Jakarta | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memandang pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu angka penting untuk menilai kinerja kepala daerah. Ukuran ini, menurut pandangannya, dapat digunakan untuk melihat perkembangan perekonomian di wilayah yang dipimpin. Karena itu, pertumbuhan ekonomi bukan sekadar data yang dicatat dalam laporan, tetapi juga menjadi tolok ukur yang perlu diperhatikan ketika menilai pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Pandangan tersebut menempatkan capaian ekonomi wilayah sebagai salah satu aspek dalam pembahasan mengenai kinerja pemimpin daerah, tanpa mengesampingkan bahwa penilaian itu perlu merujuk pada angka pertumbuhan yang tercatat.
Tito juga menekankan bahwa kepala daerah memiliki peran besar dalam mendorong perekonomian wilayahnya. Peran tersebut menjadikan pemerintah daerah bagian penting dalam upaya menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah. Dengan demikian, kinerja kepala daerah berkaitan dengan perkembangan ekonomi yang berlangsung di wilayah masing-masing. Besarnya peran itu menjadi alasan mengapa pertumbuhan ekonomi dipandang relevan sebagai salah satu tolok ukur. Pernyataan ini menggarisbawahi hubungan tanggung jawab pemimpin daerah dan kondisi perekonomian di wilayah yang berada dalam lingkup pemerintahannya, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pandangan tersebut disampaikan dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch III Regional Nusa Tenggara dan Maluku, pada Jumat, 20 November 2026. Dalam forum itu, pertumbuhan ekonomi disebut sebagai angka penting untuk menilai kinerja kepala daerah, sementara peran kepala daerah dalam mendorong ekonomi wilayah juga menjadi bagian dari pesan yang disampaikan. Konteks acara tersebut memperlihatkan bahwa pembicaraan mengenai capaian ekonomi daerah hadir dalam agenda apresiasi bagi pemerintah daerah berprestasi. Penekanan pada indikator pertumbuhan ekonomi memberi perhatian pada data perkembangan ekonomi sebagai salah satu ukuran kinerja pemerintah daerah, sesuai dengan pandangan Tito yang disampaikan pada kesempatan tersebut.
Dua komponen awal yang disebut Tito sebagai penggerak ekonomi daerah adalah konsumsi rumah tangga dan aktivitas keuangan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keduanya berkaitan dengan perputaran uang di wilayah, meskipun berlangsung melalui jalur yang berbeda. Konsumsi rumah tangga menggambarkan daya beli masyarakat, yakni kemampuan warga untuk membeli barang dan menggunakan jasa sesuai kebutuhan. Sementara itu, APBD menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memperoleh pendapatan dan membelanjakannya.
Daya beli yang terjaga memungkinkan rumah tangga melakukan kegiatan belanja. Ketika warga memiliki kemampuan untuk berbelanja, permintaan terhadap barang dan jasa dapat menopang kegiatan ekonomi di daerah. Karena itu, konsumsi rumah tangga menjadi salah satu aspek yang dapat dicermati dalam menilai dinamika ekonomi masyarakat. Perubahan kemampuan belanja warga berhubungan dengan seberapa aktif transaksi berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Pengamatan terhadap komponen ini membantu memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi yang dirasakan langsung oleh rumah tangga, tanpa menjadikannya satu-satunya ukuran kinerja daerah.
Komponen berikutnya adalah pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang tercatat dalam APBD. Pendapatan menyediakan sumber bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja, sedangkan belanja menjadi bagian dari aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Secara umum, pendapatan dan belanja daerah yang lebih tinggi dapat membuat roda ekonomi berputar lebih kuat karena aliran dana pemerintah turut menambah aktivitas transaksi. Dengan demikian, besaran kedua sisi APBD patut diperhatikan ketika menilai pergerakan ekonomi lokal. Keterkaitan penerimaan dan pengeluaran ini juga memperlihatkan bahwa kapasitas keuangan daerah memiliki hubungan dengan aktivitas ekonomi yang berlangsung di masyarakat.
Konsumsi rumah tangga dan APBD memberi sudut pandang yang saling melengkapi. Daya beli menunjukkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi melalui belanja, sedangkan pendapatan serta belanja pemerintah menggambarkan peran keuangan daerah dalam mendukung perputaran tersebut. Menempatkan kedua komponen ini sebagai tolok ukur berarti memperhatikan aktivitas warga sekaligus aktivitas pemerintah. Penilaian yang cermat perlu melihat keduanya secara berimbang dan memahami hubungan masing-masing dengan gerak ekonomi daerah, tanpa mengabaikan bahwa masih ada komponen lain yang turut menjadi penggerak.
