KEDIRI — Kepercayaan sering kali menjadi pintu masuk lahirnya hubungan utang-piutang. Ironisnya, kepercayaan yang semula dibangun atas dasar persahabatan, hubungan keluarga, maupun kedekatan bisnis justru dapat berubah menjadi persoalan hukum serius ketika uang yang dipinjam mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, sementara tidak pernah dibuat perjanjian tertulis di hadapan notaris.

Persoalan semakin pelik ketika debitur mulai menghindar setelah menerima uang. Telepon tidak dijawab, pesan WhatsApp hanya dibaca, nomor pemberi pinjaman diblokir, bahkan berbagai alasan terus dilontarkan untuk menghindari kewajiban pembayaran.

Dalam situasi seperti ini, kreditur sering kali merasa tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memegang surat perjanjian utang-piutang bermeterai.

Muncul anggapan yang berkembang di tengah masyarakat bahwa tanpa tanda tangan di atas kertas, utang tidak dapat dibuktikan dan tidak mungkin dituntut melalui pengadilan.

Anggapan tersebut merupakan kekeliruan dalam memahami hukum perdata Indonesia.

Dedy Luqman Hakim, S.H., Praktisi Hukum Pidana dan Perdata, Wakil Ketua Bidang (WAKABID) Hukum GRIB Jaya DPC Kediri, sekaligus Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cakra Tirta Mustika (CAKRAM) Kediri, menegaskan bahwa ketiadaan perjanjian tertulis tidak serta-merta menghilangkan hak kreditur untuk menuntut pengembalian uang yang telah dipinjamkan.

Menurutnya, persoalan utama bukan semata-mata ada atau tidaknya surat perjanjian, melainkan apakah hubungan hukum utang-piutang tersebut dapat dibuktikan secara sah, logis, konsisten, dan meyakinkan di hadapan hakim.

“Jangan sampai seseorang yang telah menerima uang ratusan juta rupiah kemudian merasa dapat berlindung di balik ketiadaan surat perjanjian. Hukum tidak hanya mengenal perjanjian tertulis. Kesepakatan lisan pun dapat melahirkan hubungan hukum yang mengikat. Namun, pihak yang menuntut tetap harus mampu membuktikan bahwa uang tersebut benar-benar diberikan sebagai pinjaman, bukan pemberian, investasi, atau transaksi lain,” tegas Dedy.

1. PERJANJIAN LISAN TETAP SAH, METERAI BUKAN SYARAT MUTLAK SAHNYA UTANG-PIUTANG

Dalam hukum perdata Indonesia, dasar utama keabsahan perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Ketentuan tersebut mensyaratkan empat unsur, yakni:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Keempat unsur tersebut menjadi fondasi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian.

Tidak terdapat ketentuan umum dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mewajibkan setiap perjanjian pinjam-meminjam uang harus dibuat dalam bentuk akta notaris ataupun surat bermeterai.

Hal ini berkaitan dengan asas konsensualisme, yakni perjanjian pada prinsipnya lahir ketika para pihak mencapai kesepakatan, sepanjang tidak terdapat ketentuan khusus yang mensyaratkan bentuk tertentu.

Selanjutnya, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Artinya, kesepakatan utang-piutang yang sah mengikat para pihak dan tidak dapat diabaikan secara sepihak.

Ketentuan tersebut diperkuat Pasal 1754 KUHPerdata mengenai pinjam-meminjam, yang pada pokoknya mengatur bahwa pihak yang menerima pinjaman barang atau uang habis karena pemakaian wajib mengembalikan barang atau uang dalam jumlah, jenis, dan keadaan yang sama.

Dengan demikian, ketika seseorang menerima uang sebagai pinjaman, timbul kewajiban hukum untuk mengembalikannya sesuai kesepakatan.

Persoalannya bukan apakah perjanjiannya bermeterai, melainkan apakah keberadaan utang dan kewajiban pengembaliannya dapat dibuktikan.

2. CHAT WHATSAPP DAN BUKTI TRANSFER BUKAN SEKADAR DOKUMENTASI, TETAPI DAPAT MENJADI ALAT BUKTI HUKUM

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi, termasuk dalam hubungan pinjam-meminjam uang.

