JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menjadwalkan aksi nasional pendidikan di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (5/10). Aksi tersebut direncanakan dimulai pukul 13.00 WIB. Agenda ini menjadi bagian dari gerakan mahasiswa yang secara khusus menyoroti persoalan pendidikan nasional.
Pelaksanaan aksi di kawasan parlemen menunjukkan bahwa BEM SI membawa perhatian terhadap isu pendidikan ke ruang publik dan lembaga negara. Melalui agenda tersebut, mahasiswa menyampaikan sikap serta tuntutan yang berkaitan dengan arah dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Fokus kegiatan berada pada upaya mengangkat berbagai persoalan pendidikan yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih lanjut.
Aksi nasional pendidikan ini melibatkan BEM SI sebagai wadah gerakan mahasiswa dari berbagai daerah. Penjadwalan kegiatan pada Senin siang menandai dimulainya agenda penyampaian aspirasi di depan Gedung DPR RI. Dalam konteks gerakan mahasiswa, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menyuarakan pandangan mengenai kebutuhan perbaikan pendidikan nasional sekaligus mendorong perhatian terhadap isu-isu yang berkembang di sektor tersebut.
Dengan mengambil lokasi di depan kompleks DPR RI, BEM SI menempatkan isu pendidikan sebagai bagian dari pembahasan publik yang perlu didengar oleh para pemangku kebijakan. Aksi ini berfokus pada persoalan pendidikan nasional dan menjadi pembuka bagi penyampaian empat tuntutan utama yang dibawa dalam gerakan tersebut. Seluruh agenda dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB pada Senin (5/10).
Aksi Nasional Pendidikan BEM SI di depan DPR membawa empat isu utama yang dinilai berhubungan langsung dengan arah dan keberlangsungan pendidikan nasional. Keempatnya mencakup pembahasan regulasi pendidikan, pendidikan gratis, kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, serta keberlanjutan perguruan tinggi swasta (PTS). Rangkaian isu tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dengan akses masyarakat terhadap pendidikan, tata kelola sektor pendidikan, dan kemampuan lembaga pendidikan untuk terus menjalankan fungsinya.
Isu pertama adalah pembahasan regulasi pendidikan. Mahasiswa menyoroti pentingnya regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan agar pembahasannya memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi satuan pendidikan. Regulasi memiliki peran penting dalam menentukan arah pengelolaan pendidikan, sehingga proses pembahasannya menjadi salah satu perhatian dalam aksi tersebut.
Isu kedua berkaitan dengan pendidikan gratis. Tuntutan ini menempatkan akses pendidikan sebagai perhatian utama, terutama dalam kaitannya dengan kemampuan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan. Pendidikan gratis menjadi bagian dari aspirasi mahasiswa yang dibawa untuk menyoroti persoalan akses dalam sistem pendidikan nasional.
Isu ketiga adalah kesejahteraan guru dan tenaga pendidik. Peran guru serta tenaga pendidik menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga kondisi kesejahteraan mereka turut menjadi sorotan. Pembahasan mengenai isu ini menunjukkan perhatian terhadap pihak-pihak yang menjalankan proses pendidikan secara langsung.
Isu keempat menyangkut keberlanjutan perguruan tinggi swasta atau PTS. Keberadaan PTS merupakan bagian dari lanskap pendidikan tinggi, sehingga keberlangsungannya berkaitan dengan kesinambungan layanan pendidikan bagi masyarakat. Melalui empat isu tersebut, aksi BEM SI menyoroti hubungan kebijakan, keterjangkauan pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, dan keberlanjutan institusi pendidikan. Pokok-pokok ini menjadi dasar perhatian mahasiswa terhadap tata kelola serta masa depan pendidikan nasional.
Seruan untuk mengikuti aksi nasional pendidikan disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melalui akun Instagram resminya, @bem_si, pada Minggu (4/10). Penyampaian melalui kanal resmi tersebut menjadi sarana organisasi untuk menginformasikan ajakan aksi kepada jejaring mahasiswa di berbagai daerah.
