Kota Semarang | Kementerian Sosial menyebut sekitar 1.000 calon siswa Sekolah Rakyat masih menjalani rehabilitasi dan penyetaraan pendidikan di sentra-sentra milik kementerian. Mereka belum mengikuti pembelajaran formal di kelas, berbeda dari sebagian besar siswa yang telah memulai kegiatan belajar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan keterangan tersebut di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu. Informasi ini menjelaskan bahwa penerimaan dan persiapan siswa berlangsung dalam beberapa tahap, sehingga tidak seluruh anak langsung bergabung di sekolah setelah masuk dalam alokasi program tahun ini.
Dari alokasi 45.000 siswa Sekolah Rakyat tahun ini, sebanyak 44.000 anak telah mengikuti pembelajaran di kelas. Dengan demikian, sekitar 1.000 calon siswa lainnya masih berada dalam proses pemulihan dan penyetaraan di fasilitas kementerian. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum mereka mengikuti pembelajaran bersama siswa lain. Keterangan kementerian menempatkan proses rehabilitasi dan penyetaraan sebagai tahapan yang sedang berjalan, bukan sebagai tanda bahwa anak-anak tersebut telah memulai kegiatan belajar formal di kelas. Perbedaan status ini penting untuk memahami jumlah siswa yang sudah belajar dan calon siswa yang masih menjalani persiapan.
Sentra-sentra yang digunakan untuk mendampingi calon siswa juga memiliki fungsi terkait penyelenggaraan program. Sebagian gedung sentra dimanfaatkan sebagai lokasi Sekolah Rakyat rintisan. Penggunaan ruang tersebut menunjukkan bahwa fasilitas kementerian berperan dalam proses pendampingan sekaligus mendukung kegiatan sekolah rintisan, meskipun kedua fungsi itu perlu dibedakan ketika membaca perkembangan program. Jumlah 44.000 merujuk pada anak yang sudah mengikuti pembelajaran di kelas, sedangkan sekitar 1.000 lainnya masih menjalani rehabilitasi dan penyetaraan. Penjelasan Saifullah Yusuf di Makassar memberikan gambaran mengenai perkembangan pelaksanaan Sekolah Rakyat tahun ini serta tahapan yang masih ditempuh oleh calon siswa sebelum bergabung dalam pembelajaran formal.
Proses rehabilitasi dan penyamaan pendidikan diperlukan karena sebagian calon siswa datang dengan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi hanya melalui kegiatan belajar reguler. Anak-anak yang baru dijangkau mungkin menghadapi persoalan kesehatan, keterbatasan kemampuan berbahasa, atau kesenjangan literasi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kesiapan mereka mengikuti pelajaran, berinteraksi di lingkungan sekolah, dan membangun rutinitas belajar. Karena itu, pemulihan perlu membantu mereka mengatasi hambatan awal sekaligus mengenali dukungan yang sesuai bagi masing-masing anak.
Perbedaan kemampuan dasar terlihat dari contoh anak yang belum bisa membaca, meskipun secara usia atau riwayat penempatan telah berada di kelas 1 SMP atau SMA. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa jenjang kelas yang pernah atau seharusnya ditempuh tidak selalu mencerminkan penguasaan materi. Sebelum mengejar pelajaran sesuai jenjang, anak mungkin memerlukan pendampingan literasi secara bertahap, penguatan kemampuan berbahasa, serta penilaian untuk mengetahui titik awal belajarnya. Pendekatan tersebut bukan sekadar mengulang materi, melainkan memberi landasan agar proses pendidikan berikutnya lebih dapat diikuti.
Ada pula calon siswa berusia 17–18 tahun yang belum pernah mengikuti pendidikan formal. Bagi mereka, mengenal kegiatan belajar terstruktur, memahami aturan sekolah, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dapat menjadi bagian penting dari proses awal. Kebutuhan ini tentu berbeda dari anak yang pernah bersekolah tetapi mengalami ketertinggalan membaca, maupun mereka yang lebih membutuhkan perhatian terkait kesehatan. Oleh sebab itu, rehabilitasi tidak semestinya dipahami sebagai program seragam dengan target dan tahapan yang sama bagi semua peserta. Uraian mengenai masalah kesehatan, bahasa, literasi, dan pengalaman sekolah menggambarkan kondisi sebagian calon siswa yang baru dijangkau, bukan seluruh anak yang menjalani proses tersebut. Penilaian individual membantu sekolah menentukan prioritas, mengatur dukungan, dan memantau perkembangan tanpa memberi label yang menyederhanakan latar belakang anak. Dengan dasar itu, pemulihan dapat menjadi jembatan menuju pembelajaran yang lebih sesuai, sekaligus membuka kesempatan bagi setiap calon siswa untuk berkembang dari kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya.Rehabilitasi dan penyetaraan pendidikan bagi calon siswa Sekolah Rakyat tidak berjalan sendiri. Kedua upaya tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah. Dengan demikian, perhatian tidak hanya diberikan kepada kesiapan anak-anak, tetapi juga kepada lingkungan pendidikan yang akan menjadi tempat mereka belajar. Keterpaduan penanganan siswa dan penyediaan fasilitas menjadi bagian penting dalam mempersiapkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat secara menyeluruh.
