Kabupaten Bogor | Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi sorotan sejumlah negara tetangga terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Perhatian tersebut terutama datang dari Singapura dan Malaysia, yang kembali menyampaikan kekhawatiran mengenai asap lintas batas. Dampak kabut asap dapat dirasakan masyarakat di kawasan, termasuk ketika titik kebakaran muncul di wilayah Kalimantan hingga Sumatera. Isu ini karena itu tidak hanya menjadi persoalan dalam negeri, tetapi juga perhatian bersama di Asia Tenggara.
Kritik terhadap penanganan karhutla disampaikan melalui berbagai saluran, baik oleh pemerintah maupun anggota parlemen dari kedua negara. Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran atas kualitas udara, kesehatan warga, serta dampak kegiatan ekonomi dan sosial. Dasco menyatakan bahwa kritik dari negara tetangga patut dihargai sebagai masukan. Namun, penghargaan itu tidak berarti Indonesia harus menerima begitu saja seluruh penilaian atau kesimpulan yang disampaikan, tanpa mempertimbangkan fakta di lapangan dan langkah yang telah dilakukan.
Menurut Dasco, respons yang tepat bukanlah menunjukkan sikap tersinggung terhadap komentar pihak lain. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu menjawab sorotan melalui kerja nyata, seperti pencegahan kebakaran, pemadaman, penegakan hukum, serta pemulihan lahan. Kemajuan dari upaya tersebut sebaiknya dapat diperiksa melalui data dan hasil yang jelas, bukan sekadar pernyataan. Dengan demikian, tanggapan Indonesia dapat bertumpu pada bukti, sembari tetap terbuka terhadap evaluasi yang relevan.
Dialog dengan Singapura dan Malaysia juga penting untuk menjaga komunikasi dan mengurangi kesalahpahaman mengenai penyebab maupun penanganan asap. Kerja sama dapat membantu pertukaran informasi, koordinasi teknis, dan pembahasan langkah pencegahan lintas batas. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia perlu menyampaikan perkembangan penanganan secara transparan agar masyarakat dan negara tetangga dapat menilai upaya yang berlangsung. Sikap menghargai kritik, tanpa menerima setiap klaim secara otomatis, memberi ruang bagi pembahasan yang berimbang. Bagi Dasco, ukuran utama respons bukan kerasnya bantahan, melainkan hasil kerja yang bisa diuji serta kesediaan menjaga dialog ASEAN.Dalam menanggapi kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah Indonesia, Dasco menekankan bahwa penanganan tidak cukup berhenti pada upaya memadamkan api. Perlindungan warga yang terdampak perlu menjadi prioritas, terutama bagi masyarakat yang menghadapi asap dan gangguan aktivitas sehari-hari. Pemerintah perlu memastikan kebutuhan warga diperhatikan selama kondisi darurat, sekaligus menyampaikan informasi yang jelas mengenai langkah penanganan. Asap dari kebakaran tersebut juga mencapai sejumlah negara, termasuk Singapura dan Malaysia, sehingga dampaknya melampaui wilayah tempat api berkobar. Situasi ini menjadikan koordinasi dan komunikasi sebagai bagian penting dari respons, baik untuk melindungi masyarakat maupun menjaga hubungan dengan negara tetangga.
Di samping perlindungan warga, Dasco meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran. Penanganan perkara perlu mengungkap pelaku dan memastikan proses hukum berjalan, termasuk ketika kegiatan usaha diduga berperan dalam terjadinya kebakaran. Ia juga menekankan pentingnya meminta pertanggungjawaban pelaku usaha, agar dampak yang ditimbulkan tidak dibebankan kepada masyarakat dan lingkungan semata. Pendekatan tersebut menempatkan kepatuhan dan akuntabilitas sebagai bagian dari pencegahan, bukan hanya tindak lanjut setelah kebakaran terjadi. Pemerintah, menurut seruan itu, perlu memastikan bahwa pihak yang terbukti bertanggung jawab menghadapi konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku.
Prioritas berikutnya ialah pemulihan lingkungan setelah api dapat dikendalikan. Pemulihan diperlukan untuk menangani kerusakan yang ditinggalkan kebakaran dan mendukung pemulihan kawasan terdampak. Dalam konteks operasi pemadaman, upaya yang disebut mencakup pengerahan ribuan personel, penggunaan water bombing, serta operasi modifikasi cuaca. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari respons terhadap kebakaran di sejumlah wilayah, tanpa mengesampingkan kebutuhan perlindungan warga, penegakan hukum, dan pemulihan. Seruan Dasco menggarisbawahi perlunya kerja nyata yang mencakup keseluruhan rangkaian penanganan: melindungi masyarakat, mengusut tanggung jawab, menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha, dan memulihkan lingkungan. Dengan begitu, perhatian tidak hanya tertuju pada asap yang melintasi batas negara, tetapi juga pada warga serta kawasan yang langsung terdampak di dalam negeri.