Kesepakatan yang dahulu dilakukan melalui pertemuan langsung kini sering berlangsung melalui WhatsApp, Telegram, SMS, maupun media komunikasi elektronik lainnya.

Kondisi tersebut telah diakomodasi oleh hukum Indonesia.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa alat bukti elektronik tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Sementara Pasal 6 UU ITE memberikan pengakuan terhadap informasi atau dokumen elektronik sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dalam perkara utang-piutang tanpa surat perjanjian, sejumlah bukti elektronik yang dapat memiliki relevansi pembuktian antara lain:

A. Percakapan WhatsApp

Percakapan yang memuat permintaan pinjaman, kesepakatan jumlah uang, jangka waktu pengembalian, pengakuan utang, serta janji pelunasan dapat digunakan untuk membuktikan adanya hubungan hukum.

B. Bukti transfer perbankan

Mutasi rekening, rekening koran, bukti transfer ATM, maupun transaksi mobile banking dapat menunjukkan adanya penyerahan sejumlah uang kepada pihak yang diduga sebagai debitur.

C. Pesan pengakuan utang

Pesan seperti “uangnya saya kembalikan bulan depan”, “saya minta tambahan waktu”, atau “utang saya belum lunas” dapat menjadi bukti penting apabila identitas pengirim dan konteks komunikasinya dapat diverifikasi.

D. Rekaman komunikasi dan saksi

Rekaman yang diperoleh secara sah serta keterangan saksi yang mengetahui langsung proses peminjaman dapat memperkuat rangkaian pembuktian.

Namun, perlu dipahami bahwa satu tangkapan layar tidak otomatis membuktikan seluruh unsur utang-piutang. Keaslian, konteks, identitas pemilik akun, integritas dokumen, dan keterkaitan antara bukti transfer dengan kesepakatan pinjaman tetap harus diuji.

Dedy menegaskan bahwa bukti elektronik sebaiknya tidak berdiri sendiri.

“Jangan hanya membawa screenshot percakapan ke pengadilan. Susun seluruh rangkaian peristiwa mulai dari komunikasi awal, permintaan pinjaman, penyerahan uang, pengakuan utang, jatuh tempo, hingga penagihan. Semakin utuh rangkaian pembuktiannya, semakin jelas konstruksi hubungan hukum yang hendak dibuktikan,” jelasnya.

3. BEBAN PEMBUKTIAN BERADA PADA PIHAK YANG MENDALILKAN HAKNYA

Salah satu prinsip paling penting dalam sengketa perdata terdapat dalam Pasal 1865 KUHPerdata.

Ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun membantah hak orang lain, wajib membuktikan hak atau peristiwa tersebut.

Prinsip ini dikenal sebagai asas pembuktian dalam perkara perdata.

Dengan demikian, kreditur yang mengajukan gugatan tidak cukup hanya menyatakan bahwa dirinya telah meminjamkan uang.

Ia harus membuktikan sekurang-kurangnya:

1. Adanya kesepakatan pinjam-meminjam.
2. Identitas pihak yang menerima pinjaman.
3. Jumlah uang yang diserahkan.
4. Adanya kewajiban pengembalian.
5. Waktu atau kondisi jatuh tempo.
6. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur.

Ketentuan tersebut berkaitan dengan Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR mengenai alat bukti dalam perkara perdata.

Dalam praktik pembuktian, bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah merupakan instrumen pembuktian yang dikenal dalam hukum acara perdata. Bukti elektronik diakui sebagai perluasan alat bukti melalui UU ITE.

Artinya, kreditur tidak boleh meremehkan proses penyusunan bukti. Sebab, kemenangan dalam perkara perdata tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras berteriak sebagai korban, melainkan oleh siapa yang mampu membuktikan dalil hukumnya.

4. SOMASI: INSTRUMEN HUKUM UNTUK MENEGASKAN KELALAIAN DEBITUR

Ketika utang telah jatuh tempo dan debitur tidak memenuhi kewajibannya, kreditur dapat menempuh langkah penagihan secara hukum melalui somasi.

Somasi merupakan teguran atau peringatan resmi agar pihak yang mempunyai kewajiban memenuhi prestasinya.

Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang mengatur keadaan lalai (ingebrekestelling).

Pasal tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta sejenis, atau berdasarkan perikatan itu sendiri apabila perikatan menentukan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.