Pemenuhan fasilitas sekolah diperlukan agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan dukungan yang memadai. Pada saat yang sama, rehabilitasi dan penyetaraan ditujukan untuk membantu calon siswa memperoleh kesiapan yang diperlukan saat memasuki pendidikan. Langkah-langkah ini saling berkaitan: fasilitas mendukung pelaksanaan kegiatan belajar, sedangkan penanganan terhadap calon siswa menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan mereka diperhatikan. Pelaksanaannya secara beriringan memungkinkan persiapan sekolah dan penanganan anak-anak bergerak bersama, bukan menjadi tahapan yang terpisah.
Arah tersebut sejalan dengan tujuan agar penanganan anak-anak dari kelompok paling rentan dapat berlangsung optimal. Sebagaimana arahan Presiden Prabowo yang disampaikan dalam sumber, penyediaan sarana dan prasarana perlu berjalan seiring dengan rehabilitasi serta penyetaraan pendidikan. Penekanan ini menempatkan kesiapan sekolah dan kebutuhan calon siswa dalam satu rangkaian perhatian. Dengan mengupayakan keduanya secara bersamaan, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjalankan perannya bagi anak-anak yang memerlukan perhatian tersebut. Fokusnya adalah memastikan persiapan pendidikan dan dukungan fasilitas berjalan beriringan sesuai arahan, tanpa memisahkan kebutuhan siswa dari kesiapan lingkungan sekolah. Upaya ini menjadi bagian dari penanganan yang ditujukan agar pendidikan bagi kelompok paling rentan dapat diselenggarakan secara optimal.
Pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat berlangsung melalui dua jalur, yakni penyelesaian gedung permanen dan pengoperasian sekolah rintisan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 100 gedung permanen di berbagai daerah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 93 gedung telah beroperasi, sementara tujuh lainnya masih dalam proses pembangunan. Di luar target gedung permanen itu, sebanyak 82 titik Sekolah Rakyat rintisan juga telah berjalan untuk melayani para siswa.
Dengan demikian, kini terdapat 182 titik Sekolah Rakyat yang beroperasi, baik berupa gedung permanen maupun lokasi rintisan. Seluruh titik tersebut menampung sekitar 44.000 siswa. Pengembangan secara paralel memungkinkan layanan pendidikan tersedia sambil pembangunan fasilitas jangka panjang terus dilanjutkan. Sekolah rintisan menjadi bagian dari upaya memperluas akses, terutama ketika gedung permanen di suatu wilayah belum selesai dibangun atau belum dapat digunakan. Karena itu, angka operasional mencakup kedua bentuk penyelenggaraan tersebut, bukan hanya gedung permanen yang telah rampung.
Penyelesaian proyek di berbagai daerah tidak berlangsung serentak. Salah satu kendala utama ialah kondisi geografis, khususnya di sejumlah wilayah di luar Pulau Jawa. Jarak, akses transportasi, serta tantangan distribusi membuat pengangkutan logistik dan bahan bangunan membutuhkan waktu lebih panjang. Hambatan tersebut dapat memengaruhi tahapan konstruksi, mulai dari pengiriman material hingga pekerjaan di lokasi. Meski begitu, Saifullah Yusuf menyatakan optimisme bahwa seluruh gedung permanen yang ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir tahun ini. Pernyataan itu mencerminkan harapan pemerintah agar pembangunan di titik-titik yang masih tertinggal dapat terus dipercepat, dengan mempertimbangkan kondisi lapangan dan ketersediaan pasokan.
Setiap gedung permanen direncanakan memiliki kapasitas tidak kurang dari 2.000 siswa. Fasilitas tersebut akan melayani jenjang SD, SMP, dan SMA secara terpadu dalam satu kompleks. Perencanaan kapasitas dan jenjang yang terintegrasi dimaksudkan untuk mendukung kesinambungan pendidikan siswa dari tingkat dasar hingga menengah atas.
Baca juga: Peluang Pendidikan Gratis Dibuka, Polda PBD Siap Sosialisasikan SPMB SMA KTB di Sekolah-Sekolah | Kekerasan di Sekolah: Mantan Kepala Sekolah Terancam Tindak Pidana | Catatan Politik Bamsoet: Pendidikan Gratis dan Relevansinya Mewujudkan Indonesia Emas 2045