Dasco menilai hubungan antarnegara ASEAN tidak seharusnya hanya menguat ketika kawasan sedang menghadapi keadaan darurat. Parlemen negara-negara anggota perlu membangun pertemuan dan komunikasi secara berkelanjutan, sehingga kerja sama dapat dirawat sebelum persoalan berkembang menjadi krisis. Menurutnya, dialog rutin memberi ruang bagi para wakil rakyat untuk memahami kepentingan dan tantangan masing-masing negara, sekaligus menyusun langkah bersama yang lebih terarah. Pendekatan ini penting agar upaya regional tidak berhenti pada pernyataan atau respons sementara, melainkan berlanjut menjadi kerja nyata. Dengan hubungan yang terus dijaga, parlemen dapat turut mendorong pemerintah dan lembaga terkait agar mengembangkan kebijakan yang sejalan dalam menghadapi persoalan bersama di kawasan Asia Tenggara.
Ruang kerja sama yang dapat dibahas, menurut Dasco, mencakup pencegahan bencana, keamanan siber, serta penguatan ketahanan pangan dan energi. Bidang-bidang tersebut memiliki dampak lintas negara dan membutuhkan koordinasi, pertukaran informasi, serta kesiapan yang konsisten. Ia juga menyoroti perlunya menyelesaikan persoalan lintas batas melalui komunikasi dan kolaborasi, bukan membiarkannya berlarut-larut atau ditangani secara terpisah. Pertemuan antarlembaga parlemen dapat menjadi wadah untuk mengidentifikasi tantangan, menyampaikan pengalaman, dan menjajaki solusi yang dapat diterapkan bersama. Kerja sama semacam itu tidak berarti setiap negara harus memiliki pendekatan yang sama dalam segala hal, tetapi para pihak dapat mencari titik temu yang menghormati kondisi dan kepentingan masing-masing.
Dalam mendorong dialog tersebut, Dasco menekankan pentingnya sikap saling menghormati dan kesediaan untuk berbicara terus terang. Perbedaan pandangan, kepentingan, atau pengalaman sebaiknya disampaikan secara terbuka agar persoalan dapat dipahami secara utuh. Pada saat yang sama, keterusterangan perlu disertai penghormatan, sehingga dialog tidak berubah menjadi saling menyalahkan dan tetap berorientasi pada penyelesaian. Ia mengajak negara-negara ASEAN untuk mencari solusi bersama melalui komunikasi yang jujur dan berkesinambungan. Dengan demikian, kerja sama kawasan dapat lebih siap menghadapi tantangan, baik yang muncul mendadak maupun yang membutuhkan penanganan jangka panjang. Seruan Dasco menempatkan dialog parlemen sebagai salah satu jalan untuk memperkuat kebiasaan bekerja bersama, bukan sekadar bertemu ketika krisis sudah terjadi.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arrmanatha Nasir menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, pada Selasa (27/10). Pertemuan tersebut berlangsung di tengah perhatian terhadap hubungan diplomatik kedua negara dan perbincangan mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menimbulkan asap lintas batas. Dalam rangkaian kunjungan yang sama, Vivian juga bertemu Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Agenda diplomatik itu berlangsung setelah, pada pekan sebelumnya, Singapura merilis hasil investigasi yang menyatakan bahwa 10 perusahaan di Indonesia diduga menjadi penyebab karhutla. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari konteks yang mengiringi kunjungan, sementara Indonesia dan Singapura memiliki hubungan bertetangga yang mencakup kerja sama sekaligus sejumlah kepentingan yang perlu dibicarakan melalui saluran resmi. Informasi yang tersedia menyebut adanya dugaan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, bukan penetapan kesalahan yang telah diputuskan. Karena itu, konteksnya perlu disampaikan secara cermat dan tidak mengubah hasil investigasi itu menjadi kesimpulan hukum.
Hubungan kedua negara juga menjadi sorotan setelah Jakarta memutuskan menghentikan impor gas alam ke Singapura. Keputusan tersebut menambah perhatian publik terhadap dinamika bilateral pada saat kunjungan Vivian berlangsung.
Baca juga: Kritik Publik Terhadap Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong: Supratman Tanggapi | Penurunan Jumlah Titik Panas Karhutla di Jambi | Meningkatkan Pelayanan Publik: Tindakan Pemkot Surabaya Tanggapi Aduan Warga
