Jakarta | Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Iding Pardi, menyatakan bahwa reksa dana yang melacak indeks utama BEI secara otomatis tidak memasukkan saham berstatus high shareholding concentration (HSC). Artinya, apabila sebuah saham telah ditetapkan memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi dan berstatus HSC, saham tersebut tidak menjadi bagian dari acuan indeks utama yang diikuti produk reksa dana tersebut. Mekanisme ini membuat pengikut indeks tidak perlu mengambil keputusan tersendiri untuk menghindari saham berstatus demikian dalam portofolio yang dibentuk sesuai indeksnya.
Iding menyampaikan keterangan tersebut kepada wartawan pada Selasa (20/10/2026). Pernyataan itu menjelaskan hubungan status HSC dan penyusunan indeks: pengecualian saham berlangsung pada tingkat indeks, sehingga produk reksa dana yang menggunakan indeks terkait sebagai patokan turut mengikuti komposisi yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, perlindungan yang dimaksud melekat pada mekanisme acuan indeks, bukan merupakan larangan umum bagi seluruh pengelola investasi untuk membeli saham tertentu.
Cakupan keterangan tersebut perlu dipahami secara terbatas. Pernyataan Iding berlaku bagi reksa dana yang mengacu pada indeks utama BEI, bukan bagi seluruh produk reksa dana yang tersedia di pasar. Produk dengan strategi pengelolaan aktif, acuan berbeda, atau mandat investasi lain tidak otomatis mengikuti ketentuan komposisi indeks utama tersebut. Karena itu, status sebuah produk dan indeks acuannya tetap penting untuk diperiksa sebelum menyimpulkan bahwa suatu saham HSC tidak dapat dimiliki oleh reksa dana itu. Penjelasan ini juga tidak berarti seluruh saham dalam semua kategori indeks dikecualikan dengan cara yang sama; cakupannya mengikuti indeks yang menjadi acuan. Bagi investor, memahami prospektus dan kebijakan investasi produk dapat membantu membedakan perlindungan berbasis indeks dari keputusan pengelolaan portofolio yang lebih luas. Dengan batasan itu, pernyataan BEI memberi gambaran mengenai cara indeks utama menangani saham HSC, tanpa menyamaratakan ketentuan tersebut kepada seluruh industri reksa dana.Saham yang berstatus HSC dikeluarkan dari perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama kriteria untuk status tersebut masih terpenuhi. Dengan demikian, pergerakan harga saham HSC tidak ikut membentuk nilai indeks pada periode itu. Pengecualian ini penting karena IHSG kerap menjadi acuan bagi produk investasi yang dirancang mengikuti kinerja pasar saham Indonesia.
Dampak langsungnya berlaku pada reksa dana yang secara khusus mengikuti indeks utama Bursa Efek Indonesia. Pengelola produk indeks tersebut menyusun portofolio agar komposisi dan kinerjanya selaras dengan acuan yang digunakan. Jika saham HSC tidak lagi tercakup dalam penghitungan IHSG, saham itu semestinya tidak menjadi bagian dari portofolio yang meniru indeks tersebut selama pengecualian masih berlaku. Penyesuaian portofolio dapat dilakukan untuk menjaga kesesuaian dengan indeks, sesuai metode dan kebijakan produk masing-masing.
Namun, perlindungan atau pengecualian otomatis ini tidak dapat digeneralisasi ke seluruh reksa dana saham. Reksa dana yang memakai indeks lain sebagai acuan mengikuti ketentuan indeks acuannya, sedangkan reksa dana aktif dikelola berdasarkan keputusan manajer investasi dan mandat produk. Karena itu, saham berstatus HSC masih mungkin dimiliki oleh produk di luar kelompok reksa dana yang mereplikasi IHSG. Investor perlu memeriksa prospektus, kebijakan investasi, serta laporan portofolio, bukan hanya melihat bahwa suatu produk berbentuk reksa dana saham.
Iding menyebut belum ada aturan yang menetapkan batas maksimum porsi atau pembobotan saham HSC dalam portofolio reksa dana. Artinya, pengecualian dari perhitungan IHSG tidak dengan sendirinya menjadi larangan umum bagi seluruh manajer investasi untuk memiliki saham tersebut. Bagi investor, perbedaan aturan komposisi indeks dan kebijakan investasi produk perlu dipahami: indeks menentukan saham yang dihitung sebagai komponennya, sementara cakupan kepemilikan reksa dana bergantung pada acuan dan mandat pengelolaannya. Pemeriksaan berkala atas keterbukaan portofolio dapat membantu menilai eksposur produk terhadap saham HSC.
