Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai situasi politik, ekonomi, dan sosial selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming relatif stabil. Penilaian tersebut ia sampaikan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026. Pernyataan itu mencakup tiga bidang yang disebutnya, yakni politik, ekonomi, dan sosial, sebagai gambaran kondisi selama periode dua tahun pemerintahan. Airlangga menyampaikan pandangan tersebut dalam tanggapannya kepada wartawan, dengan menekankan bahwa keadaan pada ketiga bidang itu berada dalam kondisi yang relatif stabil. Ia tidak menyebutnya sebagai gambaran mutlak, melainkan menggunakan ukuran relatif ketika menjelaskan situasi yang berlangsung.
Dalam penilaian Airlangga, aspek politik selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran termasuk dalam keadaan yang relatif stabil. Ia juga memasukkan kondisi ekonomi ke dalam gambaran yang sama. Selain dua bidang tersebut, situasi sosial turut disebut sebagai bagian dari keadaan yang dinilainya relatif stabil. Dengan demikian, pernyataan yang disampaikan Airlangga merujuk pada politik, ekonomi, dan sosial secara bersamaan, bukan hanya pada satu bidang tertentu. Penilaian itu disampaikan saat ia berbicara kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Waktu penyampaiannya adalah Senin, 19 Oktober 2026, ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming memasuki tahun kedua. Pokok pernyataannya tetap pada kondisi yang dinilai relatif stabil.
Airlangga menyampaikan penilaian tersebut sebagai respons kepada wartawan, dengan menyatakan bahwa situasi politik, ekonomi, dan sosial dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran relatif stabil. Penyebutan ketiga bidang itu menegaskan cakupan pandangannya tentang kondisi selama periode tersebut. Ia menyampaikan hal itu di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Senin, 19 Oktober 2026. Inti yang disampaikan tidak memisahkan kestabilan politik dari kondisi ekonomi ataupun sosial; ketiganya berada dalam satu penilaian mengenai situasi pemerintahan selama dua tahun. Pernyataan itu merupakan penilaian Airlangga atas periode tersebut, sebagaimana disampaikannya kepada wartawan. Dengan kata lain, ia menggambarkan keadaan politik, ekonomi, serta sosial sebagai relatif stabil pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Menurut Airlangga, situasi politik dan ekonomi yang dinilai stabil pada tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran bukan berarti seluruh harapan telah terpenuhi. Masih ada sasaran yang diharapkan dapat dicapai ke depan, terutama pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang dirasakan secara lebih merata. Kedua hal tersebut menjadi bagian dari gambaran mengenai hasil yang diinginkan, bukan pernyataan bahwa capaian itu sudah terwujud. Dengan demikian, penilaian atas keadaan saat ini perlu dibedakan dari harapan mengenai perkembangan selanjutnya.
Airlangga menyampaikan bahwa harapan ke depan mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan yang lebih tinggi merujuk pada keinginan agar kinerja ekonomi dapat berkembang lebih kuat dibandingkan keadaan sekarang. Sementara itu, kesejahteraan yang lebih merata menekankan agar manfaat dari perkembangan tersebut dapat dirasakan secara lebih luas, tidak hanya oleh sebagian kelompok. Pernyataan ini menggarisbawahi dua dimensi yang saling melengkapi: kemajuan ekonomi secara keseluruhan dan distribusi manfaat yang lebih merata di tengah masyarakat.
Harapan tersebut disampaikan sebagai arah yang masih perlu dicapai, sehingga tidak tepat untuk membacanya sebagai konfirmasi bahwa pertumbuhan yang lebih tinggi atau pemerataan kesejahteraan telah berlangsung. Airlangga menempatkan keduanya sebagai tujuan ke depan dalam konteks penilaian terhadap situasi politik dan ekonomi. Karena itu, stabilitas yang disebut dalam penilaian tersebut dapat dipahami sebagai gambaran keadaan saat ini, sedangkan peningkatan pertumbuhan dan kesejahteraan yang lebih merata tetap menjadi harapan. Pemisahan kondisi yang dinilai stabil dan hasil yang diharapkan penting agar pernyataan itu tidak dimaknai berlebihan. Pokok pesannya adalah bahwa masih terdapat ruang untuk mencapai perkembangan ekonomi yang lebih tinggi serta manfaat kesejahteraan yang menjangkau masyarakat dengan lebih luas dan seimbang.
