Jakarta | Ekosistem kecerdasan buatan (AI) di Indonesia berkembang cepat, didorong oleh basis pengguna internet yang besar dan semakin beragamnya pemanfaatan teknologi generatif. Perkembangan ini terlihat bukan hanya dari perhatian terhadap AI, tetapi juga dari penggunaan sehari-hari oleh masyarakat untuk menghasilkan atau mengolah konten. Said Mirza Pahlevi, Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru di Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital, menjelaskan bahwa tren tersebut menjadi bagian penting dalam membaca kesiapan Indonesia menghadapi perubahan teknologi. Besarnya jumlah pengguna membuka ruang adopsi yang luas, sekaligus menegaskan perlunya memahami bagaimana AI digunakan dalam konteks lokal.
Survei APDGI 2026 mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 235 juta orang. Angka itu menggambarkan jangkauan digital yang sangat besar dan menjadi salah satu latar bagi meningkatnya paparan masyarakat terhadap layanan AI. Ketika konektivitas dan akses terhadap perangkat digital semakin meluas, teknologi berbasis AI dapat hadir dalam aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual. Namun, jumlah pengguna internet tidak dengan sendirinya menunjukkan tingkat pemahaman atau kecakapan menggunakan AI. Karena itu, data tersebut lebih tepat dibaca sebagai gambaran skala pasar dan peluang adopsi, yang perlu diikuti dengan penguatan literasi serta penggunaan yang bertanggung jawab.
Gambaran tentang pemakaian AI generatif juga muncul dalam studi Boston Consulting pada 2024. Studi tersebut menempatkan Indonesia dalam 10 besar dunia untuk penggunaan harian AI generatif, sebuah indikasi bahwa teknologi ini telah menjadi bagian dari rutinitas sebagian pengguna. Ragam pemanfaatan yang tercatat mencakup pembuatan gambar, penyusunan atau pengolahan teks, serta produksi video. Ketiga jenis konten itu menunjukkan bahwa AI generatif digunakan untuk kebutuhan yang berbeda, mulai dari membantu pekerjaan kreatif hingga mendukung aktivitas komunikasi dan informasi. Tingginya penggunaan harian menandakan bahwa pembahasan tentang perkembangan AI perlu bertumpu pada kondisi nyata di masyarakat, termasuk pola pemakaian, manfaat yang dirasakan, dan tantangan yang menyertainya.
Survei UNESCO pada 2024 memberikan gambaran tentang penggunaan kecerdasan buatan di lembaga-lembaga yang menjadi cakupan pendataan. Survei tersebut melibatkan lebih dari 300 lembaga, dan 75,6% di antaranya dilaporkan menggunakan AI. Angka ini menunjukkan bahwa teknologi tersebut telah mulai dimanfaatkan oleh banyak organisasi dalam kelompok yang disurvei. Namun, temuan itu perlu dibaca sesuai ruang lingkupnya: angka 75,6% merujuk pada lembaga yang tercakup dalam survei, bukan ukuran penggunaan AI oleh seluruh lembaga di Indonesia, seluruh sektor ekonomi, ataupun masyarakat secara umum.
Keterangan Said juga menjelaskan sifat pemanfaatan AI yang teridentifikasi. Penggunaan yang disebutkan masih terutama berfokus pada pembuatan konten promosi dan layanan pelanggan. Dalam kegiatan promosi, AI dapat membantu menyiapkan materi komunikasi atau konten yang ditujukan kepada calon pengguna dan pelanggan. Sementara itu, pada layanan pelanggan, teknologi ini dapat digunakan untuk mendukung respons terhadap pertanyaan dan kebutuhan layanan. Uraian tersebut memberi konteks mengenai bentuk penggunaan yang dominan dalam keterangan yang disampaikan, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan bahwa seluruh lembaga responden memakai AI untuk tujuan yang sama.
Dengan demikian, survei tersebut memberi petunjuk awal mengenai bagaimana sejumlah lembaga mulai mengintegrasikan AI ke dalam aktivitas operasional dan komunikasi mereka. Dominasi penggunaan untuk promosi serta layanan pelanggan juga menunjukkan bahwa penerapan yang dilaporkan berkaitan dengan tugas-tugas praktis yang berhadapan langsung dengan audiens. Temuan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan tingkat adopsi pada sektor-sektor yang tidak tercakup atau menggeneralisasi pola penggunaan di seluruh Indonesia. Hasil survei lebih tepat dipahami sebagai gambaran terbatas tentang responden yang diteliti pada 2024. Pembacaan yang cermat atas batas cakupan data membantu membedakan temuan survei dan klaim yang lebih luas mengenai perkembangan AI di tingkat nasional.
Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan dua rancangan peraturan presiden (Perpres) yang akan menjadi landasan untuk mengawal perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI). Keduanya masih berada dalam proses penandatanganan, sehingga belum menjadi ketentuan yang berlaku. Penyusunan aturan tersebut menunjukkan upaya pemerintah membangun kerangka kebijakan nasional yang dapat mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memberi arah bagi pemanfaatannya di berbagai sektor.
Rancangan pertama berisi peta jalan nasional AI. Dokumen ini diharapkan memuat sasaran dan prioritas pengembangan kecerdasan artifisial, serta program yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Pendekatan lintas kementerian diperlukan karena penerapan AI tidak terbatas pada satu bidang: teknologi ini dapat digunakan dalam pelayanan publik, industri, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Peta jalan dapat membantu menyelaraskan perencanaan, pembagian peran, dan pelaksanaan program agar inisiatif pemerintah berjalan dengan arah yang konsisten. Target yang termuat di dalamnya juga dapat menjadi acuan untuk menilai kemajuan dan menyesuaikan kebijakan seiring perubahan kebutuhan.
Rancangan kedua membahas etika penggunaan AI. Aturan ini dimaksudkan sebagai rambu bagi pengembangan dan penerapan teknologi agar berlangsung secara aman dan bertanggung jawab. Prinsip etika penting untuk membantu mencegah dampak yang merugikan, memperhatikan hak masyarakat, serta mendorong penggunaan sistem AI secara transparan dan sesuai tujuan. Perincian ketentuan nantinya akan menentukan bagaimana prinsip tersebut diterapkan oleh pihak yang mengembangkan maupun menggunakan teknologi.
Pemerintah menyampaikan bahwa kerangka kebijakan ini diperlukan untuk menjaga kedaulatan digital dan memperkuat keamanan, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Kepastian aturan dapat membantu perusahaan memahami arah kebijakan serta mempertimbangkan risiko ketika mengembangkan atau menggunakan AI. Pada saat yang sama, perlindungan atas kepentingan nasional dan keamanan data perlu menjadi perhatian dalam ekosistem digital yang semakin terhubung. Dengan dua rancangan yang mencakup peta jalan dan etika, pemerintah berupaya menyeimbangkan dorongan inovasi dengan tata kelola yang terukur. Proses penandatanganan menjadi tahap penting sebelum isi kedua Perpres dapat menjadi pegangan resmi bagi kementerian, lembaga, dan masyarakat.
Pemerintah menyadari bahwa perkembangan kecerdasan buatan (AI) memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama mengenai kemungkinan teknologi tersebut menggantikan manusia dalam pekerjaan. Kekhawatiran ini berkaitan dengan perubahan cara perusahaan beroperasi, penggunaan otomatisasi untuk menjalankan tugas tertentu, serta kebutuhan tenaga kerja yang dapat berubah dengan cepat. Said menyebut kekhawatiran tersebut wajar dan bukan hanya dirasakan masyarakat Indonesia, melainkan juga menjadi perhatian di berbagai negara. Karena itu, pembahasan mengenai AI perlu mencakup dampaknya terhadap pekerja, bukan semata-mata potensi teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Perubahan yang terjadi juga perlu diterangkan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami peluang dan tantangan yang menyertainya.
Gambaran mengenai perubahan tersebut tercantum dalam laporan Future of Jobs 2025 dari World Economic Forum, sebagaimana dikutip dalam sumber. Hingga 2030, laporan itu memperkirakan sekitar 170 juta pekerjaan baru akan tercipta, sementara 90 juta pekerjaan diperkirakan bergeser atau berubah. Secara keseluruhan, jumlah pekerjaan diproyeksikan bertambah bersih sebanyak 78 juta. Angka-angka ini menunjukkan bahwa dampak AI dan transformasi teknologi tidak hanya berupa hilangnya pekerjaan. Sebagian pekerjaan baru dapat muncul, sementara pekerjaan yang sudah ada mungkin mengalami perubahan tugas, proses, atau kualifikasi. Namun, proyeksi agregat tersebut tidak berarti setiap pekerja akan otomatis memperoleh pekerjaan baru, atau bahwa dampaknya akan tersebar merata di seluruh sektor dan wilayah.
Peralihan itu membawa risiko bagi orang yang tidak sempat memperoleh keterampilan baru. Ketika kebutuhan perusahaan berubah, pekerja yang belum memiliki kemampuan yang relevan dapat menghadapi kesulitan untuk mempertahankan pekerjaan atau berpindah ke bidang lain.
Baca juga: Mendorong Perkembangan Sepak Bola ASEAN Melalui FIFA ASEAN Cup 2026 | Pengadilan Siapkan Sidang Kasus Dokter Tifa pada 1 Oktober
527 kunjungan
