Jakarta | Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memuji dukungan Indonesia terhadap perdamaian dunia dan multilateralisme. Ia menyampaikan apresiasi itu dalam pernyataan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026. Menurut Guterres, Indonesia secara konsisten mendukung PBB selama sepuluh tahun terakhir, baik melalui kontribusi diplomatik maupun keterlibatan dalam berbagai upaya internasional.
Apresiasi tersebut mencerminkan pengakuan terhadap peran Indonesia yang berkelanjutan di tengah tantangan global. Konflik, ketegangan geopolitik, krisis kemanusiaan, dan perubahan iklim membutuhkan kerja sama lintas negara serta lembaga multilateral yang mampu mempertemukan kepentingan berbeda. Dalam konteks itu, dukungan Indonesia terhadap PBB dinilai penting karena menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan persoalan bersama melalui dialog, aturan internasional, dan diplomasi.
Guterres juga menyoroti karakter kebijakan luar negeri Indonesia yang independen. Prinsip tersebut memberi ruang bagi Indonesia untuk menjalin hubungan dengan beragam pihak tanpa kehilangan kesempatan menyampaikan pandangan secara mandiri. Sikap itu, menurut penilaiannya, membantu Indonesia tampil sebagai pembawa pesan perdamaian sekaligus jembatan diplomasi di negara atau kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan.
Peran sebagai penghubung menuntut konsistensi, kepercayaan, dan kesediaan mendengarkan. Indonesia dapat menggunakan hubungan diplomatiknya untuk mendorong komunikasi, membangun kesepahaman, serta mendukung penyelesaian konflik secara damai. Keikutsertaan dalam forum PBB juga menyediakan ruang untuk mengangkat kepentingan negara berkembang dan memperkuat kerja sama internasional yang inklusif. Dengan demikian, multilateralisme tidak hanya menjadi prinsip, tetapi juga jalur praktis untuk menghadapi persoalan yang melampaui batas negara.
Pujian Guterres menegaskan bahwa kontribusi Indonesia selama satu dekade dipandang sebagai bagian dari upaya bersama menjaga stabilitas dan perdamaian. Pernyataan itu sekaligus menempatkan diplomasi Indonesia dalam sorotan sebagai pendekatan yang mengutamakan dialog dan kemitraan. Ke depan, konsistensi dukungan terhadap PBB dapat terus memperkuat kredibilitas Indonesia, sementara kebijakan luar negeri yang independen memberi landasan bagi negara ini untuk menjembatani perbedaan dan mendorong solusi diplomatik di tingkat global.
Kontribusi Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi salah satu aspek penting yang disoroti Sekretaris Jenderal PBB António Guterres. Saat ini, hampir 2.000 personel perempuan dan laki-laki Indonesia bertugas dalam tujuh misi PBB di berbagai belahan dunia. Kehadiran mereka mencerminkan keterlibatan Indonesia yang berkelanjutan dalam upaya internasional untuk menjaga stabilitas, melindungi warga sipil, serta mendukung proses perdamaian di wilayah yang menghadapi konflik dan ketegangan.
Guterres menyebut Indonesia sebagai mitra yang berkomitmen dalam pemeliharaan perdamaian. Ia juga menilai personel Indonesia sebagai salah satu pilar penting bagi misi-misi PBB. Penilaian tersebut menggambarkan arti kehadiran para penjaga perdamaian Indonesia, baik dalam menjalankan tugas di lapangan maupun dalam mendukung mandat PBB bersama personel dari negara lain. Pengabdian mereka berlangsung dalam lingkungan yang beragam, dengan kondisi keamanan dan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Karena itu, kesiapan, profesionalisme, dan kerja sama menjadi unsur penting dalam pelaksanaan tugas di setiap misi.
Apresiasi Guterres turut mencakup rencana Indonesia untuk menjadi tuan rumah bersama pertemuan tingkat menteri PBB mengenai pemeliharaan perdamaian pada tahun berikutnya di Jakarta. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi negara-negara anggota untuk membahas kebutuhan, tantangan, dan prioritas operasi perdamaian, termasuk dukungan bagi personel yang bertugas. Peran sebagai tuan rumah bersama juga membuka kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat dialog internasional mengenai kontribusi dan masa depan misi PBB. Dengan jumlah personel yang besar dan keterlibatan dalam tujuh misi, Indonesia hadir bukan hanya sebagai penyumbang pasukan, melainkan juga sebagai mitra dalam pembahasan kebijakan pemeliharaan perdamaian. Pujian Guterres menegaskan bahwa kontribusi itu mendapat perhatian pada tingkat global dan menjadi bagian dari hubungan Indonesia dengan PBB dalam mendukung perdamaian internasional.
