Bogor | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi terkait hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Bogor. Hingga kini, lembaga antirasuah tersebut belum menetapkan tanggal baru untuk pemanggilan itu. Pemeriksaan Nusron dipandang sebagai bagian dari pengumpulan keterangan dalam perkara yang tengah ditangani, namun belum ada kepastian kapan ia akan dimintai keterangan. KPK perlu menyampaikan jadwal selanjutnya setelah proses penjadwalan dilakukan dan memastikan waktu pemeriksaan dapat dilaksanakan.
Nusron sebelumnya tidak hadir pada panggilan pertama yang dijadwalkan pada 7 Oktober 2026. Ketidakhadirannya saat itu disebut berkaitan dengan agenda internal kementerian. KPK kemudian mengirimkan panggilan kedua, dengan jadwal pemeriksaan pada 15 Oktober 2026. Pada kesempatan tersebut, Nusron kembali tidak memenuhi panggilan. Alasan yang disampaikan adalah ia sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Dengan dua kali ketidakhadiran itu, pemeriksaan terhadap Nusron belum terlaksana dan penyidik masih perlu mengatur kembali jadwal untuk meminta keterangannya sebagai saksi.
Pemanggilan ulang tersebut tidak berarti bahwa Nusron telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kapasitas yang disebutkan, ia diminta hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan yang dianggap relevan dengan penyidikan dugaan korupsi HGB di Bogor. Status dan peran seseorang dalam perkara harus dibedakan dari kewajiban memberikan keterangan kepada penyidik. KPK juga belum mengumumkan tanggal pengganti, sehingga informasi mengenai jadwal baru perlu menunggu pemberitahuan resmi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pemeriksaan yang direncanakan masih tertunda, sementara penyidik berupaya memperoleh keterangan dari pihak-pihak yang dinilai mengetahui rangkaian persoalan. Publik dapat mengikuti pembaruan dari KPK mengenai waktu pemanggilan selanjutnya dan perkembangan penyidikan, tanpa menganggap ketidakhadiran pada dua jadwal sebelumnya sebagai kesimpulan atas keterlibatan atau tidaknya seseorang dalam dugaan tindak pidana tersebut.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik masih memerlukan keterangan Nusron untuk melengkapi proses hukum dalam perkara HGB Summarecon. Pemeriksaan terhadap Nusron dinilai penting agar penyidik memperoleh informasi yang diperlukan, sekaligus menyusun gambaran perkara secara lebih utuh. Keterangan tersebut juga dapat membantu menjawab sejumlah hal yang muncul selama penyidikan, termasuk temuan yang diperoleh melalui pemeriksaan dan kegiatan penyidik di lapangan.
Budi menyampaikan bahwa keterangan Nusron dibutuhkan untuk mengonfirmasi temuan lapangan serta memperjelas konstruksi perkara. Dengan konfirmasi itu, penyidik dapat mencocokkan informasi yang telah dikumpulkan dengan penjelasan pihak yang dimintai keterangan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya melengkapi berkas dan mendalami rangkaian peristiwa yang sedang ditangani. KPK belum menyampaikan jadwal pasti pemeriksaan ulang, tetapi menyatakan pemanggilan akan dijadwalkan secepatnya.
Kebutuhan untuk memperoleh penjelasan Nusron berlangsung di tengah perkembangan penyidikan yang telah menjangkau sejumlah pihak di lingkarannya. Beberapa orang yang disebut memiliki keterkaitan dengannya, termasuk orang kepercayaan dan seorang direktur jenderal, telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, penyidik juga telah melakukan penggeledahan terhadap sejumlah pihak terkait. Perkembangan tersebut menjadi bagian dari konteks penyidikan, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh peran atau hubungan masing-masing pihak dalam perkara.
Karena itu, pemeriksaan ulang Nusron diharapkan dapat membantu penyidik menguji keterangan dan temuan yang telah diperoleh, serta mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperjelas. KPK menegaskan bahwa penyidik membutuhkan keterangannya untuk kepentingan penanganan perkara, bukan sekadar melengkapi rangkaian pemanggilan. Jadwal pemeriksaan akan ditentukan kemudian oleh penyidik, dengan target dilaksanakan secepatnya. Hingga jadwal resmi disampaikan, belum ada waktu pelaksanaan yang dapat dipastikan. Proses tersebut menjadi salah satu langkah lanjutan untuk menguatkan penyidikan secara menyeluruh dan memastikan setiap informasi yang relevan dapat diklarifikasi sesuai kebutuhan hukum.
