Jakarta | Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah belum mengetahui tujuan maupun motif di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menyampaikan keterangan tersebut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 4 November 2026. Pernyataan itu menegaskan bahwa pemerintah belum dapat menjelaskan alasan ataupun pihak yang mungkin berada di balik dugaan tersebut. Karena itu, motif penyadapan belum bisa dipastikan sebelum penyidikan menghasilkan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah, menurut Prasetyo, masih menunggu proses penanganan perkara dan tidak menyampaikan kesimpulan mengenai siapa pelakunya atau apa tujuan tindakannya. Sikap tersebut penting untuk menjaga agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap sesuai dengan perkembangan penyidikan, bukan berdasarkan dugaan yang belum teruji. Dalam perkara yang melibatkan kepala negara, penjelasan resmi perlu dibedakan dari spekulasi, terutama ketika sejumlah aspek teknis dan bukti masih ditelusuri oleh pihak berwenang.
Prasetyo menilai dugaan penyadapan, penghilangan barang bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap kepala negara dan pejabat negara sebagai persoalan serius. Rangkaian dugaan itu menyangkut keamanan komunikasi dan perlindungan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Namun, penilaian mengenai keseriusan perkara tidak berarti bahwa seluruh unsur atau peristiwa yang dilaporkan telah terbukti. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk menguji informasi, menelusuri bukti elektronik, dan memperoleh kejelasan mengenai kemungkinan akses yang tidak sah. Penghilangan barang bukti elektronik, apabila terbukti, juga dapat memengaruhi proses penegakan hukum karena bukti digital dapat membantu menjelaskan apa yang terjadi. Sampai penyidikan memberikan hasil, rincian mengenai bentuk akses, cara penyadapan, maupun keterkaitan antartindakan tetap belum dapat dipastikan secara terbuka. Dengan demikian, pernyataan pemerintah menempatkan perkara ini sebagai persoalan yang perlu ditangani secara cermat sekaligus membatasi kesimpulan yang dapat ditarik pada tahap sekarang.
Pemerintah belum mengumumkan motif maupun tujuan yang mendasari dugaan tersebut. Prasetyo tidak menyebut dugaan itu sebagai fakta yang telah terbukti, dan keterangannya tidak menetapkan pihak tertentu sebagai pelaku. Fokus yang disampaikan adalah tingkat keseriusan persoalan serta perlunya menunggu penyidikan. Publikasi hasil pemeriksaan diharapkan memberi kejelasan berdasarkan temuan, bukan perkiraan. Sementara itu, pertanyaan tentang sasaran, cara, dan alasan dugaan penyadapan masih terbuka. Perkembangan selanjutnya bergantung pada proses penyidikan dan bukti yang berhasil dihimpun. Sampai ada keterangan resmi lebih lanjut, belum ada dasar untuk menyimpulkan motif di balik dugaan penyadapan tersebut.
Prasetyo menyoroti bahwa dugaan akses ilegal terhadap informasi yang berkaitan dengan kepala negara dan pimpinan negara perlu dipandang sebagai persoalan serius. Perhatian itu berangkat dari sifat informasi tersebut: isinya dapat sangat sensitif dan menyangkut kepentingan negara. Karena itu, apabila informasi semacam ini diakses tanpa hak, risikonya tidak hanya berkaitan dengan privasi atau komunikasi seseorang, tetapi juga dapat menyentuh kepentingan yang lebih luas. Ia menekankan perlunya memahami perkara tersebut dengan mempertimbangkan posisi pihak yang informasinya diduga menjadi sasaran.
Dalam keterangannya, Prasetyo mengaitkan sensitivitas itu dengan potensi bahaya bagi kepentingan dan kedaulatan negara. Informasi yang berhubungan dengan kepala negara maupun pimpinan negara memiliki arti penting dalam konteks penyelenggaraan negara. Akses ilegal terhadapnya, menurut kekhawatiran yang disampaikan, berpotensi menimbulkan konsekuensi yang melampaui persoalan teknis penyadapan. Namun, penjelasan tersebut tidak merinci jenis informasi yang dimaksud ataupun bentuk dampak tertentu. Dengan demikian, pokok pernyataannya adalah adanya risiko yang perlu diperhatikan, bukan kesimpulan mengenai isi informasi atau akibat yang telah terjadi.