Dalam unggahan itu, BEM SI mengajak BEM seluruh Indonesia dan mahasiswa untuk hadir dalam aksi nasional pendidikan. Ajakan tersebut ditujukan kepada elemen mahasiswa secara luas agar dapat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di depan DPR. Pesan yang disampaikan menekankan partisipasi bersama dalam aksi, tanpa mengubah substansi seruan yang telah dipublikasikan melalui akun resmi organisasi.
Penggunaan akun @bem_si sebagai media penyampaian menunjukkan bahwa informasi aksi disebarkan melalui kanal komunikasi resmi BEM SI. Dengan demikian, mahasiswa yang ingin mengetahui seruan tersebut dapat merujuk langsung pada unggahan organisasi di Instagram. Informasi yang dibagikan berisi ajakan kepada BEM dari seluruh Indonesia serta mahasiswa untuk mengambil bagian dalam aksi nasional pendidikan.
Seruan itu juga menempatkan mahasiswa sebagai pihak yang diharapkan hadir dalam agenda tersebut. BEM SI menyampaikan ajakan secara terbuka kepada jaringan organisasi mahasiswa dan mahasiswa secara umum, sehingga pesan tersebut tidak hanya ditujukan kepada satu kelompok atau daerah tertentu. Isi unggahan berfokus pada undangan untuk mengikuti aksi nasional pendidikan sebagaimana disampaikan oleh organisasi melalui akun resminya.
Melalui publikasi pada Minggu (4/10) tersebut, BEM SI menyampaikan informasi dan ajakan partisipasi secara langsung kepada publik mahasiswa. BEM seluruh Indonesia dan mahasiswa diharapkan mengikuti aksi nasional pendidikan di depan DPR sesuai seruan yang dimuat pada akun @bem_si. Penyampaian ini menjadi dasar informasi mengenai bagaimana ajakan aksi tersebut disebarluaskan oleh BEM SI.
Pendidikan gratis menjadi salah satu tuntutan utama yang disampaikan BEM SI dalam aksi nasional pendidikan di depan DPR. Tuntutan ini berangkat dari pandangan bahwa akses terhadap pendidikan bukan sekadar kebijakan, melainkan hak masyarakat yang perlu diwujudkan secara nyata. Karena itu, pendidikan harus dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa dibatasi oleh kemampuan ekonomi maupun lokasi tempat tinggal.
BEM SI menekankan bahwa pemenuhan hak tersebut harus memiliki cakupan nasional. Akses pendidikan yang adil tidak hanya ditujukan bagi masyarakat di wilayah tertentu, tetapi berlaku dari Aceh hingga Papua. Penyebutan rentang wilayah tersebut menggambarkan pentingnya kehadiran kebijakan pendidikan yang menjangkau seluruh daerah Indonesia secara setara. Setiap masyarakat, di mana pun berada, berhak memperoleh kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri.
Tuntutan pendidikan gratis juga mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dengan cakupan tersebut, perhatian tidak berhenti pada tahap awal pendidikan, tetapi berlanjut hingga masyarakat memperoleh kesempatan menempuh pendidikan tinggi. BEM SI memandang bahwa jaminan akses perlu diterapkan secara menyeluruh agar hak pendidikan dapat dirasakan sepanjang proses pembelajaran, bukan hanya pada jenjang tertentu.
Dalam tuntutan yang sama, BEM SI turut memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru dan tenaga pendidik. Mereka merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan perlu berjalan seiring dengan perhatian terhadap pihak yang menjalankan proses pendidikan. Kesejahteraan pendidik menjadi unsur yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan sistem pendidikan yang dapat diakses masyarakat secara luas dan berkelanjutan.
Dengan demikian, isu yang dibawa BEM SI tidak hanya berkaitan dengan pembebasan biaya pendidikan, tetapi juga dengan pemerataan akses dan penghargaan terhadap peran pendidik. Pendidikan dasar, pendidikan lanjutan, hingga perguruan tinggi ditempatkan dalam satu cakupan tuntutan nasional, sementara guru dan tenaga pendidik tetap menjadi perhatian dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat.