Dengan demikian, somasi penting untuk memperjelas bahwa debitur telah diberikan kesempatan memenuhi kewajibannya.

Namun, perlu diluruskan bahwa somasi bukan syarat mutlak dalam setiap perkara wanprestasi. Apabila perjanjian secara tegas menentukan bahwa kelalaian terjadi dengan lewatnya tenggat waktu tertentu, keadaan lalai dapat timbul berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut.

Kedudukan somasi juga mendapat perhatian dalam sejumlah putusan Mahkamah Agung.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 852 K/Sip/1972 menjadi salah satu rujukan mengenai pentingnya penagihan atau teguran sebelum seseorang dinyatakan wanprestasi dalam konteks perkara yang diperiksa.

Sementara itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 117 K/Sip/1956 memberikan kaidah bahwa gugatan yang telah disampaikan kepada tergugat dapat dipandang sebagai bentuk teguran atau penagihan.

Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa somasi tidak harus selalu dibuat dalam bentuk akta autentik atau disampaikan oleh juru sita.

Dalam praktik, kreditur dapat menyampaikan somasi melalui surat resmi, termasuk melalui kuasa hukum, dengan memastikan isi, alamat tujuan, waktu pengiriman, dan bukti penerimaannya terdokumentasi.

Dedy menjelaskan bahwa somasi sebaiknya memuat:

• Identitas kreditur dan debitur.
• Uraian asal-usul hubungan utang-piutang.
• Jumlah kewajiban yang harus dibayar.
• Tanggal jatuh tempo.
• Permintaan pelunasan dalam jangka waktu yang wajar.
• Peringatan mengenai langkah hukum apabila kewajiban tetap tidak dipenuhi.

“Somasi bukan alat untuk mengintimidasi seseorang. Somasi adalah instrumen hukum untuk memberikan peringatan secara patut sekaligus membangun bukti bahwa kreditur telah meminta pemenuhan kewajiban secara resmi,” ujarnya.

5. DEBITUR YANG INGKAR JANJI DAPAT DIGUGAT WANPRESTASI

Ketika seseorang telah menerima pinjaman, menyepakati kewajiban pengembalian, tetapi kemudian tidak memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo, persoalan tersebut pada prinsipnya dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.

Dasar hukumnya dapat ditelusuri melalui:

Pasal 1234 KUHPerdata

Mengatur bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Dalam hubungan pinjam-meminjam uang, kewajiban debitur adalah mengembalikan uang yang dipinjam sesuai kesepakatan.

Pasal 1238 KUHPerdata

Mengatur keadaan lalai atau kelalaian debitur.

Pasal 1243 KUHPerdata

Mengatur kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila debitur, setelah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi perikatannya atau prestasi hanya dapat dipenuhi setelah melampaui waktu yang telah ditentukan.

Pasal 1246 KUHPerdata

Mengatur komponen biaya, kerugian, dan bunga yang dapat dituntut kreditur.

Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHPerdata

Mengatur batas pertanggungjawaban atas kerugian yang dapat diperkirakan ketika perikatan dibuat serta kerugian yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan.

Selain ketentuan tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2123 K/Pdt/1996 kerap dirujuk dalam pembahasan mengenai penilaian wanprestasi, yakni dengan melihat keberadaan perjanjian dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah disepakati.

Dengan demikian, debitur tidak dapat begitu saja menghindari kewajiban hanya dengan alasan bahwa perjanjian awal tidak dibuat di hadapan notaris.

Namun, pengadilan tetap akan menilai keabsahan hubungan hukum, pembuktian, jatuh tempo, alasan tidak dipenuhinya kewajiban, dan tuntutan yang diajukan.

6. BISAKAH KREDITUR MENUNTUT KERUGIAN IMMATERIIL HINGGA MILIARAN RUPIAH?

Inilah bagian yang sering menimbulkan kesalahpahaman dalam praktik gugatan perdata.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa apabila seseorang tidak membayar utang, kreditur dapat langsung menuntut kerugian immateriil dalam jumlah ratusan juta bahkan miliaran rupiah.

Secara hukum, tuntutan ganti rugi harus memiliki dasar dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam gugatan wanprestasi, Pasal 1243, Pasal 1246, Pasal 1247, dan Pasal 1248 KUHPerdata menjadi dasar untuk menilai biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan.