Prasetyo juga menyinggung kemungkinan ancaman terhadap keselamatan pemimpin negara. Kekhawatiran ini menjadi bagian dari alasan mengapa dugaan penyadapan tidak semestinya dianggap ringan, terutama ketika informasi yang diakses berkaitan dengan orang-orang yang memegang posisi kepemimpinan negara. Pernyataan tersebut menyampaikan potensi bahaya, bukan memastikan bahwa keselamatan seseorang telah terancam. Dalam perkara yang masih menunggu hasil penyidikan, pembedaan dugaan, risiko, dan fakta yang telah dibuktikan tetap penting. Penilaian lebih lanjut perlu bertumpu pada hasil penyidikan, sementara perhatian terhadap sifat sensitif informasi dan kemungkinan dampaknya menjelaskan mengapa kasus ini memperoleh sorotan. Inti kekhawatiran Prasetyo adalah bahwa akses tanpa hak terhadap informasi terkait pimpinan negara dapat membawa risiko bagi kepentingan, kedaulatan, serta keselamatan, sehingga perkara perlu ditangani dengan cermat tanpa mendahului temuan penyidik.
Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal polisi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal atau akses ilegal terhadap Presiden Prabowo. Nama-nama yang disebut dalam penetapan tersebut adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Status tersangka itu menandai bahwa penyidik sedang mendalami dugaan perbuatan yang berkaitan dengan akses terhadap Presiden. Namun, penetapan tersebut belum dengan sendirinya menjelaskan secara lengkap bagaimana tindakan itu diduga dilakukan, apa tujuan di baliknya, maupun apakah seluruh unsur perkara telah terungkap. Rincian tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan yang berlangsung.
Pemerintah menyatakan masih menunggu hasil penyidikan sebelum memberikan gambaran terperinci mengenai perkara tersebut. Hal yang hendak dipastikan lain tujuan tindakan yang diduga dilakukan dan pihak yang menerima atau memperoleh hasil penyadapan. Informasi mengenai dua aspek itu dinilai penting untuk memahami ruang lingkup kasus, termasuk alur informasi yang mungkin terjadi. Sampai penyidikan menghasilkan keterangan yang lebih lengkap, pertanyaan mengenai motif dan pihak penerima hasilnya belum dapat dijawab secara pasti. Karena itu, perkembangan perkara perlu dibaca dengan membedakan dugaan yang sedang diselidiki dari fakta yang telah dikonfirmasi melalui proses hukum.
Prasetyo menerangkan bahwa proses penyidikan masih berjalan dan pemerintah menunggu hasilnya. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum menyampaikan kesimpulan mengenai tujuan dugaan akses ilegal maupun kepada siapa hasil penyadapan diserahkan. Penentuan hal-hal itu berada dalam pendalaman aparat penegak hukum, yang perlu mengumpulkan serta memeriksa informasi sebelum menyampaikan temuan secara terperinci. Dengan demikian, penetapan tiga jenderal sebagai tersangka merupakan perkembangan penting, tetapi belum menjawab semua pertanyaan publik tentang perkara ini. Informasi berikutnya diharapkan menjelaskan dasar dan rangkaian dugaan tindakan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain, jika hal tersebut ditemukan dalam penyidikan. Hingga ada penjelasan resmi lebih lanjut, keterangan mengenai para tersangka dan dugaan perbuatan tetap perlu dipahami dalam kerangka proses hukum yang sedang berlangsung, bukan sebagai putusan akhir atas kesalahan mereka.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safruddin menyampaikan bahwa laporan polisi terkait dugaan penyadapan dibuat pada 30 Oktober 2026 oleh seorang petugas yang mengetahui peristiwa tersebut. Keterangan itu menjadi titik awal penanganan perkara oleh Bareskrim. Kepolisian masih menyelidiki rangkaian kejadian dan mengumpulkan keterangan untuk menguji dugaan yang muncul, sehingga uraian mengenai tindakan maupun pihak yang terlibat belum merupakan kesimpulan hukum yang telah diputus pengadilan.
Menurut sumber kepolisian, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan tindakan tersebut tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Sejumlah nomor telepon, termasuk nomor milik Presiden, pejabat, serta kelompok lain yang disebut sumber, diduga dimasukkan ke lawful interception management system (LIMS) tanpa verifikasi. Kepolisian juga menduga penyadapan dilakukan tanpa hubungan dengan proses penyelidikan atau penyidikan tertentu. Rincian daftar nomor dan identitas pemiliknya perlu dipahami sebagai bagian dari dugaan yang tengah diperiksa, bukan sebagai penetapan bahwa seluruh nomor benar-benar disadap atau bahwa pelanggaran telah terbukti.
Penyidik sebagaimana disampaikan kepolisian turut mendalami dugaan.
Baca juga: Nasib Tiga Legislator yang Diamankan dalam Kasus Narkoba Menunggu Keputusan Gerindra | Presiden Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera kepada Tujuh Tokoh TNI | Perkuat Pertahanan Negara, Presiden Prabowo Resmikan 204 Satuan Baru TNI Tiga Matra
378 kunjungan
