JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Partai Golkar secara resmi menetapkan Prabowo Subianto sebagai satu-satunya calon presiden yang akan didukung pada Pemilihan Presiden 2029. Keputusan tersebut menandai semakin jelasnya arah politik partai dalam menghadapi kontestasi nasional mendatang. Dengan penetapan ini, Golkar tidak lagi menempatkan opsi calon presiden lain sebagai bagian dari agenda dukungannya, sekaligus menunjukkan konsistensi terhadap pemerintahan dan kepemimpinan nasional yang sedang berjalan.
Keputusan itu telah disahkan melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), yang menjadi salah satu forum musyawarah tertinggi di lingkungan Partai Golkar. Forum tersebut memberikan legitimasi organisasi terhadap keputusan politik yang sebelumnya telah disampaikan secara terbuka oleh jajaran partai. Pengesahan melalui Rapimnas juga memperlihatkan bahwa dukungan kepada Prabowo bukan sekadar pernyataan individual pengurus, melainkan keputusan resmi yang mengikat sikap kelembagaan Golkar.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Doli Kurnia, menyampaikan bahwa partainya sejak akhir 2024 telah memiliki calon bernama Prabowo. Pernyataan itu menegaskan bahwa dukungan Golkar telah dibangun jauh sebelum tahapan Pilpres 2029 dimulai. Sikap tersebut sekaligus menggambarkan posisi politik partai yang memandang Prabowo sebagai figur utama untuk kembali diusung dalam pemilihan presiden berikutnya.
Kepastian dukungan itu disampaikan jajaran pengurus pusat Partai Golkar di Gedung DPR, Jakarta. Penyampaian tersebut menjadi penegasan bahwa keputusan partai telah memiliki dasar politik dan organisatoris yang jelas. Golkar juga memperlihatkan komitmen jangka panjang untuk menjaga arah koalisi serta membangun dukungan bagi Prabowo hingga pelaksanaan Pilpres 2029. Meski calon presiden telah ditetapkan, pembahasan mengenai posisi calon wakil presiden masih terbuka dan belum menjadi keputusan final partai.
Golkar belum menetapkan sosok yang akan mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2029. Penentuan posisi tersebut dinilai masih terlalu dini karena komposisi partai-partai yang akan bergabung dalam barisan pengusung belum sepenuhnya diketahui. Dengan demikian, pembahasan mengenai calon wakil presiden akan dilakukan setelah peta koalisi menjadi lebih jelas.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Doli Kurnia, menjelaskan bahwa keputusan mengenai cawapres tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh satu partai. Setiap pilihan perlu dibicarakan bersama partai-partai yang nantinya menjadi anggota koalisi. Proses tersebut diperlukan agar keputusan yang diambil mencerminkan kesepakatan politik seluruh pihak, sekaligus menjaga soliditas koalisi hingga tahapan pendaftaran pasangan calon.
Menurut Doli, sejauh ini baru Golkar yang menyatakan dukungan resmi kepada Prabowo melalui forum Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas. Namun, kondisi itu tidak menutup kemungkinan adanya partai lain yang bergabung dan ikut mendukung pencalonan tersebut. Karena itu, pembahasan mengenai posisi wakil presiden akan menunggu terbentuknya susunan pengusung serta perkembangan komunikasi politik antarpartai.
Penetapan cawapres juga akan dipertimbangkan menjelang pendaftaran resmi koalisi. Waktu tersebut dipandang lebih tepat untuk menilai kebutuhan politik, keterwakilan partai, dan peluang pasangan yang akan dibentuk. Penundaan keputusan ini bukan tanda perubahan sikap Golkar terhadap pencalonan Prabowo, melainkan pilihan politik yang disengaja untuk memberi ruang bagi proses konsolidasi. Dukungan terhadap Prabowo telah disampaikan melalui keputusan Rapimnas, sedangkan pembicaraan mengenai pendampingnya tetap menunggu kesepakatan bersama dengan calon mitra koalisi.
Golkar menempatkan keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai prioritas utama setelah menetapkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk Pemilu 2029. Partai tersebut tidak menjadikan pembahasan mengenai calon wakil presiden sebagai agenda yang perlu dipercepat. Fokus yang lebih mendesak saat ini adalah membantu pemerintahan menjalankan agenda pembangunan serta berbagai program strategis nasional secara konsisten. Sikap ini menunjukkan bahwa keputusan politik jangka panjang tetap ditempatkan dalam konteks kebutuhan pemerintahan yang sedang berjalan.
Para kader Golkar diminta mengambil peran dalam mengawal pelaksanaan program di lapangan. Pengawalan tersebut diperlukan agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai tujuan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Dengan terlibat dalam proses pelaksanaan dan pemantauan, kader diharapkan mampu menyerap persoalan yang muncul di tengah masyarakat sekaligus menyampaikan masukan kepada pemerintah. Peran itu menjadi bagian dari dukungan politik Golkar terhadap agenda Prabowo-Gibran, bukan semata-mata persiapan menghadapi kontestasi berikutnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Doli Kurnia, menyampaikan bahwa pembahasan calon wakil presiden belum mendesak karena seluruh pihak masih berkonsentrasi menjalankan pemerintahan. Menurut arah tersebut, perhatian partai sebaiknya diarahkan pada kerja nyata dan pengawalan program, sementara urusan pendamping Prabowo dapat dibahas pada waktu yang lebih tepat. Prioritas ini juga berkaitan dengan penilaian publik terhadap keberhasilan kabinet. Kinerja pemerintahan dalam melaksanakan agenda pembangunan dan program strategis akan menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, Golkar memilih memperkuat dukungan terhadap pemerintahan yang berjalan agar pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Peluang Gibran Rakabuming Raka untuk kembali dipertimbangkan sebagai pendamping Prabowo pada Pemilihan Presiden 2029 masih terbuka. Namun, peluang tersebut belum dapat dipahami sebagai keputusan resmi Partai Golkar. Penentuan calon wakil presiden masih berada dalam tahap pembahasan dan akan dipengaruhi oleh perkembangan politik, dinamika koalisi, serta penilaian terhadap jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran yang saat ini sedang berlangsung.
Ketua Komisi II DPR RI sekaligus politikus Golkar, Doli Kurnia, menjelaskan bahwa keberlanjutan pasangan tersebut dapat menjadi salah satu opsi apabila pemerintahan dinilai berhasil. Menurutnya, keberhasilan dalam menjalankan program, menjaga stabilitas nasional, dan memenuhi harapan masyarakat akan menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan rekomendasi politik. Jika evaluasi menunjukkan hasil positif, Prabowo dan Gibran patut dipertimbangkan untuk kembali direkomendasikan sebagai pasangan pada kontestasi berikutnya.
Meski demikian, Doli menegaskan bahwa pembahasan mengenai sosok calon wakil presiden tidak perlu dilakukan secara terburu-buru. Evaluasi terhadap kinerja pemerintah akan dilakukan terlebih dahulu, sementara keputusan final menyangkut pendamping Prabowo dibahas pada tahap berikutnya. Sikap ini menunjukkan bahwa Golkar telah menetapkan Prabowo sebagai calon presiden 2029, sedangkan posisi calon wakil presiden masih terbuka bagi berbagai kemungkinan. Dalam konteks peta politik pasca-Pemilu 2024 yang mengukuhkan Prabowo dan Gibran sebagai pasangan terpilih, keberlanjutan keduanya akan sangat bergantung pada capaian pemerintahan serta rekomendasi politik yang muncul setelah evaluasi menyeluruh.
