Jakarta | Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marshal, mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin (19/10). Kunjungan tersebut berkaitan dengan sengketa lahan yang menjadi perhatian Hercules dan pihaknya. Di kantor kementerian, Hercules diterima oleh perwakilan ATR/BPN. Kedatangannya berlangsung di tengah upaya meminta penjelasan mengenai penanganan persoalan pertanahan yang dipersoalkan. Informasi mengenai kunjungan ini berpusat pada maksud Hercules menyampaikan tuntutan kepada Menteri ATR, bukan pada hasil penyelesaian sengketa atau keputusan resmi kementerian.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Hercules mengatakan bahwa ia datang untuk menagih Menteri ATR Nusron Wahid. Ia juga menyebut Nusron sedang “dipanggil-panggil KPK” dan mengatakan tidak mengetahui keberadaan menteri tersebut. Pernyataan mengenai panggilan KPK dan keberadaan Nusron itu merupakan keterangan Hercules sebagaimana disampaikan saat kunjungan, bukan fakta independen yang dikonfirmasi dalam bahan sumber. Karena itu, informasi tersebut perlu dipahami sebagai klaim yang disampaikan oleh Hercules, dan tidak dapat diperlakukan sebagai konfirmasi bahwa Nusron telah dipanggil oleh KPK atau tidak berada di kantor.
Hercules menyampaikan bahwa persoalan yang dibawanya berhubungan dengan sengketa lahan. Ia datang ke ATR/BPN untuk meminta tindak lanjut terhadap tuntutan yang diajukan terkait perkara tersebut. Namun, keterangan yang tersedia belum menjelaskan secara terperinci lokasi maupun status hukum lahan yang disengketakan, pihak-pihak lain yang terlibat, atau dokumen yang menjadi dasar tuntutan. Penerimaan oleh perwakilan kementerian juga belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa permintaan telah disetujui atau sengketa telah menemukan penyelesaian. Dengan demikian, inti peristiwa pada Senin itu adalah kedatangan Hercules ke kantor ATR/BPN, pernyataannya mengenai tujuan menagih Nusron, serta penyampaian klaim terkait KPK yang tetap harus diatribusikan kepadanya.
Dalam kunjungannya ke ATR/BPN, Hercules menyampaikan dua tuntutan yang berkaitan dengan persoalan lahan. Permintaan pertama menyangkut hak atas bidang tanah yang ia kaitkan dengan Arjuna Bowling di Jakarta Barat. Hercules meminta hak tersebut dibatalkan. Ia menyebut persoalan itu sebagai salah satu sengketa yang perlu ditangani, tetapi keterangan yang tersedia tidak menjelaskan lebih lanjut dasar dokumen maupun proses hukum yang telah berjalan.
Permintaan kedua berhubungan dengan lahan seluas 65 hektare yang dikaitkan dengan PT Summarecon. Hercules meminta agar status lahan tersebut dikembalikan menjadi hak milik. Dalam menyampaikan tuntutan itu, ia menyinggung adanya Hak Guna Bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik. Ia juga menyebut lahan tersebut sebagai milik ahli waris PT Summarecon.
Kedua hal itu merupakan tuntutan dan klaim yang disampaikan Hercules kepada pihak ATR/BPN. Dengan demikian, penyebutan Arjuna Bowling, PT Summarecon, HGB, sertifikat hak milik, maupun ahli waris dalam keterangannya tidak dengan sendirinya menetapkan siapa pemegang hak yang sah. Informasi yang disampaikan hanya menerangkan apa yang diminta dan bagaimana Hercules menggambarkan persoalan tersebut; rincian mengenai riwayat penerbitan dokumen, pihak-pihak yang tercatat, serta tanggapan instansi terkait tidak dijabarkan.
Perbedaan tuntutan pembatalan hak dan permintaan pengembalian status menjadi hak milik juga menunjukkan bahwa dua perkara itu diajukan dengan bentuk permintaan yang berlainan. Pada perkara pertama, Hercules meminta agar hak yang ia kaitkan dengan Arjuna Bowling dibatalkan. Pada perkara kedua, ia meminta perubahan atau pemulihan status lahan 65 hektare yang dikaitkannya dengan PT Summarecon. Penentuan status masing-masing bidang tetap memerlukan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak berwenang. Karena itu, klaim mengenai kepemilikan dan status tanah sebaiknya dipahami sebagai pernyataan Hercules, bukan sebagai keputusan atau kesimpulan hukum.
