Jakarta | Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tengah mematangkan penerapan penandaan kadar gula dan informasi nutrisi pada produk makanan serta minuman olahan melalui skema Nutri-Level. Rencana ini menjadi bagian dari upaya memperluas perhatian terhadap kandungan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Pemerintah tidak hanya membahas produk dari perusahaan besar, tetapi juga bagaimana sistem penandaan dapat menjangkau pelaku usaha dengan skala dan cara berjualan yang beragam.
Cakupan pembahasan tersebut meliputi kedai minuman kekinian dan merek besar, sekaligus pedagang kaki lima (PKL). Pelibatan PKL menunjukkan bahwa upaya membawa informasi nutrisi tidak semata-mata diarahkan kepada produk yang dipasarkan secara luas atau diproduksi oleh industri besar. Berbagai jenis usaha pangan menjadi bagian dari perhatian ketika Kementerian Kesehatan merancang pendekatan penerapan Nutri-Level. Dengan cakupan yang lebih luas, pembahasan kebijakan turut mempertimbangkan keragaman pelaku dalam ekosistem makanan dan minuman olahan.
Rancangan ini menempatkan perluasan penandaan sebagai pekerjaan yang perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan beragam skala usaha. Pedagang kecil dan usaha yang lebih besar memiliki konteks kegiatan yang berbeda, sehingga penerapan sistem secara bertahap menjadi fokus pengawasan yang perlu disiapkan. Pada tahap ini, informasi yang tersedia menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan masih mematangkan skema tersebut; belum ada rincian yang dapat disimpulkan mengenai bentuk label maupun jadwal penerapannya. Karena itu, perhatian utama terletak pada upaya menjangkau berbagai pelaku, bukan pada asumsi tentang teknis pelaksanaan yang belum dijelaskan.
Dengan mengikutsertakan PKL dalam cakupan pembahasan, Nutri-Level diposisikan sebagai sistem penandaan yang hendak menjangkau lebih dari satu segmen pasar. Langkah tersebut menegaskan bahwa informasi mengenai kadar gula dan nutrisi menjadi isu yang relevan bagi beragam produk olahan serta saluran penjualannya. Pemantangan kebijakan masih berlangsung, sementara pendekatan pengawasan bertahap menjadi bagian dari upaya agar cakupan pelaksanaannya dapat memperhatikan kondisi usaha yang beragam. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada rumusan kebijakan resmi dari Kementerian Kesehatan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempelajari mekanisme pelabelan informasi nutrisi yang telah diterapkan Singapura selama sekitar empat tahun. Pengalaman tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menyiapkan skema pengawasan yang dapat menjangkau pelaku usaha dengan skala berbeda, termasuk pedagang kecil. Pemerintah masih menelaah cara kerja mekanisme itu sebelum menentukan penerapan yang sesuai di Indonesia.
Untuk usaha kecil, Kementerian Kesehatan mengedepankan pendekatan klaim mandiri atau self-declare. Dalam skema ini, pelaku usaha menyatakan sendiri informasi nutrisi pada produk yang dijualnya. Dengan demikian, informasi awal mengenai kandungan produk bersumber dari pernyataan pemilik atau pengelola usaha, bukan semata-mata melalui proses yang dibebankan kepada lembaga pengawas. Pendekatan tersebut dipertimbangkan agar persyaratan dapat diterapkan dengan memperhatikan kapasitas pedagang kecil.
Budi menjelaskan mekanisme itu dengan membandingkannya dengan pelaporan pajak secara mandiri. Dalam sistem tersebut, pihak yang bersangkutan menyampaikan informasi mengenai kewajibannya sendiri. Perbandingan ini menggambarkan prinsip dasar klaim mandiri, yaitu pelaku usaha bertanggung jawab menyatakan informasi yang diperlukan. Namun, penjelasan itu tidak berarti seluruh tahapan pengawasan dihapuskan. Pemerintah masih mempelajari mekanisme yang tepat, termasuk bagaimana pendekatan tersebut dapat diterapkan sebagai bagian dari skema pengawasan bertahap.
Keterangan mengenai pembelajaran dari Singapura dan rencana pendekatan bagi pedagang kecil itu disampaikan Budi kepada wartawan di Jakarta pada Kamis, 22 Oktober 2026. Ia menerangkan bahwa mekanisme yang sudah berjalan di negara tersebut menjadi rujukan yang sedang dipelajari pemerintah. Bagi Kemenkes, klaim mandiri merupakan pilihan yang dikedepankan untuk menjangkau usaha kecil dalam penyampaian informasi nutrisi. Rincian penerapannya tetap bergantung pada hasil kajian pemerintah atas mekanisme tersebut.