Sementara dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Pasal 1365 KUHPerdata mengatur:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Akan tetapi, kreditur harus berhati-hati dalam menentukan konstruksi gugatan.

Wanprestasi dan PMH mempunyai dasar serta unsur yang berbeda. Tidak setiap keterlambatan membayar utang dapat serta-merta dikategorikan sebagai PMH.

Apabila hubungan hukum para pihak bersumber dari perjanjian, maka wanprestasi pada prinsipnya menjadi konstruksi utama. PMH membutuhkan pembuktian adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat.

Pencampuran kedua dasar gugatan tanpa uraian yang jelas berisiko menimbulkan persoalan dalam penyusunan gugatan.

Yurisprudensi mengenai kerugian immateriil

Salah satu putusan yang patut diperhatikan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014.

Putusan tersebut menjadi rujukan penting dalam pembahasan perkembangan tuntutan kerugian immateriil, termasuk kemungkinan dikabulkannya tuntutan immateriil dalam perkara yang dikualifikasikan sebagai wanprestasi.

Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan mengenai hubungan antara bentuk sengketa, kualifikasi wanprestasi, dan tuntutan kerugian immateriil.

Namun, putusan tersebut bukan berarti setiap kreditur otomatis berhak memperoleh ganti rugi immateriil dalam jumlah yang dimintanya.

Sebaliknya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3138 K/Pdt/1994 memberikan pelajaran penting bahwa tuntutan kerugian immateriil yang tidak diperinci besaran dan dasar kerugiannya dapat ditolak.

Dari kedua putusan tersebut, terdapat pelajaran penting: tuntutan immateriil bukan sekadar angka besar yang dicantumkan dalam petitum gugatan.

Penggugat harus menguraikan secara jelas bentuk kerugian, hubungan sebab akibat, alasan penentuan nominal, dan dasar kepatutan tuntutannya.

Dedy menegaskan:

“Jangan sampai masyarakat salah memahami bahwa setiap orang yang tidak membayar utang otomatis dapat dihukum membayar kerugian immateriil miliaran rupiah. Hak mengajukan tuntutan memang tersedia, tetapi dikabulkan atau tidak merupakan kewenangan hakim berdasarkan fakta persidangan dan pembuktian.”

Dengan demikian, tuntutan immateriil harus disusun secara rasional, bukan sekadar dijadikan alat menekan debitur.

7. KAPAN UTANG-PIUTANG DAPAT BERKEMBANG MENJADI PERKARA PIDANA?

Tidak semua utang yang tidak dibayar merupakan tindak pidana.

Ini merupakan prinsip yang wajib dipahami masyarakat agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap sengketa perdata.

Apabila seseorang benar-benar meminjam uang, kemudian mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu membayar sesuai waktu yang dijanjikan, keadaan tersebut pada dasarnya harus terlebih dahulu dilihat dalam perspektif hubungan perdata.

Namun, situasinya dapat berbeda apabila sejak awal terdapat dugaan penggunaan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau keadaan lain yang memenuhi unsur tindak pidana penipuan.

Untuk perbuatan yang terjadi setelah berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026, ketentuan penipuan antara lain diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penilaian pidana tidak cukup hanya berdasarkan fakta bahwa uang belum dikembalikan.

Harus ada pembuktian mengenai unsur tindak pidana yang disangkakan, termasuk perbuatan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang relevan dengan unsur pasal tersebut.

Dedy mengingatkan:

“Jangan setiap orang yang mempunyai utang langsung dilaporkan sebagai penipu. Tetapi jangan pula seseorang yang sejak awal menggunakan tipu muslihat untuk mendapatkan uang berlindung di balik dalih bahwa persoalan tersebut hanya utang-piutang. Aparat penegak hukum harus membedah kronologi, niat, cara memperoleh uang, dan bukti-bukti yang tersedia.”

8. STRATEGI HUKUM KREDITUR: JANGAN HANYA MENAGIH, BANGUN KONSTRUKSI PEMBUKTIAN

Bagi masyarakat yang menghadapi persoalan pinjaman uang tanpa perjanjian tertulis, terdapat sejumlah langkah yang dapat ditempuh.

Pertama, amankan seluruh bukti komunikasi.