Dalam menyampaikan tuntutannya kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hercules menyebut persoalan yang dibawa GRIB Jaya berkaitan dengan klaim legalitas dan bukti yang mereka miliki. Ia menyatakan organisasi tersebut mempunyai dokumen yang, menurut penilaiannya, mendukung posisi mereka dalam sengketa lahan. Karena itu, Hercules meminta agar berkas tersebut diperiksa dan dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh pihak kementerian, bukan dikesampingkan sebelum substansinya ditelaah.
Hercules juga mengeluhkan bahwa dokumen yang diklaim sebagai dasar legalitas GRIB Jaya selama ini tidak memperoleh perhatian memadai dari para petinggi di lingkungan ATR/BPN. Ia menilai pengabaian itu membuat persoalan berlarut dan merugikan pihak yang merasa memiliki bukti. Pernyataan tersebut merupakan versi Hercules mengenai proses yang mereka alami; hal itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dokumen GRIB Jaya sah atau bahwa pejabat kementerian telah mengabaikannya. Penilaian atas keabsahan berkas dan penanganan perkara tetap memerlukan pemeriksaan oleh instansi berwenang serta klarifikasi dari pihak terkait.
Selain soal dokumen, Hercules melontarkan kritik terhadap pelayanan kementerian. Ia membandingkan perlakuan yang, menurutnya, diterima masyarakat yang datang membawa berkas legalitas dengan perlakuan kepada pihak tertentu yang ia tuding datang membawa uang haram dan tas-tas. Dalam gambaran Hercules, kelompok yang ia tuduh itu justru memperoleh “karpet merah”, sedangkan warga yang membawa dokumen merasa tidak mendapatkan perhatian setara. Tuduhan mengenai uang maupun perlakuan istimewa tersebut disampaikan sebagai kritik Hercules, bukan sebagai temuan yang telah terbukti.
Perbandingan itu menjadi bagian dari desakannya agar pelayanan pertanahan berlangsung transparan dan tidak membeda-bedakan pemohon. Ia meminta kementerian menilai perkara berdasarkan dokumen serta prosedur yang berlaku, bukan kedekatan atau kepentingan pihak tertentu. Namun, klaim tentang adanya perlakuan tidak setara maupun dugaan aliran uang perlu diverifikasi secara independen. Penjelasan dari ATR/BPN, pemeriksaan administrasi, dan bukti yang dapat diuji penting untuk memberi gambaran lengkap. Dengan demikian, tuntutan Hercules dapat dipahami sebagai dorongan agar klaim legalitas GRIB Jaya ditanggapi, sementara kritiknya terhadap layanan tetap ditempatkan sebagai tuduhan yang perlu dikonfirmasi, bukan kesimpulan resmi mengenai tindakan kementerian atau pihak lain.
Hercules menjelaskan bahwa kehadirannya secara langsung di Kementerian ATR/BPN berangkat dari pandangannya mengenai keadaan masyarakat. Ia mengatakan masyarakat Indonesia sudah bosan. Pernyataan itu menjadi salah satu alasan yang ia sampaikan untuk menjelaskan mengapa dirinya datang sendiri, bukan sekadar menyampaikan persoalan dari jauh. Dalam konteks tuntutan sengketa lahan yang diajukan, Hercules menempatkan kehadiran langsung tersebut sebagai cara untuk membawa persoalan itu ke kementerian dan menyuarakan apa yang menurutnya perlu diperhatikan.
Ia juga menyebut dirinya bukan sosok yang asing bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan sebagai bagian dari penjelasannya mengenai alasan tampil langsung dalam menyampaikan tuntutan. Dengan menyinggung bahwa masyarakat telah mengenalnya, Hercules menggambarkan kehadirannya sebagai sesuatu yang tidak terpisah dari perhatian publik terhadap dirinya. Ia tidak hanya menyebut adanya persoalan yang dibawa, tetapi turut memberikan alasan personal dan sosial atas pilihannya untuk hadir secara langsung di lingkungan kementerian. Penjelasan itu tetap berpusat pada pandangannya sendiri mengenai masyarakat dan pengenalan publik terhadap dirinya.
Selain alasan tersebut, Hercules menegaskan bahwa menurut pandangannya persoalan yang dimaksud sudah terang. Karena menganggap persoalan itu jelas, ia mengatakan pihaknya datang ke kementerian. Keterangan tersebut menjelaskan dasar yang ia kemukakan untuk membawa tuntutan secara langsung kepada ATR/BPN, tanpa menguraikan lebih jauh penilaian pihak lain ataupun perkembangan setelah kedatangan itu. Ia menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia sudah bosan, menyebut dirinya sebagai sosok yang tidak asing bagi masyarakat, dan menilai persoalan tersebut telah terang. Ketiga hal itu menjadi alasan yang ia utarakan ketika menjelaskan kehadirannya secara langsung di kementerian.