Dengan mempelajari pengalaman Singapura, pemerintah berupaya memahami cara pelabelan dapat dijalankan dalam rentang waktu yang cukup panjang dan relevan bagi berbagai jenis pelaku usaha. Penjelasan Menkes menempatkan pedagang kecil sebagai bagian dari perhatian dalam penyusunan skema, melalui pernyataan informasi secara mandiri. Analogi pelaporan pajak membantu menjelaskan gagasan tersebut, sementara kajian mengenai pengalaman sekitar empat tahun di Singapura menjadi konteks bagi pembahasan mekanisme yang akan dipilih. Pernyataan Budi itu belum merinci aturan teknis atau jadwal pelaksanaan, sehingga perhatian saat ini tertuju pada proses pembelajaran dan penyiapan pendekatan pengawasan yang sesuai.
Pendekatan bertahap dalam penerapan label nutrisi dirancang untuk membuka ruang partisipasi seluas mungkin bagi pedagang kecil. Kementerian Kesehatan tidak ingin tahap awal kebijakan langsung menjadi beban administratif maupun biaya yang sulit dijangkau, terutama bagi usaha yang memiliki sumber daya terbatas. Karena itu, perhatian awal diarahkan pada keterlibatan dan kesiapan peserta, bukan pada tuntutan agar setiap pedagang segera menjalani pengujian laboratorium yang mahal.
Budi menjelaskan bahwa pengalaman pihak yang lebih dahulu menjalankan skema serupa memberi pelajaran penting: merangkul peserta sejak awal dapat membantu membangun dukungan dan memperluas penerapan. Ketika pedagang memahami tujuan label serta memiliki kesempatan untuk ikut serta, pelaksanaan kebijakan berpeluang berkembang secara lebih terukur. Sebaliknya, persyaratan yang terlalu berat pada tahap awal dapat menyulitkan usaha kecil untuk berpartisipasi sebelum mekanisme dan kesiapan mereka terbentuk.
Atas dasar itu, pemeriksaan dapat ditempatkan dalam tahapan berikutnya, setelah partisipasi meluas. Pengujian laboratorium tetap dipandang sebagai bagian yang mungkin diperlukan dalam pengawasan, tetapi pelaksanaannya tidak harus menjadi prasyarat yang membatasi keterlibatan sejak awal. Skema bertahap memberi ruang bagi pemerintah untuk mengembangkan proses pengawasan sembari mempertimbangkan kondisi pedagang dan kapasitas pelaksanaan.
Prioritas tersebut bukan berarti biaya pengujian dihapus, ataupun bahwa seluruh pedagang telah diwajibkan memasang label. Arah yang dijelaskan adalah mengutamakan perluasan partisipasi sebelum memperkuat pemeriksaan secara bertahap. Dengan demikian, kebijakan dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk terlibat, tanpa serta-merta membebankan biaya yang tinggi kepada mereka pada awal penerapan.
Bagi pedagang kecil, kejelasan tahapan penting agar mereka dapat memahami apa yang diharapkan dan mempersiapkan diri. Bagi penyelenggara, pendekatan ini memungkinkan pengawasan dikembangkan seiring bertambahnya peserta. Rincian teknis mengenai pelaksanaan tetap perlu mengikuti skema yang disiapkan, tetapi prinsip awalnya menempatkan jangkauan dan keterlibatan sebagai prioritas, sementara pemeriksaan dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan penerapan.
Skema pengawasan label nutrisi akan mempertimbangkan perbedaan skala dan kemampuan usaha. Produsen besar, termasuk kedai minuman kekinian dan merek yang telah berkembang luas, umumnya memiliki hasil uji laboratorium resmi. Dokumen tersebut dapat menjadi dasar pertanggungjawaban secara hukum atas informasi nutrisi yang dicantumkan pada produk. Karena itu, mekanisme pemeriksaan bagi pelaku usaha besar berbeda dari pendekatan yang disiapkan untuk pedagang kecil.
Pada pedagang kaki lima (PKL) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kecil, informasi nutrisi dapat disampaikan melalui deklarasi mandiri. Pernyataan tersebut tidak berarti pengawasan ditiadakan. Pemerintah tetap akan memeriksa kesesuaiannya dengan mengambil sampel secara acak dan berkala. Dengan cara ini, pengawasan dapat menjangkau usaha yang belum memiliki kapasitas atau akses yang sama terhadap pengujian laboratorium resmi seperti perusahaan besar.
Hasil pemeriksaan direncanakan diumumkan secara transparan kepada publik. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat mengetahui temuan pengawasan, sekaligus memberi gambaran tentang kepatuhan pelaku usaha terhadap informasi yang mereka deklarasikan. Pengumuman tersebut merupakan bagian dari proses pengawasan, bukan pernyataan bahwa suatu kelompok usaha telah terbukti melakukan pelanggaran sebelum pemeriksaan dilaksanakan. Hasil nyata hanya dapat diketahui setelah pengambilan dan penilaian sampel dilakukan.
Budi memberikan contoh untuk menjelaskan tindak lanjut terhadap temuan.
Baca juga: Dampak Kenaikan Harga Daging Ayam Terhadap Pedagang Makanan di Depok | Kebakaran Marak di Jakarta: DPRD Desak Peningkatan Pengawasan Keselamatan