Investasi menjadi komponen ketiga yang penting dalam membaca pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran modal dapat mendukung kegiatan usaha, memperluas kapasitas produksi, dan membuka peluang kerja, sehingga dampaknya berpotensi menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Karena itu, angka investasi bukan sekadar catatan mengenai dana yang masuk, tetapi juga dapat memberi gambaran tentang kemampuan suatu daerah menciptakan lingkungan yang menarik bagi pelaku usaha. Dalam kerangka pengukuran kinerja kepala daerah, upaya mendatangkan investasi berkaitan dengan kemampuan mengelola potensi lokal dan mendorong kegiatan ekonomi berkembang.
Tito berpandangan bahwa kepala daerah dapat dinilai berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi apabila mampu membuat investor datang dan menanamkan modal di wilayahnya. Penilaian tersebut menyoroti peran pemerintah daerah dalam membangun kepercayaan serta membuka ruang bagi kegiatan usaha. Investor yang bersedia berinvestasi menunjukkan adanya keputusan untuk mengalokasikan sumber daya dengan harapan usaha dapat berjalan. Namun, kedatangan investor bukan satu-satunya ukuran keberhasilan, dan penilaian atas kinerja daerah tetap perlu melihatnya bersama indikator ekonomi lain. Investasi menjadi salah satu petunjuk yang relevan, bukan gambaran lengkap tentang seluruh kondisi perekonomian.
Tito juga menyampaikan catatan bahwa rendahnya investasi dapat menandakan kemungkinan adanya hambatan di daerah. Hambatan itu, misalnya, dapat berkaitan dengan sistem yang belum mendukung atau faktor lain yang membuat investor kurang tertarik untuk masuk dan menanamkan modal. Hal tersebut perlu dipahami sebagai kemungkinan yang ia sampaikan, bukan kepastian bahwa setiap daerah dengan investasi rendah pasti menghadapi persoalan tertentu. Untuk mengetahui penyebabnya, kondisi setempat perlu ditelaah lebih lanjut, termasuk melalui evaluasi terhadap proses dan faktor yang memengaruhi keputusan usaha. Dengan demikian, data investasi dapat menjadi bahan bagi kepala daerah untuk mengidentifikasi ruang perbaikan, memperkuat daya tarik daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih terarah.
Komponen keempat yang menjadi tolok ukur kinerja ekonomi daerah adalah net ekspor, yakni nilai ekspor agregat dikurangi nilai impor. Perhitungan ini menunjukkan apakah suatu wilayah menghasilkan dan menjual lebih banyak barang serta jasa ke luar negeri daripada yang dibelinya dari negara lain. Neraca tersebut memberi gambaran tentang daya saing produk lokal sekaligus kontribusi perdagangan terhadap kegiatan ekonomi. Karena itu, kepala daerah perlu memperhatikan bukan hanya besarnya transaksi, tetapi juga kemampuan pelaku usaha di wilayahnya untuk memasuki pasar yang lebih luas dan mempertahankan kualitas produk.
Salah satu upaya yang dapat didorong pemerintah daerah ialah memperkuat ekspor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkahnya dapat meliputi peningkatan mutu dan konsistensi produksi, pemenuhan standar pasar tujuan, pengemasan yang lebih menarik, serta pendampingan dalam promosi dan akses distribusi. Pemerintah daerah juga dapat membantu mempertemukan pelaku usaha dengan pembeli, memperluas informasi mengenai peluang pasar, dan mendorong pemanfaatan teknologi. Dukungan semacam ini penting agar produk daerah tidak berhenti pada pasar domestik. Ketika UMKM mampu menjual produknya ke luar negeri, nilai ekspor bertambah, kesempatan kerja dapat berkembang, dan kegiatan ekonomi lokal memperoleh dorongan baru.
Tito mencontohkan produk kerajinan tangan Indonesia yang, menurutnya, masih kalah bersaing dibandingkan produk dari Vietnam dan Thailand, terlebih dari China dan India. Perbandingan tersebut menjadi pengingat bahwa kekayaan budaya dan keterampilan perajin perlu disertai peningkatan desain, kualitas, kapasitas produksi, dan strategi pemasaran. Persaingan internasional menuntut keterlibatan pemerintah daerah dalam membantu produk lokal memenuhi kebutuhan konsumen tanpa menghilangkan ciri khasnya.
Baca juga: Evaluasi Kawasan Ekonomi Khusus: Kinerja Lido dan Capaian Investasi 2026 | Empat Perkembangan Kebencanaan dan Keselamatan yang Menjadi Sorotan pada Selasa | Kasad Pimpin Vidcon Percepatan Operasionalisasi KDKMP, Kodim 0808/Blitar Siap Kawal Ketahanan Ekonomi Desa
48 views






