Kemkomdigi Usut Dugaan Perdagangan Data Pribadi dan Perkuat Koordinasi Keamanan Siber

oleh
oleh
Kemkomdigi Usut Dugaan Perdagangan Data Pribadi dan Perkuat Koordinasi Keamanan Siber

JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 2 Oktober 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menelusuri dugaan perdagangan atau jual beli data pribadi secara ilegal. Perkara tersebut menjadi perhatian karena informasi pribadi yang beredar dapat menimbulkan risiko bagi masyarakat, mulai dari penyalahgunaan identitas hingga penipuan dan pemanfaatan data tanpa persetujuan pemiliknya.

Pengusutan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Kemkomdigi menindaklanjuti aspek yang berkaitan dengan pengawasan ruang digital, kepatuhan terhadap ketentuan pelindungan data, serta koordinasi dengan pihak terkait. Sementara itu, Polri memiliki kewenangan dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana. Koordinasi antarlembaga diperlukan agar pemeriksaan berjalan berdasarkan bukti dan informasi yang dapat diverifikasi.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar menyampaikan bahwa kementerian mengambil langkah untuk menindaklanjuti informasi mengenai dugaan transaksi data tersebut. Tindak lanjut itu mencakup pemantauan, pendalaman informasi, dan komunikasi dengan aparat penegak hukum. Kemkomdigi juga perlu memastikan bahwa setiap temuan dianalisis secara cermat sebelum disampaikan sebagai kesimpulan kepada publik.

Dalam tahap ini, pemerintah belum menyimpulkan bahwa seluruh data yang beredar berasal dari kebocoran baru. Beredarnya data di suatu kanal juga belum otomatis membuktikan sumber kebocoran maupun keterlibatan pihak tertentu. Karena itu, proses penelusuran akan mempertimbangkan asal data, cara memperoleh dan memperdagangkannya, serta kemungkinan pelanggaran terhadap hak pemilik data. Masyarakat diimbau tidak menyebarluaskan kembali informasi pribadi atau materi yang belum terverifikasi, sekaligus melaporkan dugaan penyalahgunaan melalui kanal resmi agar dapat ditangani sesuai prosedur.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam menelusuri dugaan perdagangan data pribadi yang kembali menjadi perhatian publik. Koordinasi tersebut dilakukan karena BSSN memiliki tugas dan fungsi di bidang keamanan siber, termasuk memberikan dukungan sesuai kewenangannya dalam menghadapi potensi ancaman dan insiden keamanan informasi di ruang digital.

BSSN menjelaskan bahwa data yang belakangan ramai diperbincangkan merupakan data lama yang kembali menjadi sorotan. Penjelasan ini disampaikan untuk memberikan konteks mengenai materi yang beredar, tanpa mengesampingkan kebutuhan untuk memeriksa asal-usul, penyebaran, serta kemungkinan pelanggaran yang berkaitan dengan data tersebut.

Alexander Sabar menyampaikan bahwa informasi mengenai data lama itu tidak menghentikan proses penelusuran yang sedang dilakukan. Kemkomdigi tetap mengusut dugaan pelanggaran yang muncul di ruang digital dan mengambil langkah penindakan apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Proses tersebut mencakup koordinasi dengan lembaga terkait untuk memperoleh informasi dan memastikan penanganan dilakukan berdasarkan kewenangan masing-masing.

Koordinasi Kemkomdigi dan BSSN menjadi bagian dari upaya memperkuat keamanan siber sekaligus merespons laporan atau informasi mengenai dugaan penyalahgunaan data pribadi. Pemeriksaan tetap diarahkan pada fakta dan bukti yang tersedia, termasuk status data yang beredar serta cara data tersebut diperoleh dan disebarluaskan. Dengan demikian, keterangan bahwa data itu berasal dari materi lama tidak menutup pengusutan maupun kemungkinan penindakan terhadap dugaan pelanggaran yang ditemukan.

Koordinasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dengan kepolisian tidak hanya berkaitan dengan pertukaran informasi, tetapi juga mencakup penanganan sejumlah situs yang diduga memperjualbelikan data pribadi. Keberadaan situs semacam itu menjadi perhatian karena dapat membuka akses terhadap informasi sensitif dan meningkatkan risiko penyalahgunaan identitas, penipuan, maupun kejahatan digital lainnya. Setiap temuan akan ditelaah berdasarkan bukti, konteks pelanggaran, serta kewenangan lembaga yang menangani perkara.

Penelusuran dilakukan untuk mengidentifikasi sumber penyebaran data, sarana digital yang digunakan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Proses ini dapat mencakup pemeriksaan alamat situs, pola distribusi informasi, metode transaksi, serta keterkaitan pengelola platform dan pihak yang menawarkan data. Kepolisian memiliki kewenangan dalam aspek penyelidikan dan penegakan hukum, sementara Kemkomdigi dapat mendukung penanganan dari sisi ruang digital, termasuk menindaklanjuti laporan dan temuan sesuai ketentuan yang berlaku. Pembagian peran diperlukan agar langkah yang diambil tetap terukur dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Situs yang terbukti atau terindikasi digunakan untuk memperjualbelikan data pribadi akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tersedia. Apabila memenuhi unsur pelanggaran, akses terhadap situs tersebut dapat diblokir, disertai langkah penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Tindakan ini tidak semata-mata ditujukan untuk menghapus satu alamat internet, melainkan juga membatasi penyebaran ulang dan mencegah masyarakat mengakses saluran yang berisiko. Kerja sama lintas lembaga menjadi penting karena perdagangan data pribadi dapat berlangsung melalui berbagai platform, forum, layanan pesan, dan saluran digital lain yang terus berubah. Koordinasi berkelanjutan memungkinkan pertukaran informasi berlangsung lebih cepat, memperkuat pemetaan jaringan penyebaran, serta membantu memastikan setiap tindakan dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Alexander Sabar mengimbau masyarakat untuk tidak ikut menyebarluaskan data pribadi milik orang lain, termasuk dengan mengunggah ulang, meneruskan, atau membagikannya melalui media sosial dan layanan percakapan. Informasi seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat, identitas kependudukan, maupun data lain yang dapat mengidentifikasi seseorang tetap harus diperlakukan secara hati-hati. Masyarakat juga perlu mempertimbangkan dampak bagi pemilik data sebelum menyebarkan tangkapan layar, dokumen, atau tautan yang memuat informasi tersebut.

Data yang telah beredar di ruang digital tidak otomatis berubah status menjadi informasi umum yang bebas disalin dan disebarkan kembali. Peredaran tanpa izin tidak menghapus hak pemilik data atas pelindungan. Karena itu, alasan bahwa informasi tersebut sudah tersedia di internet tidak dapat dijadikan dasar untuk mendistribusikannya tanpa pertimbangan hukum yang sah. Setiap pihak perlu memastikan adanya dasar pemrosesan dan tujuan yang jelas sebelum menggunakan atau membagikan data pribadi, terutama apabila tindakan tersebut berpotensi merugikan, mempermalukan, atau membahayakan seseorang.

Penyebaran data pribadi tanpa dasar yang sah dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berat. Ketentuan tersebut berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang mengatur kewajiban, larangan, serta sanksi terkait pemrosesan dan penyebaran data pribadi. Masyarakat dianjurkan melaporkan dugaan penyalahgunaan melalui saluran resmi, bukan memperluas jangkauannya dengan membagikan kembali materi yang bermasalah. Kemkomdigi memandang ancaman terhadap keamanan data sebagai tantangan lintas negara yang terus berkembang, sehingga pencegahannya memerlukan kewaspadaan, tanggung jawab, dan koordinasi dari berbagai pihak, termasuk pengguna ruang digital.

3,485 views