Denpasar | Aktivitas penerbangan yang tinggi menjadikan Bali perlu memiliki kesiapan yang terencana dalam menghadapi kemungkinan kecelakaan pesawat udara. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Kantor Basarnas Bali menyusun rencana kontingensi sebagai pedoman penanganan kedaruratan. Dokumen ini membantu berbagai pihak memahami langkah yang perlu dilakukan, pembagian peran, serta kebutuhan koordinasi apabila terjadi insiden. Perencanaan sebelum keadaan darurat dinilai penting agar respons tidak bergantung pada keputusan spontan ketika situasi sudah berkembang dan waktu penanganan menjadi terbatas. Dengan kerangka yang disepakati, unsur terkait dapat bergerak lebih terarah dalam mendukung operasi pencarian dan pertolongan.
Kepala Kantor Basarnas Bali, I Nyoman Sidakarya, menekankan bahwa kesiapsiagaan harus dibangun sebelum insiden terjadi. Menurutnya, kesiapan yang efektif membutuhkan perencanaan matang, koordinasi yang kuat, dan sumber daya yang siap dikerahkan. Selain itu, seluruh unsur yang terlibat perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas dan mekanisme respons. Kesamaan pemahaman membantu mengurangi potensi kesalahpahaman saat operasi berlangsung, terutama ketika banyak pihak harus bekerja dalam waktu bersamaan. Rencana kontingensi menjadi salah satu sarana untuk menyatukan pandangan tersebut sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang perlu dipersiapkan lebih awal.
Penyusunan rencana ini melibatkan 80 peserta dari berbagai unsur terkait. Keterlibatan lintas pihak memungkinkan pembahasan kesiapsiagaan dilakukan secara lebih menyeluruh, dengan mempertimbangkan kebutuhan koordinasi di wilayah Bali selatan. Melalui proses bersama, para peserta dapat membangun pemahaman mengenai peran masing-masing dan pentingnya dukungan antarlembaga dalam menghadapi kondisi darurat. Pendekatan ini juga mendorong kesiapan yang tidak hanya berfokus pada satu instansi, melainkan mencakup berbagai unsur yang mungkin dibutuhkan dalam operasi. Dengan perencanaan, koordinasi, dan kesiapan sumber daya yang dibahas secara terpadu, rencana kontingensi diharapkan menjadi landasan bagi respons yang lebih terstruktur apabila kecelakaan pesawat udara terjadi di Bali.
Penyusunan rencana kesiapsiagaan Basarnas Bali menghadapi risiko kecelakaan pesawat berangkat dari kondisi lalu lintas udara di Bali yang padat. Banyaknya pergerakan pesawat menjadi latar yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan langkah penanganan kedaruratan. Rencana tersebut mempertimbangkan aktivitas penerbangan yang berlangsung di wilayah Bali, sehingga pemetaan kebutuhan kesiapsiagaan dapat dikaitkan dengan kondisi lalu lintas udara yang ada. Dalam konteks ini, data pergerakan pesawat di Bandara I Gusti Ngurah Rai menjadi salah satu informasi yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas penerbangan.
Sepanjang 2025, Bandara I Gusti Ngurah Rai mencatat 143.312 pergerakan pesawat. Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas penerbangan yang menjadi bagian dari latar penyusunan rencana. Pertimbangan terhadap lalu lintas udara tidak hanya berkaitan dengan penerbangan komersial, tetapi juga mencakup mobilitas helikopter. Dengan demikian, perencanaan kesiapsiagaan memperhatikan ragam aktivitas penerbangan yang terjadi di Bali, baik pesawat yang melayani penerbangan komersial maupun helikopter yang digunakan untuk kepentingan lain.
Peningkatan mobilitas helikopter untuk kepentingan bisnis dan wisata turut menjadi perhatian dalam pemetaan wilayah rawan kedaruratan. Aktivitas tersebut dipertimbangkan bersama dengan lalu lintas penerbangan komersial agar gambaran pergerakan udara di Bali tercakup dalam penyusunan rencana. Pemetaan wilayah rawan kedaruratan menjadi bagian dari upaya memahami area yang perlu diperhatikan dalam kesiapsiagaan, dengan mempertimbangkan jenis dan mobilitas penerbangan yang disebutkan. Karena itu, padatnya lalu lintas udara, catatan pergerakan pesawat di bandara, serta mobilitas helikopter untuk bisnis dan wisata menjadi latar penting bagi rencana Basarnas Bali dalam menghadapi risiko kecelakaan pesawat. Pertimbangan tersebut memberi konteks bagi penyusunan rencana tanpa mengesampingkan ragam aktivitas udara yang perlu dimasukkan dalam pemetaan kedaruratan di Bali.
Forum kesiapsiagaan menetapkan skenario pesawat hilang dari radar di perairan Serangan, Denpasar Selatan, sebagai fokus latihan pemodelan kedaruratan. Skenario ini dipilih untuk menguji kesiapan Basarnas Bali dan unsur terkait dalam merespons laporan awal, menilai informasi yang tersedia, serta mengorganisasi pencarian di kawasan laut. Hilangnya kontak radar menuntut keputusan cepat, sementara lokasi dan kondisi kejadian dapat memengaruhi penentuan area pencarian serta sumber daya yang perlu dikerahkan.