Guterres menyoroti kemampuan Indonesia untuk menjembatani negara-negara Utara dan Selatan, sekaligus Timur dan Barat. Peran ini menempatkan Indonesia sebagai penghubung dalam percakapan internasional yang melibatkan kepentingan dan sudut pandang beragam. Di tengah perbedaan tersebut, diplomasi Indonesia dapat membantu membuka ruang dialog serta mendorong pihak-pihak yang berbeda untuk berinteraksi. Penilaian itu berkaitan dengan perubahan tatanan dunia menuju multipolaritas, ketika pengaruh internasional tidak lagi terpusat pada segelintir negara. Dalam susunan yang lebih beragam, hubungan antarnegara dan kerja sama lintas kawasan menjadi unsur penting. Guterres memandang posisi Indonesia sebagai jembatan diplomatik relevan bagi perkembangan tersebut, tanpa mengabaikan perlunya keterlibatan banyak pihak dalam urusan global.
Pengakuan Guterres juga mencakup kepemimpinan Indonesia dalam memperkuat hubungan ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hubungan kedua organisasi itu menjadi saluran bagi koordinasi dan kerja sama yang lebih erat. Bidang yang disebut meliputi perdamaian dan keamanan, pembangunan, serta hak asasi manusia. Dengan memperkuat kemitraan ASEAN-PBB, Indonesia berperan dalam menghubungkan agenda kawasan dengan pembahasan di tingkat global. Kerja sama tersebut menunjukkan bahwa diplomasi tidak hanya berlangsung melalui pertemuan bilateral, tetapi juga melalui lembaga dan forum multilateral. Dalam kerangka ini, kepemimpinan Indonesia menjadi bagian dari upaya membangun keterhubungan berbagai tingkat kerja sama internasional, dari kawasan Asia Tenggara hingga sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Guterres menyebut sejumlah forum yang memberi ruang bagi Indonesia untuk berpengaruh dan terlibat dalam pembahasan internasional. Forum tersebut mencakup ASEAN, G20, BRICS, APEC, D8, dan Organisasi Kerja Sama Islam. Keberadaan Indonesia dalam berbagai wadah itu memperluas jalur diplomasi, baik dalam lingkup kawasan maupun lintas kawasan. Masing-masing forum menyediakan ruang bagi negara-negara anggotanya untuk berinteraksi dan membicarakan kepentingan bersama. Bagi Indonesia, keterlibatan di dalamnya sejalan dengan peran sebagai penghubung di tengah tatanan multipolar. Pengakuan tersebut menegaskan cakupan diplomasi Indonesia, dari penguatan hubungan ASEAN-PBB hingga partisipasi dalam kelompok dan organisasi internasional. Guterres mengaitkan peran itu dengan kerja sama, dialog, perdamaian, keamanan, pembangunan, dan hak asasi manusia.
Dalam pandangan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, pengalaman sejarah Indonesia memberi landasan penting untuk memahami nilai kerja sama internasional. Ia menyinggung Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955 sebagai tonggak solidaritas negara-negara yang baru merdeka. Pertemuan tersebut mempertemukan bangsa-bangsa yang berusaha menentukan arah sendiri setelah masa kolonial, sekaligus menyuarakan kepentingan mereka di tengah tatanan dunia yang berubah. Perjuangan kemerdekaan Indonesia, menurut Guterres, turut menginspirasi gerakan serupa di Asia dan Afrika. Warisan Bandung bukan hanya catatan diplomatik, tetapi juga pengingat bahwa negara dengan pengalaman dan kepentingan berbeda dapat membangun ruang bersama untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kemerdekaan serta kedaulatan.
Guterres juga menyoroti pelajaran dari masyarakat Indonesia yang beragam. Latar belakang, bahasa, budaya, dan keyakinan yang berbeda tidak menghalangi masyarakat untuk bersatu membangun bangsa. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa perbedaan tidak harus menjadi sumber perpecahan; melalui dialog dan tujuan bersama, keberagaman dapat menjadi dasar kehidupan kolektif. Prinsip serupa, ujarnya, relevan bagi multilateralisme. Negara-negara perlu bekerja sama tanpa menghapus perbedaan pandangan, sebab tantangan lintas batas tidak dapat ditangani secara efektif oleh satu negara saja. Kerja sama yang inklusif memungkinkan berbagai pihak saling mendengar, merumuskan kepentingan bersama, dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat luas, termasuk kelompok yang paling rentan.
Seruan itu hadir ketika dunia menghadapi konflik yang meningkat, persaingan kekuatan besar, perubahan iklim, ketimpangan, serta perkembangan teknologi yang berlangsung cepat.