Saham dapat dikategorikan sebagai High Shareholding Concentration (HSC) apabila kepemilikannya terkonsentrasi pada sejumlah kecil pihak, sehingga saham yang tersedia untuk diperdagangkan di pasar berpotensi terbatas. Konsentrasi kepemilikan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan karena dapat memengaruhi likuiditas dan keterwakilan harga saham dalam pergerakan indeks. Namun, penilaian tidak hanya didasarkan pada jumlah pemegang saham atau porsi kepemilikan secara terpisah. Bursa juga mempertimbangkan indikator pasar dan hasil pengawasan sesuai mekanisme yang berlaku.
Salah satu indikator yang digunakan adalah price impact ratio (PIR), yakni ukuran untuk menilai dampak transaksi terhadap perubahan harga saham. PIR tertentu dapat menjadi dasar penetapan status HSC, terutama ketika pergerakan harga menunjukkan bahwa transaksi dalam jumlah relatif terbatas berpotensi menimbulkan perubahan yang berarti. Selain itu, saham dapat menjadi perhatian fungsi pengawasan bursa. Dengan demikian, kategori HSC dapat ditetapkan berdasarkan konsentrasi kepemilikan, PIR, perhatian pengawasan, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Penetapan status ini merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas pembentukan harga dan integritas penghitungan indeks.
Status HSC tidak dimaksudkan sebagai penilaian tetap atas suatu saham. Bursa mengevaluasi status tersebut secara reguler setiap tiga bulan, dengan mempertimbangkan PIR dan perkembangan kondisi saham. Jadwal peninjauan ini selaras dengan evaluasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta indeks-indeks utama, sehingga perubahan status dapat diperhitungkan dalam penyesuaian konstituen dan metodologi indeks pada periode yang relevan. Evaluasi berkala juga memungkinkan bursa menilai apakah pola kepemilikan, dampak transaksi terhadap harga, atau perhatian pengawasan masih memenuhi dasar penetapan sebelumnya.
Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa kriteria HSC tidak lagi terpenuhi, saham tersebut dapat kembali dimasukkan dalam perhitungan IHSG. Artinya, pengecualian dari penghitungan indeks berlaku selama status dan persyaratan terkait masih relevan, bukan secara permanen. Investor yang mengikuti perkembangan indeks sebaiknya memperhatikan pengumuman resmi bursa mengenai hasil peninjauan, tanggal efektif perubahan, dan daftar saham yang terdampak. Informasi tersebut membantu menjelaskan mengapa suatu saham dapat dikeluarkan atau dimasukkan kembali dalam indeks, sekaligus membedakan perubahan metodologis dari perubahan harga maupun keputusan investasi masing-masing pelaku pasar.
Iding menegaskan bahwa status High Shareholding Concentration (HSC) tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran di pasar modal. Label tersebut merupakan penanda mengenai kondisi kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada sejumlah pihak, bukan keputusan yang menyatakan bahwa emiten, pemegang saham, atau pelaku pasar telah melakukan tindakan melanggar aturan. Karena itu, status HSC perlu dipahami secara proporsional dan tidak langsung disamakan dengan bukti kesalahan.
Informasi mengenai HSC dapat berfungsi sebagai sinyal awal yang membantu Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenali kondisi tertentu pada suatu saham. Ketika konsentrasi kepemilikan teridentifikasi, informasi tersebut dapat menjadi salah satu bahan untuk menelaah perkembangan transaksi dan dinamika perdagangan lebih lanjut. Namun, penetapan label saja tidak menjawab apakah telah terjadi pelanggaran, siapa pihak yang bertanggung jawab, ataupun apakah unsur pelanggaran tertentu terpenuhi. Penilaian atas hal-hal tersebut membutuhkan pemeriksaan dan proses yang sesuai.
Dalam konteks itu, pengawasan BEI perlu dibedakan dari penegakan hukum. Pengawasan dapat mencakup pemantauan dan penelaahan informasi yang muncul, termasuk menjadikan status HSC sebagai masukan untuk menentukan perlunya tindak lanjut atau pengawasan yang lebih jauh. Langkah tersebut bersifat pemantauan dan tidak otomatis berarti proses hukum telah dimulai atau kesimpulan pelanggaran sudah dibuat. Hasil pemantauan dapat menjadi informasi yang relevan bagi pihak berwenang, sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Iding menyatakan bahwa kewenangan terkait penegakan hukum, dugaan pelanggaran pidana, serta tindak lanjut atas perkara tersebut berada pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