Pemeriksaan terhadap Nusron dinilai penting bagi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperjelas dugaan praktik suap atau penerimaan lain dalam perkara terkait hak guna bangunan (HGB) Summarecon. Keterangan Nusron diharapkan membantu penyidik menelusuri bagaimana dugaan transaksi berlangsung, siapa saja yang diduga menerima uang atau keuntungan, serta ke mana aliran dana tersebut berujung. Pemeriksaan juga dapat memberi konteks mengenai proses dan keputusan yang menjadi bagian dari perkara.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyidik tidak hanya mendalami peran para tersangka yang telah ditetapkan. Penyidik turut menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pihak yang diduga memberi, menerima, atau memfasilitasi penerimaan. Pendalaman itu mencakup dugaan alur perintah dan pergerakan dana, agar hubungan pihak-pihak terkait dapat dipetakan berdasarkan bukti serta keterangan yang tersedia.
Budi juga menyebut penyidik menemukan indikasi aliran dana yang diduga menjadi setoran rutin ke lingkungan internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Informasi tersebut masih menjadi bagian dari materi yang didalami. Penyidik perlu menguji asal, pola, waktu, dan tujuan dana, serta mencocokkannya dengan keterangan saksi dan bukti lain sebelum menarik kesimpulan mengenai penerima maupun dugaan peruntukannya.
Sejauh ini, penyidik masih menganalisis keterangan yang telah diperoleh dari para saksi. Keterangan tersebut akan dibandingkan dengan dokumen dan barang bukti untuk menilai konsistensi informasi, sekaligus melihat apakah terdapat petunjuk mengenai pihak lain atau jalur dana yang belum terungkap. Karena itu, pemanggilan kembali Nusron dapat dipertimbangkan apabila dinilai relevan untuk melengkapi kebutuhan pembuktian dan memperjelas sejumlah hal yang masih didalami.
Budi menegaskan bahwa langkah lanjutan akan ditentukan melalui tahapan penyidikan, strategi yang disusun penyidik, dan ketentuan hukum acara yang berlaku. Keputusan mengenai pemanggilan maupun pemeriksaan pihak lain bergantung pada kebutuhan perkara serta perkembangan bukti. KPK belum menyampaikan kesimpulan akhir mengenai dugaan aliran dana tersebut; proses penelusuran masih berlangsung untuk memastikan fakta dan pertanggungjawaban masing-masing pihak secara cermat.
Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan pimpinan dan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Dewan Pengawas KPK. Pelaporan tersebut berkaitan dengan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyangkut penerbitan hak guna bangunan (HGB) di kawasan Summarecon. MAKI menilai proses penanganan perkara berjalan lamban, terutama setelah Nusron Wahid dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan.
Menurut MAKI, ketidakhadiran Nusron dalam dua agenda pemeriksaan seharusnya diikuti langkah yang lebih tegas dari penyidik. Organisasi itu menyoroti belum diterbitkannya surat perintah membawa, yang dapat menjadi dasar untuk menjemput paksa pihak yang dipanggil apabila ketentuan hukum terpenuhi. MAKI memandang keputusan belum mengambil langkah tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan KPK dalam menangani perkara. Pelaporan kepada Dewan Pengawas dimaksudkan agar aspek pelaksanaan tugas dan kepatuhan terhadap prosedur dapat ditelaah.
Menanggapi laporan itu, Budi menyatakan KPK menghargai masukan serta dorongan yang disampaikan masyarakat. Ia memandang perhatian publik sebagai dukungan terhadap kerja pemberantasan korupsi, bukan sebagai intervensi terhadap proses penyidikan. Sikap tersebut, menurutnya, tidak mengubah kewenangan penyidik untuk menentukan langkah berdasarkan kebutuhan penanganan perkara dan aturan yang berlaku. Masukan masyarakat dapat menjadi perhatian, tetapi keputusan dalam proses hukum tetap harus bertumpu pada fakta dan prosedur.
KPK menegaskan bahwa penanganan perkara tetap mengikuti tahapan hukum yang berlaku. Penyidik, kata Budi, masih bekerja mengumpulkan dan melengkapi alat bukti sebelum menentukan perkembangan berikutnya. Langkah tersebut diperlukan agar perkara dibangun secara cermat, dengan dasar bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar merespons desakan atau penilaian pihak tertentu. Pada akhirnya, materi perkara harus disusun sehingga dapat diuji secara terbuka di persidangan.
Baca juga: Kasus OTT KPK Seret Figur-Figur Dekat Menteri Nusron Wahid | Penggeledahan Kantor Summarecon Bogor Terkait Dugaan Korupsi Hak Tanah | Penyidikan KPK di Kantor Summarecon Bogor
