mempertemukan peserta dari beragam unsur yang berkaitan dengan perluasan akses dan kesejahteraan keuangan. Hadir pimpinan daerah, termasuk gubernur dan bupati, bersama pejabat negara, para menteri, serta pimpinan lembaga. Kehadiran unsur pemerintahan tersebut menunjukkan bahwa agenda nasional ini melibatkan pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah. Mereka mengikuti rangkaian kegiatan yang menjadi ruang pertemuan bagi pihak-pihak yang berperan dalam pembiayaan dan penerimaannya di berbagai wilayah.
Peserta juga mencakup penerima manfaat pembiayaan dari berbagai daerah serta penyedia pembiayaan. Dengan demikian, forum tersebut menghadirkan pihak yang memperoleh manfaat maupun pihak yang menyediakan dukungan pembiayaan, berdampingan dengan jajaran pemerintahan dan lembaga. Cakupan peserta ini memberi gambaran tentang luasnya kelompok yang terlibat dalam agenda TPAKD, tanpa terbatas pada pejabat atau lembaga saja. Kehadiran para penerima manfaat dan penyedia pembiayaan turut menempatkan pengalaman serta peran masing-masing sebagai bagian dari konteks pertemuan nasional tersebut.
Di hadapan peserta Rakornas itu, Prabowo meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Prosesi peresmian berlangsung sebagai bagian dari rangkaian acara, dengan para pimpinan daerah, penerima manfaat pembiayaan, penyedia pembiayaan, pejabat negara, menteri, dan pimpinan lembaga turut hadir. Peresmian tersebut menjadi penanda penting dalam agenda yang mempertemukan berbagai unsur terkait kesejahteraan keuangan. Setelah rangkaian Rakornas berlangsung, prosesi peresmian DNKK menjadi bagian penutup kegiatan. Dengan demikian, penutupan forum di Jakarta ditandai oleh peresmian dewan di hadapan kelompok peserta yang mencakup unsur daerah, pusat, lembaga, dan pelaku pembiayaan, termasuk penerima manfaat dari berbagai daerah. Cakupan kehadiran tersebut menggambarkan keterlibatan lintas unsur dalam acara, sesuai kelompok yang disebutkan dalam penyelenggaraan Rakornas TPAKD 2026.
Baca juga: Komitmen Prabowo untuk Kesejahteraan Rakyat | Kenaikan Kasus ISPA di Jakarta: Warga Diimbau Tenang | Peran Relawan Pemadam Kebakaran di Jakarta Selama Musim Kemarau
