KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, diberhentikan dari statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN). Pemberhentian tersebut dilakukan setelah Wisnu sebelumnya dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan terkait temuan fasilitas mewah di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong.
Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komisaris Jenderal Polisi Rudi Setiawan, menyampaikan bahwa keputusan pemberhentian itu telah ditetapkan pada Senin, 5 Oktober 2026. Menurut dia, Wisnu tidak lagi berstatus sebagai ASN di lingkungan kementerian setelah proses pemeriksaan dan penanganan internal dilakukan.
Sebelumnya, Wisnu dinonaktifkan dari jabatannya untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan tanpa gangguan. Langkah tersebut diambil setelah muncul temuan mengenai fasilitas yang dinilai mewah di area Lapas Kelas IIA Cibinong. Temuan itu kemudian menjadi perhatian dan mendorong kementerian melakukan penelusuran terhadap pengelolaan fasilitas serta kemungkinan pelanggaran ketentuan yang berlaku.
Pemberhentian Wisnu menjadi bagian dari tindakan administratif Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam merespons hasil pemeriksaan. Keputusan tersebut juga menunjukkan bahwa pejabat pemasyarakatan dapat dikenai sanksi kepegawaian apabila terbukti melanggar aturan atau standar integritas yang ditetapkan. Rudi belum menyampaikan secara rinci seluruh hasil pemeriksaan maupun dasar hukum yang digunakan dalam pemberhentian tersebut. Kementerian diperkirakan akan memberikan informasi lanjutan sesuai perkembangan penanganan temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong.
Rudi Setiawan menjelaskan bahwa persoalan apartemen mewah di lingkungan Lapas Cibinong berujung pada penjatuhan sanksi terhadap 17 pejabat. Sanksi tersebut diberikan setelah para pejabat yang dikaitkan dengan persoalan itu menjalani pemeriksaan. Keterangan tersebut menegaskan bahwa penanganan perkara tidak hanya menyasar satu pihak, melainkan mencakup sejumlah pejabat yang dinilai memiliki keterkaitan dengan persoalan apartemen mewah di lapas tersebut.
Dari 17 pejabat yang dikenai tindakan, satu orang dijatuhi sanksi berupa pemberhentian. Keputusan ini menjadi bentuk sanksi paling tegas dalam pembagian hukuman yang disampaikan Rudi Setiawan. Selain itu, lima pejabat lainnya dikenai hukuman disiplin berat. Dengan demikian, terdapat enam pejabat yang menerima sanksi dalam kategori paling serius, yakni satu orang diberhentikan dan lima orang menjalani hukuman disiplin berat.
Sementara itu, 11 pejabat lainnya menerima hukuman disiplin sedang. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa sanksi diberikan dalam beberapa tingkatan, sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap masing-masing pejabat. Rudi Setiawan menyebutkan komposisi itu secara jelas, yaitu satu pejabat diberhentikan, lima pejabat mendapat hukuman disiplin berat, dan 11 pejabat dikenai hukuman disiplin sedang.
Dua kepala lapas juga termasuk dalam jajaran pejabat yang dikenai sanksi. Keduanya adalah kepala lapas lama dan kepala lapas yang baru. Rudi Setiawan menegaskan bahwa kedua kepala lapas tersebut sama-sama diperiksa dan dijatuhi hukuman. Dengan demikian, pergantian kepala lapas tidak menghapus proses pemeriksaan maupun penjatuhan sanksi, karena kepala lapas lama dan kepala lapas baru tetap tercatat sebagai pihak yang mendapatkan tindakan disiplin terkait persoalan apartemen mewah tersebut.
Sebelum keputusan pemberhentian diumumkan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah mengambil langkah awal dengan menonaktifkan lima pejabat struktural Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari respons institusi terhadap temuan yang memerlukan penelusuran lebih lanjut, sekaligus menegaskan bahwa dugaan pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan ditangani melalui mekanisme pemeriksaan resmi.
Lapas Kelas IIA Cibinong berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penonaktifan para pejabat dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, bukan semata-mata sebagai keputusan akhir mengenai tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan status tersebut, proses klarifikasi dan pengumpulan informasi dapat berlangsung tanpa dipengaruhi oleh posisi atau kewenangan yang sebelumnya melekat pada para pejabat struktural tersebut.
Langkah ini juga menunjukkan bahwa kementerian memisahkan tahapan pemeriksaan dari penjatuhan sanksi. Setiap temuan perlu diuji melalui keterangan, dokumen, serta fakta lain yang relevan sebelum keputusan definitif ditetapkan. Karena itu, penonaktifan lima pejabat menjadi latar penting untuk memahami rangkaian tindakan yang kemudian berlanjut pada keputusan terhadap Kepala Lapas Cibinong, Wisnu.
Dalam konteks tersebut, pemberhentian Wisnu tidak berdiri sebagai tindakan yang muncul secara tiba-tiba. Keputusan itu merupakan bagian dari proses pemeriksaan yang telah berlangsung setelah kementerian lebih dahulu menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. Urutan langkah tersebut memperlihatkan adanya tahapan administratif dan pengawasan internal sebelum sanksi diumumkan kepada publik.
Penjelasan mengenai penonaktifan awal diperlukan agar pembaca dapat membedakan tindakan sementara untuk mendukung pemeriksaan dan sanksi definitif. Selama pemeriksaan berjalan, kementerian memiliki ruang untuk menilai kepatuhan, tanggung jawab, serta kemungkinan pelanggaran yang berkaitan dengan pengelolaan lapas. Hasil penilaian itulah yang menjadi dasar bagi keputusan berikutnya, termasuk pemberhentian Wisnu dari jabatannya.
Pemeriksaan terhadap jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong dipicu oleh temuan Ombudsman Republik Indonesia dalam inspeksi mendadak di lapas tersebut. Inspeksi itu dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi dan penyelenggaraan layanan di dalam lapas. Dalam pelaksanaannya, Ombudsman mencatat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian dari pihak terkait.
Salah satu temuan yang kemudian menjadi perhatian publik adalah keberadaan fasilitas mewah di lingkungan lapas. Temuan tersebut memunculkan polemik karena fasilitas semacam itu dinilai perlu dijelaskan secara resmi, terutama terkait keberadaan dan penggunaannya. Namun, informasi yang tersedia hanya menyebut temuan fasilitas mewah sebagai salah satu persoalan yang dicatat dalam inspeksi, tanpa menyimpulkan bentuk pelanggaran lain di luar keterangan resmi.
Hasil inspeksi Ombudsman menjadi dasar bagi kementerian atau institusi yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Proses tersebut diperlukan guna mengklarifikasi temuan, meminta penjelasan dari pejabat dan pihak yang berkaitan, serta menilai langkah administratif yang sesuai. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari inspeksi, sehingga setiap keputusan tetap merujuk pada hasil verifikasi dan ketentuan yang berlaku.
Dalam perkembangan berikutnya, Kepala Lapas Cibinong dinonaktifkan atau diberhentikan dari jabatannya setelah temuan tersebut mencuat. Penonaktifan itu berkaitan dengan proses pemeriksaan yang dilakukan atas persoalan di lapas, termasuk polemik mengenai fasilitas mewah. Setelah pemeriksaan berjalan, pejabat yang berwenang dapat menetapkan sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dan tingkat tanggung jawab yang terbukti. Dengan demikian, rangkaian peristiwa ini berawal dari temuan Ombudsman dalam inspeksi mendadak, berlanjut pada penonaktifan serta pemeriksaan pejabat, dan kemudian menjadi dasar bagi pemberian sanksi sesuai hasil penanganan resmi.