Jangan menghapus percakapan WhatsApp, SMS, maupun komunikasi elektronik lain. Simpan percakapan secara utuh, termasuk tanggal, waktu, identitas akun, dan konteks pembicaraan.

Kedua, kumpulkan bukti aliran dana.

Mintalah rekening koran atau mutasi resmi dari bank yang bersangkutan. Pastikan tanggal, jumlah, rekening pengirim, dan rekening penerima dapat ditelusuri.

Ketiga, dokumentasikan pengakuan utang.

Apabila debitur masih dapat dihubungi, lakukan komunikasi secara patut untuk memperoleh konfirmasi tertulis mengenai jumlah pinjaman dan rencana pelunasan. Hindari rekayasa percakapan atau tekanan yang melanggar hukum.

Keempat, kirimkan somasi.

Berikan peringatan tertulis dengan uraian kewajiban, batas waktu pembayaran, serta konsekuensi hukum apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya.

Kelima, evaluasi kemungkinan gugatan perdata.

Apabila seluruh upaya penyelesaian tidak membuahkan hasil, kreditur dapat mempertimbangkan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

Untuk tuntutan dengan nilai materiil paling banyak Rp500 juta, mekanisme gugatan sederhana dapat dipertimbangkan sepanjang seluruh persyaratan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 terpenuhi. Jika persyaratannya tidak terpenuhi, perkara dapat ditempuh melalui gugatan perdata biasa.

Keenam, pertimbangkan langkah pidana hanya apabila terdapat indikasi dan bukti unsur tindak pidana.

Jangan menggunakan ancaman, intimidasi, penyebaran data pribadi, atau pengerahan massa untuk memaksa pembayaran. Penagihan harus tetap berada dalam koridor hukum.

9. PESAN TEGAS: KEPERCAYAAN SOSIAL TIDAK BOLEH MENJADI CELAH UNTUK MENGHINDARI TANGGUNG JAWAB HUKUM

Fenomena utang-piutang tanpa perjanjian tertulis memperlihatkan satu persoalan mendasar dalam masyarakat: kepercayaan sering kali lebih diutamakan daripada kepastian hukum.

Padahal, semakin besar nilai uang yang dipinjamkan, semakin besar pula risiko yang harus dikelola.

Membuat perjanjian tertulis bukan berarti tidak percaya kepada teman, saudara, ataupun rekan bisnis. Justru perjanjian tertulis merupakan bentuk perlindungan bagi kedua belah pihak agar tidak terjadi perselisihan mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu, bunga, maupun kewajiban pengembalian.

Dedy Luqman Hakim, S.H. menegaskan bahwa masyarakat harus mulai memahami perbedaan antara persoalan moral, persoalan perdata, dan tindak pidana.

Seseorang yang meminjam uang memiliki kewajiban untuk mengembalikannya sesuai kesepakatan. Sementara pihak yang memberikan pinjaman memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut melalui mekanisme hukum yang tersedia.

“Jangan menjadikan hubungan pertemanan sebagai alasan untuk mengabaikan kewajiban hukum. Dan jangan pula menjadikan ketiadaan surat perjanjian sebagai alasan untuk menyerah memperjuangkan hak. Selama hubungan hukum dan penyerahan uang dapat dibuktikan, tersedia mekanisme hukum untuk memperjuangkan hak kreditur,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa hukum bukan instrumen balas dendam, melainkan mekanisme untuk memulihkan hak dan menyelesaikan sengketa secara beradab.

Pada akhirnya, pesan hukum yang harus dipahami masyarakat sangat sederhana: tidak adanya surat perjanjian bukan berarti tidak ada perjanjian, tidak adanya meterai bukan berarti tidak ada kewajiban, dan tidak adanya akta notaris bukan berarti seseorang bebas dari tanggung jawab hukum.

Namun, setiap tuntutan harus dibangun di atas bukti yang sah, konstruksi hukum yang tepat, dan proses peradilan yang adil.

Sebab, di hadapan hukum, klaim tanpa bukti hanyalah pernyataan. Sebaliknya, hak yang diperjuangkan melalui pembuktian dan prosedur yang benar memiliki landasan untuk memperoleh perlindungan pengadilan.

SALAM PENEGAKAN HUKUM.

 

(RED)

 

◉ 15 kunjungan