Perjalanan menuju tahun kedua pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bermula dari Pemilihan Presiden 2024. Setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil pemilu, pasangan tersebut memasuki masa transisi sebelum resmi dilantik pada 20 Oktober 2024. Pelantikan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat menandai dimulainya mandat lima tahun untuk memimpin Indonesia, sekaligus menjadi titik awal bagi pemerintahan baru dalam menyusun kebijakan dan menentukan prioritas pembangunan.
Pada hari-hari awal setelah pelantikan, Prabowo dan Gibran membentuk kabinet yang mengemban tanggung jawab di berbagai bidang pemerintahan. Agenda kerja kemudian dijalankan melalui kementerian dan lembaga, dengan sejumlah program yang diarahkan pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan layanan publik. Selama tahun pertama, pemerintah menghadapi kebutuhan untuk menjaga kesinambungan kebijakan sekaligus menerjemahkan janji kampanye ke dalam langkah yang dapat dilaksanakan. Perkembangan politik dan ekonomi dalam periode tersebut menjadi bagian dari konteks untuk membaca penilaian pejabat pemerintah mengenai kondisi nasional.
Tepat dua tahun setelah pelantikan, yakni pada 20 Oktober 2026, pemerintahan Prabowo-Gibran genap menjalani dua tahun masa kepemimpinan. Tanggal itu menjadi penanda waktu untuk meninjau perjalanan sejak pergantian pemerintahan, termasuk dinamika dalam penyelenggaraan negara dan pelaksanaan agenda ekonomi. Penilaian Airlangga Hartarto tentang stabilitas politik dan ekonomi pada tahun kedua perlu ditempatkan dalam rentang tersebut: bukan sekadar gambaran satu peristiwa, melainkan pandangan atas situasi yang berkembang sejak pemerintahan mulai bekerja. Dengan demikian, kronologi pelantikan dan perjalanan awal pemerintahan memberi landasan untuk memahami pernyataan itu tanpa mengabaikan bahwa kondisi dapat berubah dari waktu ke waktu.
Poltracking Indonesia mencatat bahwa 55,3% responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Survei tersebut dilaksanakan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026. Respondennya berjumlah 1.220 warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki hak pilih. Dengan demikian, angka kepuasan itu merujuk pada jawaban kelompok responden yang memenuhi kriteria tersebut dalam survei Poltracking, bukan hasil penggabungan dengan survei lembaga lain.
Dalam pelaksanaannya, Poltracking menggunakan metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka. Survei memiliki margin of error sebesar ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Informasi mengenai periode pengumpulan data, karakteristik responden, teknik pemilihan sampel, serta batas galat tersebut menjadi bagian dari konteks yang diperlukan untuk membaca angka 55,3%. Angka itu perlu disampaikan bersama keterangan metodologinya agar hasil survei tidak dilepaskan dari rancangan penelitian yang digunakan.
Survei berbeda dilakukan Parameter Politik Indonesia (PPI), yang mencatat 65,4% responden puas dan 32,5% tidak puas. PPI mewawancarai 1.200 responden di 38 provinsi secara tatap muka pada 26 September hingga 6 Oktober 2026. Metode pengambilan sampelnya adalah multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sekitar 2,83%. Data kepuasan dan ketidakpuasan tersebut merupakan hasil survei PPI dengan cakupan waktu dan rincian sampel tersendiri.
Hasil Poltracking dan PPI sebaiknya dilaporkan secara terpisah. Persentase 55,3% berasal dari survei Poltracking, sedangkan angka 65,4% dan 32,5% berasal dari survei PPI. Pertanyaan yang dirumuskan oleh masing-masing lembaga juga berbeda, sehingga angka-angka itu tidak dapat disamakan begitu saja atau diperlakukan sebagai satu ukuran yang identik. Uraian yang cermat perlu mempertahankan atribusi kepada lembaga, angka, periode, dan metode masing-masing. Data yang tersedia menjelaskan hasil kedua survei tersebut; angka itu sendiri tidak menjadi dasar untuk menyimpulkan hal lain di luar temuan yang dilaporkan.
Baca juga: Apresiasi Prabowo untuk Kinerja Menteri Pertanian | Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Pasca Penggeledahan oleh KPK | Rapat Terbatas Prabowo: Pendidikan Gratis Hingga Perguruan Tinggi