Basarnas Bali memetakan skenario tersebut secara mendalam, mulai dari alur penerimaan informasi dan verifikasi laporan hingga aktivasi operasi pencarian dan pertolongan. Pembahasan juga mencakup tahapan pengumpulan data, penentuan perkiraan lokasi pesawat, penyusunan rencana operasi, serta mekanisme pembaruan informasi selama penanganan berlangsung. Dengan memeriksa setiap tahap, peserta dapat mengenali kebutuhan operasional sekaligus mengantisipasi kendala yang mungkin muncul dalam situasi darurat di perairan.
Pemodelan tidak hanya berfokus pada tindakan satu instansi. Forum membahas koordinasi operasional antarlembaga agar komunikasi, dukungan sumber daya, dan penyampaian keputusan dapat berlangsung teratur. Pembagian tugas yang jelas membantu setiap unsur memahami tanggung jawabnya, mengurangi risiko tumpang tindih, dan mempercepat respons di lapangan. Kesepakatan mengenai jalur komunikasi serta alur koordinasi juga menjadi bagian penting, terutama ketika informasi berkembang dan operasi melibatkan banyak pihak.
Untuk memperkuat pemahaman teknis, dua narasumber dari Direktorat Operasi Pencarian dan Pertolongan Basarnas pusat memberikan pembekalan kepada peserta. Materi yang disampaikan mendukung penyusunan langkah operasi dan penerapan prosedur pencarian serta pertolongan dalam skenario yang telah disepakati. Kehadiran narasumber pusat memberi ruang bagi peserta untuk mendalami aspek teknis dan menyelaraskan pemahaman lintas unsur. Melalui latihan ini, Basarnas Bali berupaya memastikan pembagian tugas antarlembaga berlangsung cepat dan tepat, sehingga respons terhadap potensi kecelakaan pesawat dapat terlaksana secara terkoordinasi.
Sidakarya menegaskan bahwa rencana kontingensi kecelakaan pesawat tidak seharusnya dipandang hanya sebagai dokumen administratif yang disusun dan disimpan. Dokumen tersebut merupakan kesepakatan bersama bagi seluruh unsur yang terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Di dalamnya perlu dipahami dengan jelas pembagian tugas, peran setiap pihak, ketersediaan sumber daya, serta mekanisme koordinasi yang akan digunakan ketika keadaan darurat benar-benar terjadi. Pemahaman yang sama membantu para pemangku kepentingan bergerak secara terarah, terutama saat waktu menjadi faktor penting dalam upaya penyelamatan.
Kesepakatan itu juga perlu menghubungkan prosedur penanganan di tingkat daerah dengan kebijakan dan mekanisme nasional. Sinkronisasi diperlukan agar langkah awal di lapangan dapat berjalan selaras dengan dukungan, komando, dan sumber daya dari tingkat yang lebih luas. Tanpa kesesuaian prosedur, perbedaan pemahaman mengenai kewenangan atau jalur komunikasi berpotensi memperlambat respons. Karena itu, penyusunan rencana harus menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, mengenali kebutuhan masing-masing unsur, dan memastikan bahwa koordinasi dapat dilaksanakan secara efektif sebelum insiden terjadi.
Perwakilan Direktur Operasi Basarnas, Retno Budiharto, berharap setiap pihak menjalankan peran yang telah disepakati setelah dokumen rencana kontingensi ditandatangani. Penandatanganan, menurut harapan tersebut, perlu diikuti komitmen dalam pelaksanaan, bukan berhenti sebagai penanda selesainya proses penyusunan. Ia juga mengharapkan koordinasi, solidaritas, kolaborasi, dan sinergi seluruh potensi SAR di Kantor SAR Denpasar semakin baik. Hubungan kerja yang kuat antarpihak dapat mendukung pertukaran informasi, pemanfaatan kemampuan yang tersedia, serta pengambilan langkah bersama saat operasi berlangsung.
Dengan demikian, rencana kontingensi diharapkan menjadi pedoman praktis yang dapat dipahami dan diterapkan oleh seluruh unsur terkait. Kesepakatan peran dan koordinasi yang berjalan konsisten diharapkan membantu meminimalkan risiko korban jiwa apabila kecelakaan pesawat terjadi. Pada saat yang sama, dokumen tersebut diharapkan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana SAR yang tersedia di Bali, sehingga dukungan operasi dapat diarahkan secara tepat sesuai kebutuhan di lapangan.
Baca juga: Persija Jakarta Menghadapi Tantangan Musafir Menuju Bali | Presiden Prabowo Serukan Penyelidikan Menyeluruh atas Kecelakaan Kapal | Tragedi Kecelakaan Minibus di Depok: Penyebab dan Penanganan Awal
